Bahwa adapun kedua bidang tanah yang dimaksud masingmasingadalah:> Tanah Seluas 12.000 M2 yang terletak di Desa Borissalo KecamatanParangloe Kabupaten Gowa, Nomor SPPt 73.06.060.005.0060078.0terdaftar di SISMIOP Blok 006, Gambar No.78 dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara > Sisa Tanah Milik Porasi ;Sebelah Timur : Jalan/Lorong ;Sebelah Selatan : Jalan Aspal ;Sebelah Barat > Sisa Tanah Milik Porasi ;Terdaftar dengan Nomor Registrasi No.

Reg 44/PH.KPRL/VII/2020Borissalo tertanggal 13 Juli 2020; Tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Borissalo KecamatanParangloe Kabupaten Gowa, Nomor SPPT 73.06.060.005.0060078.0terdaftar di SISMIOP Blok 006, Gambar No.78 dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara > Jalan/Lorong ;Sebelah Timur : Jalan/Lorong ;Sebelah Selatan : Sisa Tanah Milik Porasi :Sebelah Barat : Sisa Tanah Milik Porasi ;Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/G/2021/PTUN.MksTerdaftar dengan Nomor Registrasi

Tomposelaku pihak pertama dan Rendra Darwis, S.T., selaku pihakkedua, tanggal 10 Juli 2020 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian PengalihanHak Tanah Garapan, antara Porasi Dg.

dariRendra Darwis, ST;Bahwa benar permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat kepadaTergugat ditandatangani oleh saksi ;Bahwa saksi lupa tanggal surat kuasanya ;Bahwa ganti rugi dari Penggugat ke Porasi Dg.

Tompo ;Bahwa tanah garapan Porasi Dg. Tompo sesuai data yang ada di KantorDesa Borisalo;Bahwa benar ada perbaikan data kepemilikan pada tahun 2009 ;Bahwa benar pada tahun 2009 tanah garapan yang dimohonkan masihatas nama Porasi Dg. Tompo ;Bahwa yang bayar PBB adalah Porasi Dg. Tompo ;Bahwa benar peralinan hak atas tanah garapan dari Porasi Dg. Tompokepada Penggugat melalui Kepala Desa Borisalo ;Bahwa benar saksi tahu peralihan hak tanah dari Porasi Dg.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (SARIPUDDIN bin PORASI) terhadap Penggugat (MUSDAFIRA binti RIBISITA);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

1. Menyatakan tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugatdengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughratergugat(Anwar bin Porasi) terhadap penggugat(Hamdani binti Rahim);
4. Membebankan kepada penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah ).

Dengan demikian ada 2 (dua)macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: Orang perseorangan danKOr pOrasi; 2202222 n ene n nnn en nnn en nnn nen n nn nn nee een n en en en neee en eeneesMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah harusada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatanyang dilarang dan diancam dengan UndangUndang (MenselijkeHandeling);Menimbang, bahwa UndangUndang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentuharus dimiliki oleh pelaku

orang sebagai subyekhukum tersebut, adalah juga manusia atau tiaptiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapatmelakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum ( bekwaam ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas,maka yang dimaksud dengan setiao orang adalah manusia atau orangperorangan dan kor porasi

orang sebagai subyekhukum tersebut, adalah juga manusia atau tiaptiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapatmelakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum ( bekwaam ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas,maka yang dimaksud dengan setiao orang adalah manusia atau orangperorangan dan kor porasi

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasa Qy 5, Pasal 6, Pasal7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,Pasal4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang i Nomor 31 Tahun 1999omor 20 Tahun 2001 tentang sebagaimana telah diubah dengan UnPemberantasan Tindak Pidana Koru indak pidana korupsi adalah setiaporang, yaitu orang perseorangana (porasi, Menimbang, bahwa a 1 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasa na Korupsi sebagaimana

akantetapi satu. dengan lainnya~ saling berhubungan, yangdipandang sebagai perbuatan berlanjut, sejak tanggal 07Maret 2005 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005 atausetidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005,bertempat di Kantor Badan Perencanaan dan PembangunanDaerah (BAPPEDA) Kabupaten Pohuwato atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Limboto, secara melawan melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain= atausuatu kor porasi

BERINGIN JA YYA, tetapi hal initidak terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas unsur melakukanperbuatan memperkaya suatu kor porasi telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan tujuanmenguntungkan suatu korporasi dalam dakwaan subsidiair telah terbukti dan terpenuhi ;Ad. 4.

Jadi jelas bahwa antara Surat DinasBupati Kendari yang diterbitkan Razak Porasi tidak ada hubungannya denganSK objek sengketa (SK yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah danprosedural); 6.