belum tercantum dalam putusan inimenunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan eerai yang diajukanHalaman 5 dan 8 HalamanPutusan Nomor0021/Pdt.G/2015/PA.Mmk.oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya drta menuait hukumIslam, maka beidasarkan Pasal 49 ayat (i/ hArufUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradllan

Ag.. namun juga tidak berhasil; Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksi temyataPenggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, sehinggaberdasar nasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor: 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor: 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan TJndangimdang Nomor: 50 Tahun 2009.tentang Peradllan Agama maka secara relatif nerkara ini adalab kewenanpan Penpadilan Apama Mapelanp:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti

Dengandemikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpahADIrnya Termohon (verstek) sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR Jo SEMA no 9tahun 1964;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang PerADllan Agama di depan persidangan MajelisHakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat dansaran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya denganTermohon, namun usaha tersebut

Tli.Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, makapemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim tunggal;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman PelaksanaanTugas Dan Administrasi Peradllan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku Il),terhadap permohonan Itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari padapapan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 14 Maret2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara iniberlangsung tidak ada

Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradllan Agama ycuiy teian cwvsx Uejiyan unud/iyuiiudiiyivuniur o idiiuii Zuuo Udii tefdKon uenydfi UndangUndang Nomor 50 Tabun 2009;*e J X. MILI..

Bahwa untuk menrenvhi ketentuam Pasal 84 AYAT (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradllan Agama yang di ubaln dengam Undangumdang No. 3Tahun 2006 dan terekhir dengam Undangundang Nomor 50 Tahum 2002 sertaSEMA Noe,28TUADAAG/X/20@ Tanggal 22 Oktober 2002 mennerintahHenInd 3darihal 1B Pta.

Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa, mengadili,dan memutus perkara tersebut "salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanadirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung yang berbunyi "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasimembatalkan putusan atau penetapan Pengadilanpengadllan dari semuaLingkungan Peradllan

tentang Peradilan Agama maka kepada Paniteradiperintahkan muntuk mengirimkan salinan putusan kepada PejabatPencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon = danTermohon sebagaimana dalam diktum amar putusan ini; Menimbang, bahwa permohonan cerai talak termasuk perkaradalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)72 UndangUndang Nomor 7 tahu 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradllan

Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UndangUndangdari ha/ Putusan Nomor 50'Pdt GQ01&PASwwNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradllan Agama yang sudah dtubahdan ditambah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Iahun 2000dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,maka pengadllan Agama berwenang memenksa, mengadlli danmemutus perkara a quo,Mentmbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dali)dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan

dididikdengan baik seiayaknya anak sendiri sampai sekarang + 5 tahun:== Bahwa Para Pemohon maupun orang tua kandung Winda Azzelea AnandaPutri samasama beragama Islam;Menimbang bahwa berdasarKan faktatakta tersebut maka dengandemiklan pengangkatan anak a quo adalah berdasarkan hukum Islam, sehinggasesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 37 (Pasal 49 huruf a angka 20)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang peradllan

DALAM KONPENSI:;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan PasalHal 15 dari 33, put.No.003 1/Pdt.G/2018/PA.Rgt 49 huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradllan, Agama 2sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor:3: :Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa

hukum,yakni garis besar pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Factie adalahmengenai batasbatas tanah yang dilihat pada waktu pemeriksaan setempat,sehingga dalam pertimbangan hukumnya lebih mengarah kepada kepemilikantanah/property yang menjadi domein/ wilayah Pengadilan Negeri (perdata),sehingga penerapan pertimbangan hukum a quo bertentangan dengan Pasal 4UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkanbahwa"Peradllan

Bahwa pada Akta Kuasa No. 287 tanggal 20 Agustus 1984 asliyang berada ditangan Tergugat/Pemohon PK, sama sekalitidak mencantumkan pasal demi pasal, juga tidak terdapatkata kata yang menyatakan kuasa tidak dapat ditarik kembali.Hal diatas menimbulkan pertanyaan, apakah bukti yangdiajukan Penggugat/Termohon PK tersebut palsu/dipalsukanatau bila tidak, lalu dari mana Hakim Peradllan tingkat pertamamemperoleh fakta fakta sehingga mempertimbangkandemikian ?c.

Thamrin dengan Ibu Rubijah binti Karso Dikromo objek sengketa yang ke 1 (satu);---------------------- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat selain dan selebihnya;--------- Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khsusus untuk peradllan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250. 000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---------------------------------------

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan, maka penyelesaian perkara a quo masuk dalam kewenanganabsolut Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat berada dalamyurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu, sementara ituTergugat sendiri tidak mengajukan eksepsi tentang hal tersebut, makasebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradllan Agama jo.

Perihal Penyelesaian Sengketa yang terkait BankSyariah diatur dalam Bab IX Pasal 55 Ayat (1):Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan olehpengadilan dalam lingkungan Peradllan AgamaPenjelasan Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Ayat (2) :"Dalam hal Para Pihak telah memperjanjkan sengketa selainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketadilakukan sesuai dengan isl AkadPenjelasan : "Yang dimaksud dengan PenyelesaianSengketa dilakukan sesuai dengan isi Akadadalah upaya sebagai berikuta

Nomor 828 K/Padt/2012yang benar dan sesuai dengan asas yang dianut oleh hukum acara perdata,yakni sederhana, cepat dan biaya ringan dalam suatu peradllan yang jujur danadil.Dan sesuai dengan hal diatas dengan ini kami mengajukan dalildalil hukumyang akan kami tuangkan didalam memori kasasi ini dengan dalildalil hukumsebagai berikut:Sebagaimana kami ajukan terdahulu bahwa kami adalah masyarakat kecil dantinggal didaerah terpencil dan sangat jauh tertinggal dari pengetahuanpengetahuan akan hukum dan

Antara TAN IRWAN sebagai Penggugatmelawan AMRIN dkk sebagai Tergugat, Mengenai Tanah Sertipikatyang menjadi objek dalam perkara ini, sehingga menurut pasal 55UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradllan TataUsaha Negara.

Oleh karenanya makakewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan dasar pertimbanganyang cukup bagi putusanputusannya berhubungan erat dan tidak dapatdipisahpisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan:peradilan tingkat pertama dan peradllan tingkat banding. BahkanHalaman 30 dari 42 hal. Put.

yangdirugikan akibat terbitnva objek sengketa in litis.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak memiliki kedudukanhukum sebagai Penggugat/Terbanding dalam sengketa in litis, maka beralasanhukum bagi majelis hakim tingkat Banding untuk menyatakanPenggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan(legal standing), oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding haruslahdinyatakan tidak diterima, oleh karenanya dalam eksepsi dan dalam pokok perkaraini menurut hukum acara Peradllan