Bahwa terdakwa tidak mengangkat Petugas Pemutkhiran Data (PPDP)karena berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan KPU No 63 tahun 2009Tentang Pedoman Penyusunan Tata kerja KPU Propinsi KPU Kabupaten/Kota PPK,PPS, dan KPPS dalam Peilihan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Pengangakatan Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) dilakukan olehPanitya Pemungutan Suara (PPS) karena Panitya Pemungutan Suara bukanCuma Terdakwa maka yang berwenang untuk mengangkat PetugaPemutakhiran Data Pemilih (PPDP) adalah Ketua

YUNUS JHON ONARELY dan JHONONARELY; Bahwa 2 (dua) nama tersebut hanya milik satu orang saja yaitu YUNUSJHON ONARELY atau JHON ONARELY (Terdakwa); Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh undangundang;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membernarkanMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa hadir di perisdangan terkait masalah Terdakwamelakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Peilihan

sudahdilakukan pengecekan langsung ke Denpom Samarinda yang mana adaketerangan Terdakwa sebagai PNS yang masih aktif;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 4 tersebut di atas,Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN SmrSaksi 5: RUSDIN.N Bin NURDIN;Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan tidak memilikihubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Komisi Peilihan

sudahdilakukan pengecekan langsung ke Denpom Samarinda yang mana adaketerangan Terdakwa sebagai PNS yang masih aktif;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 4 tersebut di atas,Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN SmrSaksi 5: RUSDIN.N Bin NURDIN;Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan tidak memilikihubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Komisi Peilihan

Bahwa keputusan Tergugat secara nyata kurang teliti dan tidakselektif secara hukum administrasi sehingga melanggar nalar yangsehat, dimana Tergugat mengetahui bahwa masa JabatanKetua/Anggota BPD hasil Peilihan Umum, yakni selama 6 (enam)tahun sebagaimana yang diatur pasal 39 ayat (1) UndangUndang RINo. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang pada pokoknya menyatakanbahwa Masa keanggotaan Badan Pemusyaveratan Desa selama 6(enam) tahun......

Saksi EDWAR : Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah sekretaris Dewan Penasehat FKRW;Bahwa benar ada mediasi dari kelurahan karena ketidak harmonisan antaraketua RW dengan wargan ya "Bahwa yang hadir dalam mediasi tersebut adalah Lurah Teluk Pucung,Penggugat dan beberapa ketua RT, warga, dan perangkat FKRW yangdilaksanakan di kantor Lurah ;Bahwa saksi tahu ada peilihan ketua RW 011 yang baru tapi saksi tidakCU NING j ~~~ nnn nnn nrBahwa saksi mengetahui dan membaca surat

- 1 (satu) rangkap (3 halaman) salinan lampiran IV Keputusan Komisi Peilihan Umum Kabupaten Toraja Utara nomor 375 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap angota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Toraja Utara dalam pemilihan umum tahun 2024.

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

MandailingNatal No. 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai aturan khusus (lex specialis)dalam memproses sengketa Peilihan Kepala Desa, secara tegas menyatakan:keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon KepalaDesa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa terpilihkepada Panitia Pemilih.Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak pernah mengajukan keberatandimaksud kepada Panitia

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndnang Nomor 2Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danWalikota dan Wakil Walikota menjadi UndangUndang danPasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilinan UmumNomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Peilihan

Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikotadan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kalidirubabh terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan KeempatPeraturan Komisi Pemilihaan Umum Nomor 3 Tahun 2017tentang Pencalonan Peilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau WakilWalikota;b.

Melaksanakan peilihan kepala Desa; Bahwa kami dari Panitia Tingkat Desa ada memeriksa seluruh berkas paracalon Kepala Desa untuk membuktikan kebenarannya keabsahan ijazahserta berkas kelengkapan lainnya ; Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi langsung kelapangan mengenaikebenaran ijazah pada calon kepala desa pada saat itu karena bukankewenangan panitia tingkat desa tapi kewenangan panitia tingkatkabupaten ; Bahwa pada saat memverifikasi berkasberkas tepatnya pada Ijazah tidakada indikator bahwa

Melaksanakan peilihan kepala DesaBahwa terdakwa menggunakan ijazah Madrazah Alkhairat Baras setaraSLTA ;Bahwa saksi tidak tahu persyaratan ijazah, apakah dalam mencalonkanKepala Desa harus menggunakan ijazah dari Negara ;Hal. 16 dari 78 (Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Pky)Bahwa ijazah yang diperoleh dari Yayasan juga diterima sebagaipersyaratan calon Kepala Desa ;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturannya atau tidak kalau ijazahyayasan bisa digunakan sebagai syarat calon Kepala Desa ;Bahwa saksi

melakukanperbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yangada padanya, maka semestinya Penggugat mengajukan gugatan kePeradilian Tata Usaha Negara.Bahwa di dalam Jawaban Turut Tergugat IV telah sampaikan bahwa dariGugatan Penggugat pada intinya mendalilkan, bahwa Tergugat danTergugat II telan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat dan Tergugat II telah melakukan penyalahgunaan wewenang denganmeloloskan Calon Kepala Desa atas nama Turut Tergugat menjadiCalon Kepala Desa Jati Baru dalam peilihan

(Foto Copy, Asli ada di KPU )Surat Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Dalam Peilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara (Model BD) tanggal 12 Juni 2013 (Asli):Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Maluku No. 12Th 1999 Tanggal 8 September 1999 Tentang Peresmian Penggugatsebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Periode 1999 2004 ( Foto Copy Sesuaiasili ) ; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.72.660 Tahun2004 tanggal 17 September 2004 Tentang Peresmian

Bahwa Para Penggugat adalah Subyek hukum yang kepentingannyadirugikan, akibat dikeluarkan Keputusan aquo (objek gugatan), karenaProses atau Tahapan Pelaksanaan Peilihan Kepala desa Tepian Langsattanggal 20 Desember 2016 bertentangan dengan Peraturan DaerahKabupaten Kutai Timur (Perda) Nomor : 7 Tahun 2016 TentangPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan PeraturanBupati Kutai Timur (Perbup) Nomor : 16 Tahun 2016 Tentang MekanismePelaksanaan Pemilihan Kepala DeSa ;Halaman 21, Putusan Nomor

membubuhkantandatangan tanpa mencermati persoalan yang ada.Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 020051/Kpts/DPPGERINDRA/2020 Tertanggal 27 Februari 2020, yangdikeluarkan oleh Tergugat Il adalah BATAL DEMI HUKUM, karenaTergugat terkesan hanya asal membubuhkan tandatanagn tanpa menelitirekomendasi Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra yang diterbitkantanpa dasar hukum, padahal persoalan yang dijadikan acuan adalahsengketa hasil peilihan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia Pemilihan KepalaDesa Antar Waktu, yang selanjutnya Panitia Peilihan adalah panitia yangdibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa;Pasal 9(1) BPD membentuk panitia pemilihan;(2) Pembentukan panitia pemilihan ... dst.;Pasal 10(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dibentuk dalam rapat BPD yang berjumlah gasal dan dihadiri minimal 2/3dari jumlah anggota BPD;(2) Panitia pemilihan ... dst.

;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akanmempertimbangkan dalil Penggugat yang lain yakni mengenai saksiPenggugat ditolak pada TPS 6 tanpa alasan dan pada hari pemilihantanggal 25 Nopember 2019 TPS 6 kotak suara dibuka sebelum para saksihadir, dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 PeraturanBupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan KepalaDesa, menyatakan sebagai berikut:(1) pemilihan calon kepala desa dihadiri oleh BPD, panitia peilihan

Menyampaikan hasil peilihan dan salinan dokumen penyediabarang/jasa kepada PPK.j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia/jasa.k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepalaunit pelayanan pengadaanBahwa Tim Pokja melakukan pelelangan dan penetapanterhadap pemenang proyek Peningkatan Ruas Jalan RajabasaLama Induk di Jalan Way Kambas, Kec.

Menyampaikan hasil peilihan dan salinan dokumen penyediabarang/jasa kepada PPK.j. Menyimpan dokumen asli pemilinan penyedia/jasa.k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala unitpelayanan pengadaanBahwa benar Tim kami yang melakukan pelelangan dan penetapanterhadap pemenang proyek Peningkatan Ruas Jalan Rajabasa Lama Indukdi Jalan Way Kambas, Kec. Labuhan Ratu, Kab.

karena desakan dari saudara Abdul Gani Tidore maka saksihanya mengiyakan dari keinginannya.Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak pernah menerima bantuan pengadaanbibit rumput laut, sedangkan tali saksi mengetahui setelah pulang dari kebuntali tersebut sudah berada dirumah saksi dan sampai saat ini tali tersebutmasih saksi simpan di rumah saksi.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara serah terima barangapapun.Bahwa kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun.Bahwa setelah peilihan

HPS adalah PPK Saksi JONI HARIANTO,SE;Bahwa saksi pernah membuat RAB yang saksi dasarkan pada survey padasatu travel yang biasa disewa mobilnya, sehingga menurut saksi harga dalamRAB tersebut tidak ada mark up;Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang mendaftar dan memasukkanpenawaran, semua sudah diserahkan ke Panita lelang dan PPK;Bahwa saksi ada meminta kepada PPK agar segera melakukan lelang keduakarena instruksi dari pusat agar pada bulan Pebruari kontrak sudahditandatangani mengingat proses peilihan