Pembanading vs Terbanading

Advokat/Pengacarapada kantor advokat FAUZI ARIFIN, SH. dan rekan, alamatJalan Jenderal Sudirman (Suntama/Ramanuju) No.1214,Kotabumi Lampung Utara ; MELAWANTERGBANDINGG I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempattinggal di Kabupaten Lampung Barat : TERBANADING II, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KabupatenLampung Barat, dalam hal init memberikan kuasa kepada M.NIZAR THAHIR, SH. MASNUN SARI, SH.

tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namundemikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannyasendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PengadilanTingkat pertama, ternyata dalil permohonan Pemohon/Pembanding butir 3, 4 dan5 dibantah oleh Termohon/Terbanding begitu pula repliknya Pemohon/Pembanding dibantah oleh Termohon/Terbanding di dalam dupliknya, karenasemua dalil Permohon tersebut di atas dibantah oleh Termohon/Terbanading

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PTA.Smg.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka alasan perceraian dalamperkara a quo telah terbukti adanya;Menimbang, bahwa mengenai keberatankeberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa Pengadilan Agama Kajen telahsalah menilai peristiwa hukum, karena putusannya hanya mempertimbangkankepentingan Penggugat/Terbanading semata, sementara jawaban, buktibuktisurat dan saksisaksi Tergugat/Pembanding tidak dipertimbangkan, jadipertimbanganpertimbangannya

Medan Merdeka Utara No. 7Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.183/663/SJ tanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I / TERBANADING;2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPALEMBANG, berkedudukan di Jl. Gubernur H.A. BastariNo. 2 Jakabaring Palembang ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama1 TERRY SETYATI, S.H ; 2 BILLITAMA SAHPUTRA, S.H, MH; 3.

pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, secara ex officiosuami dapat dibebani nafkah iddah, muthah dan nafkah anak setelah terjadinyaperceraian sampai anak dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2013Pemohon/Terbanding menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mutah dannafkah selama masa iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah), oleh karena itu pengadilan menghukum Pemohon/Terbanading

Terbanding dan Pembanding sudahmulai timbul perselisihan yang sifatnya sudah teruSs menerus danpuncakanya menyebabkan keduanya berpisah ranjang/tempat tidur, yanghingga sekarang sudah 5 (lima) bulan;Bahwa sejak terjadinya pisah ranjang/tempat tidur, komunikasi antaraTerbanding dengan Pembanding sudah tidak lancar, bahkan masingmasingkeduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknyakewajiban suami isteri;Bahwa telah ada upaya dan usaha dari pihak keluarga untuk menasehatidan merukunkan Terbanading

Tumisahuntuk melaksanakan perdamaian Antara Pembanding dan Terbanding denganhasil laporannya bahwa Pembanding dan Terbanading gagal mencapaikesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan di Tingkat Banding dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalamkapasitasnya sebagai hakim yudex facti, Majelis Hakim banding setelahmempelajari dan mencermati seluruh suratsurat yang terdapat dalam berkasperkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B secara utuh terkaitputusan

kepadaPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dandipergunakan sebagaimana mestinya; (Bukti P46) ;Menimbang, bahwa Lampiran Keputusan Gubernur NusaTenggara Barat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 824.4/465/BKD Diklat/2016 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah YangMenduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan DiLingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30Nopember 2016 mulai berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2016tercantum namanama dari Terbanading

Bahwa jelaslah tidak ada melekathakdari orang lain termasuk para terbanading di tanah objek perkarakarena pada saat tanah tersebut ditinggalkan oleh Tergugat (Taslim) tiadak ada orang lain atau pun penggugat (yetmawati)menggarap tanah tersebut.

Ruhaya (Terbanding / Penggugat ) memiliki tanah yang terletak pada bagian Timur sekitar50 meter dari tanah sengketa, akan tetapi tanah orang tua Terbanading /Penggugat tersebut semuanya telah dijual dan salah satu Pembelinya adalahalh. Sarabani T. yang membeli tanah dari Jufri anak al. Minggado saudarakandung Hj. Ruhaya ( Terbanding / Penggugat ) sesuai Akta Jual Beli No. 51 /KM / 4 / 1976, tanggal 2 April 1976, kemudian tanah yang dibeli alh.

telahdilakukan oleh Pembanding terhadap diri Terbanding dan anakanaksebagaimana yang telah Terbanding uraikan dan paparkan tersebutdiatas, Pembanding juga sering mengirim SMS yang menyatakan mauberceral dan menceraikan Terbanding, jadi bagaimana mungkinPembanding mendalilkan pula masih ada harapan untuk bersatu dalamrumah tangga, dan masih banyak halhal lain yang sangat menyakit danmenyudutkan diri Terbanding ; Bahwa disini Terbanding merasa perlu mengulangi dan mensitierkembali dari dalil gugatan Penggugat/Terbanading

>

• Sebelah Utara berbatas dengan tanah Si An;
• Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tamsil;
• Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suran
• Sebelah Timur berbats dengan jalan Dharma Bakati;
  1. Sebidang tanah seluas 630 m2 beserta bangunan rumah petak 7 pintu yang ada diatasnya, terletak di Lorong Garuda, Jalan Erik Tenda, RT. 23 Kampung 2, Pal 7/8 Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang dikuasai Tergugat/Terbanading

batasbatas tanah :Hal 20 dari 24 , Putusan No. 28/Pdt.G/2019/PTA.Jb Sebelah Utara berbatas dengan tanah Si An; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tamsil; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suran Sebelah Timur berbats dengan jalan Dharma Bakati;2.2 Sebidang tanah seluas 630 m2 beserta bangunan rumah petak 7pintu yang ada diatasnya, terletak di Lorong Garuda, Jalan ErikTenda, RT. 23 Kampung 2, Pal 7/8 Dusun Sungai Mengkuang,Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambiyang dikuasai Tergugat/Terbanading

., tanggal 16 Maret 2018, kepada TerbandingIl semula Tergugat II pada tanggal 27 Februair 2018, kepada turut Terbanding semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Il,kepada Turut Turut Terbanding IIl semula Tergugat Ill, kepada Turut TerbandingIV semula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanading V semula Tergugat Vmasingmasing pada tanggal 27 Februari 2018 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebutpara Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya

Dengan demikian, sepatutnyalah saksi yangdiajukan pada saat pemenksaan oleh TermohonKasasi/Terbanading/Penggugat adalah saksi yang mengalami ataupun saksiyang di Putus Hubungan Kena karena dugaan Pencunan sebagaimanadiatur dalam Pasal 363 KUHPidana;2.

yang dikeluarkan oleh Terbanding J,II,III /Tergugat ,Il,dan Illsebagaimana dimaksud dalam bukti ( 17.1,2,3 6 ) , SedangkanTerbanding IV dan V / Tergugat IV dan V juga telah membenarkan secaraTertulis berupa surat Jawaban dan Eksepsi Nomor Perkara 40/Pdt.G/2017/PNStb yang dibuat oleh Kuasa Hukum Terbanding IV dan V/Tergugat IV dan V dalam bukti (P 4) ;Bahwa dalam surat Jawaban Para Terbanding / Para Tergugat denganTegas telah membenarkan akan Kebenaran adanya Pemberitaan yangdilakukan oleh Para terbanading

Menghukum Para Terbanading / Para Tergugat untuk memohon maafyang sebesarbesarnya kepada Pembanding / Penggugat atas perbuatanmelawan hukum tersebut , yang harus di muat dalam 3 (tiga) surat kabaryang telah terdaftar di Dewan Pers seperti Metro Langkat , Waspada danAnalisa serta 3 ( tiga ) media online yang juga terdaftar di dewan Persseperti Berita Sumut.Com , Go Sumut .Com , Kabar Medan,Com selama7(tujuh) hari berturutturut dengan ukuran minimal setengah halamansejak putusan Perkara ini memiliki

Termohon PK I/Terbanding I/Tergugat sebagaipenyelenggara Negara tidak menerapkan asas yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan Perundangundangan yang berlakuyang merugikan Pemohon PK/Pembanding/Penggugat,Akuntabilitas:Bahwa Termohon PK I/Terbanding I/Tergugat sebagaipenyelenggara Negara tidak menerapkan asas yangmenentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dimanaTermohon PK I/Terbanading

Putusan Mahkamah Agung Nomor830/B/PK/PJK/2014 diucapkan tanggal 22 Desember 2014atas sengketa pajak sejenis dan sama yaitu koreksi atasDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 dikarenakanpembebanan alokasi biaya overhead (overhead allocation)dari Kantor Pusat atas nama termohon Peninjauan KembaliTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri (PT Chevron Pacific Indonesia), yang amar putusanPutusan Mahkamah Agung tersebut mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari pemohon PeninjauanKembali Terbanading

CAMAT, KEPALA WILAYAH KECAMATAN CICALENGKA sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan RayaTimur Cicalengka No. 334 Cicalengka Kulon, KabupatenBandung 40395, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERBANADING VII SEMULA TERGUGAT VII;8. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, beralamat KomplekPerkantoran Pemda Kabupaten Bandung di Jalan RayaSoreang Kabupaten Bandung, yang dalam tingkatbanding ini telah memberikan kuasanya kepada IswandiSudrajat, S.H.

untuk tidak mengabulkantuntutan dalam gugatan provisi tersebut;Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut, karenamenurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan yang kuat adanyakeadaan yang mendesak yang harus dihentikan terhadap perbuatan paraTergugat terhadap pembangunan diatas tanah objek perkara yang dapatmerugikan Terbanding semula Penggugat, karena penguasaan tanah objekperkara oleh para Tergugat berdasarkan buktibukti yang otentik sebagaimanajuga yang dimiliki oleh Terbanading