Taneng (alm) tanggal 13 Maret 2004, 1 lembar fotocopy Surat Keterangan Pemyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988 ;Dinyatakan tidak berlaku dan dirampas untuk dimusnahkan.- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/74/1001/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;- 1 (satu) buah fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3M/KMK.03/2002 tanggal

MAMBA FADLI (alm) kepada terdakwa yangdilampiri Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak Atas TanahNomor ; 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988 yang manaisi daripada Surat tersebut adalah bahwa BAHRUN umur 50 TahunKepala Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kab.

TANJENG untukmengelola dan termasuk menandatangani, menjual tanah dengandasar SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PENYERAHANHAK ATAS TANAH, Nomor : 36/KDS/ SKPHAT/1988, tanggal 26Desember 1988. Dan yang menggunakan surat tersebut adalahHalaman 15 dari 47. Putusan Nomor : 438/ Pid. B/2015/ PN BinFORM01/SOP/001/HKM/2015H.

TANJENG saatmenjual tanah tersebut berupa surat keterangan pernyataanpenyerahan hak atas tanah Nomor 36/KDS/SKPHAT/1988,tanggal 26 Desember 1988 a.n. BAHRUN yang didasari atasSurat ijin Tempat Usaha Nomor : IIlA ITU/413/1982, tanggal26 Mei 1982 dengan surat kuasa dari H. MAMBA FADLIkepada H. TANJENG tanggal 13 Maret 2004. DanHalaman 27 dari 47. Putusan Nomor : 438/ Pid.

TANJENG tanggal 13 Maret2004, adalah benar surat kuasa tersebut yang dijadikan dasarH.TANJENG untuk melakukan penjualan sebidang tanahsesuail surat keterangan pernyataan penyerahan hak atastanah Nomor 36/KDS/SKPHAT/1988, tanggal 26 Desember1988 a.n.

b. 1160 M2.Bahwa fotocopy Surat Keterangan Kepala Kantor AgrariaKabupeten Kotabaru No. 1033AdmVAI/82 Tanggal 17 April1982 tentang hak guna usaha atas tanah negara yangkemudian dijadikan dasar atas diterbitkannya surat keteranganpernyataan penyerahan hak atas tanah Nomor 36/KDS/SKPHAT/1988, tanggal 26 Desember 1988 a.n.

AdapunPenggugat menanyakan tentang suratsurat terhadap Tergugat sepertiSurat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT) SuratPernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT), Surat Pernyataan TidakHal 5 dari 26 hal Put. No. 10/Pdt/2016/PT.SMRSengketa (SPTS). Tergugat tidak memiliki Surat Surat tersebut. Danmenurut Saksi Ahli dari Dinas Kehutanan menyatakan bahwa lokasiyang disengketakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) tidak bolehdimiliki siapapun;Jawaban Tergugat Il, pada pokoknya sebagaiberikut:1.

Kubar,Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menghukum Tergugat dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.Adapun hukuman pidana tersebut dijatunkan terhadap Tergugat ataspertimbangan hukum antara lain : Menimbang setelah Terdakwa menguasai surat surat tanah termasukjuga atas nama KELLEN berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak AtasTanah (SKPHAT); Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT);Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) dan Peta Lokasi yang lokasinyadiperoleh

Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima surat surat tanahatas nama KELLEN dari Tergugat I, sebagaimana yang didalilkandalam posita gugatan Penggugat angka 1, seperti : Surat KeteranganPelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT); Surat Pernyataan PenguasaanAtas Tanah (SPPAT); Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) danPeta Lokasi yang lokasinya diperoleh KELLEN dari BANGUN dengancara menukar sepeda motor;2.2.

Bahwa sebagai bukti kalaupun yang dianggap menggelapkanSurat surat tanah atas nama KELLEN berupa; Surat KeteranganPelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT); Surat Pernyataan PenguasaanAtas Tanah (SPPAT); Surat Keterangan Tidak Sengketa (SKTS) danPeta Lokasi yang lokasi tanahnya diperoleh KELLEN dari BANGUNdengan cara menukar sepeda motor, adalah Tergugat , bukanTergugat II, hal mana terbukti dari pertimbangan hukum dalamputusan perkara pidana nomor : 95/Pid.B/2011/PN.Kubar., denganpertimbangan hukum antara

lain sebagai berikut :Menimbang setelah Terdakwa menguasai surat surat tanahtermasuk juga atas nama KELLEN berupa : Surat KeteranganPelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT); Surat Pernyataan PenguasaanAtas Tanah (SPPAT); Surat pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) danPeta Lokasi yang lokasinya diperoleh KELLEN dari BANGUN dengancara menukar sepeda motor, Terdakwa sekitar pertengahan bulan Meitahun 2006 bertempat di kantor PT.

AdapunPenggugat menanyakan tentang surat surat terhadap Tergugat seperti Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT) SuratPernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT), SuratPernyataan Tidak Sengketa (SPTS). Tergugat tidak memiliki surat surat tersebut. Dan menurut Saksi Ahli dari Dinas Kehutananmenyatakan bahwa lokasi yang disengketakan Kawasan BudidayaKehutanan (KBkK) tidak boleh dimiliki siapapun; Tergugat II melalui Kuasanya pada pokoknya telah mengajukan Jawabansebagai berikut.

Adapun hukuman pidana tersebut dijatunkan terhadap Tergugat atas pertimbangan hukum antara lain : Menimbang setelah Terdakwa menguasai surat surat tanah termasukjuga atas nama KELLEN berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak AtasTanah (SKPHAT); Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT);Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) dan Peta Lokasi yanglokasinya diperoleh KELLEN dari BANGUN dengan cara menukarsepeda motor, Terdakwa sekitar pertengahan bulan Mei 2006 bertempatdi kantor PT.

Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima surat surat tanah atasnama KELLEN dari Tergugat , sebagaimana yang didalilkandalam posita gugatan Penggugat angka 1, seperti : SuratKeterangan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT); SuratPernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT); Surat PernyataanTidak Sengketa (SPTS) dan Peta Lokasi yang lokasinya diperolehKELLEN dari BANGUN dengan cara menukar sepeda motor;2.2.

hukum dalam putusan perkara pidana nomor : 95/Pid.B/2011/PN.Kubar., dengan pertimbangan hukum antara lainsebagai berikutMenimbang setelah Terdakwa menguasai surat surat tanahtermasuk juga atas nama KELLEN berupa : Surat KeteranganPelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT); Surat PernyataanPenguasaan Atas Tanah (SPPAT); Surat pernyataan TidakSengketa (SPTS) dan Peta Lokasi yang lokasinya diperolehPutusan Perkara Nomor 3/ Pdt.G / 2015 / PN Sdw, halaman 13 dari 55KELLEN dari BANGUN dengan cara menukar sepeda

,tanggal 21 Desember 2011 yaitu pada fakta hukum darinomor 1 s/d nomor 28 (putusan halaman 17, 18 dan 19) maupundidalam pertimbangan hukum, sama sekali tidak pernah ada yangPutusan Perkara Nomor 3/ Pdt.G / 2015 / PN Sdw, halaman 23 dari 552.16.2.17.menyebutkan bahwa Tergugat II telah menerima atau menyimpansurat surat tanah atas nama Penggugat (KELLEN) seperti : SuratKeterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKPHAT); SuratPernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT); Surat PernyataanTidak Sengketa (SPTS)

Bahwa Mambah Fadli mempunyai sebidang tanah yang terletak di JalanDharma Praja, RT. 05, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, KabupatenTanah Bumbu, berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan HakAtas Tanah No.36/KDS/SKPHAT/1988, Luas 104 Ha, atas nama MambahFadli, dengan ukuran panjang 1.600 meter dan lebar 650 meter denganbatasbatas : Sebelah Utara : sawah dan kebun karet penduduk; Sebelah Timur : sawah penduduk; Sebelah Selatan : tanah areal ternak Bahrun; Sebelah Barat : Padang/Hutan Manggala

pihak lain, dalam hal initanah milik Penggugat, dan ini sesuai denganPasal 18 ayat (3) PeraturanPerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Dalam menetapkan batasbatas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau KepalaKantor Pertanahan memperhatikan batasbatas atau bidangbidang tanahyang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutanNamun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat karena ada bidang tanahberdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak Atas TanahNo.36/KDS/SKPHAT

Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas untuk mengajukangugatan dan atau gugatan kabur, sebab :a).Dalil Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah a quo dengan dasarberupa Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak Atas TanahNo.36/KDS/SKPHAT/1988, tidaklah beralasan sebab harus diuji terlebihdalulu di Pengadilan Negeri secara keperdataan untuk membuktikanadanya hubungan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah tersebut;.

Secara dejure hak kepemilikan Penggugat atas bidang tanah dimaksudberdasarkan peraturan perundangundangan agraria jelaslah tidakada sebab yang dimaksud dengan surat tanda bukti hak atas tanah adalahSertipikat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf UUPA jo.Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Kalaupun dalil Penggugat mengacu kepada Surat KeteranganPernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah No.36/KDS/SKPHAT/1988,maka dapat dipastikan

Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak Atas TanahNo.36/KDS/SKPHAT/1988, yang dijadikan dalil atau dasar olehPenggugat, telah menjadi obyek perkara pidana di Kepolisian ResortTanah Bumbu, yaitu tindak pidana penyerobotan tanah danmenggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 dan263 ayat 2 KUHP:Halaman 11 dari 25 halaman.

Adapun hukuman pidana tersebut dijatuhkan terhadap Tergugat I.Adapun Penggugat menanyakan tentang suratsurat terhadap Tergugat I sepertiSurat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT) Surat PernyataanPenguasaan Atas Tanah (SPPAT), Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS).Tergugat tidak memiliki surat surat tersebut. Dan menurut Saksi Ahli dariDinas Kehutanan menyatakan bahwa lokasi yang disengketakan KawasanBudidaya Kehutanan (KBK)) tidak boleh dimiliki siapapun;Hal 5 dari 25 hal Put.

Adapun hukuman pidana tersebut dijatuhkan terhadapTergugat I atas pertimbangan hukum antara lain : Menimbang setelah Terdakwa menguasai surat surat tanah termasuk juga atasnama KELLEN berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT));Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT); Surat Pernyataan TidakSengketa (SPTS) dan Peta Lokasi yang lokasinya diperoleh KELLEN dariBANGUN dengan cara menukar sepeda motor, Terdakwa sekitar pertengahanbulan Mei 2006 bertempat di kantor PT.

Terlebihlagi Tergugat I telah melepaskan tanah milik Penggugat tersebut kepada TergugatII tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, Selanjutnya Tergugat IImemberikan tanggapan berdasarkan alasan alasan hukum sebagai berikut :1 Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima surat surat tanah atas namaKELLEN dari Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan dalam positagugatan Penggugat angka 1, seperti : Surat Keterangan Pelepasan Hak AtasTanah (SKPHAT); Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT));Surat

Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) dan Peta Lokasi yang lokasinyadiperoleh KELLEN dari BANGUN dengan cara menukar sepeda motor;Z Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor : 95/Pid.B/2011/PN.Kubar., tanggal 21 Desember 2011, yang terbukti bersalahkarena melakukan tindak pidana PENGGELAPAN terhadap surat surattanah atas nama KELLEN seperti; Surat Keterangan Pelepasan Hak Atastanah (SKPHAT); Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT); SuratPernyataan Tidak Sengketa (SPTS) dan

yang lokasitanahnya diperoleh KELLEN dari BANGUN dengan cara menukar sepedamotor, adalah Tergugat I, bukan Tergugat II, hal mana terbukti daripertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana nomor : 95/Pid.B/2011/PN.Kubar., dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :Menimbang setelah Terdakwa menguasai surat surat tanah termasuk jugaatas nama KELLEN berupa : Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah(SKPHAT); Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT); SuratHal 7 dari 25 hal Put.

Tergugat ) dengan dasar SuratPernyataan HGU Nomor 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 19886. Bahwa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri BatulicinNomor 438/Pid.B/2015/PN.BIn tanggal 25 Februari 2016, menyatakansebagai berikut :a.

Tergugat ) terbukti secara sahdan menyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsudan menyatakan tidak berlaku serta dirampas untuk dimusnahkan 1( satu ) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah Nomor :36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988 ;7.

Bahwa setelah mencermati dan membandingkan antara Surat PernyataanPenyerahan Hak atas Tanah Nomor : 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26Desember 1988, dengan Surat Pernyataan HGU Nomor 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988, merupakan dokumen yang sama, yaitudokumen yang dipergunakan Tergugat untuk menawarkan dan menjualbidangbidang tanah tersebut kepada Penggugat, sebagaimana AktaHalaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2018/PN.Bin10.11.12.13.Pernyataan Nomor 87 yang ditandatangani

Penggugat mendalilkan" Majelis hakim menyatakan bahwa H.Tanjeng bin H.Tenang ( alm )( Tergugat ) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanamenggunakan surat palsu dan menyatakan tidak berlaku serta dirampasuntuk dimusnahkan 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Penyerahan HakAtas Tanah Nomor : 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988 ;Maka, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon denganhormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berkenanmemutuskan

Bahwa Mambah Fadli mempunyai sebidang tanah yang terletak di JalanDharma Praja, RT. 05, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, KabupatenTanah Bumbu, berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan HakAtas Tanah No.36/KDS/SKPHAT/1988, Luas 104 Ha, atas nama MambahFadli, dengan ukuran panjang 1.600 meter dan lebar 650 meter dengan batasbatas :e Sebelah Utara : sawah dan kebun karet penduduk.e Sebelah Timur : sawah penduduk.e Sebelah Selatan : tanah areal ternak Bahrun.e Sebelah Barat : Padang/Hutan

Dharma Praja RT.05, Desa Sepunggur,Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, ukurantanah = 1.600 x 650meter, sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak Atas TanahNo.36/KDS/SKPHAT/1 988;Dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang dinyatakan dandiakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan a quo jelas merupakan persoalankeperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasinsecara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,sebab

Dalil Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah a quo dengan dasar berupaSurat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah No.36/KDS/SKPHAT/1988, tidaklah beralasan sebab harus diuji terlebin dalulu diPengadilan Negeri secara keperdataan untuk membuktikan adanya hubungankepemilikan Penggugat atas bidang tanah tersebut..

Kalaupun dalil Penggugat mengacu kepada Surat Keterangan PernyataanPenyerahan Hak Atas Tanah No.36/KDS/SKPHAT/1988, maka dapatdipastikan bahwa letak tanah yang diklaim Penggugat berbeda/tidak samadengan letak tanah obyek sengketa..

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas untukmengajukan gugatan dan atau gugatan kabur;Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: Apakah dengan adanya dalilPenggugat sebagai pemilik bidang tanah a quo berdasarkan Surat KeteranganPernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah No. 36/KDS/SKPHAT/1988 tidak beralasansehingga Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas?

.: Photo copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 36/KDS/SKPHAT/1988, tanggal 26 Desember 1988 ;13Bukti P.1.b.Bukti P.2:Bukti P.3:Bukti P.4.Bukti P.5.Bukti P.6.Bukti P.7:Photo copy dari photo copy Gambar Situasi Tanah Hak Guna Usaha ,an.Mamba Fadli, tanggal 24 Desember 1988 ;Photo copy Rekomendasi Untuk kelengkapan permohonan memperolehSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 592..3/2676/PEM, tanggal 1April 1989 ;Photo copy Surat Kuasa dari H.Mamba Fadli kepada H.Tanjeng untukmengelola dan menanda

lembar bukti surat dan 3 (tiga)orang saksi, yang keterangan para saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat telah didengardipersidangan dengan dibawah sumpah ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang telah diajukan kedua belah pihak,Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang sebenarnya yang berhak memiliki tanahsengketa tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti suratdari Penggugat yaitu bukti Photo copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 36/KDS/SKPHAT

benar bahwa Bahrun pada saatmenjabat kepala desa menyerahkan tanah kepada Mambah Padli tahun 1988 dan sudah tercatatdalam register desa selanjutnya Mambah Padli memberikan kuasa kepada H.Tanjeng untukmengusahakan tanah dan menanda tangani segala tindakan hukum yang berkaitan dengan tanahsengketa , hal ini dibenarkan oleh saksi H.Tanjeng bahwa selama 26 tahun saksi H.Tanjengmengusahakan tanah tersebut utuk tanah peternakan dan berdasarakan bukti Photo copy SuratPenyerahan Hak Atas Tanah No. 36/KDS/SKPHAT

Pancasila Betun dengan mendapat gantikerugian sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) demi kepentingan pendidikandi Kabupaten Belu;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada pihak agraria,Petugas pendaftaran dengan mengisi daftar isian Nomor. 36 sebanyak 2xmasingmasing tanggal 1 dan tanggal 6 Agustus tahun 1977 tetapi tidak adarealisasi Sampai sekarang;Bahwa Tergugat Il telah berusaha mengklaim bidang tanah sengketayang dikuasai dengan melakukan pemalsuan surat keterangan pemilikan hakatas (SKPHAT

SinarPancasila Betun dengan mendapat ganti kerugian sebesar Rp3.000.000, (tiga jutaRupiah) demi kepentingan pendidikan di Kabupaten Belu;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada pihak agraria, Petugaspendaftaran dengan mengisi daftar isian Nomor : 36 sebanyak 2x masingmasingtanggal dan tanggal 6 Agustus tahun 1977 tetapi tidak ada realisasi sampai sekarang;Bahwa Tergugat II telah berusaha mengklaim bidang tanah sengketa yangdikuasai dengan melakukan pemalsuan surat keterangan pemilikan hak atas (SKPHAT

Adapun alas hak kepemilikan atastanah masing masing Penggugat adalah sebagai berikut :a Nurman mempunyai tanah seluas 2 Ha berdasarkan :a.l Surat Keterangan Pelimpahan Hak atas Tanah Nomor : 063 / KD / GR /SKPHAT / April / 2004 tanggal 29 April 2004 ;a.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 an. Nurman NOP:16.02.041.002.0030155.0 dengan Gading Raja H2 Kav. 1631 Desa GadingRaja Kec. Pedamaran Kab. Ogan Komering Ilir.b Ertati mempunyai tanah seluas 2 Ha berdasarkan :a.1.

LSP

Barat

:

Jalan

Data Yuridis :

Nama	Alas Hak	Penilaian Apraisal
PT.Lembuswana / Kang Duck Jai	SKPHAT (64.02.13/063/Kel-BM/2020 Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Register : 26-02-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 30-11-2021 Putusan PN TENGGARONG Nomor 1/Pdt.P-Kons/2020/PN Trg Tanggal 10 Agustus 2020 — Pemohon: RABIYATUL ADAWIYAH, SE., MM. Termohon: PT. LEMBUSWANA, KANG DUCK JAI 198 — 43 Kartini	Barat	:	Rustam

Data Yuridis :

Nama	Alas Hak	Penilaian Apraisal
PT.Lembuswana / Kang Duck Jai	SKPHAT