Ditemukan 16 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : munthe muthia mukti mukhi mukthia munthie mufthie muktie mukthi mukhtie
Pengadilan PA PANGKALAN BUN Perdata Agama
Register : 31-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PA PANGKALAN BUN Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.PBun
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
Abriansyah, dkk
109 — 20
  • Mahmudsudah lama meninggal karena sakit, dan saksi tidak ingat lagi bulan dantahun meninggalnya;Bahwa Abdul Mukthie bin Suleman dan Hj. Misbah binti H. Mahmudmempunyai 9 orang anak, yaitu : 1. M. Saleh. 2. Hj. Siti Hawa, 3. Hj. Salmah,4. Hamsiah, 5. Sabahnur, 6. Sulaiman Sani, 7. H. Abdurrahman, 8. H.Hartani, dan 9. Hj.
    Mahmudsudah lama meninggal, dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya;Bahwa, semasa hidupnya Abdul Mukthie bin Suleman tidak pernah menikahlagi selain dengan Hj. Misbah binti H. Mahmud ;Bahwa Abdul Mukthie dan Hj. Misbah semasa hidupnya dikaruniai 9( sembilan ) orang anak, yaitu : 1. M. Saleh. 2. Hj. Siti Hawa, 3. Hj. Salmah,4. Hamsiah, 5. Sabahnur, 6. Sulaiman Sani, 7. H. Abdurrahman, 8. H.Hartani, dan 9. Hj.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 12-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 23 Desember 2013 — 1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),2.INDONESIA CORRUPTION WATCH;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH
568 — 850
  • Abdul Mukthie Fajar, selanjutnya padaperiode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsung menunjuk Dr.Hamdan Zoelva, SH., MH., untuk menggantikan Prof. Abdul MukthieFajar dan Periode Keempat tahun 2013, Presiden langsung menunjuk Prof.Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr.
    Abdul Mukthie Fajar dan Prof. H. Ahmad SyarifuddinNatabaya, SH., LL.M. Kemudian pada Periode Kedua (tahun 20082013) dilakukanmelalui Fit and Proper Test dan mengangkat Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH;Prof.Dr. Achmad Sodiki, SH; dan Prof.
    Abdul Mukthie Fajar, selanjutnya padaperiode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsung menunjuk Dr.Hamdan Zoelva,SH., MH., melalui usulan Menteri Hukum dan HAM untuk menggantikan Prof.Abdul Mukthie Fajar dan Periode Keempat tahun 2013, Presiden mengamanahkankepada Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., dan Dr.
    ,M.C.L;Prof.Abdul Mukthie Fajar dan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, SH.,LL.M., Kemudian pada Periode Kedua (tahun 20082013) dilakukan melaluiFit and Proper Test dan mengangkat Prof.Dr.Maria Farida Indrati, SH; Prof.Dr. Achmad Sodiki, SH; dan Prof. Abdul Mukthie Fajar,selanjutnya pada periode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsungmenunjuk Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., untuk menggantikan Prof. AbdulMukthie Fajar dan Periode Keempat tahun 2013, Presiden langsung menunjukProf. Dr.
    ,M.C.L; Prof.Abdul Mukthie Fajar dan Prof. H. AhmadSyarifuddin Natabaya, SH., LL.M.e Bahwa pada Periode Kedua (tahun 20082013), seleksi calon hakim konstitusiyang berasal dari Presiden dilaksanakan secara transparan dan partisipatif olehpanitia seleksi hakim yang melibatkan banyak ahli. Melalui Fit and ProperTest, Prof.Dr.Maria Farida Indrati, SH; Prof. Dr.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Tlg
Tanggal 11 Maret 2019 — Pemohon:
Sri Wulandari,S.E
13 — 2
  • Mukthie Fadjar, S.H., M.S, pada tanggal12 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda ......... 0.0... ccc ceeeeee ee eens P9;10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/25/416.03/2019,tertanggal 28 Januari 2019 dari Kepala Desa Balerejo, selanjutnyadiberi tanda buktibeeeeeeeeeeees P1O;11.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2011 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 394/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 25 September 2012 — H. F. ABRAHAM AMOS, SH, Cs >< KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
52 — 24
  • Mahfud MD, selaku Ketua merangkapAnggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, MariaFarida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, danMuhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantuoleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ParaPemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan DewanPerwakilan Rakyat atau yang mewakili. (Bukti: P4) ;6.
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 26-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 24-08-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 807/Pdt.G/2016/PA.Bgl
Tanggal 10 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
  • ALI WAVA MUKTHIE) terhadap Penggugat (HIDAYATUL ISRORI binti H.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Tahun 2009
1323 — 463
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Mahfud MD, selakuKetua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono,Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, danMuhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh AlfiusNgatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya,Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yangmewakili.KETUA,ttd.Moh.
    Mahfud MD.ANGGOTAANGGOTA,ttd. ttd.Abdul Mukthie Fadjar Maruarar Siahaan39ttd. ttd.Harjono Maria Farida Indratittd. ttd.M. Arsyad Sanusi Achmad Sodikittd. ttd.M. Akil Mochtar Muhammad AlimPANITERA PENGGANTI,ttd.Alfius Ngatrin
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Tahun 2004
1945 — 884
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H.,Dr. Harjono, SH, MCL., Soedarsono, S.H., Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.,dan Maruarar Siahaan, SH, masingmasing sebagai anggota dan dibantu olehTeuku Umar, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh KuasaPemohon, pemerintah dan Pihak Terkait.KETUAttdProf. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.ANGGOTAANGGOTA,ttd ttdProf. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LLM.ttd tidH. Achmad Roestandi, S.H. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. ARIO LEGIAN COTTAGE VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG., II. ANDY LUKMAN JONATHAN;
95 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebih lanjut menurut Mukthie Fadjar (2013)setiap putusan itu harus dianggap benar, ketentuan ini dimaksudkan untukmenjamin adanya kepastian hukum;Padahal dari perkara perdata tersebut, dapat diketahui bahwasanyaTergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 36/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
168 — 48
  • Abdul Mukthie Fadjar, SH.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
242 — 89
  • H.Abdul Mukthie Fadjar, SH. MS dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.013/PUUI/2003 yang menimbang bahwa Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945mengukuhkan ~ peraturan perundangundangan sebelumnya danmenempatkan azas non rektoaktif pada tingkatan peraturan perundangundangan yang tertinggi pada tataran hukum konstitusional)..
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
307 — 157
  • H.Abdul Mukthie Fadjar, SH. MS dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.013/PUUI/2003 yang menimbang bahwa Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945mengukuhkan ~ peraturan perundangundangan sebelumnya danmenempatkan azas non rektoaktif pada tingkatan peraturan perundangundangan yang tertinggi pada tataran hukum konstitusional)..
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 32/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. JURIL CHARLY ONTHONI, M.Si
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
214 — 95
  • Abdul Mukthie Fadjar, SH.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
340 — 163
  • H.Abdul Mukthie Fadjar, SH. MS dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.013/PUUI/2003 yang menimbang bahwa Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945mengukuhkan ~ peraturan perundangundangan sebelumnya danHalaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABNmenempatkan azas non rektoaktif pada tingkatan peraturan perundangundangan yang tertinggi pada tataran hukum konstitusional)..
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
921 — 726
  • H.Abdul Mukthie Fadjar, SH. MS dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.013/PUUI/2003 yang menimbang bahwa Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945mengukuhkan ~ peraturan perundangundangan sebelumnya danmenempatkan azas non rektoaktif pada tingkatan peraturan perundangundangan yang tertinggi pada tataran hukum konstitusional)..
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 Tahun 2009
1261 — 422
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Mahfud MDANGGOTAANGGOTA,ttd. ttd.Abdul Mukthie Fadjar M. Akil Mochtartid. ttd.M. Arsyad Sanusi Harjonottd. ttd.Achmad Sodiki Muhammad Alimttd. ttd.Maruarar Siahaan Maria Farida Indrati6.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2284 — 657
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Dalam hal ini Mukthie Fadjar berpendapat, ada tigapenafsiran, yaitu; Pertama, penafsiran luas. Artinya, semua lembaga negarayang tercantum dalam UUD 1945 dapat digolongkan sebagai lembaga negarayang diberikan kewenangan melalui UUD 1945. Kedua, penafsiran moderat,yakni yang hanya membatasi pada apa yang dulu dikenal sebagai lembagatertinggi dan tinggi negara; Ketiga, penafsiran sempit, yakni penafsiran yangmerujuk secara implisit dari ketentuan Pasal 67 UU MK. (Lihat: A.
    Abdul Mukthie Fadjar, serta Soedarsono,masingmasing sebagai anggota, pada hari Senin, 18 Desember 2006, dandiucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 19Desember 2006, oleh kami Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggotadan Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, H. Achmad Roestandi, H.M. LaicaMarzuki, H.A.S. Natabaya, Harjono, H.
    Abdul Mukthie Fadjar, serta Soedarsono,masingmasing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai PaniteraPengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yangmewakili, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili danPihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;KETUA,Jimly AsshiddiqieANGGOTAANGGOTA, Dewa Gede Palguna Maruarar SiahaanH. Achmad Roestandi H. A. Mukthie Fadjar292Harjono H. M. Laica MarzukiH.A.S.