Menyatakan barang bukti : 1 ( satu ) lembar Surat Penegasan Kompersi Tanah Gogolan Nomor : 171/1079/1964 dan 1 ( satu ) lembar Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan atas nama SOEPARDI DJOPAWIRO dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dengan luas 4.018 m2 dengan batas -batas Sebelah Timur Tanah Milik Sdr. Taslim, Sebelah Barat Tangkis Sungai, Sebelah Utara Tanah Milik Sdri.

Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwaSOEPARDI DJOPAWIRO bin DJOPAWIRO tersebut ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umummengajukan barang bukti berupa : Surat Penegasan Kompersi Tanah Gogolan Nomor : 171/1079/1964 yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri tanggal 12Juni 1986 ; Daftar Keterangan Obyek Ketetapan Ipeda Pedesaan / Petok D Nomor 282 atasnama Soepardi Djopawiro tertanggal 16 Nopember 1962 ; Sebidang tanah

Saksi DIUMADI bin MARTONGULOMO : = === === == 2 Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa karena telah menggunakan SuratKeterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan / Petok D Nomor 282 atasnama terdakwa dan Surat Penegasan Kompersi Tanah Gogolan yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang diduga palsu untukmenguasai dan menggarap tanah sawah warisan dari orang tua saksi yangterletak di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dengan batas batas : sebelah barat berbatasan dengan sungai

Penggunaan istilah kompersi tidak benar, yang benar adalah konversi ; 4. Mengenai format surat seharusnya tidak seperti dalam surat bukti dan BadanPertanahan Nasional tidak pernah menerbitkan surat seperti itu yangmenerbitkan surat tersebut adalah kewenangan Kepala Desa ; 5. Bahwa sejak bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 1986 yang menjabatsebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri adalah Sdr.Indro Waspodo bukan Sdr. M.

Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudianhari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terdakwa sebelum lewat5.18dalam tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yangdapat dihukum ; Menyatakan barang bukti : ( satu ) lembar Surat Penegasan Kompersi TanahGogolan Nomor : 171/1079/1964 dan 1 ( satu ) lembar Daftar Keterangan ObyekUntuk Ketetapan IPEDA Pedesaan atas nama SOEPARDI DJOPAWIRO dirampasuntuk dimusnahkan.

waktudalam tahun 2007, bertempat di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, KabupatenKediri, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengajamemakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah benardan tidak dipalsu, jika pemakaian suratitu dapat menimbulkan kerugian, dengancara, pada hari, tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Januaritahun 2007, Terdakwa telah menggunakan Surat Penegasan Kompersi

Keberatan atas penegakan hukum tidak sesuai dengan undangundangyang berlaku, judex facti tidak melakukan pertimbangan hukum sesuai faktadan ketentuan undangundang yang berlaku untuk pembuktian, bahwamenurut judex facti "unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkansesuatu kerugian, bahwa dalam pembuktian unsur ini judex facti hanyamembuktikan bahwa akibat perbuatan Terdakwa mempergunakan SuratPenegasan Kompersi Tanah Gogolan No. 171 / 1079 / 1964 yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Sedangkanfaktafakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi,alat bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwatelah menggunakan Surat Penegasan Kompersi Tanah Gogolan No. 171 /1079 / 1964 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tanggal12 Maret 1986 Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA PedesaanNo. 282 atas nama Soepardi Djopawiro yang dikeluarkan oleh Kepala KantorHal. 5 dari 8 hal. Put.

Seluruh saksi baik dari Penggugat Konvensi maupun TergugatKonvensi didalam Persidangan menyatakan bahwa tanah tersebut adalahtanah warisan dan sebagian dari tanah warisan tersebut dikompersi olehPenggugat Konvensi menjadi SHM Nomor.2004 Tahun 1999 yang menjadimasalah mestinya seluruh tanah warisan tersebut di kompersi menjadi SHMatas nama pewaris dan kemudian di pisahkan sesuai dengan porsi dan hakpara ahli waris dan bagian dari warisan tersebut apabila dijual kepadaPenggugat Konvensi jelas luasnya

waktu apabila Bapak Hakim ditingkatPeradilan Tata Usaha Negara Makassar yang menangani perkara ini berkenan untukmempertimbangkan dan meninjau Ketentuanketentuan lain yaitu:a Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE.18/Pj.7/1988;b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Pasal 8,yaitu:e Jika di daerahdaerah dimana Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terjadi perbuatanhukum sebagai dimaksud dalam Pasal 4 dan tidak dimintakanpenegasan kompersi

baru dibuatdibuktikan dengan adanya rincik dan sporadic dan diumumkan sampaiterbit.18Bahwa sertifikat yang berhubungan dengan terdakwa adalah sertifikatNo. 23247 23248.Bahwa sertifikat M.5 sudah batal atas putusan Tata Usaha Negara.Bahwa kalau misalnya dalam rincik atas nama si A, maka secaraotomatis yang masuk adalah si A.Bahwa kalau sertifikat M.5 ditemukan kemudian hari, maka sertifikatyang baru akan dibatalkan.Bahwa sebab sehingga Sainuddin GP bisa menerbitkan sertikat barukarena kalau tanah kompersi

dalam sertifikat.Bahwa jika sertifikat dibatalkan berarti cacad administrasi.Bahwa satu hak milik belum tentu dikuasai.Bahwa kalau sertifikat dibatalkan adalah sertifikat yang cacad.Bahwa secara yuridis baik penguasaan maupun terhadap warkasemuanya tidak ada maka harus dilihat bagaimana kronologisnya,apakah tanah bekas Negara, siapa yang lebih dahulu berada di lokasitersebut, semua atas hak pemilik tanah, dimana ada 3 macam hakatas tanah yakni hak adat, turun temurun dan dilindungi oleh Negara,kompersi

/tolak, dalam proses pendaftaran peralihan hak milikNo. 58/Desa Pemecutan Klod, atas dasar akta jual beli tanggal 17Januari 2000 No. 5 Tahun 2000 yang dibuat di hadapan PPAT/Notaris AMIR SJARIFUDDIN (Tergugat III) yang diajukanpermohonannya oleh Tergugat II selaku~ Pihak Pembeliberdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2000telah memenuhi ketentuan hukum pendaftaran tanah baikpersyaratan maupun prosed urnya;Bahwa mengenai posita angka 9, dengan ini Turut Tergugatsampaikan bahwa dalam kompersi

baru dibuatdibuktikan dengan adanya rincik dan sporadic dan diumumkan sampaiterbit.Bahwa sertifikat yang berhubungan dengan terdakwa adalah sertifikat No.23247 23248.Bahwa sertifikat M.5 sudah batal atas putusan Tata Usaha Negara.Bahwa kalau misalnya dalam rincik atas nama si A, maka secara otomatisyang masuk adalah si A.Bahwa kalau sertifikat M.5 ditemukan kemudian hari, maka sertifikat yangbaru akan dibatalkan.Bahwa sebab sehingga Sainuddin GP bisa menerbitkan sertikat barukarena kalau tanah kompersi

dalam sertifikat.Bahwa jika sertifikat dibatalkan berarti cacad administrasi.Bahwa satu hak milik belum tentu dikuasai.Bahwa kalau sertifikat dibatalkan adalah sertifikat yang cacad.Bahwa secara yuridis baik penguasaan maupun terhadap warkasemuanya tidak ada maka harus dilihat bagaimana kronologisnya,apakah tanah bekas Negara, siapa yang lebih dahulu berada di lokasitersebut, semua atas hak pemilik tanah, dimana ada 3 macam hak atastanah yakni hak adat, turun temurun dan dilindungi oleh Negara,kompersi

Ps 109/Di berdasarkan kompersi tanggal 21 Maret 1986tertulis atas nama HAmim Bin H SASAILAH: Jalan/Blok Desa Sukajaya KecamatanHalaman 8 dari 35 Putusan Perkara Perdata No 358/Pdt.G/2010/P N.BksCibitung Kabupaten Dati Il Bekasi Propinsi Jawa Barat yang di tandatangani KepalaKantor Agrria tertanggal 2 April 1986Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagaiberikut :.A. DALAM EKSEPSI1.

masyarakat dengan tetap menjagakelestariannya;Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasilhutan sedangkan yang dimaksud dengan Hutan Produksi adalahkawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasilhutan dan hutan produksi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni Hutanproduksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan HutanProduksi yang dapat di kompersi

Bahwa Penggugat pada tanggal 8 September 2019, Penggugatmengajukan PTSL/Prona di Kantor Desa Selat melalui ProgramPemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, hal manaPenggugat telah mengisi formulir permohonan pendaptaran tanah pertamakali (Penegasan kompersi Pengakuan hak), pada saat pengukuran yangdilakukan oleh tugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem,yang disaksikan pula, Kepala Desa Selat, serta penyanding danpengukuran tersebut telah berjalan baik dan tanpa adanya halangan;6

2016/PN SgmYa, saksi sering dipanggil olen Pemerintah setempat terkait tanahtersebut;saksi tahu kalau tergugat yang mengajukan surat pemberhentianpembagunan Ruko tersebut kepada kepala Dinas Tataruang bagianPerizinan terpadu Kab Gowa;Saksi tahu kalau Tergugat 2 yang mengujakan surat pemberhentiankegiatan diatas tanah sengketa karena di beri tahu oleh staf bagianPerizinan terpadu Kab Gowa;Tanah sebelah barat objek sengketa memang benar pernahdipermasalahkan dengan Kasus perkara Pidana;Sejak adanya Kompersi

Saksi ketiga Penggugat bernama : SUKIMAN, sebagai berikut :Bahwa benar saksi pernah melihat sertipikat ;Bahwa disertipikat atas nama Hamsah Hamdjah ;Bahwa yang beritahu saksi bahwa tanah ini dijual adalan Warga disekitarlokasi ;Bahwa benar saksi pernah kelokasi, tanah kosong dan ada pohon besar ;Bahwa saksi tidak jadi membeli tanah tersebut, setelan saksi melihatsertipikat Hamsah tahun 1973 kompersi kosong ;Bahwa saksi membawah fotokopi sertipikat disesuaikan bukti T.II.Intv1dan sesuai :Bahwa saksi

Bahwa apa yang Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi mohonkanadalah Pengesahan Perkawinan Tergugat Kompersi/ Penggugat RekonpensiHal. 14 dari 48 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2010/2010dengan Djaka Bin Meran ALM tentang hilangnya data yang ada di KUACiampea yatg telah merugikan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi.3.

Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik NO. 1596 Surat ukurNo. 03/2002 tanggal 2 Januari 2002 Ketaping Tengah Kompersi No. 7836 SuratUkur Tanggal 2 Agustus 2009 No. 7673/KTP/2009 Nagari Ketaping, yang telahdiberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti T.A3;4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik NO. 1597 Surat ukurNo. 04/2002 tanggal 2 Januari 2002 atas nama KARANI (Tergugat A1), yangtelah diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti T.A4;5.

PbrBahwa tabel kapal menjadi bahan dasar muatan kompertemen kapal itu yaitumenjadi kompersi tinggi minyak yang ada dikapal menjadi volume ;Bahwa berdasarkan data itu minyak diserahkan kepada penerima tetapi tabelkapal itu ada di kapal dan tabel kapal itu yang mengeluarkannya adalah DKI ;Bahwa setahu saksi tabel kapal itu bisa saja dimainkan plus minusnya ;Bahwa ada perberitahuan langsung dari R.2 Dumai pada depot tanki timbunR.3 tentang barang yang mau dikirim dari Dumai ke Tanjung Uban, tetapipemberitahuan

Gubernur Bengkulu, Kadis PU PropinsiBengkulu yang diwakili Syaifudin; Bahwa saat exit meeting, kami menyarankan agar sisa pembayaran yang belumditagih oleh rekanan itu ditahan dulu di kompersi dengan kekurangan volume; Bahwa reaksi saksi Syaiefudin setelah saksi memberikan saran untukdilakukan pemotongan apabila ada terjadi suatu kelebihan bayar, Saiefudinmengatakan akan berkonsultasi dengan kepala dinas; Bahwa saksi ada memberitahu kepada Kepala Dinas yaitu saksi Kuntadi untukmenghentikan pembayaran

Gubernur Bengkulu, Kadis PU PropinsiBengkulu yang diwakili Syaifudin; Bahwa saat exit meeting, kami menyarankan agar sisa pembayaran yang belumditagih oleh rekanan itu ditahan dulu di kompersi dengan kekurangan volume; Bahwa reaksi saksi Syaiefudin setelah saksi memberikan saran untukdilakukan pemotongan apabila ada terjadi suatu kelebihan bayar, Saiefudinmengatakan akan berkonsultasi dengan kepala dinas; Bahwa saksi ada memberitahu kepada Kepala Dinas yaitu saksi Kuntadi untukmenghentikan pembayaran

Gubernur Bengkulu, Kadis PU PropinsiBengkulu yang diwakili Syaifudin; Bahwa saat exit meeting, kami menyarankan agar sisa pembayaran yang belumditagih oleh rekanan itu ditahan dulu di kompersi dengan kekurangan volume; Bahwa reaksi saksi Syaiefudin setelah saksi memberikan saran untukdilakukan pemotongan apabila ada terjadi suatu kelebihan bayar, Saiefudinmengatakan akan berkonsultasi dengan kepala dinas; Bahwa saksi ada memberitahu kepada Kepala Dinas yaitu saksi Kuntadi untukmenghentikan pembayaran

Gubernur Bengkulu, Kadis PU PropinsiBengkulu yang diwakili Syaifudin; Bahwa saat exit meeting, kami menyarankan agar sisa pembayaran yang belumditagih oleh rekanan itu ditahan dulu di kompersi dengan kekurangan volume; Bahwa reaksi saksi Syaiefudin setelah saksi memberikan saran untukdilakukan pemotongan apabila ada terjadi suatu kelebihan bayar, Saiefudinmengatakan akan berkonsultasi dengan kepala dinas; Bahwa saksi ada memberitahu kepada Kepala Dinas yaitu saksi Kuntadi untukmenghentikan pembayaran

Gubernur Bengkulu, Kadis PU PropinsiBengkulu yang diwakili Syaifudin; Bahwa saat exit meeting, kami menyarankan agar sisa pembayaran yang belumditagih oleh rekanan itu ditahan dulu di kompersi dengan kekurangan volume; Bahwa reaksi saksi Syaiefudin setelah saksi memberikan saran untukdilakukan pemotongan apabila ada terjadi suatu kelebihan bayar, Saiefudinmengatakan akan berkonsultasi dengan kepala dinas; Bahwa saksi ada memberitahu kepada Kepala Dinas yaitu saksi Kuntadi untukmenghentikan pembayaran