NYOMAN DIARSA, Lakilaki, NIK No. 5107020501830003, tempat/tanggal lahir di Punggutan, tanggal 05011983, pekerjaan petani,Agama Hindu, WNI;Akta Perdamaian Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Amp. 1 Halaman 5 dari 1010.11.12.13..

, tempat/tanggallahir di Punggutan, tanggal 23071984, pekerjaan petani, Agama Hindu,WNI;Akta Perdamaian Nomor 220/Padt.G/2021/PN Amp. 1 Halaman 6 dari 1014.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.

WAYAN MERTA, Lakilaki, NIK No. 5107020304790002, tempat/tanggallahir di Punggutan, tanggal 03041979, pekerjaan petani, Agama Hindu,WNI; KOMANG RAPET, Lakilaki, NIK No. 5107020505850008,tempat/tanggal lahir di Punggutan, tanggal 05051985, pekerjaan petani,Agama Hindu, WNI;NI WAYAN SERTA, Perempuan, NIK No. 5107027112710014, tempat/tanggal lahir di Punggutan,tanggal 01071970, pekerjaan petani, AgamaHindu, WNI; NENGAH DARTA, Lakilaki, NIK No. 5107020601930001,tempat/tanggal lahir di Punggutan, tanggal12071988

, pekerjaan petani,Agama Hindu, WNI; NENGAH MERTA, Lakilaki, NIK No. 5107022802650001,tempat/tanggal lahir di Punggutan, tanggal 02091981, pekerjaankaryawan swasta, Agama Hindu, WNI; NENGAH~ DARTA, Lakilaki, NIK No. 5107020209810001tempat/tanggal lahir di Punggutan, tanggal 02091981, pekerjaan petani,Agama Hindu, WNI; NENGAH SUWARSA, Lakilaki, NIK No. 5107021006790001, tempat/tanggal lahir di Pugutan, tanggal 10061979, pekerjaan petani, AgamaHindu, WNI; WAYAN KETIS, Lakilaki, NIK No. 5107021508840001

NENGAH SUARTIKA, Lakilaki, NIK No. 5171042007750001, tempat/tanggal lahir di Punggutan, tanggal 12061975, pekerjaan sopir, AgamaHindu, WNI;27. KOMANG ARIANA, Lakilaki, NIK No. 5107021202940001, tempat/tanggal lahir di Pungutan, tanggal 12121994, pekerjaan petani, AgamaHindu, WNI;(No. 1 sd 27 adalah Para Pemberi Kuasa)28.

Bahwa benar punggutan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah) kKemudian di tetaobkan dalam Peraturan Desa Nomor :145 /01 tahun 2016 Tentang Punggutan Desa tanggal 18Januari 2016. Bahwa benar Peraturan Desa Nomor : 145 /01 tahun 2016Tentang Punggutan, tanggal 18 Januari 2016 setahu saksibelum dapat Persetujuan dari Bupati Brebes.

Bahwa benar pengembalian tersebut dilakukan karena adakeluhan dari peserta PRONA Desa Pakijangan setelah adakunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo yangmenyampaikan bahwa PRONA adalah gratis sehingga pesertaPRONA meminta agar dikembalikan punggutan tersebut. Bahwa benar pada saat pengembalian punggutan telah disitaoleh Penyidik Polres Brebes uang sebesar Rp. 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dari saksi SITI FARIDATUN selakuBendahara PRONA.

PRONA tanggal 2Februari 2017 telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polres Brebesdari saksi SIT FARIDOTUN berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 yang merupakan uang punggutan dari pesertaPRONA yang akan dibagikan untuk Kepala Desa, perangkat Desadan Panitia PRONA.Bahwa punggutan sebesar Rp. 500.000,00 digunakan untukpembelian patok, pembelian materai, fotokopi, konsumsi, danpetugas ukur yang jumlahnya sebesar Rp. 230.000,00 sehinggamasih tersisa Rp. 270.000,00.Halaman 78 dari 123 Perk No. 59

punggutan tersebut adalahillegal.

Bahwa pada saat pengembalian punggutan PRONA tanggal 2Februari 2017 telah dilakukan penyitaan oleh penyidik PolresBrebes dari saksi SIT FARIDOTUN berupa uang tunai sebesarRp. 40.000.000,00 yang merupakan uang punggutan dari pesertaPRONA.

Lentera Merahtersebut baik sepeda motor maupun mobil berhenti dahulu karena padaHal 2 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN Bglpintu masuk lokasi Lentera Merah sudah ada palang pintunya lalupengunjung yang menggunakan mobil dipungut biaya masuk dan parkirsebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan pengunjung yangmenggunakan sepeda motor dipungut biaya masuk dan parkir sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) dan para pelaku tidak ada memberikankarcis parkir kepada para pengunjung, punggutan

pintunya lalu pengunjung yang menggunakan mobil dipungut biayamasuk dan parkir sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) sedangkanpengunjung yang menggunakan sepeda motor dipungut biaya masuk danparkir sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak adamemberikan karcis parkir kepada para pengunjung tersebut;Bahwa kawasan Wisata Lentera Merah Pulau Baai Kelurahan SumberJaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah merupakankawasan milik Pelindo bukannya milik Isti Joyo;Bahwa punggutan

kemudian kendaraan yangdatang ke lokasi Lentera Merah tersebut baik sepeda motor maupun mobilberhenti dahulu karena pada pintu masuk lokasi Lentera Merah sudah adapalang pintunya lalu pengunjung yang menggunakan mobil dipungut biayamasuk dan parkir sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) sedangkanpengunjung yang menggunakan sepeda motor dipungut biaya masuk danparkir sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak adamemberikan karcis parkir kepada para pengunjung tersebut;Bahwa punggutan

Pada saat terdakwa memungut atau mengambil getah tersebutterdakwa ketahuan dengan petugas Pengamanan Kebun PT Socfindo danpada saat itu terdakwa hendak ditangkap Petugas Pengamanan Kebun PTHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN RapSocfindo namun terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan getahhasil punggutan (pengambilan) terdakwa tersebut.

Pada saat terdakwa memungut atau mengambil getah tersebutterdakwa ketahuan dengan petugas Pengamanan Kebun PT Socfindo danpada saat itu terdakwa hendak ditangkap Petugas Pengamanan Kebun PTSocfindo namun terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan getahhasil punggutan (pengambilan) terdakwa tersebut.

Pada saat terdakwa memungut atau mengambil getahtersebut terdakwa ketahuan dengan petugas Pengamanan Kebun PT Socfindo danpada saat itu terdakwa hendak ditangkap Petugas Pengamanan Kebun PT Socfindonamun terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan getah hasil punggutan(pengambilan) terdakwa tersebut.

Firman Dalil, MTP) dan Bendahara Pengeluaran(Yonisman, S.Sos):Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Firman Dalil, MTP) dan BendaharaPengeluaran (Yonisman, S.Sos);Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani olehDirektur Utama PT.

;Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatanganioleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng) dan BedaharaPengeluaran (Yonisman, S.Sos);Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal, ST)dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung BarangHal. 7 dari 18 hal.

memberikan barangsesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang itu atauorang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang ,diancam karena pemerasan, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracaraantara lain sebagai berikut:Halaman 2 dari 15. putusan Nomor 395/Pid.B/2017/PN DpsBahwa terdakwa CANDRA CIPTA HAREFA tidak mempunyaipekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari terdakwaberusaha untuk mendapatkan uang dengan cara mudah yaitu denganmeminta uang punggutan

uang keamanansebesar Rp 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksiAHMAD FERDIYANTO als KENTUNG oleh karena saksi merasa takutkeamanan dirinya, kernet dan mobil truknya akan terganggu (sepertimobil dirusak atau muatannya ikannya diambil ) dengan terpaksa saksimemberikan uang yang diminta oleh terdakwa setelah menerima uangsebesar Rp 75.000, dari saksi kemudian terdakwa menyerahkankwitansinya yang ditanda tangani sendiri oleh terdakwa kepada saksi;Bahwa beberapa saat terdakwa menerima uang punggutan

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uangsebesar Rp 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepadanya atau supayamemberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebutdilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwaterdakwa CANDRA CIPTA HAREFA tidak mempunyai pekerjaandan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari terdakwa berusahauntuk mendapatkan uang dengan cara mudah yaitu dengan memintauang punggutan

musyawarah pada tanggal 22 Desember 2015di Balai Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebestersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan Keputusan KepalaDesa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana KegiatanPRONA SERTIFIKAT TANAH PEKARANGAN Desa PakijanganKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 2 Januari 2016dan Peraturan Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba KabupatenBrebes Nomor 145/ 01 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016Tentang Punggutan

DWINANTO ADI PURWANTOBahwa Peraturan Desa Pakijangan Kecamatan BulakambaNhOo ON OO F&F W PPKabupaten Brebes Nomor 145/ 01 Tahun 2016 tanggal 18 Januari2016 Tentang Punggutan Desa Tahun Anggaran 2016 namunPembentukan Peraturan Desa Pakijangan tersebut tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenBrebes Nomor : 12 Tahun 2015 karena belum pernahdikonsultasikan kepada camat Bulakamba, Bagian Hukum SetdaKabupaten Brebes dan belum mendapatkan evaluasi danrekomendasi dari Bupati

CIPTO89Kabupaten Brebes Nomor 145/ 01 Tahun 2016 tanggal 18 Januari2016 Tentang Punggutan Desa Tahun Anggaran 2016 namunPembentukan Peraturan Desa Pakijangan tersebut tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenBrebes Nomor : 12 Tahun 2015 karena belum pernahdikonsultasikan kepada camat Bulakamba, Bagian Hukum SetdaKabupaten Brebes dan belum mendapatkan evaluasi danrekomendasi dari Bupati sehingga Perdes tersebut tidak sah.Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten

MTP) dan BendaharaPengeluaran (Yonisman, S.Sos).Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatandan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIANM SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman,S.SOs).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Nomor 855/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK(EMRIZAL.

MTP) danBendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);e Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatandan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIANM SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman,S.Sos);f Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Nomor 856/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK(Emrizal.

MTP).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tanganioleh Konsultan Pengawas (lr. Rasyidin. M.Eng) danBedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Nomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK(Emrizal.

Dimana kerugian itu ditimbulkan karena Terdakwa tanpaizin tidak menginput uang punggutan yang dipunggutnya dari para nasabah kedata koperasi dan uangnya tidak disetorkan ke kasir.

halaman Putusan Perk.No 1066/Pid.B/2018/PN DpsTerdakwa KOMANG SWASTIKA selaku koordinator pada Kantor CabangPembantu Pakerisan KSU Kharisma Madani sejak tanggal 24 Juli 2014berdasarkan Surat Keputusan KSU.KHARISMA MADANI Nomor : 09/SKPeng/Khama/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014, serta dalam pemeriksaan penyidikantelah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya,adalah Terdakwa KOMANG SWASTIKA telah menyalahgunakan kewenangannyaselaku staf kredit dengan cara tidak menginput uang punggutan

Desember 2012terdapat 38 (tiga puluh delapan) guru penerima bantuan yang seharusnyamenerima senilai Rp. 972.992.500, (Sembilan ratus tujuh puluh dua jutasembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) tetapi diterimasebesar Rp. 742.782.455, (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) karenadilakukan pemotongan sebesar Rp. 230.210.045, (dua ratus tiga puluhjuta dua ratus sepuluh ribu empat puluh lima Rupiah); Bahwa dalam melakukan punggutan

Tojo UnaUna pada Tahun 2009 s/dTahun 2012 yang telah melakukan punggutan atau pemotongan danatunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011dan tahun 2012 = sebesar Rp. 486.613.284, (empat ratus delapan puluhenam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empatRupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil

Tojo UnaUna pada Tahun 2009 s/dTahun 2012 yang telah melakukan punggutan atau pemotongan danatunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011dan tahun 2012 = sebesar Rp. 486.613.284, (empat ratus delapan puluhHalaman 40 dari 58 halamanPutusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUenam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empatRupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor

Desember 2012terdapat 38 (tiga pulun delapan) guru penerima bantuan yang seharusnyamenerima senilai Rp. 972.992.500, (Sembilan ratus tujuh puluh dua jutasembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) tetapi diterimasebesar Rp. 742.782.455, (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) karenadilakukan pemotongan sebesar Rp. 230.210.045, (dua ratus tiga puluhjuta dua ratus sepuluh ribu empat puluh lima Rupiah);Bahwa dalam melakukan punggutan

Tojo UnaUna pada Tahun 2009 s/dTahun 2012 yang telah melakukan punggutan atau pemotongan danatunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011dan tahun 2012 ~=sebesar Rp. 486.613.284, (empat ratus delapan puluhenam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empatRupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil

Tojo UnaUna pada Tahun 2009s/d Tahun 2012 yang telah melakukan punggutan atau pemotongan danatunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011dan tahun 2012 + sebesar Rp. 486.613.284, (empat ratus delapan puluhenam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empatRupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil

Tojo UnaUna pada Tahun 2009s/d Tahun 2012 yang telah melakukan punggutan atau pemotongan danatunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011dan tahun 2012 sebesar Rp. 486.613.284, (empat ratus delapan puluhenam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empatRupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil AuditHalaman

Desember 2012 terdapat 38 (tiga puluh delapan) gurupenerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp972.992.500,00(sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu limaratus rupiah) tetapi diterima sebesar Rp742.782.455,00 (tujuh ratus empat puluhdua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)karena dilakukan pemotongan sebesar Rp230.210.045,00 (dua ratus tiga puluhjuta dua ratus sepuluh ribu empat puluh lima rupiah);Bahwa dalam melakukan punggutan

serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negerisipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaranpemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuanperundangundangan;Bahwa perbuatan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd selakuSekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo UnaUna pada Tahun 2009 s/dTahun 2012 yang telah melakukan punggutan

serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negerisipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaranpemerintah dan/atau anggaran peerintah daerah sesuai dengan ketentuanperundangundangan;Bahwa perbuatan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd selakuSekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo UnaUna pada Tahun 2009 s/dTahun 2012 yang telah melakukan punggutan

ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, selanjutnya timmengamankan uang tunai tersebut dan satu buah hand pone warna hijau tuauntuk diproses lebih lanjut;Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMMAD IDHAM, SE. bertentangandengan peraturan perundangundangan nomor 9 tahun 2012 tentang PedomanPelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil pada lampiran Il huruf Eangka 7 bahwa pengadaan CPNS tidak dipungut biaya serta bertentangandengan Peraturan Presiden Nomor : 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapubersih punggutan

timmengamankan uang tunai tersebut dan satu buah hand pone warna hijau tuauntuk diproses lebih lanjut;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PT PALBahwa perbuatan terdakwa MOHAMMAD IDHAM, SE. bertentangandengan peraturan perundangundangan nomor 9 tahun 2012 tentang PedomanPelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil pada lampiran Il huruf Eangka 7 bahwa pengadaan CPNS tidak dipungut biaya serta bertentangandengan Peraturan Presiden Nomor : 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapubersih punggutan

Dalam hal ini Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard) yangdibebankan kepada Import kami berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan No. 01/MK010/2006 tgl. 4 Januari 2006 dan bukan berdasarkan UndangUndang TentangKepabeanan No. 10 Tahun 1995 atau UndangUndang No. 17 Tahun 2006, sehinggaPengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard) ini bertentangan Pasal 23AUndangUndang Dasar 1945 : yang menyatakan bahwa Pajak dan punggutan lain yangbersifat memaksa oo... eee harus berdasarkan UndangUndang

ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, selanjutnya timmengamankan uang tunai tersebut dan satu buah hand pone warna hijau tuauntuk diproses lebih lanjut;Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMMAD IDHAM, SE. bertentangandengan peraturan perundangundangan nomor 9 tahun 2012 tentang PedomanPelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil pada lampiran II huruf Eangka 7 bahwa pengadaan CPNS tidak dipungut biaya serta bertentangandengan Peraturan Presiden Nomor : 87 tahun 2016 tentang satuan tugas Sapubersih punggutan

Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani olehKonsultan Pengawas (Ir. Rasyidin M.Eng) dan BedaharaPengeluaran (Yonisman, S.Sos);g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal ST) danBedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);h.

MTP);Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani olehKonsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan BedaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos);Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.

MTP) dan BendaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos);Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatandan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN MSINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN,S.Sos):Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 855/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK(EMRIZAL.

Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tanganioleh Konsultan Pengawas (lr. RASYIDIN. M.Eng) danBedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos);g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK(EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN,S.Sos):h.

MTP) dan Bendahara Pengeluaran(Yonisman, S.Sos):Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani olehDirektur Utama PT Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga ST) danBendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 855/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28Hal. 135 dari 146 hal. Put.

Sedangkan pada tanggal 25 Juli 2008, adalah pengembalian terakhir semuauang biaya sertifikasi kepada para guru peserta sertifikasi tahun 2008.Bahwa semua punggutan atas biaya pelaksanaan kegiatan sertifikasi gurutahun 2008 yang dikeluarkan oleh peserta dengan jumlah sekitar 770 orangguru dengan biaya bervariasi antara Rp.100.000, s/d Rp.500.000, yang telahterkumpul sebesar sekitar Rp.301.750.000, (tiga ratus satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut, dengan berbagai cara telah dikembalikan

Namun pada tanggal 15 Juli 2008, terjadi hearing antara pihak DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan anggota DPRDKomisi A mengenai masalah pungutan/penarikan biaya sertifikasi gurutahun 2008, dengan kesimpulan agar punggutan biaya sertifkasi tersebutsegera dikembalikan dan agar Dinas P&K Kabupaten Ngawi mengusulkananggaran program sertifikasi guru tahun 2008.

Sedangkan pada tanggal 25 Juli 2008, adalah pengembalian terakhir semuauang biaya sertifikasi kepada para guru peserta sertifikasi Tahun 2008.Bahwa semua punggutan atas biaya pelaksanaan kegiatan sertifikasi guruTahun 2008 yang dikeluarkan oleh peserta dengan jumlah sekitar 770 orangHal. 23 dari 54 hal. Put.

Sedangkan pada tanggal 25 Juli 2008, adalah pengembalian terakhir semuauang biaya sertifikasi kepada para guru peserta sertifikasi tahun 2008.Bahwa semua punggutan atas biaya pelaksanaan kegiatan sertifikasi guruTahun 2008 yang dikeluarkan oleh peserta dengan jumlah sekitar 770 orangguru dengan biaya bervariasi antara Rp.100.000, s/d Rp.500.000, yang telahterkumpul sebesar sekitar Rp.301.750.000, (tiga ratus satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut, dengan berbagai cara telah dikembalikan

Sedangkan tahun 2011 seluruh uang punggutan sebesar Rp700.000, dari peserta PRONA disimpan dan dikelola oleh terdakwa.Hal 35 dari 136 Halaman Perk.

WIDIARTAYADNYA dan padarapat tersebut terdakwa menyampaikan aliran dan atahun 2008 yangbersumber dari punggutan peserta PRONA untuk uang sebesar Rp300.000, per pemohon diserahkan kepada saksi GEDE KARDINYUDIASA sedangkan sisanya Rp 300.000 per pemohon PRONAdisimpan oleh bendahara yaitu KOMANG YASA, saat itu terdakwa39menyampaikan uang tersebut dipergunakan antara lain untuk membelipatok, meterai, biaya konsumsi rapat, surat keterangan silsilan danhonor.

No.23/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps4242Sumberkima, seluruh Klian Banjar Dinas, KAUR pada Perbekel DesaSumberkima dan Badan Permusyawaratan Desa NGURAH S.WIDIARTAYADNYA dan pada rapat tersebut terdakwa menyampaikanaliran dana tahun 2008 yang bersumber dari punggutan peserta PRONAuntuk uang sebesar Rp 300.000, per pemohon diserahkan kepada saksiGEDE KARDIN YUDIASA sedangkan sisanya Rp 300.000 per pemohonPRONA disimpan oleh bendahara yaitu KOMANG YASA, saat ituterdakwa menyampaikan uang tersebut dipergunakan

Sedangkan tahun 2011 seluruh uang punggutan sebesarRp 700.000, dari peserta PRONA disimpan dan dikelola oleh terdakwa.Bahwa apabila warga peserta PRONA tidak membayar tahun 2008sejumlah Rp 600.000, dan tahun 2011 sejumlah Rp 700.000, makatidak akan diproses permohonan PRONAnya dan dipersilanhkan untukmengurus sendiri.Bahwa tahun 2008 saksi menerima honor sebesar Rp 25.000, perpemohon PRONA X 74 pemohon sehingga saksi total menerima honorsebesar Rp 1.850.000, yang diberikan oleh KOMANG YASA danterdakwa

kepada peserta PRONA padatahun 2008 dan tahun 2011 dan saksi tidak mengetahui apakahdibenarkan adanya punggutan tersebut atau tidak oleh undangundang.e Bahwa sertifikat permohonan PRONA tahun 2008 sejumlah 267 sertifikatdan tahun 2011 sejumlah 150 sertifikat sudah seluruhnya terbit.e Bahwa sidang pemeriksaan tanah A tidak memerlukan saksisaksisehingga tidak perlu ada pembiayaan untuk saksisaksi.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannyaHal 67 dari 136 Halaman Perk.

Bahwa setelan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah dan terakhirmasingmasing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atasselama pernikahan tersebut punggutan dengan Tergugat telah hiduprukun dan harmonis dan sebagai mana layak nya suami istri dan dantelah di karuniai dua orang anak yang bernama:a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, umur 15 tahun;b. ANAK IIL PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 12 tahun;3.

membayar uang sejumlahtersebut.Bahwa untuk tahun 2008 dan tahun 2011 yang melakukan pengisianformulir pendaftaran administrasi PRONA di Desa Sumberkima adalahstaff Perbekel Desa Sumberkima.Bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2011 peserta PRONA melengkapiadministrasi berupa kopi KTP, Kartu Keluarga, SPPT dan Suratketerangan silsilah keluarga dan untuk Dusun Mandar Sari pesertaPRONA langsung menyetorkan ke staff Kantor Desa Sumberkima.Bahwa pada tahun 2008 peserta PRONA langsung menyerahkanpembayaran punggutan

Sedangkan tahun2011 selurun uang punggutan sebesar Rp 700.000, dari pesertaPRONA disimpan dan dikelola oleh Sekdes KETUT WIRTEN.Bahwa apabila warga peserta PRONA tidak membayar tahun 2008sejumlah Rp 600.000, dan tahun 2011 sejumlah Rp 700.000, makatidak akan diproses permohonan PRONAnya dan dipersilahkan untukmengurus sendiri.Bahwa tahun 2008 saksi menerima honor sebesar Rp 25.000, perpemohon PRONA X 22 pemohon sehingga saksi total menerima honorsebesar Rp 550.000, yang diberikan oleh KOMANG YASA

Sedangkan tahun2011 seluruh uang punggutan sebesar Rp 700.000, dari pesertaPRONA disimpan dan dikelola oleh Sekdes KETUT WIRTEN.Hal 25 dari 106 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN DpsBahwa apabila warga peserta PRONA tidak membayar tahun 2008sejumlah Rp 600.000, dan tahun 2011 sejumlah Rp 700.000, makatidak akan diproses permohonan PRONAnya dan dipersilahkan untukmengurus sendiri.Bahwa tahun 2008 saksi menerima honor sebesar Rp 25.000, perpemohon PRONA X 22 pemohon sehingga saksi total menerima

Sedangkan tahunHal 28 dari 106 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps2011 seluruh uang punggutan sebesar Rp 700.000, dari pesertaPRONA disimpan dan dikelola oleh Sekdes KETUT WIRTEN.Bahwa apabila warga peserta PRONA tidak membayar tahun 2008sejumlah Rp 600.000, dan tahun 2011 sejumlah Rp 700.000, makatidak akan diproses permohonan PRONAnya dan dipersilahkan untukmengurus sendiri.Bahwa tahun 2008 saksi menerima honor sebesar Rp 25.000, perpemohon PRONA X 74 pemohon sehingga saksi total menerima

kepada peserta PRONA padatahun 2008 dan tahun 2011 dan saksi tidak mengetahui apakahdibenarkan adanya punggutan tersebut atau tidak oleh undangundang.Bahwa sertifikat permohonan PRONA tahun 2008 sejumlah 267 sertifikatdan tahun 2011 sejumlah 150 sertifikat sudah seluruhnyaterbit.Bahwa sidang pemeriksaan tanah A tidak memerlukan saksisaksisehingga tidak perlu ada pembiayaan untuk saksisaksi.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membernarkannya18.Saksi PUTU WIBAWA, SH, alamat di Banjar Dinas Sumber