Ditemukan 4 data
65 — 23
Saksi MUHAMAD YUNUS ESUS, S.Sos.Bahwa saksi PNS dengan jabatan Kepala Seksei Pembangunan danLingkungan Hidup, Kecamatan Kramat jati, Jakarta Timur sejak tahun2009 sampai dengan sekarang ;Bahwa yang menjadi camat sejak tahun 2011 sampai dengan Juni 2013ialah terdakwa Ucok Bangsawan dan sejak pertengahan tahun 2013diganti oleh Camat Dian Purfanto ;Bahwa DPA SKPD Kecamatan Kramat Jati tahun 2013 ialah Rp4.079.000.000, (empat milyar tujuh puluh sembilan juta )d dan pada saatterdakwa menjabat sebagai
YUSMIN, S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
223 — 147
Toshida IndonesiaTahun 2020, sehingga sesual dengan peraturan yang ada persetujuanRKAB adalah mutlak kKewenangan Dinas ESDM sehingga setelah dilakukanevaluasi dan ditandatangani oleh 2 (dua) kepala seksi yang melakukanevaluasi terhadap kelengkapan administratif RKAB,Pemohon setelahmempelajari dan menanyaklan kepada 2 9dua) kepala seksei yangmelakukan evaluasi bahwa sudah lengkap dan te;ah sesuai denganperaturan perundangundangan, Pemohon menandatangani lembaranpersetujuan RKAB PT Toshida indonesia
194 — 1472
760 4.940.000DEWA 322.500 50 16.125.00079.625.0002NM100NUHRUL MUSHOFAKSEI Acc FA001059800151Dana 5.010.858Saham Jumlah Harga TotalANTM 50.000 960 48.000.000BUMI 15.000 760 11.400.000DEWAW 10.000 22 220.000INDF 1.500 890 1.335.000POLY 15.000 50 750.000TINS 2.500 1.020.000 2.550.000UNSP 10.000 220 2.200.00066.455.00054 Nama55 NamaSaham56 Nama57 Nama2NH001NURAINI HIDAYATKSEI AccFA001062500185Dana 983.375 Saham Jumlah Harga TotalANTM 72.500 960 69.600.000FREN 5.000 50 250.00069.850.0002NE018NUR EDY SEKSEI
636 — 137
Amien Fajar Ocham, jabatan Kepala Seksei Advokasi Keperdataan., 5. Peggy Marin Jabatan Kepala Seksi Pendapatan Hukum., 6.. Hadaris Samulia Jabatan Kepala Seksi Perseroan Tertutup., 7. Fajar Ari Saputra Jabatan Kepala sub Bagian Rencana kerja dan Anggaran, 8. Daniel Duardo Noorwijonarko Jabatan Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi., 9. Prihantoro Kurniawan Jabatan Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi., 10. Harry Gunawan Jabatan analis Pertimbangan Hukum., 11.