AISYAH LUBISLawan- KEPALA KANTOR PERTAHANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU- SAMIRAN- SABAR RITONGA- AMINUDDIN MANURUNG,SE- CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR

KEPALA KANTOR PERTAHANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU,diJalan Gautama Rantau Prapat Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA ,Jalan BrigjenKatomso No.45 Medan, Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALdi Jalan Sisingamangaraja No.2 Jakarta ;Selanjutnya disebut sebagdi........... TERGUGATI ;2. SAMIRAN, Kepala Desa Selat Besar,Kec.Bilah Hilir ; Selanjutnya disebut sebagdi............ TERGUGAT II; 3.

beradadalam pengampuan dan tidak dapat melakukan perbuatan hokum secaralangsung;Menimbang,bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat IVmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :12Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena gugatan Penggugat tidakada relevansinya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang danpremature;Dalil Gugatan Penggugat tidak Benar dan tidak berdasar karena :1 Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga administrasi Negara yang bersaifatpasif karena Kantor Pertahanahan

dipersidanganTergugat II tidak menunjukkan bukti bahwa salah satu pemberi kuasa yangmenandatangani surat kuasa merupakan subyek hokum yang seharusnya berada dalampengampuan, sehingga eksepsi mengenai hal ini harus ditolak;Ad.4 Eksepsi tentang Dalil Gugatan Penggugat tidak Benar dan tidak berdasar;Menimbang,bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi bahwa Dalil GugatanPenggugat tidak Benar dan tidak berdasar karena :3 Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga administrasi Negara yang bersaifatpasif karena Kantor Pertahanahan

Bahwa Penggugat/ Tergugat Konvensi telah mengingkarikesepakatan yang dilaksanakan di Badan Pertahanahan NasionalKabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana yang tertuang didalamBerita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor 01/BA.15.06.SKP.06.13/VII/2019yang pada pokok permaslahannya mengenai terjadi permasalahan jual belitanah antara SALBIAH yaituTergugat dengan H.Bahrudin yaitu Penggugatdi atas tanah Sertifikat Hak Milik No 98 Atas Nama Alm.

Eti Komaryati : Pengadministrasi UmumSub SeksiPengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaBandung; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pertahanahan Kota Bandung, beralamatdi Jalan Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; 2. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan H.R.

,
2.Kantor Pertahanahan Kota Surabaya I
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (KPKNL) Surabaya
4.PT. Balai Lelang SEMPURNA Regional Surabaya
Turut Tergugat:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jawa Timur

Bahwa pokok gugatan lainnya yang diajukanoleh Para Penggugat adalah pembatalan SHM Nomor 185 tahun1991 atas nama Sutarni binti Sudarno yang diterbitkan oleh KantorBadan Pertahanahan;Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libels);Adalah adanya ketidakjelasan antara pokok perkara yang satudengan pokok perkara lainnya, yaitu gugatan perbuatan melawanHal 9 dari 18 hal.Pts.N0.33/Pdt/2017/PT SMGhukum, gugatan sengketa hak milik, gugatan perjanjian sewamenyewa, gugatan peralihan C, gugatan pembatan SHM;

Dalil Gugatan Penggugat tidak Benar dan tidak berdasarkarenae Badan Pertanahan Nasional adalah Lembagaadministrasi Negara yang bersaifat pasif karenaKantor Pertahanahan Kabupaten malang selaku Pejabattata Usaha Negera di dalam menyelenggarakan prosespermohonan balik nama adalah kelanjutan dari akibatadanya permohonan dengan kelengkapan persyaratanyang benar dan sesuai prosedur yang berlaku ;38e Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang biayapelaksanaan pemblokiran tanah sebesar Rp.2.000.000, (dua

dipersidangan Tergugat II tidak menunjukkan buktibahwa salah satu pemberi kuasa yang menandatangani surat40kuasa merupakan subyek hukum yang seharusnya berada dalampengampuan, sehingga eksepsi mengenai hal ini harusditolak ;Ad.4 Eksepsi tentang Dalil Gugatan Penggugat tidak Benardan tidak berdasar ;Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi bahwaDalil Gugatan Penggugat tidak Benar dan tidak berdasarkarenae Badan Pertanahan Nasional adalah Lembagaadministrasi Negara yang bersaifat pasifkarena Kantor Pertahanahan

Wairisal sebagai Karyawan Pho Eng Liong adaHalaman 6 Putusan Nomor 51/Pdt/2017/PT JAPbuktibukti dokumen pembeliannya, namun buktibukti dokumen tersebut telahhilang dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan lagi ;Bahwa Tergugat II meragukan keabsahan dan kebenaran Sertifikat GunaBangunan Bangsal 36 dimaksud karena sejak tahun 1964 hingga sekarangtahun 2017, selama kami tempati rumah petak 5 (lima) dan 6 (enam)/Bangsal36 belum pernah kami saksikan ada pengukuran Persil dan Bangunan Bangsal36 dari pihak Pertahanahan

Tentang barang bukti berupa SHM Nomor 2542 tanggal 30 Desember2009 NIB 14.02.06.06.00191 Surat Ukur Nomor 2473/Lumbang/2009tanggal 23 Desember 2009 atas nama MA'MURUSYSYAMS,S.Htersebut dikembalikan kepada Terdakwa, yang seharusnya menurutfakta harus dikembalikan kepada Badan Pertahanahan NasionalKabupaten Sambas;b.

., Notaris/PPAT, SEMULA UNTUKWilayah di Pondok Gede, Bekasi, sekarang diketahui beralamat di RukoGraha Bouleward Blok C03 No.25, Kelapa Gading, Jakarta Utara,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;Hal. 1 dari 19 hal.Put.No.256/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.4 BADAN PERTAHANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIACQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTA BEKASI, berkedudukandi Jalan Kharil Anwar No. 25, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai ...... .

., Notaris di Batam, denganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3749/Teluk Tering Kota Batamyang diterbitkan oleh Badan Pertahanahan Nasional (BPN) KotaBatam tertanggal 17 Juli 2008, dan rumah tersebut telah dibeli olehPelawan V dari pemilik rumah terdahulu yaitu Sdr. Junaidi Harahapserta telah dibayar lunas oleh Pelawan V kepada Sadr. Junaidi Harahapc.q. PT. Igata Jaya Perdania, seketika sesaat transaksi jual belidilakukan, dan secara fisik rumah tersebut dikuasai oleh Pelawan V;1.7.

Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalikan bahwa Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 04112/Kebon Jeruk aquo masih terpasang Hak Tanggungan dariBank Permata, karena Akta Hak Tanggungannya masih ada pada Penggugat danbelum di roya oleh Badan Pertahanahan NAsional (BPN), tetapi dalam gugatannyaPenggugat tidak menyertakan Bank Permata sebagai pihak, Padahal keberadaanHalaman 14 dari 61Putusan Nomor : 450/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR.a.n. NY.

Djahriah yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanahsebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa tugas dan fungsi Kepala Desa maupun Camat dalam halpendaftaran tanah atau penerbitan suatu sertipikat tanah adalah untuk melengkapiadministrasi pertahanahan para pemohon pendaftaran tanah baik dalam rangka penerbitanmaupun peralihan

keputusan pengadilan;Bahwa dalam musyawarah pemerintahan desa Wairkoja maupunkecamatan Kewapante, tidak mencapai mufakat untukperdamaian, maka Penggugat dipersilahkan untuk menempuhjalur hukum, yaitu menggugat di Pengadilan Negeri;15.Bahwa pemerintah kecamatan Kewapante sudah mengeluarkanberita acara musyawarah mufakat, yaitu mempersilahkanPenggugat untuk menempuh jalur hukum yaitu denganmengajukan gugatan di Pengadilan Negri karena musyawarahtidak mecapai mufakat untuk perdamaian;16.Bahwa Badan Pertahanahan

Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 4 Mei 2009, yang telahbermeterai cukup dan telah dinazegelen telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;4.Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 817 tertanggal 28 November 2008,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanahan Kota Prabumulih,Propinsi Sumatera Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telahdinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberitanda P.3 dan di paraf;B. SAKSISAKSI1.

Pernyataan Pengugat/Pembanding pada Pernyataan keberatan di Poin ke 12dan 13 patut dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut Bahwa masalah batasbatas penempatan lokasi yang salah adalah pihakPenggugat bukan pihak Tergugat dimana sudah jelas BerdasarkanSidang Lokasi yang disaksikan langsung oleh Hakim ketua dan dariBadan Pertahanahan Nasional (BPN) Takalar : Bahwa Batas Lokasi yang ditunjukkan Penggugat sudah jelas tidaksesuail lokasi yang diajukan pengugat karena Penggugat telahmenunjukkan

., Notaris di Batam, denganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3749/Teluk Tering Kota Batamyang diterbitkan oleh Badan Pertahanahan Nasional (BPN) Kota Batamtertanggal 17 Juli 2008, dan rumah tersebut telah dibeli olen Pelawan Vdari pemilik rumah terdahulu yaitu Sdr. Junaidi Harahap serta telahdibayar lunas oleh Pelawan V kepada Sadr. Junaidi Harahap c.q.

Bahwa Turut Tergugat membenarkan sebagian gugatan penggugatpada angka 15 halaman 910 yang menyatakan bahwa telah terjadiproses mediasi di Kantor Pertahanahan Kabupaten Kepahiang.Bahwa ahli waris daripada H.

Bahwa akibat dari TERGUGAT tidak dapat memenuhiprestasisebagaimana posita 13 maka mengakibatkan terhambatnya prosespembangunan yang sedang dikerjakan oleh PENGGUGAT karenaPENGGUGAT tidak dapat mengurus surat izin IMB (izin mendirikan bangunan),mengurus surat rekomendasi dari BP Batam/Turut TERGUGAT II untukmengurus sertifikat hak guna bangunan di kantor Badan Pertahanahan NasionalKota Batam;15.

pada saat pembelian dari saudara Yohan Wairisal sebagai KaryawanPho Eng Liong ada buktibukti dokumen pembeliannya, namun buktibuktidokumen tersebut telah hilang dan sampai saat ini tidak pernah ditemukanlagi ;Bahwa Tergugat Il meragukan keabsahan dan kebenaran Sertifikat GunaBangunan Bangsal 36 dimaksud karena sejak tahun 1964 hingga sekarangtahun 2017, selama kami tempati rumah petak 5 (lima) dan 6 (enam)/Bangsal36 belum pernah kami saksikan ada pengukuran Persil dan BangunanBangsal 36 dari pihak Pertahanahan