Ditemukan 9485 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siahaan simpan silaban satuan silaen sihaan sitana siatan sitian sitran
Penelusuran terkait : Barang sitaan Menjual barang sitaan Mengambil barang sitaan Menarik barang sitaan Menyembunyikan barang bukti sitaan Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) Barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa Gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor Sengketa surat paksa perintah penjualan barang sitaan Hutang
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 18-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 88/PID/2018/PT YYK
Tanggal 7 Februari 2019 — Lasdin Wlas, S.H
131 — 100
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-01-2007 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137K/Pid/2001
Tanggal 9 Januari 2007 — Irawan Santoso ; Imam Santoso ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
67 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 04-03-2020 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/Pid/2020
Tanggal 4 Maret 2020 — OKI YOHANDA ALFINDO Pgl. OKI bin TAHARMAN
71 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 07-08-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 K/Pid/2019
Tanggal 7 Agustus 2019 — Drs. SUMARJONO, M.Si. dk
187 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pencurian
Putus : 28-01-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1628 K/PID/2015
Tanggal 28 Januari 2016 — Nurhayati binti Suhendar Afandi, dk
88 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-06-2008 — Upload : 04-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817K/PID/2007
Tanggal 4 Juni 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKALONGAN vs. HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIEN
76 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukan sita revindicatoir terhadap obyek sengketa gugatanberupa sertifikat, girik dan surat tanah yang saat itu ada dalampenguasaan Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO selanjutnyaPengadilan Negeri Pekalongan mengabulkan permohonan HARTOYOSUGENG dengan menerbitkan Penetapan Nomor : 02/RB.Pdt.G/2001/PN.PklI tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Sita RevindicatoirNomor : 02/RB.Pdt.G/PN.PkI tanggal 24 April 2001 ;Dalam Berita Acara Sita Revindicatoir tersebut menyatakan sebagaipenyimpan barangbarang sitaan
    Siti Aminah (Cirebon) ;Sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atausimpanan, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Berawal dari adanya gugatan perkara perdata antara PenggugatTerdakwa HADI TJONDRO PURNOMO dengan Tergugat HARTOYOSUGENG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PekalonganNomor : 02/Pdt.G/2001/PN.PkI tanggal 15 Januari 2001 dan atas gugatantersebut Tergugat HARTOYO SUGENG mengajukan gugatan balikdengan mengajukan sita revindicatoir
    terhadap obyek sengketa gugatanberupa sertifikat, girik dan surat tanah yang saat itu ada dalampenguasaan Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO selanjutnyaPengadilan Negeri Pekalongan mengabulkan permohonan HARTOYOSUGENG dengan menerbitkan Penetapan Nomor02/RB.Pdt.G/2001/PN.PkI tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara SitaRevindicatoir Nomor : 02/RB.Pdt.G/PN.PkI tanggal 24 April 2001 ;Dalam Berita Acara Sita Revindicatoir tersebut menyatakan sebagaipenyimpan barangbarang sitaan telah ditunjuk Penggugat Konpensi
    Menyatakan terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIENtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENYEMBUNYIKAN BARANG BUKTI SITAAN ;2. Menghukum terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIENtersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatunkan kepadanya ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028K/PDT/2001
Tanggal 26 Februari 2008 — Drs. PAIMIN NAZ ; AHMAD ZARULI ; MUHAMMAD SOLIHIN BAGIANA
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-01-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268K/TUN/2003
Tanggal 23 Januari 2007 — TEMBE MALEM SITEPU ; vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA WILAYAH I MEDAN ; KEPALA KANTOR LELANG NEGARA MEDAN
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • uang yang dibayar sebanyak Rp. 32.155.772,00, yang berartisisa hutang hanya sebesar Rp. 11.915.472,70 ;Bahwa akan tetapi pada tanggal 6 September 2001, tanah milik Penggugatyang menjadi barang jaminan hutang tersebut telah dilelang, hal ini sesuaidengan Risalah Lelang Nomor : 268/2001, tertanggal 06 September 2001yang ditanda tangani oleh Tergugat II ;Bahwa sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Risalah Lelang tersebut,dilaksanakannya lelang didasari dengan adanya Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan
    Kantor Lelang mempunyai beberapa keuntungan atau kebaikan antaralain : Karena adanya persaingan/kompetesi penawaran harga, maka lelangdapat mewujudkan harga yang wajar, yang menguntungkan penjual ; Bahwa dengan demikian, pelaksanaan lelang tersebut sama sekali tidakmempertimbangkan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan alasangugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat(2) huruf c UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 ; Bahwa oleh karena Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
    Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) tidaklah merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) karena tidakmemenuhi unsurunsur dari ketentuan Pasal 1 butir 3, tetapi memenuhiketentuan Pasal 2 butir a UU No. 5 tahun 1986 karena : SPPBS, obyek gugatan ke1 Tergugat , adalah merupakan tindakanlanjut dari pada rentetan tindakan pengurusan piutang negara yangtelah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Medan ic.Tergugat ; SPPBS belum bersifat final karena masih memerlukan tindak
    No. : SPPBS183/PUPNW.1I/1997 tanggal 08 Juli 1997 yang dikeluarkan Tergugat ;Menyatakan batal Risalah Lelang No. : 268/2001 tanggal 06 September 2001yang dikeluarkan Tergugat II ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan No. : SPPBS183/PUPNW.I/1997 tanggal 08 Juli 1997 ;Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Risalah Lelang No. :268/2001 tanggal 06 September 2001 ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara ini
    Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan telah salah dalam menerapkanHukum, karena hanya mengikuti argumentasi dari Termohon Kasasi(Terbanding), yakni mengacu kepada Yurisprudensi, sedangkanYurisprudensi MARI No. 47/K/TUN/1987, tanggal 26 Januari 1998 hanyasebatas RISALAH LELANG ; Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dengan obyek Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan (SPPBS), yang tercantum dalam risalah lelang,oleh karena SPPBS cacat yuridis, maka konsekwensinya batal demihukum ; Akibat SPPBS batal demi hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451K/TUN/2001
Tanggal 4 Maret 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG UJUNG PANDANG ; vs. HAJI SIBA IDRIS ; KEPALA KANTOR LELANG NEGARA MAKASSAR
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42PK/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — IRENE DEVIANI ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 (PUPNC) SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) SURABAYA, dkk.
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan
Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16
2907 — 1380
  • Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .
  • Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.
Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan
Kata Kunci : gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/8
2924 — 2498
  • Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]
  • Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

    Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan Undang Undang.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-07-2007 — Upload : 14-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419K/TUN/2004
Tanggal 10 Juli 2007 — Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VIII; La Saleng bin Labaco
112 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal Surat Paksa No.SP237/PUPNW/VIII/1996 tanggal 23Oktober 1996/Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997dan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS131/PUPN.VIII /1998 tanggal 1 Juli 1998 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut Surat Paksadan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan tersebut ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam pemeriksaan perkara ini ;Hal. 5 dari 12 hal. Put.
    V/VIII/1996 diterbitkantanggal 23 Oktober tahun 1996 dan diberitahukan berdasarkanPemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 ; Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor 131/PUPN.
    Mks. tentang gugatan terhadap SuratPaksa Nomor SP237/PUPN.V/VIII/1996 tanggal 23 Oktober 1996dengan Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 danSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor 131/PUPN.VIII/1998tanggal 1 Juli 1998 ;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;4.
    SP.237/PUPN /VIII/1996 tanggal23 Oktober 1996 ;Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 dan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan No.
    No.SPPBS131/PUPN.VIII/1998 tanggal 1 Juli 1998 ; Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut Surat Paksa danSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan ; Menghukum Tergugat /Terbanding membayar biaya perkara dikeduatingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000, ( Dua ratus lima puluhribu rupiah) ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-09-2005 — Upload : 28-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231K/Pdt/2005
Tanggal 13 September 2005 — Jaksa Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik ; Soewito ; Mion Tarigan SE
207 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-09-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449K/TUN/2001
Tanggal 20 September 2007 — SALAMAH ; MUNTAMAH ; Dkk vs. KETUA PANITIA PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SURABAYA
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-04-2006 — Upload : 02-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893K/PID/2006
Tanggal 28 April 2006 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK ; ACHMAD JUHAERI SAID
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 893 K/Pid/2006menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskandari sitaan atau simpanan itu, perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :Terdakwa sebagai Direktur PT. Hidayah Cahya Budi Utomo yang bergerakdibidang usaha angkutan BBM (bahan bakar minyak) pada waktu dantempat sebagaimana tersebut di atas telah menjual sesuatu barang berupa 1(satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Fuso warna merah tahun 1994No.Pol.
    Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso No.Pol.L3057DR (No.Pol. baru L7973T) dikembalikan kepada PengadilanNegeri Surabaya sebagai sitaan ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-12-2006 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97K/TUN/2002
Tanggal 1 Desember 2006 — Ketua Panitia Urusan Negara Cabang 20 Surabaya ; Kepala Kantor Lelang Surabaya ; Aris Mawi Sakatin, SH.
39 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35K/TUN/2001
Tanggal 19 Mei 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SURABAYA ; vs. CV. SINDURO
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-01-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36PK/TUN/2006
Tanggal 9 Januari 2007 — PT. LANGGENG MARGATAMA ; vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA (PUPNC. 20)
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung No. 438 K/TUN/2001, tanggal 2 Februari 2005yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding;dengan posita perkara sebagai berikut ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tergugat yakni Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
    Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehTergugat ;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/20063. Memerintahkan kepada : Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;4.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan olehTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepadaPenggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
    No. 36 PK/TUN/2006DAN MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) NomorSPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkanoleh Tergugat / Terbanding ; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding supaya mencabut SuratKeputusan SPPBS tersebut diatas; Mempertahankan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 123 K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 16Januari 2001
    maka sudah sangat jelas sekalibahwa pertimbangan hukum dalam putusan kasasi No.438 K/TUN/2001,tanggal 2 Februari 2005 tersebut telah melanggar hukum karena telahternyata adanya kekhilafan Hakim;Karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No.438K/TUN/2001 tanggal 2 Februari 2995 adalah merupakan pengingkaran/kekhilafan oleh Majelis Hakim terhadap fakta hukum yang sebenarnya,sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya.Dengan kata lain, bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-11-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 205/ Pid. Sus /2015/ PN.TGT.
Tanggal 5 Nopember 2015 — -MAHMUDIN Bin KIBE
65 — 17
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Berita Acara Pemusnahan benda sitaan/barang bukti 9 (sembilan) poket shabu-shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram (shabu-shabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 30 Juni 2015 dan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium forensik dan sisa dari Lab 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;- 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry Gemini warna ungu;- 1 (satu) unit timbangan
    SP.Sita/10e/VI/2015/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2015dan Berita acara Pemusnahan benda sitaan/barang bukti.e Narkotika jenis shabushabu dengan berat 0,028 (nol koma nol duadelapan) gram sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.e 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry Gemini warna ungu;e 1 (satu) unit timbangan digital merk Aosai warna hitam;e 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model GTE1080F warnahitam;1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry;1 (satu) bungkus Palstik Ctik;1 (satu) buah
    TGTMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan barang bukti berupa :Berita Acara Pemusnahan benda sitaan/barang bukti 9 (sembilan)poket shabushabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam)gram (shabushabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua)gram dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 30 Juni 2015 danseberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium forensikdan sisa dari Lab 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry
    Memerintahkan agar barang bukti berupa : Berita Acara Pemusnahan benda sitaan/obarang bukti 9 (sembilan)poket shabushabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam)Halaman 61 dari63 halaman,Putusan Perkara Nomor : 205/ Pid. Sus/2015/PN.