tindakan tindakanserikat buruh diluar jamjam bekerja atau denganpersetujuan majikan dalam waktu jam kerja ;Bahwa PHK oleh TERGUGAT dengan alas an buruh berserikatatau. menjalankan kegiatan serikat buruh secara jelasmerupakan pelanggaran terhadap Pasal 153 ayat (1)huruf g UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan:Pasal 153 ayat (1) huruf g UU No. 13 Tahun = 2003tentang ketenagakerjaan perusahaan dilarang melakukanPHK dengan alasanPekerja/buruh mendirikan menjadi anggota dan/ataupengurus serikat pekerja/sserikat

dengan alas an bahwa TERGUGATsudah di PHK oleh TERGUGAT karena sering melanggaraturan perusahaan ;Bahwa tindakan PHK oleh TERGUGAT dengan alasantindakan Indislioner setelah terpilihnya PENGGUGATsebagai pengurus PSP SPN PT BIPORIN AGUNG dapatdiduga merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat dan berorganisasi sebagaimana diaturdalam pasal 153 ayat (1) huruf g UU No. 13 Tahun2003Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasanPekerja/buruh mendirikan menjadi anggota dan/ataupengurus serikat pekerja/sserikat

karenatanopa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan denganketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :Ayat (2) :Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungankerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/sSerikat

tentang Ketenagakerjaan yangberbuny/i:1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja.2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/oburunh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/Sserikat

UU No. 13 Tahun 2003 sebagai berikutberbunyi:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan teradipemutusan hubungan kera,Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawayjib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh ataudengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/sSerikat

tentang Ketenagakerjaan yangberbuny/i:1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja.2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/burunh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/Sserikat

tentang Ketenagakerjaan yangberbuny/i:1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja.2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/oburunh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/Sserikat

Pasal 170;Bahwa didalam Pasal 151 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003dinyatakan Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajiob dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh ataudengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/Sserikat buruh;Bahwa didalam Pasal 151 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003dinyatakan Dalam hal perundingan sebagaimana

Putusan Nomor 178/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdn1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja.2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/oburunh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/Sserikat

enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dala tahahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 7 (tujuh) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Federasi Sserikat

penggugat yang tidakbaik sehingga mempengaruhi produktifitas Penggugat yang kurang baik,tidak didasari surat keterangan dari ahli/dokter, hal tersebut berupaasumsi, kebohongan dan rekayasa dari Tergugat untuk dijadikan dasarpemberhentian hubungan kerja terhadap Penggugat, jelas hal inimerupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta Penggugat tidakmemperkarakan mengenai perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihanantar serikat pekerja/Sserikat

Indonesia;Menimbang, bahwa sepanjang pemasangan CCTV tersebut dipergunakanuntuk sebagaimana mestinya tanpa mengurangi hak dan kehendak lain yang lebihjauh tentang kebebasan, kemandirian dan demokratis dari PUK SPAMKFSPMI PT.Fujita Indonesia sebagai upaya membela serta melindungi hak dan kepentinganpekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya jugasebagaimana diatur pada ketentuan UU Nomor 21 tahun 200 Tentang SerikatPekerja/Serikat Burun yang menyatakan tujuan dari serikat pekerja/Sserikat

kerja akibat melakukan mogok kerja ;Bahwa, pada tanggal 3 Nopember 2009 antara Tergugat dengan PengurusSerikat Pekerja Produktiva Hotel Palem Indah telah melakukanperundingan bipartit pertama untuk menyelesaikan tuntutan SerikatPekerja mengenai Skorsing, Perjanjian Kerja Bersama, Pensiun danOutsourching, dalam perundingan tersebut kedua belah pihak sepakatuntuk kembali melakukan perundingan bipartit pada tanggal 10 September2009 ;Bahwa, pada tanggal 10 September 2009 antara Tergugat denganPengurus Sserikat

tentang Ketenagakerjaan yangberbuny/i:1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja.2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/oburunh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/Sserikat

akhirnyadiskorsing tanggal 26 Mei 2009 ; Bahwa Terdakwa mengikuti rapat antara Serikat Pekerjadan Manajemen PT ISN Patal Cilacap di Mess Guess55House untuk membahas masalah aksi mogok kerja yangakan dilaksanakan oleh pihak Serikat Pekerja sesuaidengan adanya surat pemberitahuan kepada pihakManajemen PT ISN Unit Patal Cilacap adalah pada pukul06.00 wib sedangkan pihak PT ISN Patal Cilacapmengharapkan tidak terjadi aksi mogok sehingga tidakmengganggu stabilitas produksi perusahaan dimanaselanjutnya pihak Sserikat

memungkinkandan meminta untuk dilaksanakan secara bertahapapabila tidak terjadi stop mesin/mogok sebagaimana dijadwalkan namun pihak Serikat Pekerja tidak berkenankarena tidak ditemukan titik temu penyelesaian makarapat bubar ;Bahwa terdakwa diundang rapat oleh Managemen padaawalnya untuk = antisipasi tidak ada demo kemudianterdakwa menyetujui asalkan hak diberikan namuntanggapan manajemen akan dibayar menunggu pabrikBekasi laku dijual, lalu. terdakwa meminta skorsingwaktu untuk rembugan dengan pengurus Sserikat

Pengusaha,pekerja/buruh sserikat pekerja/serikat buruh ,danpemerintah ,dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja.15.

terhadapPenggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpaPERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, PHK aquo telah bertentangan denganketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/Sserikat

tentang Ketenagakerjaan yangberbuny/i:1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja.2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/oburunh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/Sserikat

Bahwa benar, menurut pendapat saya, kegiatan mendirikan tendasebanyak 50 (lima puluh) buah kemudian dijadikan tempat tinggaloleh masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB (serikattani korban gusuran bnil) yang dipimpin oleh dewan pengurusSTKGB (Sserikat tani korban gusuran bnil) yang bernamaSUKIRMAN,SUKIRJI dan KETUT HERMAN serta pendampingorganisasi STKGB bernam SUGIANTO sehingga perusahaanperkebunan tebu PT.BNIL tidak dapat melaksanakan kegiatanusaha perkebunan meruapakan kegiatan mengerjakan

Bahwa setelah Lock Out tanggal 15 Oktober 2012 para Penggugatbekerja kembali sSampai dengan Desember 2012.Bahwa ada cuti tahunan .Bahwa ada mendapatkan THR .Bahwa ada Jamsostek sejak tahun 2012 setelah Lock Out.Bahwa karyawan yang di Lock Out pernah menggugat pada tahun2013.Bahwa anjuran Disnaker masalah Lock Out itu adalah upah harusdi bayarkan .Bahwa perusahaan tidak pernah memanggil lagi untuk bekerja .Bahwa saksi tidak pernah mendengar perusahaan rugdi .Bahwa saksi Pengurus serikat dan anggota sSerikat

Bahwa benar, menurut pendapat saya, kegiatan mendirikan tendasebanyak 50 (lima puluh) buah kemudian dijadikan tempat tinggaloleh masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB (serikattani korban gusuran bnil) yang dipimpin oleh dewan pengurusSTKGB (Sserikat tani korban gusuran bnil) yang bernamaSUKIRMAN,SUKIRJI dan KETUT HERMAN serta pendampingorganisasi STKGB bernam SUGIANTO sehingga perusahaanperkebunan tebu PT.BNIL tidak dapat melaksanakan kegiatanusaha perkebunan meruapakan ~ kegiatan mengerjakan

Bahwa benar, menurut pendapat saya, kegiatan mendirikan tendasebanyak 50 (lima puluh) buah kemudian dijadikan tempat tinggaloleh masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB (serikattani korban gusuran bnil) yang dipimpin oleh dewan pengurusSTKGB (Sserikat tani korban gusuran bnil) yang bernamaSUKIRMAN,SUKIRJI dan KETUT HERMAN serta pendampingorganisasi STKGB bernam SUGIANTO sehingga perusahaanperkebunan tebu PT.BNIL tidak dapat melaksanakan kegiatanusaha perkebunan meruapakan kegiatan mengerjakan