)Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel2014, maka besar insentif 0,25% dari hasil pengembanganinvestasi Dana Jaminan Sosial;2) Jika pencapaian kinerja investasi Dana Jaminan Sosial mencapai>110% dari RKAT 2014, maka besar insentif 0,35% dari hasilpengembangan investasi Dana Jaminan Sosial;f) Untuk tahun 2015, insentif yang kami usulkan adalah sebesar yangdianggarkan dalam RKAT 2015;Terlampir Tergugat Il menyampaikan rincian perhitungan insentif bagianggota Dewan Pengawas

Anggota 54 1.904.580.0000 6 11.427.480.000Dewan Pengawas 14 36.119.059.200 Bahwa Rencana Kerja dan AnggaranTahunan (RKAT) BPJSKetenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang dibuat oleh Tergugat IItelah ditetapbkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan kewenangannyasebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf a : menetapkanrencana kerja anggaran tahunan BPJS:20.Bahwa berdasarkan usulan Tergugat Il kepada Tergugat IV yang telahdianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJSKetenagakerjaan

Meminta pengesahan atas besaran insentif Dewan Pengawasdan Direksi BPJUS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 danTahun 2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk olehTergugat IV yaitu Tergugat Ill, yang telah diusulkan Tergugat Ilkepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun2014 dan Tahun 2015;d.

Meminta pengesahan atas besaran insentif Dewan Pengawas danDireksi BPUS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk olehTergugat IV yaitu Tergugat Ill yang telah diusulkan Tergugat II dantelah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan(RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015;.

Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJSKetenagakerjaan periode Tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan usulanTergugat Il kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam RencanaKerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun2014 dan 2015.d.

)2014, maka besar insentif 0,25% dari hasil pengembangan investasiDana Jaminan Sosial;2) Jika pencapaian kinerja investasi Dana Jaminan Sosial mencapai>110% dari RKAT 2014, maka besar insentif 0,35% dari hasilpengembangan investasi Dana Jaminan Sosial;f) Untuk tahun 2015, insentif yang kami usulkan adalah sebesar yangdianggarkan dalam RKAT 2015;Terlampir Tergugat Il menyampaikan rincian perhitungan insentif bagi anggotaDewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan :" INSENTIF TAHUN 2014Hasil

Meminta pengesahan atas besaran insentif Dewan Pengawasdan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat IVyaitu Tergugat Ill yang telah diusulkan Tergugat II dan telahdianggarkan dalam Rencana Kerja dan AnggaranTahunan (RKAT)BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015;4.

Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan DireksiBPJS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuaidengan usulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkandalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJSKetenagakerjaan Tahun 2014 dan Tahun 2015;4.

Mengesahkanbesaraninsentif Dewan Pengawas danDireksi BPJSKetenagakeraan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 sesuai denganusulan Tergugat II kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalamRencana Kenya dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS KetenagakerjaanTahun 2014 dan 2015;g.

Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJSKetenagakerjaan periode Tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan usulanTergugat Il kepada Tergugat IV dan telah dianggarkan dalam RencanaKerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014dan 2015.d.

Agar diakomodirdalam RKAT 2010 (Revisi).

2010maupun dalam Revisi RKAT 2010;Bahwa Saksi membenarkan dalam RKAT 2010 hanya terdapat anggaranuntuk IT sejumlah Rp2 milyar;Bahwa ada Revisi RKAT 2010, namun hanya untuk pekerjaan fisik;Bahwa fisik perpustakaan UI dibangun dari APBN (DIPA) Ul, termasukdalam keuangan UI;Bahwa dalam laporan Ul, gedung perpustakaan UI termasuk asset Uldan semua asset UI adalah kekayaan pemerintah;Bahwa asset UI tercatat dalam SIMAK BMN;Bahwa SIMAK BMN mencatat semua asset baik yang bersumber dariAPBN maupun Dana

;Bahwa gugus tugas tata kelola dapat melakukan eksekusi ataumemutuskan terhadap permintaan dari eksekutif untuk halhal yang tidakprinsip, jika menyangkut RKAT atau perubahan RKAT tetap harus sampaipembahasan di paripurna;Bahwa produk dari pembahasan gugus tugas, jika telah disetujui, makakeluar surat persetujuan MWA;Bahwa menurut ketentuan ART, batas waktu pengesahan RKAT adalahbulan Januari, jika tidak tercapai kesepakatan, dipakai RKAT tahunsebelumnya untuk pengeluaran yang sifatnya rutin.

Kondisi tersebutHal.239 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.240pernah terjadi pada tahun 2012, dimana RKAT masuk dan dibahas padabulan Maret, sedangkan semua kegiatan rutin harus berjalan, sehinggadigunakan RKAT tahun sebelumnya;Bahwa ada tata tertib MWA dalam melaksanakan rapat untuk penetapanRenstra dan RKAT sekurangkurangnya dihadiri 2/3 anggota MWA dan2/3 dari anggota yang hadir harus dari unsur masyarakat. Jadi, minimaldihadiri 16 anggota dan 4 diantaranya dari unsur masyarakat.

terkait IT menjadi 45 milyar;Bahwa Sakti tidak mengetahui apakah ada perubahan RKAT 2010, kalauada pasti ada surat persetujuan revisi RKAT;Bahwa Saksi pernah melihat surat permohonan revisi RKAT Nomor 111,dari wakil rektor II, tetapi Saksi tidak pernah ikut dalam pembahasannya;Bahwa Rektor secara ex officio adalah anggota MWA;Bahwa ketika membahas RKAT 2011 pada akhir tahun 2010, tidak adaada alokasi anggaran pengadaan IT senilai Ro21 milyar rupiah;Bahwa PP No.74 Tahun 2012 mengubah UI jadi BLU,

/Tergugat semakin diperkuat dengan dikeluarkannya SuratPeringatan Kedua tertanggal 5 Februari 2009 (bukti T4) dan SuratPeringatan Ketiga Nomor 108/PPATRAS/IV/09 tanggal 20 April 2009(bukti T5), serta pada akhirnya melakukan pemutusan PKWT secarasepihak sebagaimana dimuat dalam Surat Nomor 121/PPATRSEKRE/V/09 tanggal 14 Mei 2009 (bukti P2), di mana dalam seluruhsurat tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak pernahmenyebutnyebut mengenai penyampaian Rencana Kerja dan AnggaranTahunan ("RKAT

Bahwa, terlihat dengan jelas bahwa ~Yudex Facti tidakmempertimbangkan bukti T3, T4 dan T5, di mana jelasjelas buktitersebut terbit mulai dari bulan Desember 2008, sementara seharusnyajika Termohon Kasasi/Tergugat hendak menyalahkan PemohonKasasi/Penggugat karena tidak menyampaikan RKAT, seharusnyaTermohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan surat teguran yang terkaittentang hal tersebut sejak bulan Mei 2008.

Dimana dalam pembuatan RKAT, salah satu komponen yang harusmenjadi dasar adalah laporan Budget 2008, bagaimana mungkinPemohon Kasasi/Penggugat dapat menyelesaikan dan menyerahkanRKAT pada tanggal 2 Mei 2008 bila komponen penting pembuatan RKATsaja baru diterima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 15 Mei2008.

Bahwa, Yudex Facti juga sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P6,yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telahmenyampaikan draft RKAT tahun 20092010 kepada TermohonKasasi/Tergugat yang membuktikan bahwa setelah berbagaipembenahan dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat maka RKATbaru memungkinkan untuk disusun, oleh karenanya lagilagi, tidak adapelanggaran terhadap PKWT yang~ dilakukan oleh PemohonKasasi/Penggugat;10.Bahwa, Yudex Facti telah salah menerapkan hukum, di mana karena11Pemohon

RKAT/RKAP Tahun Anggaran 2013 disebutkan dengan rinci perbulan bagianRencana Beban Operasional Lainnya, dengan uraian BebanPemakaian Bahan Kimia total sebesar Rp. 590.715.000..2. RKAT/RKAP Tahun Anggaran 2014 disebutkan dengan rinci perbulan bagianRencana Beban Operasional Lainnya, dengan uraian PemakaianBahan Kimia dengan rincian setiap bulannya:e Kaporit : 20kg/hari x 30 hari =600 kg/bl 600 Kg/bl x Rp.23.000, x 12 bl, @ Rp.13.800.000..

RKAT/RKAP Tahun Anggaran 2015 disebutkan dengan rinci perbulan bagianRencana Beban Operasional Instalasi Sumber (IPA Wates), denganuraian Pemakaian Bahan Kimia dengan rincian setiap bulannya:e Kaporit 15 kg/hr x 1 bin x Rp.400.000, @ Rp. 11.400.000.,.e Tawas Cair sucolite 1500 kg/hr x 1 bIn, @ Rp. 50.840.000,Halaman 47 dari 243 Perkara Nomor 52/PID.SUSTPK/2019/PT SBYDengan jumlah total Rp. 629.334.500, yang terdiri Kaporit Rp. 134.000.000, dan Tawas4.Rp. 495.334.500,.RKAT/RKAP Tahun Anggaran 2016

Menyusun Renstrabis dan RKAT (business/corporate plan) yangdisahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas.f.

Atas NamaPDAM KotaMojokerto diBank Jatim No.Rekening0161013129 Jumlah 12.035.053.000, Halaman 129 dari 243 Perkara Nomor 52/PID.SUSTPK/2019/PT SBY Bahwa dana penyertaan modal hanya boleh dipergunakan sesuai denganRenstrabis, RKAT/RKAP, dan proposal, sehingga pada saat bagian danapenyertaan modal PDAM Kota Mojokerto ingin dipergunakan sesuaidengan Renstrabis PDAM RKAT/RKAP dan proposal, tidak memerlukanlagi persetujuan/pengesahan dari Badan/Dewan Pengawas ataupundari Pemerintah Kota Mojokerto, namun

RKAT/RKAP Tahun Anggaran 2013 disebutkan dengan rinci perbulan bagianRencana Beban Operasional Lainnya, dengan uraian BebanPemakaian Bahan Kimia total sebesar Rp. 590.715.000..6.

Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJM Bahwa saksi pernah di panggil Bupati terkait pemberhentian Penggugat danmenyampaikan secara lisan, karena tidak memenuhi kriteria perda yang ada,tidak memenuhi target yang sebagaimana perjanjian kerja danmenilai/mengevaluasi kinerja direksi; Bahwa tupoksi badan pengawas adalah Mengawasi kegiatan operasional didaerah, memberi laporan, manyampaikan laporan triwulan, meneliti neraca,memberi usulan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi; Bahwa RKAT

tahun 2016 pernah diajukan ke badan pengawas dan disetujulBupati sedangkan RKAT tahun 2017 sudah disampaikan, tapi belum mendapatpersetujuan karena mendapat kerugian 268 Juta rupiah; Bahwa RKAT tahun 2016 sudah disahkan, akan tetapi usulan penambahankios baru muncul di RKAT Perubahan tahun 2016; Bahwa RKAT tahun 2015 sudah disahkan, dan sudah pernah dibahasbersama badan pengawas dan ada untung; Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan pada saat sidangpertama dan kedua, yang pertama dilakukan

Bukti T14 :: Surat Nomor: 700/222/PD.PBB/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihalSurat Pengantar RKAT Tahun 2017 (potokopi sesuai asli);15. BuktiT15: Surat Nomor: 00102/PD.PBB/2016 tanggal 3 Januari 2017 perihalPermohonan Penggunaan RKAT 2017 (potokopi sesuaiasli);16. Bukti T16: Kontrak Manajemen CalonDireksi PD Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar,tanggal 26 Januari 2015 (potokopi sesuai kopi);17.

Nasrun Syah, M.P. dalam persidanganmenjelaskan bahwa benar apabila RKAT Tahun 2016 telah disahkan, akantetapi, usulan mengenai penambahan kios baru muncul di RKAT PerubahanTahun 2016 ;22.

dan Yayasan;Bahwa cek dan buku tabungan dikuasai oleh Dekan;Bahwa rekening koran Saksi yang pegang untuk mengecek pemasukanuang di Bank ;Bahwa yang menyusun RKAT adalah Saksi atas perintah dari Saksi Dra.Hj.

membuat RKAT adalahDekan Fakultas Ilmu Kesehatan selaku penyelenggaran program profesiners, pembuatan RKAT sekira bulan Juni/juli setiap tahun akademik danHalaman 111 dari 186 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.

Cmsdisahkan oleh pembina minggu ke IV bulan agustus dikarenakan tahunakademik baru dimulai 1 september;Bahwa Yayasan tidak pernah menegur secara tertulis langsung kefakultas ilmu kesehatan akan tetapi memberikan peringatan surat kepadarektor nomor : 371/YPGCMS/IX/2016 tanggal 8 september 2016 tentangrancangan RKAT 2016/2017 bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan programprofesi ners tidak melampirkan RKAT profesi ners tahun akademik2016/2017;Bahwa Yayasan pernah memanggil secara langsung Saksi Dra. Hj.

Kes Binti Kodri selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatanuntuk meminta RKAT tahun berjalan dan laporan tahun sebelumnyaakan tetapi Saksi Dra. Hj. Tita Juita, M. Pd., M.

Md Binti H.Odjo Sudjaja Gajali selanjutnya uang tersebut diserahkan kepadapengurus yayasan pada hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2017namun tidak ada bukti penyerahannya;Bahwa persetujuan Rektorat terkait dengan RKAT berupa tanda tangandan cap basah ;Bahwa RKAT tidak ada akan tetapi kegiatan program profesi ners2016/2017 dilakukan oleh Saksi Dra. Hj. Tita Juita, M. Pd., M.

Bina Investamamerupakan pelaksanaan program kerja YPPI tahun 2007 dan 2008Hal. 23 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan(RKAT) tahun 2007 yang telah disetujui olen Pembina.

Dari sini tampak bahwa penggunaan dana YPPI dimasa jabatan Tergugat sebagai Ketua YPPI tidak melampaui batasmaksimal yang ditetapbkan dalam RKAT YPPI tahun 2007 berdasarkanProgram Kerja pada tahun 2007 dan tahun 2008 yang telahdisetujui/disahkan oleh Rapat Pembina.Seluruh penempatan investasi di PT.

Penggugat mungkinmempersoalkan bahwa dalam pembahasan Rancangan Kerja danAnggaran Tahunan (RKAT) tidak secara spesifik disebutkanpenanaman investasi di PT. Bina Investama tapi hal ini merupakankekeliruan yang nyata, karena dalam RKAT memang tujuanpenanaman investasi tidak ditentukan secara spesifik tapi bersifatglobal dan hal ini telah berlaku sebagai kebiasaan dan kelazimansejak YPPI pertama kali berdiri.

Oleh karenanya, pembahasan secaraglobal dan umum dalam RKAT tidak dapat dijadikan alasan untukmenyatakan bahwa penanaman investasi di PT. Bina Investasi tanpaizin dari Pengawas dan Pembina YPPI karena pembahasan secaraspesifik tentang penggunaan investasi tersebut disampaikan dalamLaporan Tahunan tahun 2007 dan tahun 2008 dan laporan tersebuttelah disetujui/disahkan dalam rapat Pembina.Kalau investasi pada PT.

Untuk itu GUMILARRUSLIWA SOMANTRI memerintahkan DONANTA DHANESWARA selakuDirektur Umum dan Fasilitas, menggunakan uang sewa yang akan diperoleh UIdari BNI 46 guna membiayai pekerjaan infrastruktur perpustakaan sepertiinterior dan instalasi /T perpustakaan, tanpa melalui proses revisi Rencana KerjaAnggaran Tahunan (RKAT) dan belum mendapatkan persetujuan dari MajelisWali Amanat (MWA).

Untuk itu GUMILARRUSLIWA SOMANTRI memerintahkan DONANTA DHANESWARAmenggunakan uang sewa yang akan diperoleh UI dari BNI 46 guna membiayaipekerjaan infrastruktur perpustakaan seperti interior dan instalasi /TPerpustakaan, tanpa melalui proses revisi Rencana Kerja Anggaran Tahunan(RKAT) dan belum mendapatkan persetujuan dari Majelis Wali Amanat(MWA).

Agar diakomodir dalam RKAT 2010 (Revisi).

Adapun untuk danamasyarakat, anjuran dari Dikti agarPerguruan Tinggi BHMNmenyusun aturan tersendiri denganmengacu pada prinsip dalamKeppres No. 80 Tahun 2003;Bahwa sejak awal anggaran padasaat membuat RKAT dalampengadaan barang jasa ITUniversitas Indonesia tidak disertaipenyusunan' kepanitiaan sepertipanitia pengadaan, PA, KPA, PPKdan panitia lainnya;Bahwa tugas Terdakwaberdasarkan PP No. 152 Tahun2000 dan Anggaran Rumah TanggaUniversitas Indonesia adalahmengkoordinasikan dalammerumuskan RKAT;5 Dalam

Selanjutnya Terdakwa memerintahkan DONANTADHANESWARA untuk melakukan pembayaran pekerjaan perencanaansejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk pekerjaanpengawasan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpamelalui mekanisme perubahan RKAT 2010 maupun RKAT 2011 serta tanpaadanya persetujuan MWA.Guna memenuhi persyaratan dalam mencairkan anggaran untuk pekerjaanperencanaan dan pengawasan, BAROTO SETYONO menghubungiDARSONO selaku Direkur PT.

No. 1965 K/Pid.Sus/2015 tanggal 11 Oktober 2010, perihal Penyampaian Revisi RKAT 2010(Hasil Pembahasan), beserta lampiran berupa Daftar KegiatanInvestasi Pada RKAT 2010 Periode : Juli Desember 2010 TahunAnggaran 2010 Penyempurnaan Revisi RKAT Hasil PembahasanDengan MWA. 309.1 (satu) bundel dokumen transaksi pembelian 1(satu) unit BMWseri 325i tahun 2010 atas nama TAFSIR NURCHAMID yangterdiri atas :a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk PropinsiDKI Jakarta atas nama TAFSIR NURCHAMID, NIK09.5407.031150.0023

No. 1965 K/Pid.Sus/2015perguruan tinggi melalui mekanisme yang berlaku di dalamperguruan tinggi yaitu melalui mekanisme RKAT ; Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2010 di gedung rektoratlantai Il, PT.

secaraterintegrasi dalam satu RKAT, tetapi secara operasionaldilakukan terpisah, karena APBN harus dilakukan pelaporansecara tersendiri ;4.

Agar diakomodir dalam RKAT 2010(Revisi). Cc Subdit Anggaran, 1 (satu) lembar copy legalisir surat Hal. 195 dari 210 hal. Put.

Rokan Hulu melakukan yang dipimpin oleh saksi Drs.Roy Roberto Als Roy Bin Baheram; iansaksi Drs.Roy Roberto Als Roy Bin Baheram memerintahk a paraterdakwa beserta saksi MAMPE Als JONA Als nhs RKAT danAnggota Satpol PP lainnya. Bahwa apabila ada pihak = Kab.

Ait FT. 004 nelawan, Gur 26 tahun, aga twtam,kan 8D, ptkerjaan Tani, tempat tinggal Parit rkat Ya 2.

MAP yang bekerja pada PD BPR KMUPMakassar sejak Tahun 2003 s/d 2012 dan menjadi kepada bagiankeuangan sejak tahun 2006 s/d 2012 menjelaskan bahwa mekanismepengangaran pada PD BPR KMUP Makassar yaitu pada akhir tahundibentuk tim untuk menyusun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yangdidalam RKAT dicantumkan segala rencana kerja pada anggaran meliputibiayabiaya dan pendapatan proyeksi laporan keuangan dan RKAT tersebutdisampaikan kepada pengawas internal dan walikota untuk mendapatpersetujuan Bahwa

dalam RKAT dicantumkan biayabiaya insentif/foonus, biayapromosi dana Representatif dalam rangka menghimpun dana pihakketiga/masyarakat untuk disimpan pada PD BPR KMUP Makassarsebagai biaya PD BPR KMUP Makassar dan pada akhir tahun BPRHal. 48 dari 58 Putusan No.264/PID/2016/PT.MKSKMUP Makassar menyampaikan laporan pertanggung jawabananggaran dan atau neraca laba rugi kepada Walikota Makassar, danbahwa dari tahun ke tahun selama terdakwa menyebut neraca labaselalu meningkat juga bahwa laporan pertanggungjawaban

SebabSK tersebut diketahui dan berlaku) secara umum bagi semuakaryawan/pegawai bank, termasuk terdakwa, lagi pula SK insentif tidaktermasuk dalam pergantian pasal 31 ayat (1) peraturan Daerah kota MadyaUjung Pandang No. 4 Tahun 1996 karena dana insentif bukan Penghasilantetap/gaji melainkan bonus atau insentif atas upaya keberhasilanmenghimpun dana dari pihak ketiga yang anggaranya telah disetujuiWalikota melalui rencana anggaran tahunan (RKAT).

ALK P@rKat a. swvscses ccossnewees sssaeeaases eeaevane reeewervens ves : RP. 40.000.,3. Biaya Panggilan..............ccccccccccecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees > RP. 600.000,A. RECAKS 1.0... ee eee ceecccececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeaeeeneeeeeneeneeeneees : RP. 5.000,5B.

BPR Sarimadu ;2 1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPRSarimadu tahun 2012 ;3 1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal26 September 2012 dengan lampiran ; rincianbiaya perjalanan dinas, Surat PerintahPerjalanan Dinas, FC surat Bupati KamparNomor 500/AdmEk/237, FC Surat Edaran PD.BPR sarimadu Nomor 1/SE/A/12/2008, rincianbiaya perjalanan dinas an. M. Safri, SuratPerintah Perjalanan Dinas an. M.

BPR Sarimadu ;2 1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPRSarimadu tahun 2012 ;3 1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayartanggal 26 September 2012 denganlampiran ; rincian biaya perjalanan dinas,Hal.23 dari 41 hal. Put. No.2164 K/Pid.Sus/2014Surat Perintah Perjalanan Dinas, FC suratBupati Kampar Nomor 500/AdmEk/237,FC Surat Edaran PD. BPR sarimadu Nomor1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanandinas an. M. Safri, Surat PerintahPerjalanan Dinas an. M.

BPR Sarimadu ;2 1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPRSarimadu tahun 2012 ;3 1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayartanggal 26 September 2012 denganlampiran ; rincian biaya perjalanan dinas,Surat Perintah Perjalanan Dinas, FC suratBupati Kampar Nomor 500/AdmEk/237,FC Surat Edaran PD. BPR sarimadu Nomor1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanandinas an. M. Safri, Surat PerintahPerjalanan Dinas an. M. Safri, FC.Undangan Rapat dari KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRI, dan FC.

BPR Sarimadu ;21 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPRSarimadu tahun 2012 ;1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayartanggal 26 September 2012 denganlampiran ; rincian biaya perjalanan dinas,Surat Perintah Perjalanan Dinas, FC suratBupati Kampar Nomor 500/AdmEk/237,FC Surat Edaran PD. BPR sarimadu Nomor1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanandinas an. M. Safri, Surat PerintahPerjalanan Dinas an. M. Safri, FC.Undangan Rapat dari KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRI, dan FC.

BPR Sarimadu;1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPR Sarimadu tahun 2012;1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal 26 September 2012 denganlampiran; rincian biaya perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, FCsurat Bupati Kampar no. 500/AdmEk/237, FC Surat Edaran PD. BPRsarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanan dinas an. M. Safri,Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Safri, FC. Undangan Rapat dariKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, dan FC.

BPR Sarimadu;2) 1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPR Sarimadu tahun 2012;3) 1 (satu) bundel asli Asli Perintan bayar tanggal 26 September 2012 denganlampiran; rincian biaya perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, FCsurat Bupati Kampar no. 500/ Adm Ek/ 237, FC Surat Edaran PD. BPRHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR10)11)12)13)14)15)16)sarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanan dinas an. M. Safi,Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Safri, FC.

BPR Sarimadu;2) 1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPR Sarimadu tahun 2012;3) 1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal 26 September 2012dengan lampiran; rincian biaya perjalanan dinas, Surat PerintahPerjalanan Dinas, FC surat Bupati Kampar no. 500/AdmEk/237, FCSurat Edaran PD. BPR sarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biayaperjalanan dinas an. M. Safri, Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M.Safri, FC. Undangan Rapat dari Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah RI, dan FC.

Keuangan RKAT dan Pemberhentian Sementara para Direksi yangmana salah satu direksinya adalah Penggugat;Bahwa karena Penggugat tidak mengindahkan surat yang dikirim kepada Penggugattersebut diatas, para Tergugat III mengirim lagi surat dengan No. 04/1X/2013 tanggal9 September 2013 Perihal Peringatan yang isinya menyatakan bahwa "seluruh direksiuntuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan apapun diatas lahan Perseroanserta tidak memasuki area lahan yang masuk dalam izin Usaha Pertambangan milikPerseroan

Bahwa selanjutnya karena Penggugat konsentrasi dalam melakukan penambangandan haoling ore nikel sehingga Penggugat tidak menanggapi keinginan dari paraTergugat, sehingga Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat yaitu surattertanggal 3 september 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan nomor :04/TX/2013 perihal Laporan Keuangan RKAT dan Pemberhentian Sementara paraDireksi yang mana salah satu direksinya adalah Penggugat ;10.

Bahwa karena Penggugat konsentrasi melakukan penambangan dan haolingore nikel sehingga Penggugat tidak menanggapi keinginan dari para Tergugat,sehingga Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat yaitu tertanggal 3September 2013 Nomor : 04/IX/2013 perihal Laporan Keuangan RKAT danPemberhentian Sementara para Direksi salah satu adalah Penggugat, No. 04/IX/2013 tanggal 9 September 2013 Perihal Peringatan dan surat perintahtugas, No.

Multi Bumi Sejahtera, dengan undangantertanggal 03 September 2013 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti dari tergugat, ternyata surattertanggal 03 September 2013 No.03/IX/2013 (Bukti T.I & T.I1), adalah bukan sebagaisurat undangan RUPS LB, akan tetapi surat tersebut adalah berupa perihal LaporanKeuangan, RKAT dan Pemberhentian Sementara Para Direksi (skorsing) ditujukankepada Direksi PT. Multi Bumi Sejahtera yaitu Saut Sitorus.

Multi Bumi Sejahtera Bukti (T.I& T.II7B), harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.I & T.II1 berupa Surat tertanggal 03September 2013 No.03/IX/2013, perihal Laporan Keuangan, RKAT dan PemberhentianSementara Para Direksi (skorsing) kepada Direksi PT.

DAKWAAN SUBSIDAIR ;Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengankurungan selama 4 (empat) bulan.Menyatakan barang bukti berupa :REee Ho OF ee 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25:26.27.28.29.30.31.32.1 (satu) berkas surat permohonan Kredit Modal Kerja dari KOHIPPI.1 (satu) bundel Lampiran Surat Permohonan RKAT

BPR Sarimadu;

1. 1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPR Sarimadu tahun 2012;
   1. 1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal 26 September 2012 dengan lampiran; rincian biaya perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, FC surat Bupati Kampar no. 500/Adm-Ek/237, FC Surat Edaran PD. BPR sarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanan dinas an. M. Safri, Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Safri, FC.

BPR Sarimadu;1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPRSarimadu tahun 2012;1 (Satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal26 September 2012 dengan lampiran; rincian biaya perjalanan dinas, SuratPerintah Perjalanan Dinas, FC surat Bupati Kampar no. 500/AdmEk/237, FCSurat Edaran PD. BPR sarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biayaperjalanan dinas an. M. Safri, Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Safri,FC. Undangan Rapat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI, dan FC. Surat Pemkab.

BPR Sarimadu;1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPR Sarimadu tahun 2012;1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal 26 September 2012 denganlampiran; rincian biaya perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, FCsurat Bupati Kampar no. 500 / Adm Ek / 237, FC Surat Edaran PD. BPRsarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanan dinas an. M. Safri,Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Safri, FC. Undangan Rapat dariKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, dan FC.

BPR Sarimadu;2) 1 (Satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPR Sarimadu tahun 2012;3) 1 (Satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal 26 September 2012dengan lampiran; rincian biaya perjalanan dinas, Surat PerintahPerjalanan Dinas, FC surat Bupati Kampar no. 500/AdmEk/237, FCSurat Edaran PD. BPR sarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biayaperjalanan dinas an. M. Safri, Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M.Safri, FC.

Bank Sumut, untuk ditetapbkan dalam Rencana Bisnis Bank(RBB) dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).Bahwa RBB ditetapkan untuk selama 3 (tiga) tahun dan RKAT ditetapkanuntuk masa kerja 1 (satu) tahun.Bahwa RKAT dihitung 1 (satu) tahun yaitu mulai 1 Januari sampai 31Desember.Bahwa seharusnya pengajuan tersebut finalnya ke Direktur Utama, akantetapi karena Direktur Utama tidak ada, maka menurut ketentuan PeraturanDireksi Nomor : 006 pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

).Bahwa Direksi yang menyusun RKAT dengan pedoman RBB.Bahwa seingat saksi, pada tahun 2012, laba keuntungan PT.

Yahya selaku DirekturUmum dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah, selanjutnyaRencana Bisnis Bank (RBB) tersebut ditetapbkan menjadi Rencana KerjaAnggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2013.Bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan kenderaan dinas oeprasionalsebagaimana telah dianggarkan didalam Rencana Bisnis Bank (RBB) danRencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2013, terdakwa Drs.