/atau Jasa), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, Izin Komersial/Operasional, Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Profil Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan

>Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.Halaman 6 dari 37 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.4.

Utr.Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili BadanUsaha Kantor Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NomorPokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatandan BPJS Ketenagakerjaan ; Menghukum Tergugat untuk memproses pembukaan rekening atasnama Penggugat dan atas nama perusahaan mitra kerja Penggugatagar dapat menerima pembayaran dari kerjasama dengan WargaNegara Asing dalam kegiatan usahanya, serta menjadi

Foto copy Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkanoleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018 (diberi tandaP17.a);37.

Patron Aptika Utama yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Senen.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Intervensi(voeging) antara PT Patron Aptika Utama melawan MNC BANK KCP KelapaGading Jakarta Utara, tertanggal 25 April 2019, No.

Utr.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJSKesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ; Menyatakan Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang sahdalam melaksanakan kegiatan usahanya, berhak secara hukummengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi danInformatika Republik Indonesia agar melakukan pemblokiran situswebsite pertaruhan game online yang dipasarkan di Luar Negeri olehWarga Negara Asing yang produk game onlinenya berasal dariPenggugat dan kegiatan operasionalnya dilakukan

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2018.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkanoleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2018.4. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Intervensi (voeging)antara PT.

No.861/PDT.P/2019/PN Jkt.UtrTerbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Menangah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan;Menyatakan Pemohon PT.

Lembaga Pengelola dan PenyelenggaraOSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI danKode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat IzinUsaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi,Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar PerusahaanPerseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan;3.

Gateway GunaSelaras yang dikeluarkan oleh Kantor PajakPratama Jakarta Senen. 12.P12aPendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan tertanggal27 Desember 2018. P12 bPendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaantertanggal 27 Desember 2018. 13.P13aSalinan Penetapan Pengadilan Negeri JakartaUtara No. 383/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 28Mei 2019 yang dimohonkan oleh PT. ValueCiptaGemilang. P13bSalinan Penetapan Pengadilan Negeri JakartaUtara No. 445/Pdt.P/2019 tanggal 4 Juli 2019 yangdimohonkan oleh PT.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuanbahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantumdalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), IzinKomersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan DomisiliPerusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, NomorPokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatandan BPJS Ketenagakerjaan;. Menyatakan Pemohon PT.

atau Jasa), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, Izin Komersial /Operasional, Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Profil Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkanoleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.3.

BPJS Kesehatan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkanoleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.d.

Gateway Guna Selaras yangdikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Jakarta Senen.Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan tertanggal 27Desember 2018.Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan tertanggal27 Desember 2018.Surat No. 01/GGS/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019 dariPT.

Value Cipta Gemilang yang dikeluarkanoleh Kanytor Pelayanan Prtama Jakarta Senen.Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan = yangdikeluarjkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal17 Januari 2019.Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal17 Januari 2019.Surat No. 01/VCG/I/2019 tertanggal 28 Januari 209 dariPT.

tanggal 6 Februari2019.Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 6Februari 2019.Surat No. 01/PDE/I/2019 tertanggal 28 Januari 209 dariPT.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;

.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2019.Halaman 3 dari 32 Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2019.4.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSSdengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yangtercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), IzinKomersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, TandaDaftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai

Lembaga Pengelola dan PenyelenggaraOSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI danKode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat IzinUsaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi,Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar PerusahaanPerseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan ;3. Menyatakan Pemohon PT.

Proteksi Dunia Emas yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pratama JakartaSenen.Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesiatanggal 6 Februari 2019.Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesiatanggal 6 Februari 2019.Halaman 18 dari 32 Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.Menimbang, bahwa bukti tulisantulisan tersebut telah diberi bea meteralcukup, dan setelah aslinya diperlinatkan dipersidangan ternyata

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

Protokol Sasana Jinawi yang diunduh pada tanggal14 Januari 2019 dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.hal 3 dari 24 hal penetapan No. 658/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 90.049.954.2023.000 atas nama PT.Protokol Sasana Jinawi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Senen.Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.Pendaftaran Kesertaan

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS denganhal 6 dari 24 hal penetapan No. 658/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yangtercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin UsahaPerdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, SuratKeterangan Domisili Perusahaan,Tanda Daftar PerusahaanPerseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP),Pendaftaran Kesertaan B.PJ.S Kesehatan dan B.PJ.SKetenagakerjaan

Protokol Sasana Jinawi yang diunduh pada tanggal14 Januari 2019 dan mendapat verifikasi berkas dari Kemenetrian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti P 10;Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 90.049.954.2023.000 atas nama PT.Protokol Sasana Jinawi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PratamaJakarta Senen, bukti P 11;hal 18 dari 24 hal penetapan No. 658/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.30 Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarjkan oleh PemerintahRepublik Indonesia tanggal 18 Januari 2019

, bukti P12 a;31 Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan Yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019, bukti P12 b;bahwa suratsurat bukti P1 s/d P12 b tersebut diatas telah diberi meteraisecukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam BeritaAcara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan penetapan

(Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, SuratKeterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas(PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, NomorPokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan;Menimbang, bahwa Pemohon / PT. Protokol Sasana Jinawi sebagaiPerseroan Terbatas yang sah secara hukum berhak melakukantransaksipembayaran pertaruhan game online melalui PT.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;

Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Januari 2019. Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkanoleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Januari 2019.4.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS denganketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yangtercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), IzinKomersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan,Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan ;.

Fotocopy sesuai asli Pendaftaran Kesertaan BPJSKesehatan tertanggal 17 Januari 2019, diber tanda P12 a;32.

Fotocopy sesuai asli Pendaftaran Kesertaan BPJSKetenagakerjaan tertanggal 17 Januari 2019, diberi tanda P12 b;Bahwa Suratsurat bukti P1 s/d P12 b tersebut diatas telah diberi beamaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam BeritaAcara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa Kuasa pemohon

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS denganketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yangtercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), IzinKomersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan,Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan ;A.

MPH.sebagai Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut.Selanjutnya saksi WAYAN SUNDRA, selaku Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah BKKBN Pusat mengajukan permintaan kepada saksi SUGILARselaku Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan Alat Kontrasepsi melaluiLPSE yang ditindaklanjuti saksi Drs. SUGILAR dengan mengajukan permintaanSpesifikasi Teknis Barang dan Herga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada terdakwaselaku PPK dan saksi Drs.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa.Selanjutnya saksi WAYAN SUNDRA, selaku Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah BKKBN Pusat mengajukan permintaan kepada saksi SUGILARselaku Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan Alat Kontrasepsi melaluiLPSE yang ditindaklanjuti saksi Drs.

4 Agustus 20141 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah Nomor: 1264/l/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18 Agustus Hal. 39 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepadaKepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor:1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 PerihalPermohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP5 (enam) lembar Foto Copy Surat Plt.

ULP No.1356/KU.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan LelangPengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 KepadaPPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Nomor:1270/l/KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2 September 20157 (tujuh) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :1269/l/KU.803/B.3/2014 tanggal 1 September 20145 (lima) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal

DJAYA BIMA Hal. 52 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI AGUNG 23.226.227.228.229.230.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014Perinal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE KepadaKepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS danSpesifikasi Teknis Kepada Direktur Direktorat Kesertaan KAB JalurPemerintah2 (dua) lembar Foto Copy Undangan

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;--------------------------

.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkanoleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2018.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27Desember 2018.4.

Lembaga Pengeloladan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlakuuntuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran,Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan,Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, NomorPokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJSKesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ; Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSSdengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan KodeKBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin UsahaPerdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, SuratKeterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar PerusahaanPerseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan; Menghukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula

usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB):8120117292273, dari Pemerintah Republik Indonesia c.q.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS denganketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI danKode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha(Surat Izin Usaha Perdagangan), IzinKomersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat KeteranganDomisili Perusahaan, Tanda Daftar PerusahaanPerseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor PokokWajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan

Fotocopy sesuai asli Pendaftaran Kesertaan BPJSKetenagakerjaan tertanggal 27 Desember 2018, diberitanda P12B; Bahwa suratsurat bukti P1 s/d P12 b tersebut diatas telah diberi beamaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuatdalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa Kuasa pemohon

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;

.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.Halaman 3 dari 32 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkanoleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.4.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSSdengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLIyang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin UsahaPerdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat KeteranganDomisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT),Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJSKesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Menghukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula

Foto copy Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarjkanoleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019 (diberi tandaP12.a);31.

Protokol Sasana Jinawi yangdiunduh pada tanggal 14 Januari 2019 dan mendapat verifikasi berkas dariKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaMenimbang, bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 90.049.954.2023.000 atas nama PT Protokol Sasana Jinawi yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Pajak Pratama Jakarta SenenMenimbang, bahwa Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.Menimbang, bahwa Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan

KB Jalur77.Pemerintah No. 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014Perihal Permohonan Pengadaan Alkon Melalui LPSE kepadaKepala ULP1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 891/803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS danSpesifikasi Teknis kepada Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah78. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepada POKJAULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 214;79. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJA Nomor:1880/KU.801/B.3/ULP

/2014 tanggal 4 Agustus 201480. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur81.Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkonkepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor: hal 45 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 1264/I/ KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 PerihalPermohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP82. 5 (enam) lembar Foto Copy Surat Plt.

ULP No. 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun PlusInserter TA. 2014 Kepada PPK Direktorat Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah175. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Nomor:1270/I/KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2 September 2015176. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi PenawaranNomor: 1269/l/KU.803/B.3/2014 tanggal 1 September 2014177. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/

DJIAYA BIMA AGUNG23. 226. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE hal 61 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 227.228.229.230.Kepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor:891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 PerihalPermintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada DirekturDirektorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah2 (dua) lembar

/2014 tanggal 4 Agustus201480. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan PercepatanPengadaan Alkon kepada Kepala ULP81. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor:1264/I/ KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 PerihalPermohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada KepalaULP82. 5 (enam) lembar Foto Copy Surat Pit.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial /Operasional, IzinLokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan

.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkanoleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.> Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18Januari 2019.4.

zinLokasi, Surat KeteranganDomisili Perusahaan, Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, NomorPokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJSKesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ; Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai badanusaha yang sah secara hukum berhak mengambilbiaya /feeatastransaksi pembayaran antara pelaku/penggunadengan Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, danPenggugat Intervensi IV sebagai perusahaan

LembagaPengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuanbahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yangtercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin UsahaPerdagangan), Izin Komersial/Operasional, IzinLokasi, SuratKeterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar PerusahaanPerseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan danBPJS Ketenagakerjaan; Menghukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semulauntuk

KBJalur Pemerintah No. 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014Perinal Permohonan Pengadaan Alkon Melalui LPSE kepadaKepala ULP77. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 891/803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS danSpesifikasi Teknis kepada Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah78. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepada POKJAULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 214;79. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJA Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP

/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal 45 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 80.81.82.838485.86.87.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan PengadaanAlkon kepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor:1264/l/, KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 PerihalPermohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP5 (enam) lembar Foto Copy Surat

ULP No. 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun PlusInserter TA. 2014 Kepada PPK Direktorat Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah175. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Nomor:1270/I/KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2 September 2015176. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi PenawaranNomor: 1269/I/KU.803/B.3/2014 tanggal 1 September 2014177. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/

DJAYA BIMA AGUNG 23.226.eof.228.229.230.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSEKepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor:891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 PerihalPermintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada DirekturDirektorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untukpenyusunan dokumen Pengadaan Kepada

POKJA ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan PengadaanALKON kepada Kepala ULP1 (satu) bundel Foto Copy buku Perubahan KebijakanPenyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam ProgramKependudukan dan KB 24. 231.232.233.2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorizatin andExclusive Distribution Agreemen dari Liao Ning LudanPharmaceitical Co.LTD kepada PT.

KBJalur Pemerintah No. 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan Alkon MelaluiLPSE kepada Kepala ULP1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala ULP No.891/803/B.3/ ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 PerihalPermintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada DirekturBina Kesertaan KB Jalur Pemerintah2 (dua) lembar fotokopi Undangan Kepala ULP kepadaPOKJA ULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA.214;1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Anggota POKJANomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4

Agustus20141 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 Hal. 15 dari 72 hal.

ULP No. 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB IITiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada PPKDirektorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah5 (lima) lembar fotokopi Berita Acara Hasil LelangNomor: 1270/I/KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2September 20157 (tujuh) lembar fotokopi Berita Acara EvaluasiPenawaran Nomor : 1269/I/KU.803/B.3/2014 tanggal 1September 20145 (lima) lembar fotokopi Surat Kepala ULP Nomor:1287/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September

DJAYA BIMA AGUNG23. 226. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Bina Kesertaan Hal. 32 dari 72 hal.

Deputi Bidang KB KR selakuKPA Nomor: 1115/I/TU.102/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 PerihalPengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN Kepada PPK27. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kerangka Acuan Kerja PengadaanAlat Kontrasepsi TA. 2015 dari Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah28. 4 (empat) lembar fotokopi Spesifikasi Teknis Susuk KB II/ ImplanTiga Tahunan Plus Inserter dari PPK Hal. 39 dari 72 hal.

Djaya Bima Agung untuk beban distribusi dan asurasi dengantotal harga sebesar Rp.1.626.390.208,00.Sementara itu total pencairan dana dari anggaran kegiatan PengadaanSusuk KB Il/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2015 diDirektorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah pada Deputi KeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN yang diterima oleh saksiLuanna Wiriawaty dari PT.

DJIAYA BIMA AGUNG 23 226.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui Hal. 71.

Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 2ef228.229.230.LPSE Kepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor:891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 PerihalPermintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada DirekturDirektorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untukpenyusunan dokumen Pengadaan Kepada POKJA ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal18 Agustus 2014 Perihal Permohonan

/2014 tanggal 4 Agustus 20141 (Satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan PercepatanPengadaan Alkon kepada Kepala ULP81. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor:1264/I/ KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 PerihalPermohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala Hal. 109.

Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 23226.227.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON MelaluiLPSE Kepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor:891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 PerihalPermintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada DirekturDirektorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah 228.229.230.2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untukpenyusunan

DKI2015 di Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah pada Deputi KeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN yang bertentangan denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun2015 dan bertentangan dengan dokumen pengadaanSusuk KB II/Implan TigaTahunan Plus Inserter Tahun anggaran 2015, memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yaitu LUANNA WIRIAWATY selaku DirekturPT DJAJA BIMA

ALI SUJOKO selaku PPK serta oleh Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah . WAYAN SUDRA, SH. MM, dan surat Nomor:1281/l/KU.803/E1/2015 (yang merupakan surat kedua yang sebelumnyadidahului oleh surat Nomor: 1280/I/KU.803/E 1/2015 namun POKJA tetapmenolak) yang pada pokoknya memerintahkan POKJA antara lain :a. Untuk melaksanakan pengadaan dengan lelang umum pada LPSEBKKBN;b. Untuk melaksanakan pengadaan ditayangkan/diumumkan segera, palinglambat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015.c.

SUJOKO selaku PPK serta oleh Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah . WAYAN SUDRA, SH. MM, dan surat Nomor: 1281/I/KU.803/E1/2015 (yang merupakan surat kedua yang sebelumnya didahului olehsurat Nomor: 1280/I/KU.803/E 1/2015 namun POKJA tetap menolak) yangpada pokoknya memerintahkan POKUJA antara lain:a. Untuk melaksanakan pengadaan dengan lelang umum pada LPSEBKKBN;b. Untuk melaksanakan pengadaan ditayangkan/diumumkan segera, palinglambat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015.c.

Deputi Bidang KB KR selakuKPA Nomor: 1115/I/TU.102/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 PerihalPengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN Kepada PPK3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Kerangka Acuan Kerja PengadaanAlat Kontrasepsi TA. 2015 dari Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah4 (empat) lembar Foto Copy Spesifikasi Teknis Susuk KB II / ImplanTiga Tahunan Plus Inserter dari PPK1 (satu) lembar Foto Copy HPS Susuk KB II / Implan Tiga TahunanPlus Inserter TA. 20151 (satu) bundle Fotocopy Standar Dokumen Pengadaan

Djaya Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1121/I/KB.202/E1/2015tanggal 28 Juni 2015 perihal Permintaan Pokja ULP PengadaanAlkon dan sarana penunjang Kontrasepsi kepada Kepala BiroKeuangan dan Pengelolaan BMN2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas POKJA ULP Nomor:1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 20152 (dua) lembar Surat Tugas Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemeritah Nomor: 1204/I/TU.201/E.1/2015 tanggal 14 AgustusHal. 50 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUSTPK/2018/PT.

MPH.sebagai Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut.Selanjutnya saksi WAYAN SUNDRA, selaku Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah BKKBN Pusat mengajukan permintaan kepada saksi SUGILARselaku Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan Alat Kontrasepsi melaluiLPSE yang ditindaklanjuti saksi Drs. SUGILAR dengan mengajukan permintaanSpesifikasi Teknis Barang dan Herga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada terdakwaselaku PPK dan saksi Drs.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa.Selanjutnya saksi WAYAN SUNDRA, selaku Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah BKKBN Pusat mengajukan permintaan kepada saksi SUGILARselaku Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan Alat Kontrasepsi melaluiLPSE yang ditindaklanjuti saksi Drs. SUGILAR dengan mengajukan permintaanSpesifikasi Teknis Barang dan Herga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada terdakwaselaku PPK dan saksi Drs.

4 Agustus 20141 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18 Agustus2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepadaKepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor:1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 PerihalPermohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP5 (enam) lembar Foto Copy Surat Pit.

DJAYA BIMAAGUNG 23.226.227.228.229.230.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE KepadaKepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS danSpesifikasi Teknis Kepada Direktur Direktorat Kesertaan KAB JalurPemerintah2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untukpenyusunan dokumen Pengadaan Kepada

POKJA ULP1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan ALKON kepadaKepala ULP1 (satu) bundel Foto Copy buku Perubahan Kebijakan PenyediaanAlat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan KB; 24. 231. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorizatin and ExclusiveDistribution Agreemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceitical Co.LTDkepada PT.

4 Agustus 20141 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 Hal. 59.

DJAYA BIMA AGUNG 23 226.227.228.229.230.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON MelaluiLPSE Kepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor:891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 PerihalPermintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada DirekturDirektorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untukpenyusunan dokumen Pengadaan Kepada

POKJA ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal18 Agustus 2014 Perihal Permohonan PercepatanPengadaan ALKON kepada Kepala ULP1 (satu) bundel Foto Copy buku Perubahan KebijakanPenyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam ProgramKependudukan dan KB Hal. 73.

Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 78.79.80.dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepadaPOKJA ULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA.214;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJANomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4 Agustus 20141 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 882.83.84.8o186.tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan PercepatanPengadaan

DJAYA BIMA AGUNG 23 226.227.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal2 Juli 2014 Perinal Permohonan Pengadaan ALKON MelaluiLPSE Kepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor:891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 PerihalPermintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada DirekturDirektorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah Hal. 125.

Oleh karena itu alasan PHK olehTermohon Kasasi yang masih terkait dengan kesertaan Pekerja dalampembentukan organisasi Serikat Pekerja telah melanggar ketentuanpasal 2 ayat (3) hruf (a) PMTK No. Per03/Men/1996 ;3.3.

Hal. 75Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 pada Deputi Bidang KeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN; Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Susuk KB II Batang/ Implant TigaTahunan Plus Inserter TA. 2014 pada Direktorat Bina Kesertaan KB JalurPemerintah BKKBN Pusat; Bahwa dalam pengadaan kegiatan Susuk KB II Batang/ Implant TigaTahunan Plus Inserter TA. 2014 pada Direktorat Bina Kesertaan KB JalurPemerintah BKKBN Pusat Posisi saksi sebagai Bendahara Barang; Bahwa tugas daripada

4 Agustus 20141 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Putusan No. 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.

ULP No.1356/KU.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal PelaksanaanLelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA.2014 Kepada PPK Direktorat Bina Kesertaan KB JalurPemerintah Putusan No. 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

DJAYA BIMA AGUNG 23. 226.227.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KBJalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSEKepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor:891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 PerihalPermintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada DirekturDirektorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah Putusan No. 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

DJAYA BIMAAGUNG 23. 226.224.228.229.230.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE KepadaKepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS danSpesifikasi Teknis Kepada Direktur Direktorat Kesertaan KAB JalurPemerintah2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untukpenyusunan dokumen Pengadaan

(Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah) dan penyedia barang PT. DJAJA BIMA AGUNG(JATMIKO) dan penjaga gudang namun saksi lupanamanya;2) Tanggal 30 November 2015 bertempat di Gudang PT. CATURDAKWAH CRANE FARMASI di Jin.

Keluarga Berencana Jalur Pemerintah,Pasal 162 yaitu Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana JalurPemerintah, mempunyai tugas melaksanakan perumusan danpelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbinganteknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga BerencanaJalur Pemerintah, dan sesuai dengan Pasal 163 dalam melaksankantugas sebagaimana dimasud dalam pasal 162 Direktorat BinaKesertaan Keluarga Berencana