Pembanding seolah tidak paham dan tidak mengerti atau memangtidak paham dan juga tidak mengerti bahwa setiap Kode EtikOrganisasi Advokat P3HI tidak bisa disamakan dengan OrganisasiAdvokat lain dan juga tidak ada keharusan dan atau kewajibanuntuk mengikuti kode etik yang banding berasal dari OrganisasiAdvokat PERADI. Sebagai mana yang telah diatur oleh UndangUndang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.6.

Pada poin 10 mengenai KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat)DPN P3HI telah mengeluarkan statemen pada tanggal 1 Desember2019 di media online yang berbunyi ; sejak diedarkan dandikeluarkannya KTPA baru berwarna hijau maka KTPA lama tidakberlaku lagi mengingat KTPA lama berwarna merah telah banyakdisalah gunakan oleh karena itu DPN P3HI tidak lagi menggunakankartu lama setelah dikeluarkannya KTPA baru berwarna hijau,penerbitan KTPA baru sesuai dengan Surat Keputusan Nomor :001/A/DPNP3HI/XII/2019, tentang

Aspihani Ideris, S.A.P, S.H, M.H,menjabat sebagai ketua umum P3HI baru diawali pada tanggal 8September 2019 hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa(Munaslub)P3HI di hotel Royal Jelita Banjarmasin. Artinya selamadibawah kepemimpinan H. Aspihani Ideris,S.A.P, S.H, M.H., belumpernah melaksanakan Sumpah Advokat P3HI di Pengadilan TinggiBanjarmasin. H.

Aspihani Ideris, S.A.P, S.H, M.H, hanya pernahmengajukan permohonan sumpah advokat P3HI ke PengadilanTinggi Banjarmasin pada bulan Desember 2019, namun pengajuanpermohonan sumpah advokat tersebut ditunda dengan batas waktuyang tidak ditentukan, karenanya pihak Pengadilan TinggiBanjarmasin meminta Fatwa ke Mahkamah Agung.

Oleh karena ituDPN P3HI memutuskan untuk menarik berkas (dokumen)kelengkapan pengajuan sumpah advokat tersebut.12.Dalam hal memori banding sebagaimana yang disampaikan olehPembanding sejak proses awal gugatan hingga saat ini ada 17orang advokat, namun yang ikut serta membubuhkan tanda tanganhanya 5 orang advokat saja. Apakah 5 orang ini bertanggung jawabterhadap 17 orang advokat.

., DKK VS KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERKUMPULAN PENGACARA & PENASEHAT HUKUM INDONESIA DISINGKAT P3HI

NAJIB ALI, S.H.onNIKOLAUS (Advokat Magang).Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PERKUMPULANPENGACARA & PENASEHAT HUKUM INDONESIA (P3HI beralamatdi JI. Bauntung Jaya, Banjarbaru Kalimantan Selatan;Selanjutnya disebut SCDAQAl ............ccccceseeeeeeeeeeeeaeaeeeees PENGGUGAT ;MELAWANKETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKATKABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019, berkedudukan di JI. Jend A,Yani Km. 3,5 Paringin Selatan Kab.

Liang AnggangKota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YaMuhamad Muhajir, S.Pd, S.H, pekerjaan Advokat pada KantorHukum P3HI, berkantor di Jalan A. Yani, KM 23,5, Komp. SinarLestari No.04 Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;LawanUDIN ALIAS AMANG UDIN , pekerjaan peternak Bebek, bertempat tinggal diJalan A. Yani, KM. 23.5, Gg. Al.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, atau jika MajelisHakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama Ya' Muhamad Muhajir, S.Pd,S.H, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum P3HI, berkantor di Jalan A. Yani,KM 23,5, Komp.

Oleh karena Undangan Bipartitdimaksud tidak dihiraukan oleh Tergugat 2, maka Penggugat mengajukanPermohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala1112131415Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang, dengan Surat Nomor.03/AMD/P3HI/I/2013 tanggal 19 Februari 2013;Bahwa Para Tergugat tidak mau untuk melakukan Perundingan Bipartit denganPenggugat, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia NomorPER.31/MEN/XII/2008, tentang

Pedoman Penyelesian Perselisihan HubunganIndustrial Melalui Perundingan Bipartit, Penggugat catatkan kepada KepalaDinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang, dengan Surat No.03/AMD/P3HI/1/2013 tanggal 19 Februari 2013;Bahwasetelah dipanggil secara patut oleh Kantor Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Padang melalui Surat No.563/6.83/SOSNAKER/2013, tertanggalPadang, Maret 2013, untuk hadir Pada hari Kamis, 21 Maret 2013, ternyata ParaTergugat tidak mengindahkan panggilan dimaksud dan tidak hadir sesuai

., dan Nikolaus Advokatdari Perkumpulan Pengacara dan Penasehat HukumIndonesia (P3HI) yang berkantor di Jalan Gunung Sari VII No31 RT.013/002 Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Tengah Kota Banjarmasin selanjutnya disebutPemohon.melawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Handil Babirik, 23 Oktober 1996, agamaIslam, pekerjaan lbu Rumah Tangga, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATENTANAH LAUT selanjutnya disebut Termohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Tergugat 1 dan Tergugat 2 secarabersama sama meminta Bantuan Jasa pengacara pada kantor HukumPerkumpulan Pengacara & Penasehat hukum Indonesia ( P3HI ) yang padatanggal tersebut juga di tandatangani Surat kuasa Khusus Nomor061/15/5/2019 yang di berikan kepada kantor hukum perkumpulanpengacara dan penasehat hukum indonesia ( P3HI ) beserta suratpernyataan Honorium, fee Operasional dan Succes fee.2.

Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 103/P3HI/X/2019, perihalPermohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Mtptertanggal 20 November 2019, diberi tanda P5;6. Fotokopi sesuai asli kuitansi nomor 011 yang telah diterima olehBenhard dari Muhamad Muhajir, S.H sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk pembayaran SKT No: 240VII/SKT/GU/1997 atas namaBenhard dan SKT No: 243VII/SKT/GU/1997 atas nama Gt.Efnita,tertanggal 20 November 2019, diberi tanda P6;7.

Hafidz Halim, S.H. yang diterangkan bersangkutan telah magang pada kantor LBH Lekem Kalimantan, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai 17 Juli 2019, bahwa yang bersangkutan tidak pernah magang dikantor LBH Lekem Kalimantan;

; Undangan Perundingan Bipartit II (kedua), tertanggal 14Nopember 2012;Bahwa kedua undangan dan ajakan perundingan bipartit tersebut tidak dihadiri olehTergugat 2, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 31/MEN/XII/2008 tentangPedoman Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui PerundinganBipartit, Pengugat catatkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Sumatera Barat, dengan Surat Nomor 48/AMD/P3HI

Nomor 69/Pdt.SusPHI/2020/PN Sbydilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Pengurus SPI di KantorDirektur P3HI Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di manaKementerian Tenaga Kerja bertindak selaku fasilitator. Kemudian tanggal2 Maret 2020 sore hari pertemuan antara Penggugat dengan PengurusSPI dilanjutkan di Kantor Penggugat;4.

Bahwa Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Dit P3HI DitjenPHI dan Jamsostek, telah memfasilitasi pertemuan pertamaantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2013guna merundingkan perihal klarifikasi masalah Penggugat;9.Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 diadakan pertemuanke2 antara Penggugat dan Tergugat untuk menindak lanjuti pertemuanpertama dan Tergugat melalui kuasa hukum telah menyatakan bahwaPenggugat masih tetap sebagai karyawan Tergugat, namun prosesmediasi berjalan kurang

seluruh suratsurat yang disampaikanTergugat berulangkali, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat atas suratbalasan yang Penggugat sampaikan;Bahwa dikarenakan tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, makaPenggugat mengirimkan surat tembusan kepada Sudin Nakertrans KodyaJakarta Pusat, Disnakertrans DKI Jakarta, Kepala Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Kepala DinasTenaga Kerja Kota Surabaya, Kemenkertrans Jakarta;Bahwa Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Dit P3HI

proses selama 6 bulan berakhir padatanggal 2/7 Februari 2020, maka hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat berakhir karena unsur upah, perintah dan pekerjaansudah tidak terpenuhi;33.Bahwa upaya pengakhiran hubungan kerja telah melalui perundinganbipartit pada tanggal 19 Agustus 2019, namun tidak tercapai kesepakatan/gagal;34.Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencatatan mediasi keDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Ketapang (videPasal 4 ayat(1) UU PPHI) melalui surat No.002/HSLHRGA/P3HI

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencatatan mediasi ke DinasTenaga KerjaPemerintan Kabupaten Ketapang (vide Pasal 4 ayat (1) UUPPHI) melalui surat No. 003/HSLHRGA/P3HI/VIII/2019 tertanggal 26Agustus 2019;35.Bahwa Mediator menerbitkan surat anjuran No. 567/1034/TKTB/2020,tertanggal 27 November 2020 setelah upaya mediasi dilakukan namuntetap tidak mencapai kesepakatan dan menganjurkan agar Penggugatmempekerjakan Tergugat kembali;Hal. 12 dari 24 hal.

,Dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada KantorHukum Perkumpulan Pengacara & Penasihat HukumIndonesia (P3HI) yang berkantor di Jalan Beruntung JayaKelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang AnggangKota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkansurat kuasa khusus perdata PMH Nomor 056/II/I/18/7/2019tanggal 18 Juli 2019, sebagai TERBANDING semulaPENGGUGAT;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor24/PDT/2020/PT.BJM. tanggal 02 April 2020

Bahwa Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Dit P3HI Ditjen PHIdan Jamsostek, telah memfasilitasi pertemuan pertama antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 14 November 2013 gunamerundingkan perihal kiarifikasi masalah PENGGUGAT;9.

Kemudiandilanjutkan dengan pertemuan antara Penggugat dengan PengurusSerikat Pekerja Indosat (SP Indosat) yang dilaksanakan pada tanggal 2Maret 2020 di Kantor Direktur P3HI Kementerian Tenaga Kerja RepublikIndonesia di mana Kementerian Tenaga Kerja bertindak selaku fasilitator.Dan pada sore harinya dilanjutkan pertemuan antara Penggugat denganPengurus SPI di Kantor Penggugat, yang mana kemudian disepakatibahwa pertemuan dilanjutkan pada tanggal 03 Maret 2020 akan tetapiPengurus Serikat Pekerja Indosat

pula bahwayang menjadi faktor penghitung kompensasi pemutusan kerja adalahGaji Dasar (Upah Pokok), Tunjangan Lokasi, dan Tunjangan Posisi.Bahawa pada intinya pada tanggal 14 Februari 2020 Serikat PekerjaIndosat diundang dan hadir dalam pertemuan dengan manajemen PTIndosat Tok dalam rangka membahas program pemutusan hubungankerja karena Reorganisasi, selanjutnya pertemuan tanggal 2 Maret 2020pagi hari di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dimanabertindak sebagai fasilitator adalah Dirjen P3HI

Bantuan penyelesaian P3HI Ditjen PHI &Jamsostek KemenakertransRepublik IndonesiaBahwa akhirnya Penggugat mengirim surat ke Dirjen PHI Ditjen PHI &Jamsostek Kemenakertrans Republik Indonesia dengan 52/PUK/LPA/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal: Permohonan bantuanpenyelesaian perselisihan Bukti P35;Dan mendapat respon Direktur P3HIDitjen PHI& Jamsostek Kemenakertrans Republik Indonesia denganmengirim surat ke Dinas tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, NomorB.255/PHIJSK/PPPHI/XI/2013 tanggal 11 November