MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADI SARWANTO SAHADI alias ADI Bin ROSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindank pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selam 7 (tujuh) Bulan;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijathkan

MENGADILI Menyatakan Terdakwa Galang Pradana Bagus Andika Alias Galang Bin Anharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindank pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selam 7 (tujuh) Bulan; menetapkan masa Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer Putus : 06-07-2010 — Upload : 08-09-2011 Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor NOMOR : PUT / 32 -K / PM III-17 /AD/ IV / 2010 Tanggal 6 Juli 2010 — Terdakwa I Jan Adolf Latumeten Kapten Ckm NRP. 2920093390669 dan Terdakwa II Hans Sahede Serma NRP. 21950234661273 83 — 36 Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas : Terdakwa JanAdolf Latumeten Kapten Ckm NRP. 2920093390669 dan Terdakwa IIHans Sahede Serma NRP. 21950234661273 terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindank pidana : Penganiayaanyang dilakukan secara bersama sama2. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Upload : 22-09-2011 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Hammir als. Bapak Yustika bin Luku 54 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap Judex facti dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang (Pasal 253 ayat (1) b KUHAP), yaitu dalam hal : Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, yangmasingmasing disusun secara subsidairitas sebagai berikut :KESATU:Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindank PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Hal. 29 dari 35 hal. Put. Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika Register : 06-08-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 15-12-2014 Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Tanggal 30 Oktober 2014 — 60 — 10 Bahwa terdakwa YOHANES KRISOSTOMUS GATYA WICAKSANApada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Juni 2014 bertempat diJotawang Rt 02 Rw 01 Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk danerah hukum PengadilanNegeri Bantul, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka PengadilanNegeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindank Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan Putus : 16-02-2011 — Upload : 15-08-2016 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST Tanggal 16 Februari 2011 — ABDUL RASYID LATUAMURI.SH 85 — 32 DaanMogot No. 40 Grogol Jakarta Barat, tanggal 22 April 2010.No. 8 dan 9 Tetap terlampir dalam berkas perkara.e Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut baikTerdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menganjukan pembelaannya sebagaiberikut :Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa:1 Menyatakan Terdakwa Abdul Rasyid Latuamury ,SH tidak terbukti secara sahdan menurut hukum melakukan tindank pidana Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara Register : 29-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 08-09-2021 Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE Tanggal 19 Agustus 2021 — SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA 180 — 82 bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus puladibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilantersebut yang dalam tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusandi bawah ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindank Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Putus : 14-02-2012 — Upload : 08-11-2016 Putusan PN SEMARANG Nomor 81/PID/SUS/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal 14 Februari 2012 — UMAR HADI bin S WANDYO SASTRO (TERDAKWA) 50 — 13 Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO~= dalam bukunyaPenyalahgunaan Wewenang dan Tindank Pidana Korupsi dalam PengelolaanKeuangan Daerah halaman 35 menyebutkan, bahwa PenyalahgunaanWewenang merupakan salah satu. bentuk dari onrechtmatige daad,Penyalahgunaan Wewenang merupakan species dari genus nyaonrechtmatige daad, dengan demikian menurut majelis perbuatanPenyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk khusus dariperbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Putus : 13-11-2013 — Upload : 29-04-2014 Putusan PN SEMARANG Nomor 83/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 13 Nopember 2013 — Drs.TUKINO JATI WASKITHO ARIF RAHMAN Bin SO DIKROMO; 36 — 11 Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO dalam bukunya PenyalahgunaanWewenang dan Tindank Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah halaman35 menyebutkan, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk darionrechtmatige daad, Penyalahgunaan Wewenang merupakan species dari genus nyaonrechtmatige daad, dengan demikian menurut majelis perbuatan PenyalahgunaanWewenang merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Putus : 01-11-2013 — Upload : 15-11-2016 Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 1 Nopember 2013 — DARSONO bin KASUM 63 — 20 Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO~ dalam bukunyaPenyalangunaan Wewenang dan Tindank Pidana Korupsi dalam PengelolaanKeuangan Daerah halaman 35 menyebutkan, bahwa Penyalahgunaan Wewenangmerupakan salah satu bentuk dari onrechtmatige daad, PenyalahgunaanWewenang merupakan species dari genus nya onrechtmatige daad, dengandemikian menurut majelis perbuatan Penyalahgunaan Wewenang merupakan salahsatu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi Register : 22-01-2014 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 03-07-2014 Putusan PN MAMUJU Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Mu Tanggal 5 Maret 2014 — SUWARDI Alias SUARDI Bin H.YASIN 70 — 43 PUTUS AN No. 02/Pid.Sus/2014/PN MuDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindank Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara biasa dalamtingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPendidikanPekerjaanPENAHANAN:: SUWARDI Alias SUARDI Bin H.YASIN;: Polmas;: 46 Tahun /7 September 1967;: LakiLaki;: Pengadilan PTUN MATARAM TUN Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019 Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat: SUBHAN, S.Sos. Tergugat: BUPATI LOMBOK TIMUR 117 — 56 Bahwa tindank pidana PNS sebagaimana dimaksuddalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhkansanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS;@. ......... AStnya;Mengingat :1........... Dstnya;Halaman 11 dari 63 halaman. Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Putus : 25-10-2013 — Upload : 29-04-2014 Putusan PN SEMARANG Nomor 95/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 25 Oktober 2013 — DARSONO Bin KASUM. 51 — 22 Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO dalam bukunya PenyalahgunaanWewenang dan Tindank Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah halaman 35menyebutkan, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk darionrechtmatige daad, Penyalahgunaan Wewenang merupakan species dari genus nyaonrechtmatige daad, dengan demikian menurut majelis perbuatan PenyalahgunaanWewenang merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi Register : 26-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 21-04-2021 Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT TTE Tanggal 19 April 2021 — ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH 152 — 74 Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindankPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindank Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitadb UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturanperundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Register : 23-03-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 28-07-2016 Putusan PN AMBON Nomor 21 /PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb Tanggal 6 Oktober 2015 — BEDER AZIS ALKATIRI 98 — 47 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55ayat ke1 jo pasal 64 ayat Kitab undangundang hukum pidana ( KUHP ) yangmemuat unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Secara melawan hukum ;3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooporasi ;4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan turutserta melakukanMenimbang, bahwa pasal 18 ayat 1 huruf b undangundang No.31 tahun 1999tentang pemberantasan tindank Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Putus : 11-11-2013 — Upload : 27-09-2016 Putusan PN SEMARANG Nomor 129/Pid.Sus/2013/PN.Smg Tanggal 11 Nopember 2013 — BAMBANG DWIYANTO, S.Pd Bin ROESTAM 51 — 12 169Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO dalam bukunyaPenyalahgunaan Wewenang dan Tindank Pidana Korupsi dalam PengelolaanKeuangan Daerah halaman 35 menyebutkan, bahwa PenyalahgunaanWewenang merupakan salah satu bentuk dari onrechtmatige daad,Penyalahgunaan Wewenang merupakan species dari genus nyaonrechtmatige daad, dengan demikian menurut majelis perbuatanPenyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk khusus dariperbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya