Tazkiyah Global Mandiri, periode Desember 2015 s.d.bulan Mei 2016 ;h. 1 (satu) bendel foto copy Tanda Bukti Setor Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) total sejumlah USD.36,000.00 (tiga puluh enam ribu dollar Amerika Serikat) untuk Calon Jemaah a.n.

Bahwa pihakpihak yang diperbolehkan menjadi PIHK berdasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 13tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji adalah biro perjalanan yang telahmendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus, danpersyaratan untuk mendapatkan izin PIHK dari Menteri Agama adalah:e Telah memperoleh izin sebagai PPIU dari Menteri;e Telah menyelenggarakan Ibadah Umrah paling singkat 3 (tiga) tahun danmemberangkatkan

melaporkan jumlah Jemaah Haji yang dinyatakan mendapatkankuota atau jatah pada tahun tersebut, maka Kementerian Agama akan mengirimkan uangyang berada di rekening Menteri Agama kepada pihak PIHK untuk selanjutnya olehpihak PIHK dipergunakan untuk membiayai pelayanan selama di Arab Saudi, sesuaidengan yang telah diyanjikan oleh pihak PIHK.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Keimigrasian bahwa penggunaan Paspor Hajidikenal dengan

wajib memberikan pelayanan kesehatan sejak sebelumkeberangkatan sampai kembali ke tanah Air.Bahwa kewajiban PIHK untuk memberangkatkan, memulangkan dan melayani JemaahHaji dilaksanakan saat pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji, denganmekanisme:e Mekanisme pemberangkatan Jemaah Haji tersebut, adalah pihak PIHK melakukanperencanaan keberangkatan dengan melakukan pemesanan tiket dan melaporkanjadwal keberangkatan kepada Kementerian Agama dan nantinya pihakKementerian Agama akan mencatat tanggal

keberangkatan rombongan PIHKtersebut;Halaman 47 dari 72 halaman No. 100/Pid.Sus/2016/PN.Bare Pihak PIHK wajib melaporkan keberangkatannya (jumlah jemaah yang dibawa,nama pesawat, nomor penerbangan, pembimbing ibadah, serta menyerahkandokumen DAPIH dokumen pendamping ibadah haji) kepada petugasKementerian Agama yang ditugaskan dalam satuan tugas pengawasankeberangkatan haji Khusus yang ditempatkan di Bandarabandara yang menjaditempat keberangkatan Haji Khusus;e Setibanya di Arab Saudi pihak PIHK

antara pihak PIHK dengan Jemaah Haji saatberada di Indonesia.Bahwa BPIH Khusus minimal $8.000 (delapan ribu dollar) dan pengaturan maksimaltidak ada tergantung penyelenggara dan fasilitas yang disiapkan, sedangkan untukpenyetoran awal untuk mendapatkan nomor porsi yakni $4.000 (empat ribu dollar).Bahwa selain pihakpihak yang diperbolehkan menjadi PIHK berdasarkan padaPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UndangUndangNomor 13 tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji yakni

menunaikan ibadah haji khusus.Kas Haji adalah rekening Badan Pengelola KeuanganHaji pada bank umum syariah dan/atau unit usahasyariah yang digunakan untuk menampung DanaHaji.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yangberagama Islam dan telah mendaftarkan diri untukmenunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratanyang ditetapkan.Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnyadisingkat BPKH adalah lembaga yang melakukanpengelolaan Keuangan Haji.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnyadisingkat PIHK

tidak mengikatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupauang, barang, dan/atau jasa.Bagian Ketiga...weRO,eeaPRESIDENREPUBLIK INDONESIA13Bagian KetigaPengeluaranParagraf 1UmumPasal 19Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf b meliputi:a.b.dPenyelenggaraan Ibadah Haji;operasional BPKH;penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH KhususJemaah Haji yang membatalkan keberangkatandengan alasan yang sah;pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK

palinglambat 5 (lima) hari kerja setelah BPKH menerimasurat perintah membayar dari Menteri atau pejabatyang ditunjuk oleh Menteri.Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar daripenetapan BPIH tahun berjalan, BPKHmengembalikan selisinnya kepada Jemaah Haji.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengembalian saldo BPIH dan/atau BPIH khususserta pengembalian selisih saldo sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denganPeraturan BPKH.Paragraf 6Pengeluaran Pembayaran Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK

(1)Pasal 36Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khususke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Hajikhusus yang telah melunasi BPIH Khusus danberangkat pada tahun berjalan.Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khususke PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditetapkanoleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.Paragraf 7...

08, Kelurahan PejatenTimur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;,, di hadapan sidang saksitersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang padapokoknya sebagai berikut :=> Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;= Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;= Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudahmempunyai 1 orang anak;= Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak Januari 2010disebabkan rumah tangga mereka dicampuri oleh pihk

08, Kelurahan PejatenTimur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;, di hadapan sidang saksitersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang padapokoknya sebagai berikut :=> Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;= Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;= Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudahmempunyai 1 orang anak;= Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak Januari 2010disebabkan rumah tangga mereka dicampuri oleh pihk

saksisaksi keterangannya saling mendukungdan memperkuat dalildalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhiketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihakpihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan halhal/faktafakta hukum sebagaiberikut := Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudahmempunyai 1 orang anak;= Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak Januari 2010disebabkan rumah tangga mereka dicampuri oleh pihk

Porsi untuk lbadah Haji Khusus 16.000 orang, diperebutkan olehpenyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) masingmasing paling banyak200 orang ;b. Waktu Penyetoran Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji (BPIH) Khususadalah 5 (lima) hari sebelum berakhir masa pelunasan Penyetoran BPIHsecara nasional (mulai tanggal 25 Juni 2007) di BPS (Bank PenerimaSetoran) BPIH ;c.

Mulai tanggal 25 Juni 2007 PIHK menyetor BPIH Khusus ke BPS untukmendapatkan Porsi yang diperebutkan secara bebas dengan membawaSPPH yang sah ;d. Besaran BPIH khusus minimal US$ 4,500 ;e. Jumlah BPIH Khusus yang disetor PIHK ke rekening Menteri Agamamelalui BPS adalah US$ 2,000, dan Rp 400.000, ;f. BPS BPIH melakukan entry data ke siskohat sesuai dengan SPPH yangsah dan mencetak bukti setor lunas BPIH khusus dengan mencantumkanNo.

SPPH dan Porsi masingmasing jamaah ;Bahwa, sebagai perwakilan PIHK, seluruh persyaratan baik data, fotofotodan blayabiaya lbadah Haji Khusus jamaah. H.M.Ridwan Setiwan hanyamenerima dari H. Djakfar Sodig. Demikian juga informasi kepada jamaahmasingmasing selalu disampaikan melalui H. Djakfar Sodig. DalamHal. 10 dari 15 hal. Put. No. 970 K/PID/201 1perjalanan waktu untuk koordinasi akhirnya H. Djakfar Sodiq mengenalkanjamaahjamaah Hajinya kepada H.M.

Bshvip tindpkn Pgrs Pengugt dlm mengjukn gugtn dengn tidk mengikutsertpkn shliwris .yng lain dri plmsrhum Kering/Rimh binti Midn sebgi pifik ypng turut berhk mewris,pdplh bertentngn dengen hukum, oleh kprens tuntutn Pprp Penggugpt tidk semptnmstsuntuk meneguhk9n dn ptau mints pengembplipn objek gugptn sebgi h.rte werisn dri tengpn pihk leIII, melink9n telh pulp mints kepsds Pengdilngr ditetpkn, ?

d8n tu sebigpi lemhgs sebgi pihk dm perkqrs pouo, tidk cukup hanys TergugtI, TergugtTI dnTurut Tergugt sjp, sebb kenytnnys tnh Tnta Kot Pemerinth Desp Mustlkiys hnylh sebsgisndri tsn8h terperkrs, yitu seius 8764 M2, sedeng sisnys ntgu dimiliki/dikusi pihk 1+10.

Bshws Turut Tergugt menolk dengpn kerss dlil Pers Penggugt yang menuduh TUUtTergugst yang bekerjssm dengn TergugtI renjul sebgin dsri tnsh perkrs, yitu seluss 2000M2 kepds pihk isin.Bahwe meskipun Sts tsnsh/hrts peninggin Flmprhum Kering don Rirnh binti Midn, TurutTergugst jugs pu n,ye h5k, terrnsuk ptas tnph terperkrs, nmun selrns mi Tergugpt tid5kterllu ikut cmpur dism pe,gurusn ny.

Penggugt, sedng keturunn Imih binti Keringsebgi pihk Turut TergugtMenimbng, bqhws demikin, keturiin Kering dn Rimmh binti Mic3n terlibpt dp1&1 Perksrsml, bik sebgi Penggu gt rnqupun sebgi Turut Tergugt, dengpn demikln gugptn mengenlkw 1Ifiksl plhkpihk sudsh benrTEN TANG P IHA KcP.

Menlmbpng, bqhwq mengeni dl1 TergugtI, dmnyp Pengqlihqn hk kepdR pihk ketige, sudh merupkn niter!

danUmroh di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu adalah mendata danmembantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umroh;Bahwa mekanisme dalam peyelenggaraan kegiatan ibadah haji khususberdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus dalam pasal 9adalah pelaku usaha (penyelenggara Ibadah haji knusus) harus mendaftarke kementrian agama pusat, setelah terdaftar maka pelaku usaha(penyelenggara ibadah haji khusus) mendapatkan surat izin PIHK

Surat rekomendasi (Himpunan Haji Khusus Pusat).setelah melengkapi persyaratan tersebut maka Kemenag wilayahmemberikan surat izin pembukaan kantor cabang PIHK untukmenyelenggarakan kegiatan haji khusus;Bahwa DHD Tour dan Travel tidak terdaftar sebagai penyelenggara untukkegiatan ibadah haji khusus di Kanwil Kemenag provinsi Bengkuludikarenakan DHD Tour dan Travel tidak pernah mengajukan permohonanuntuk pembukaan kantor cabang PIHK (penyelenggara Ibadah HajiKhusus) di kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

;Bahwa DHD Tour dan Travel perwakilan Bengkulu tidak pernahmelaporkan Saksi Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri ke kanwil Kemenagprovinsi Bengkulu terkait pemberangkatan haji khusus;Bahwa DHD Tour dan Travel perwakilan Bengkulu tidak pernahmendapatkan surat izin pembukaan Kantor cabang PIHK dari kanwilKemenag provinsi Bengkulu terkait pemberangkatan haji khusus tersebutdikarenakan DHD Tour dan Travel tidak melapor ataupun menyerahkanberkas terkait pembukaan kantor cabang;Bahwa yang memliki hak untuk

Pada tanggal 29 Desember 2017 Saksi Yanto dan Saksi Desi Meriana Fitrimenyerahkan uang sejumlah Rp176.800.000,00 (Sseratus tujuh puluhenam juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Cek Bank Mandinri;Bahwa yang melakukan pencairan atas uang yang diserahkan oleh saksiYanto adalah Saksi Refdewita;Bahwa DHD Tour dan Travel Bengkulu tidak memiliki izin PIHK(penyelenggara lbadah haji Khusus) dari Kemenag Pusat sesuai denganHalaman 20 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bg!

Namun, DHD Tour danTravel Perwakilan Bengkulu tidak memiliki izin PIHK (penyelenggara Ibadahhaji Khusus) dari Kemenag Pusat sesuai dengan aturan peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang penyelenggaraanIbadah Haji Khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksisaksi yangbersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkandengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa tanpa izin dari yang berwenang menawarkan paket

GEMA NUSANTARA ABADI tidak terdaftar diKementrian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan/atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jugaterdakwa telah tanpa hak menjadi penerima pembayaran' BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 124/PID SUS/2019/PT.DKIBahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugiansebesar USD 15.000.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 63 ayat (1) Undangundang RI Nomor

GEMA NUSANTARA ABADI tidak terdaftar diKementrian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan/atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jugaterdakwa telah tanpa hak menjadi penerima pembayaran' BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugiansebesar USD 15.000.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378 KUHP;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa LINDA SETIAWATI, SE Binti YAKUB MS, padahari Rabu

GEMA NUSANTARA ABADI tidak terdaftar diKementrian Agama RI sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan/atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jugaterdakwa telah tanpa hak menjadi penerima pembayaran' BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugiansebesar USD 15.000;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya yangdibacakan di muka persidangan

Selanjutnya terdakwa bertemu dan kenal dengan YUDHI GARLAN BinKOSWARA (Alm) (saksi korban) lalu terdakwa mengaku sebagaiperantara antara pihk BNN dan Dinas UMKM Kab.

Selanjutnya terdakwa datang menghadap kepada KantorDinas UMKM Kabupaten Sukabumi bertemu dengan saksi DRS.Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN SkbNANDANG SUNANDAR, M.Si selaku Kepala Bidang Bina UMK danmembahas kebutuhan pengadaan masker tersebut yang saat itu pihakDinas UMKM tersebut menyetujuinya.Selanjutnya terdakwa bertemu dan kenal dengan YUDHI GARLAN BinKOSWARA (Alm) (saksi korban) lalu terdakwa mengaku sebagaiperantara antara pihk BNN dan Dinas UMKM Kab.

NANDANG SUNANDAR, M.Si selakuKepala Bidang Bina UMK dan membahas kebutuhan pengadaanmasker tersebut yang saat itu pihak Dinas UMKM tersebutmenyetujuinya.Bahwa benar selanjutnya terdakwa bertemu dan kenal denganYUDHI GARLAN Bin KOSWARA (Alm) (saksi korban) lalu terdakwamengaku sebagai perantara antara pihk BNN dan Dinas UMKM Kab.Sukabumi dan mengatakan kepada saksi korban ada pekeraantentang kebutuhan pengadaan Masker bagi Kantor BNN Pusat yangakan didapatkan oleh Kantor UMKM Kabupaten Sukabumi sebanyak2

Selanjutnya terdakwa bertemu dan kenal dengan YUDHI GARLANBin KOSWARA (Alm) (saksi korban) lalu terdakwa mengaku sebagaiperantara antara pihk BNN dan Dinas UMKM Kab.

pekerjaan ibu rumah tangga,tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi ; di bawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksisebagai iobu kandung Penggugat Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan KDRT Bahwa saksi tahu, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisahtempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu kKeduanya sudah tidakada hubungan lagi Bahwa pihk

No. 0928/Pdt.G/2017/PABwi Bahwa saksi tahu, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisahtempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu kKeduanya sudah tidakada hubungan lagi Bahwa pihk keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapitidak berhasilBahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sertamohon putusan;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara

Bahwa pihk keluarga Penggugat tidak bersedia mencari alamatTergugat karena keberadaanya tidak diketahui sampai sekarang;9. Bahwa akibat dari sikap Tergugat tersebut, Penggugat teraniaya dantidak ridha;Saksi Kedua, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, ProvinsiSumatera Barat;Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pat.G/2016/PA.Pdg1.

Bahwa pihk keluarga Penggugat tidak bersedia mencari alamatTergugat karena keberadaanya tidak diketahui sampai sekarang;9.