MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Mei 2014 Nomor 265/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dimintakan banding;

- Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam Tahanan;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradalan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).-

Amin).Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesual maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006,dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradalan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.Memperhatikan pasalpasal lain dari Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara inMENETAPKAN1.

Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benarmenurut Hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakimtingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalammemutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Idi yang dimohonbanding tersebut harus dikuatkan,Menimbang bahwa, oleh karena PEMBANDING / Semula PENGGUGAT tetapdipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding,makasemua biaya perkara dalam kedua tingkat peradalan

majelis hakimmengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadikan anak bernamaMuhammad Yusuf Makzum bin Makzum, umur 3 tahun 7 bulan danMuzdalifah Makzum binti Makzum, umur 1 tahun 1 bulan dibawa perwalianPemohon dibawa perwalian pemohon.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Nomor1150 Tahun 2009 tentang Peradalan

Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnyauntuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahitempat tinngal pengggugat dan tergugat serta kepada Pegawiai Pencatat Nikah (PPN) tempatperkwinanan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Psal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradalan

penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yangtak terpisahkan dari penetapan ini ;Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon I danPemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak lakilaki yang bernama XXX bin XXX adalah karena Pemohon I dan Pemohon II selamamenikah kurang lebih 15 tahun ternyata belum dikarunia anak ;Menimbang, bahwa persoalan tentang pengangkatan anak adalah merupakankewenangan baru bagi Peradalan

XXXX /Padt.P/2015/PA.Btm.berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 7tahun 1989 Tentang peradalan Agama yang telah dirubah perubahan pertamaUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undangungdangnomor 50 tahun 2009, maka secara formil perkara permohonan pengangkatananak ini adalah wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah haddirdipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran agar memikirkandan mempertimbangkan kembali tentang

uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yangdicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat danturut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan pemohon II beragamaIslam dan anak yang akan diangkatanya juga beragama Islam, makaberdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 7tahun 1989 Tentang peradalan

merupakan representasi dariLembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karenasengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa keperdataan yangbersumber dari hubungan kerja atau perselisiahan hubungan industrial, sehinggamerupakan bagian dari kewenangan pengadilan hubungan industrial;Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara a quomerupakan bagian dari kewenangan absolut pengadilan hubungan industrial,sehingga peradalan

Nomor 1005 K/Pdt/2017apabila penyelesaian perkara melalui peradalan umum akan mendapatkankeadilan yang benar, jadi mau dibawa kemana lemabaga hukum kita;10.

Umum yang pada dasarnya NiatBalas Dendam hal ini dapat dilihat dari dakwaan, tuntutan yang memintakepada pengadilan agar Pembanding dihukum seberatberatnya, tanpamemperdulikan Kontribusi PT Samudra Dunia Poly Abadi sebagai salah satuPerusahaan Swasta yang Sangat besar pada Masyarakat dan KemakmuranEkonomi Bangsa yang kita Cintai ini (Negara Kesatuan RepublikIndonesia), maka Peran dan keberadaannya seharusnya dijaga dan bahkaditumbuhkan/didorong ke Arah yang baik, bukan dimusnahkan sepertiPutusan Peradalan