Sus/2019/PN Gstpihak Apotik ada Apoteker sebagai penanggungjawab Apotik, Menyediakanbangunan Apotik, Melengkapi Peralatan Apotek (pasal 9), Wajib Apotekermemiliki SIA (Surat Izin Apotik), Melengkapi Izin Pendrian Apotik dan Apotiwajib memasang papan nama (pasal 18); Bahwa setahu saksi bidang PSDK Dinas Kesehatan Kota Gunungsitolisudah pernah melakukan kegiatan pengawasan terhadap Apotik Jaya Farmaterakhir kali pada tahun 2017 dan pada saat itu ditemukan Apotik JayaFarma tidak memiliki SIPA (Surat

memberikan keterangandihadapan Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidakada perubahan; Bahwa polisi telah menanyakan syarat mendirikan sebua Apotik dan saatitu saksi menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa telah diatur dalamperaturan mentri kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotik, dimanapihak Apotik ada Apoteker sebagai penanggungjawab Apotik, Menyediakanbangunan Apotik, Melengkapi Peralatan Apotek (pasal 9), Wajib Apotekermemiliki SIA (Surat Izin Apotik), Melengkapi Izin Pendrian

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendrian PT. Gideon Mula Gabe Nomor: 1tanggal 8 April 2011;Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN1 (satu) exemplar fotocopy Pendirian Cabang Kota Sibolga PT. Gideon MulaGabe Nomor : 1 tanggal 6 Oktober 2011; 1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Akte Pendirian PT.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendrian PT. Gideon Mula Gabe Nomor:1 tanggal 8 April 2011;1 (satu) exemplar fotocopy Pendirian Cabang Kota Sibolga PT. GideonMula Gabe Nomor : 1 tanggal 6 Oktober 2011;1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Akte Pendirian PT.

MANDRI MAKMUR PERSADA,sesuai Akta Pendrian CV. MANDRI MAKMURPERSADA, (Bukti P.2), tetapi tanah dan bangunantersebut adalah milik Ny. FERNA KINATA yangdibeli dari Sdr. HENDRI SUHENDAR berdasarkanakta jual beli No. 68/2013, yang dibuat oleh PPATYOHANA MANGGALA, SH (bukti T3), akan tetapisertifikat tanah tersebut belum dibalik nama masihatas nama pemilik lama Sdr.

MANDRI MAKMUR PERSADA, sesuai Akta Pendrian CV. MANDRIMAKMUR PERSADA, (Bukti P..2), tetapi tanah dan bangunan tersebutadalah milik Ny. FERNA KINATA yang dibeli dari Sdr. HENDRISUHENDAR berdasarkan akta jual beli No. 68/2013, yang dibuat olehPPAT YOHANA MANGGALA, SH (bukti T.3), akan tetapi sertifikat tanahHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.BBtersebut belum dibalik nama masih atas nama pemilik lama Sdr.

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.PrgiBahwa dari gambaran singkat tersebut telah jelas terdapat PIHAK KE IIIdalam pendirian suatu Perseroan yang mau tidak mau harus dilibatkan dalamperkara ini, yang jika Pengadilan Agama Parigi memaksakan memutuskanperkara ini sebagai sengketa waris, maka jelas akan merugikan pihak lain yangsejak awal pendirian maupun perubahan akta pendrian PT menjadi salah satupemegang saham.

dokumen pun yang dapat membuktikanbahwa Penggugat I telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang sebagai syarat utama suatulembaga/organisasi yang memperoleh status badan hukum.Dengan demikian maka Penggugat I tidak memiliki kapasitas hukum (legitimapersona standi in judicio/legal standing) dalam mengajukan gugatan terhadapTergugat, karena bukan Badan Hukum atau yayasan melainkan berbentukLembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Bahwa sesuai akta Pendrian

.: W900562 Ht. 01.01Th.2007 TentangPengesahan Akta Pendrian PT. Raja Proyek Tegal.Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa.0== .

Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI No.: W900562 Ht. 01.01Th.2007 TentangPengesahan Akta Pendrian PT. Raja Proyek Tegal.

Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI No.: W900562 Ht. 01.01Th.2007 TentangPengesahan Akta Pendrian PT. Raja Proyek Tegal. Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 22September 2014, oleh Kami : HASTOPO, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, denganERINTUAH DAMANIK, SH., MH, dan SININTHA Y. SIBARANI, SH.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendrian PT. Gideon Mula Gabe Nomor: 1 tanggal 8 April 2011; 1 (satu) exemplar fotocopy Pendirian Cabang Kota Sibolga PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 1 tanggal 6 Oktober 2011; 1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Akte Pendirian PT.

Menetapkan barang bukti berupa:" 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendrian PT. Gideon Mula GabeNomor: 1 tanggal 8 April 2011; 1 (satu) exemplar fotocopy Pendirian Cabang Kota Sibolga PT. GideonMula Gabe Nomor : 1 tanggal 6 Oktober 2011; 1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Akte Pendirian PT.

karena terdakwasudah mendapat ijin dari Dian Kartikasari ;Bahwa setiap transaksi di koperasi tidak ada bukti kwitansi yang adahanya buku tanda terima pembayaran Saja ;Bahwa terhadap pinjaman terdakwa tersebut sebagian telah dicicildari hasil penjualan rumah dan cafe milik terdakwa ;Bahwa gaji terdakwa sebagai karyawan Mayangkara adalah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;45Menimbang, bahwa dipersidangan dalam berkas perkara terlampirbarang bukti berupa :1 (satu) bendel akta pendrian

pertanggungjawabandengan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;6263Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukanpenahanan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa buktibukti suratantara lain :e 1(satu) bendel akta pendrian

dianggap terkutip ulang dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSIDalam Eksepsi.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat I, III dan IV telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Eksepsi TERGUGAT i:1Gugatan Penggugat kabur.Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara kronologis dan menyeluruh atasperistiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, dimana diawalidengan adanya perjanjian kerjasa atau penunjukan dari PT.Ericson kepada CVitra Sejati Surabaya guna pendrian

Bupati atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai denganjenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya ; Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 20 huruf bKeputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut diatas maka Tergugat berwenanguntuk menolak menerbitkan/mengeluarkan Surat Ijin Pendrian Kelembagaan SMANegeri I Sempu ; Menimbang, bahwa ditinjau dari segi substansial telah tidak diterbitkannya/dikeluarkan Surat Keputusan Tergugat mengenai IJjin PendirianKelembagaan

Bank Pembangunan Daerah Papuadisingkat Bank Papua adalah suatu badan Hukum berbentuk PerseroanTerbatas (PT) yang didirikan dengan Akta Pendrian Nomor 1 tanggal 19Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris diJayapura, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik IndonesiaNomor 61 Tanggal 30 Juni 2002, sebagaimana telah beberapa kalimengalami perubahan yang terakhir telah di ubah dengan Akta Nomor 10Tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh H.

Jr.masih menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sampai anakmenginjak dewasa;Berdasarkan halhal dan alasanalasan tersebut diatas, Penggugatdalam rekonpensi tetap pada pendrian semula baik dalam posita maupunpetitum gugatan dan tetap memohon kepada Bapak Ketua PengadilanAgama Jember untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.Bahwa untuk menguatkan dailildalil permohonannya, Pemohonmengajukan buktibukti sebagai berikut:Suratsurat :1.

(Bukti Nomor :... 07 ) ;1 (satu) bendel foto copy akta pendrian Lembaga SUKETyang dikeluarkan Notaris Anis Mohamad, SH.MH. No. 31Tanggal 31 Januari 2008.(Bukti Nomor : ... 08) ;1 (satu) lembar foto copy No. Reg. 34:31 dari Bank BPD GresikAn. LSM SUKET (Sdr. Srindoyo) ditransfer ke Bank Mandiri An.Nur Laily Tariggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 40.000.000..(Bukt Nomor :... 09) ;10. 1 (satu) lembar foto copy No. Reg. 3432 dari Bank BPD Gresik An.LSM SUKET (Sdr.

Foto copy Akta Pendrian Perseroan Terbatas PT. Pengelola Ambon Plasa,tanggal 8 Januari 2015 nomor 30, yang telah dibubuhi meterai cukup dantelah di cocokan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (T.1,T.II 2); 3. Foto copy Akta Perjanjian jual beli kios / ruangan di Ambon Plaza No.30/PPJB/AP/MMG/Juli/2017, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (T.1,T.II 3.); 4.

BIG JOE CHEMICALS INDONESIA masih aktif melakukankegiatan produksi atau tidak.Bahwa seusai dengan Akta Pendrian Perusahaan No.2 tanggal 05 April2005 Struktur organisasi perusahaan PT. BIG JOE CHEMICALSINDONESIA adalah sebagai berikut:1. DRS. DJUMADI EDHIE SUWARDI (saksi sendiri) selaku Direktur.2. ENDANG SRIWIRATMI selaku Komisaris.3.

Rabu 22 Juni 2011

Rabu 22 Juni 201179.1 (Satu) Bundel AATA PENDRIAN KOPERASI pada tanggal 29Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.80.1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal81.1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13Desember 2012 dan 13 Desember 2013.82.2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi HALALBANK 31Desember 200983.3 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas NamaKJKS Halal tanggal 13 Januari 2015 nomor 081/Dirut/2015.84.2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi KJKSHALAL 31Desember 201085.1

Rabu 22 Juni 2011.79. 1(satu) Bundel AATA PENDRIAN KOPERASI pada tanggal 29Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.80. 1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal81. 1 (Satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13Desember 2012 dan 13 Desember 2013.82. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi HALALBANK 31Desember 200983. 3 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas NamaKJKS Halal tanggal 13 Januari 2015 nomor 081/Dirut/2015.84. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi KJKSHALAL 31Desember

Rabu 22 Juni 201179. 1 (satu) Bundel AKTA PENDRIAN KOPERASI padatanggal 29 Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.80. 1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal81. 1 (Satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal13 Desember 2012 dan 13 Desember 2013.82. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi HALALBANK 31Desember 200983. 3 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang AtasNama KJKS Halal tanggal 13 Januari 2015 nomor081/Dirut/2015.84. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi KJIKSHALAL 31Desember

Rabu 22 Juni 2011
1 (satu) Bundel AKTA PENDRIAN KOPERASI pada tanggal 29 Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.
1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal
1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13 Desember 2012 dan 13 Desember 2013.
2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi HALALBANK 31 Desember 2009
3 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas Nama KJKS Halal tanggal 13 Januari 2015 nomor 081/Dirut/2015.

Rabu 22 Juni 20111 (satu) Bundel AKTA PENDRIAN KOPERASI pada tanggal 29Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13Desember 2012 dan 13 Desember 2013.2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi HALALBANK 31 Desember20093 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas Nama KJKSHalal tanggal 13 Januari 2015 nomor 081/Dirut/2015.2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi KJIKSHALAL 31 Desember20101 (satu) Akta Notaris

Rabu 22 Juni 20111 (satu) Bundel AKTA PENDRIAN KOPERASI pada tanggal 29Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13Desember 2012 dan 13 Desember 2013.2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi HALALBANK 31 Desember20093 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas Nama KJKSHalal tanggal 13 Januari 2015 nomor 081/Dirut/2015.Hal.99 dari 123 Putusan Perkara Nomor 18/PID.TPK/2021/PT SMR84.85.86.87.88.89.90.91.92.9s

Rabu 22 Juni 20111 (satu) Bundel AKTA PENDRIAN KOPERASI pada tanggal 29Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.Hal.116 dari 123 Putusan Perkara Nomor 18/PID.TPK/2021/PT SMR80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13Desember 2012 dan 13 Desember 2013.2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi HALALBANK 31 Desember20093 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas NamaKJKS Halal tanggal 13

Bahwa didalam Akta Pendrian Yayasan UKI berikut Akta PerubahanAnggaran Dasar dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PengurusYayasan UKI, tidak ada satu keterangan yang menyatakan bahwaDewan Gereja Indonesia adalah sebagai pendiri Yayasan UKI. (vide T1s/d T11)4.2.

bukti surat tersebutdiberi tanda P14E ;Fotokopi sesuai dengan asli bukti pengiriman pos tanggal 04 Juli 2017nomor 627586736, selanjutnya pada bukti Surat tersebut diberi tanda P14F;Fotokopi sesuai dengan asli gambar perencanaan Hotel & Apartment milikPT Manggarai Internasional Realty, selanjutnya pada bukti surat tersebutdiberi tanda P15 ;Print Out dari Website Pengesahan Pendirian Perseroan Komodo BeachResort, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P16 ;Fotokopi dari fotokopi Akta Pendrian

Foto Cipi Akta Pendrian Perusahan atas ama PT.Proga Super Suksetamatelah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telahdicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut tidakada aslinya, , diberitanda bukti T.3;4.