Putusan Nomor : 138/B/2016/PT.TUN.JKTUndang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara Ini ;MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 189/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 Maret 2016yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amarputusan sebagai berikut; > > DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding teritang kewenangan~ > wwmengadili ; DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri AgamaNomor : 11 Tahun 2007 teritang Penatatan Nikah, yang menentukanperubahan atau perbaikan yang menyarigkut biodata Akta Nikah harusberdasarkan kepada Puitusan PengadilansAgama, sedangkan biodatayang termuat pada Akta Nikah merupakan dasar penerbitan Akta Ceraisehingga Pemohon beranggapan.permohonan ini berlandaskan hukum;5. Bahwa untuk kepentingan tersebut,, Pemohon mohon penetapan dariPengadilan Agama Kabupaten.

Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat datam memberikanpenjabaran teritang pandapatan dan Pengeiuaran Tergugat per bulannya, sehingga hal tlgF5@but menjadi gkar dari permacalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.;Dahwa pada bulan Januari 2016 merupakan puncak permasalahandalam rumah tangga Penggugat dan Tergugst, sehingga menyebabkanHal. 2diri 11 hel..

Tahir 1969 tentang Peradilan Agama yang telah diutah yangkedue kalinya dengan Lindangundang Nemor 0 Tahun 2008, mako seiamapemorikasen perkera ini Majelis telah berusahe Mendamaikan dengan cara nan Pemohon adalah Halaman 6 dad 11 Kelson Putuaan Nemer 085 GOOWWPA Tah teritang ibunganhukum, ata rman at F toa Ae * iin untuk mengueapks knya Pemohon memohon supsya dibe Nv ikrar falak satu ral ats dirt Tenaharn dengan shin:alagan pada pokoknya karena : b.

Teritang Mediasi: setiap: perkara. fharusdiupayakan mediasi terlebih dahulu, akan tetapi. karena Tergugat: tidak perhahhadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan: 2 Pag a ogBahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati.

Pasal 82 ayat (1)Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengancara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Terggugat tidak pernah datangdalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor Tahun 2008 teritang mediasitidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah

bahwa Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil menentukan:(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratanpencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan PengadilanNegeri;Menimbang,bahwa Pasal 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 teritang

;Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugatdidasarkan pada Pasal 116 hurtf (oKomplasi Hukum Islam, maka Majelistelah mendengar keterangaa g@kshsaksi dari orang yang dekat denganPenggugat sehingga telah ferpenull maksud Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 teritang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa dari saksisaksi tersebut diperoleh keteranganmengenai keadaan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangpada pokoknya sebagai berikut:> Hubungan Penggugat dengan Tergugat

Pengadilan AgarpaSumedang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan AgamaiSumedang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai PencatatNikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan Pemohon danTermohon dilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7J iTahun 1989 teritang

aksana tentang kelahiran anakdari perkawinan yang sail untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana yangdiatun dalam undangundang No. 23 Tahun 2006 Teritang AdministrasiKependudukan;Menimbang, bahwa untuk mencatatkan keterangan lahir pemohon danperkawinan kedua orang tuanya apakah sesuai dalam maksud ketentuan pasal 42IJndang Undang Nornor Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "Anakyang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinanyang sah";Menimbang, bahwa berdasarkan

Qt,"Menolak keburukan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk berceraidengan Tergugat telah memenuhi unsurunsur yang terkandung dalam Pasal39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 teritang Perkawinan jo Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan puladengan Pasal 116 huruf

Tessi Mulyani, A.Pt. dengan kesimputan :Bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) klip plastikberisi kristat putin bening seberat 0.207 gram bruto (0.015 gram netto) milikRudiyanda bin Dama posiif mengandung Methamfetamin yang termasukfhNorkotike Golongan bukan tanamen pada lampiran UU RI Ne 35 Tahun20009 Teritang Narkotika,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU RINo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:ATAUKEDUA :Bahwa la Terdakwa RUDIYANDA

Pasal 50 ayat (3) huruf h UURI No.41 Tahun 1999 Teritang MGHULER AIG

.: 1181/NNF/2015 tanggal 12 Februari 2015, dengankesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungkus kertas berisi daundan biji kering dengan berat brutto 3,28 (Tiga koma dua puluh delapan)gram adalah benar terbukti daun ganja dan terdaftar dalam Golongan 8lampiran Undangundang Nomor 35 Tahun 2005 Teritang Narkotika; Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti UrineNo.

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon danTermohon semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2016sampai sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi,antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon tiga kali serta saksi mendengarcerita dan keluhan dari Pemohon teritang permasalahan rumahtangganya; Bahwa, penyebabnya adalah nafkah yang diberikan

Penggugatdan tergugat jarang memben nafkah lahir maupun bathin terhadappenggugat:Bahwa, selanjuinya percekcokan dan perselisishan terus ternadi danpuncaknya sekitar Tanun 2015 lebih kurang 1 (satu) Tahun antaraPenggugat dengan Tergugat telah berpisah Rumah;Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tanggabersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepadakeluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil:Bahwa tujuan dan suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UL) No.1 Tahun1874 teritang

183 KUHAP yang berbunyihakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwasuatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalahmelakukannya ;Bahwa Hakim Judex Facti memutus perkara a quo yaitu menyatakanTerdakwa terbukti bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan bagi dirisendiri, dikenakan pidana denda dan subsidair (melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a UURI No.35 Tahun 2009 teritang

Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Teritang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279) adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;3.

bungkus kertasberisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2276 gram, yang setelah ditakukanpemeriksaan sisa netto 1,1087 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Raden Masmilik Terdakwa ANDRI NUGROHO adalah Positif Ganja/ THC(Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 LampiranUndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 teritang

kreditor untukmelihat daftar tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa keadaan tersebut diperparah dengan fakta hukum bahwatanggal 25 Juli 2014 adalah hari kerja terakhir sebelum hari liburnasional cuti bersama menyambut Hari Raya Idul Fitri berdasarkanKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013,Nomor 05/SKB/MENPANRB/08/2013 Teritang