Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN MALANG Nomor 384/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 11 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Purnomo
Terdakwa:
Teguh Pujiangga
205
  • sXANG..Reklam .. BARBERSHOP. REWE bAlamat L: Agod..3Menerangkan sebagai berikut wd MMAR SE TARR Bere Soacen ee RE AME AED, 3 BARANG BUKTI :lagagltape Susaat 2) n,..d fl: Prater, b5.M F* Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang datiSAKSI tersangka ..... MAK AA seeasasatsaesatsnatacerccecsecssenesassNama ALLA) AB ta SBE osc UM PZ TA sssniunnnnnnennnnnrinnnnnnnnnnnnnnnnnenTempat/Tgl. / Lahir ip AGES. Kelamin .fR02..Suku bangs... MMC ALTA on Agama .48.4209......
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
819546
  • Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklam asi PantaiUtara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; dand.
    Padasepanjang perim eter reklam asi, pem asangan dapat dikontrol dengan efektifdengan cara mengeruk seluruh endapan yang ada. Metode ini cenderungsederhana, baik proses mengeruk dan mengurug dapat dilaksanakandengan sederhana,...
    Sub Kawasan Barat meliputi areal reklam asi bagian barat, terdiri dariPulau A sampai dengan Pulau H;Halaman 82 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKTb. Sub Kawasan Tengah meliputi areal reklam asi bagian tengah, terdiridari Pulau sampai dengan Pulau M; danc.
    (in casu:TERGUGAT II INTERVENSI) ;76.Bahwa penerbitan izinizin lingkungan tersebut telahdiberitahukan/dium umkan kepada masyarakatluas ;77.Bahwa selain mendapatkan izin kelayakan lingkungan dan izin lingkungan,TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mendapatkan rekomendasi dariinstansi yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan reklam asi pulauK, yakni:a.
    asi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15wajib dilengkapi dengan:a. izin lokasi;b. rencana induk reklamasi;c. izin lingkungan;d. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;e. dokumen rancangan detail reklam asi;=metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklam asi; dang. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 peraturan menterikelautan dan perikanan republik indonesia nomor 17/permenkp/2013 tentangperizinan reklam asi di wilayah pesisir dan
Register : 22-11-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 189/Pid.C/2021/PN Yyk
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
CHRIS SUHANTINI
Terdakwa:
Dian Kurniasari SFarm Apt
567
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa DIAN KURNIASARI, S Farm.APT seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : MEMASANG REKLAME APOTIK FARM 24 BELUM MEMILIKI IJIN DENGAN UKURAN 2,6X 115 (TIANG) DAN 1,5X3 (1 MUKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah
Putus : 16-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — PT. NETWORK ARMAS ARTINDO VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR, DK
10235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyatakanbahwa semua penyelenggaraan reklame adalah obyek pajak daerah, sepertiusaha yang dilakukan perusahaan Penggugat sebagai perusahaanpenyelenggaraan reklame dengan transaksi Persewaan Media Reklame.Dengan kata lain, transaksi Persewaan Media Reklame bukan merupakanobyek Pajak Pusat (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa) atau tidakdapat lagi dikenakan pajak apapun oleh Tergugat, atau perbuataan Tergugatdapat berakibat terjadi pengenaan Pajak Ganda( Double Tax ) terhadapobyek pajak penyelenggaraan reklam
    No mor 28 tahun2009 yang berbunyi: Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nila SewaReklame;Bahwa Penggugat dapat memberikan contoh penyelenggaraan reklamedalam transaksi persewaan media reklam berdasarkan pasal 56 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 atau pasal 50 ayat (1) UndangUndang RI.
Register : 24-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 2 Februari 2016 — PT.Network Armas Artindo, dalam hal ini diwakili oleh Herru Arttan’s -LAWAN- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang, DKK
7519
  • Dengan kata lain, transaksi Persewaan Media Reklame bukanmerupakan obyek Pajak Pusat (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa)atau tidak dapat lagi dikenakan pajak apapun oleh TERGUGAT, atauperbuataan TERGUGAT dapat berakibat terjadi pengenaan Pajak Ganda(Double Tax) terhadap obyek pajak penyelenggaraan reklam terkaitpersewaan media reklame. nn2n ene mene n nen n nen en ncn enns8.
    No. 28 tahun 2009yang berbunyi: Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nila SewaReka . nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa PENGGUGAT dapat memberikan contoh penyelenggaraan reklamedalam transaksi persewaan media reklam berdasarkan pasal 56 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 atau pasal 50 ayat (1) Undang15.Undang RI.
Putus : 21-06-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 48/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 21 Juni 2016 — - PT. NETWORK ARMAS ARTINDO - KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR,dkk
7459
  • Dengan kata lain, transaksi Persewaan Media Reklamebukan merupakan obyek Pajak Pusat (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa) atautidak dapat lagi dikenakan pajak apapun oleh Tergugat, atau perbuataan Tergugat dapat810berakibat terjadi pengenaan Pajak Ganda (Double Tax) terhadap obyek pajakpenyelenggaraan reklam terkait persewaan media reklame;Bahwa gugatan perkara aquo diajukan atas tindakan sepihak Tergugat yang tanpadidasari hukum perpajakan atau UndangUndang perpajakan yang berlaku sehinggatelah
    No. 28 tahun 2009 yang berbunyi: Dasar Pengenaan PajakReklame adalah Nila Sewa Reklame;Bahwa Penggugat dapat memberikan contoh penyelenggaraan reklame dalam transaksipersewaan media reklam berdasarkan pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 65tahun 2001 atau pasal 50 ayat (1) UndangUndang RI.
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
14475
  • Surat persetujuan pergantian personil Nomor600.08/PPK/PP/DPUKB/IX/2015 tanggal 05 September 2015yang ditandatangani oleh Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan Tanggal 04September 2015 dan saya m enyatakan bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi PengawasanWater Front City Kota Nam lea Tahap (Reklam asi Pantai)untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulanHalaman 364 dari 553 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2019.
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
15579
  • Water Front City Kota NamleaTahap (Reklamasi Pantai) perihal Permohonan PergantianPersonil Nomor : 01/CV.IT/P /IX/2015 tanggal 04 Septem ber2015.e Surat persetujuan pergantian personil Nomor600.08/PPK/PP/DPUKB/IX/2015 tanggal O05 September2015 yang ditandatangani oleh Ibu Sri Jaurianty, ST selakuPPKe Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan Tanggal 04September 2015 dan saksi m enyatakan bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi PengawasanWater Front City Kota Nam lea Tahap (Reklam
Register : 01-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
16985
  • Surat persetujuan pergantian personil Nomor600.08/PPK/PP/DPUKB/IX/2015 tanggal 05 September 2015yang ditandatangani oleh Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan Tanggal 04September 2015 dan saya m enyatakan bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi PengawasanWater Front City Kota Nam lea Tahap (Reklam asi Pantai)untuk penyedia jasa konsultasi CV.