Ditemukan 35 data
70 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Objek sengketamerupakan komunikasi internal antara instansi di lingkunganPemerintah Kota Surabaya yaitu dari Tergugat kepada Kepala UnitPelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur.
Lebin lanjut dalam suratnya tersebut Tergugat mohonkepada Kepala UPTSA untuk menginformasikan hal tersebut kepadaPenggugat disertai dengan persyaratan tambahan dalam rangkapenerbitan SKRK.
Bahwa gugatan a quo kurang pihak karena tidakmelibatkan Kepala UPTSA yang merupakan Pejabat Tata UsahaNegara yang akan menindaklanjuti objek sengketa kepada Penggugat.Tidak dilibatkannya Kepala UPTSA dalam pihak dalam perkara a quoakan menjadikan gugatan menjadi tidak jelas dan siasia karenapermohonan oleh Penggugat diajukan melalui Kepala UPTSA dan hasildari permohonan tersebut juga akan disampaikan oleh Kepala UPTSA;Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Bahwa gugatan Penggugat kabur dan
Bahwa suratnya tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepadaKepala UPTSA untuk menginformasikan hal tersebut kepada TermohonPeninjauan Kembali disertai dengan persyaratan tambahan dalam rangkapenerbitan SKRK. Bahwa gugatan a quo kurang pihak karena tidakmelibatkan Kepala UPTSA yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negarayang akan menindaklanjuti objek sengketa kepada Termohon PeninjauanKembali.
Tidak dilibatkannya Kepala UPTSA dalam pihak dalam perkaraa quo akan menjadikan gugatan menjadi tidak jelas dan siasia karenapermohonan oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan melalui KepalaUPTSA dan hasil dari permohonan tersebut juga akan disampaikan olehKepala UPTSA;Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 212 PK/TUN/20167.
28 — 7
Mayjen Sungkono Surabaya dari saksi Finna HennyNustriyanti sebesar Rp 109.622.120 (seratus sembilan juta enam ratus duapuluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dan setelah terdakwa menerimauang tersebut terdakwa tidak melakukan pembayaran retribusi IMB danterdakwa memberikan fotocopy surat tanda bukti pembayaran retribusi IMByang dikeluarkan dari kantor UPTSA Surabaya namun setelah dilakukanpencekan ke kantor UPTSA Surabaya yaitu bendahara UPTSA saksiYUSNIA ARYANI dan dari keterangan Sdri.YUSNIA
Mayjen Sungkono Surabaya dari saksi Finna HennyNustriyanti sebesar Rp 109.622.120 (seratus sembilan juta enam ratus duapuluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dan setelah terdakwa menerimauang tersebut terdakwa tidak melakukan pembayaran retribusi IMB danterdakwa memberikan fotocopy surat tanda bukti pembayaran retribusi IMByang dikeluarkan dari kantor UPTSA Surabaya namun setelah dilakukanpencekan ke kantor UPTSA Surabaya yatiu bendahara UPTSA saksiYUSNIA ARYANI dan dari keterangan Sdri.YUSNIA
Sumber Alfaria Trijaya, seolaholah surat tanda terima pembayaranretriousi IMB tersebut diterbitkan oleh kantor UPTSA Pemkot Surabaya;Bahwa saksi Yusnia Aryani sebagai petugas di kantor UPTSA PemkotSurabaya Timur tidak pernah menerbitkan surat tanda bukti pembayaranretriousi IMB tertanggal 08 Nopember 2013 atas nama PT. Sumber AlfariaTrijaya untuk toko yang terletak di JI.
Myjen Sungkono 3638 Surabaya sebesar Rp. 109.622.120, tetapi uang untukpengurusan perijinan IMB perusahaan tersebut ternyata tidak dibayarkan di kantorperijinan UPTSA Pemkot Surabaya, tetapi uang tersebut telah dipergunakan olehTerdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan perbuatan Terdakwaterebut tanpa ijin atau memberitahukan kepada perusahaan dalam hal ini PT.Sumberr Alfaria Trijaya bahwa uang yang diterima Terdakwa tidak dibayarkan kekantor UPTSA Pemkot Surabaya;Menimbang, bahwa berdasarkan
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
/izin IMB/UPTSAT/2013;Lokasi Medayu Indah regenci V1/1 (alamat lama taman Rivera RegencyK8) Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya TimurHalaman 3 dari 28 halaman.
Lokasi Medayu Indah regenci II/8 Surabaya, permohonan diterima olehstaf UPTSA Surabaya Timur bernama Agung pada tanggal 22 Oktober2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 13102229/IzinIMB/UPTSAT/2013;2. Lokasi Medayu Indah regenci II/6 Surabaya, permohonan diterima olehstaf UPTSA Surabaya Timur bernama Wiwin pada tanggal 22 Oktober2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 13102232/IzinHalaman 4 dari 28 halaman.
Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yangdisediakan di UPTSA secara lengkap dan benar, selanjutnyadiserahkan kembali ke UPTSA dengan dilampiri persyaratansebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;b. Petugas pada UPTSA melakukan pemeriksaan awal ataskelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;c. Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimanadimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas pada UPTSAmengembalikan berkas dimaksud kepada Pemohon;d.
Setelah SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf j ditandatanganioleh Kepala Bidang Tata Bangunan, selanjutnya diserahkan kepadapemohon oleh petugas sekretariat melalui UPTSA;. Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf k pemohonsegera membayar retribusi dan menyerahkan tanda buktipembayaran kepada UPTSA;m. Petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaransebagaimana dimaksud pada huruf ke Dinas dan diteruskan keBidang Tata Bangunan;n.
Lokasi Medayu Indah Regenci II/8 Surabaya, permohonan diterimaoleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama AGUNG pada tanggal 22Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor13102229/Izin IMB/UPTSAT/2013;2. Lokasi Medayu Indah Regenci II/6 Surabaya, permohonan diterimaoleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Wiwin pada tanggal 22Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor13102232/Izin IMB/UPTSAT/2013;3.
94 — 59
Lokasi Wonorejo Kencana asri XI/2 ( alamat lama Griya Kencana AsriG7) Surabaya, diterima tanggal 4 April 2013, dengan bukti tanda terimapermohonan No. 13040433/IMB/UPTSAT/2013.Bahwa permohonan izin mendirikan bangunan tersebut, berkasnya diajukanmelalui sistem terpadu online Surabaya Singgle Window, dengan tujuanguna memudahkan warga masyarakat, mengurus perizinan dengan melaluiUnit Pelayanan Terpadu Satu Atap ( UPTSA) Surabaya Timur danseluruhnya telah diterima dengan diberikan tanda terima.Bahwa
UPTSA melakukanpencatatan pada agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima.e.Petugas pada UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telahlengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b , ke Dinas, gunaditeruskan ke Bidang Tata Bangunan.Bidang Tata Bangunan melakukan penelitian terhadap berkaspermohonan meliputi pemeriksaan administrasi dan tehnis.Apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonansebagaimana dimaksud pada huruf f, ternyata berkas permohonanbelum memenuhi persyaratan
, maka petugas pada bidang tatabangunan menyiapkan konsep surat pemberitahuan ke UPTSA dandisampaikan kepada Sekretaris untuk ditanda tangani oleh Sekretarisatas nama Kepala Dinas yang sebelumnya telah diparaf oleh kepalabidang tataD@NQUNGN, === e semen te tite nie initiaPetugas pada UPTSA menyampaikan surat pemberitahuansebagaimana dimaksud pada huruf g kepada pemohon.i.
DimanaPemohon harus melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonankepada Tergugat melalui UPTSA. Adapun persyaratanpersyaratan yangperlu dipenuhi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) hurufa. lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan WalikotaNo. 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin MendirikanBangunan telah ditentukan jangka waktu penyelesaian permohonan izinmendirikan bangunan yaitu 20 (dua puluh) hari kerja.
P14Rivera Regency Blok No. 11) Surabaya;P11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda TerimaPermohonan ljin Mendirikan Bangunan UPTSA 13042315/IMB/UPTSAT/2013, tanggal 23 April 2013, Alamat Persil Medayu Indah Regensi VI /4 (lama : Taman Rivera Regency K2) Surabaya;P12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda TerimaPermohonan ljin Mendirikan Bangunan UPTSA 13050832/IMB/UPTSAT/2013, tanggal 8 Mei 2013, Alamat Persil Medayu Indah Regensi II / 5(lama : Taman Rivera Regency 110) Surabaya;P13 : Fotokopi sesuai
175 — 114
Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah KotaSurabaya, No. 650/2507/436.62/2016, tanggal, 19 Pebruari 2016 tentangPemberitahuan Permohonan SKRK 77 27222222 2 2 ==KEPUTUSAN TERGUGAT KONKRIT INDIVIDUAL FINAL DAN BERAKIBATBahwa surat No. 650/2507/436.62/2016 tanggal, 19 Februari 2016 tentangPemberitahuan Permohonan SKRK, adalah sudah jelas dan pasti yaitu menolakpermohonan Surat Keterangan Rencana Kota yang telah Penggugat mohonkankepada Tergugat, dengan surat permohonan yang diterima oleh UPTSA
Bahwa Keputusan Tergugat ditujukan khusus untuk Penggugat, sebagai responatas permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk diterbitkan SKRK atastanah milik Penggugat yang terletak di jalan Rungkut Asri Tengah XI No. 1, No.3, No. 5 , No. 7, No. 9, No. 11 dan No. 15 Surabaya, yang Penggugatmohonkan dengan surat permohonan yang diterima oleh UPTSA, pada tanggal,3 Nopember 2015. sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan WalikotaSurabaya No. 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas KeputusanWalikota Surabaya
Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktuyang diperkenankan oleh undangundang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 yaitutidak lewat dari 90 hari sejak Penggugat terima dari UPTSA setidaktidaknyasejak tanggal surat keputusan tersebut yaitu sejak 20 Pebruari 2016. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KONFIRMAS!
Graha Anugeraj Jaya Abadi ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atasnama Imelia Soeharsono, NIK. 3578216709720003, tanggal 3Fotokopi sesuai dengan fotokopi tanda terima jadwalpengukuran dari UPTSA Timur No. 15110324/SSWSKRKIMB/UPTSAT/2015, tanggal 3112015 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris atas namaKepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang PemerintahKota Surabaya No. 650/2507/436.6.2/2016, tanggal 19Pebruari 2016, hal : Pemberitahuan permohonan SKRK,ditujukan kepada
Kepala UPTSA, Jalan Menur 3/C Surabaya ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 186/2015,tanggal 1 Juni 2015 dibuat dihadapan Sitoresmi PuspodewiSoebianto, SH.
MULYANTO
Termohon:
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya
94 — 63
Kedung Jati dalam hal ini diwakili oleh Mulyanto, alamat Jalan Prof Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5.755.50 m2, masa berlaku izin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai tanda terima permohonan perpanjangan ijin pemakaian tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 Tanggal 22 April 2019 ;---------------------------
JI Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tanah nomor188.45/5505.P/436.7.11/2017 kepada TERMOHON dan telah diterimaoleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabayasesual Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian TanahDinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/STP2/UPTSAT/2019tanggal 22 April 2019.
:Bahwa berdasarkan data terdapat persyaratan permohonanperpanjangan Izin Pemakaian Tanah No. 13226/STP2/UPTSAT/2019tanggal 22 April 2019 oleh Pemohon belum terpenuhi dikarenakanPemohon belum membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah yang akanBahwa selain itu berdasarkan data/fakta surat Lampiran berkas kembalitanggal 21 Mei 2019 Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah KotaSurabaya UPTSA TIMUR Perpanjangan Nomor UPTSA/Tanggal : 13226tanggal 22042019 atasnama Mulyanto, JI Prof Soepomo, alamat DupakNo. 34
;Terlebin berdasarkan surat Lampiran berkas kembali tanggal 21 Mei 2019 Dinas pengelolaan bangunan Dan Tanah Kota Surabaya UPTSA TIMURPerpanjangan Nomor UPTSA/Tanggal : 13226 tanggal 22042019 atasnamaMulyanto, JI Prof Soepomo, alamat Dupak No. 34 terdapat kekurangan syaratyaitu. koordinasi dengan DPBT dan masih harus dilengkapi/dipenuhi. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut tindakan Termohon tidakbertentangan dengan pasal 53 ayat (1) Undangundang No. 30 Tahun 2014 jopasal 8 ayat (2) jo.
/UPTSAT/2019 tanggal 22 April 2019oleh Pemohon belum terpenuhi dikarenakan Pemohon belum membayarretribusi izin pemakaian tanah yang akandatang ; Bahwa selain itu berdasarkan data/fakta surat Lampiran berkas kembalitanggal 21 Mei 2019, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah KotaSurabaya UPTSA TIMUR perpanjangan Nomor UPTSA /Tanggal : 13226tanggal 22042019 atas nama Mulyanto, JI.
:Berdasarkan fakta diatas oleh karena terdapat kekurangan syarat ataspermohonan perpanjangan kepada Termohon surat izin pemakaian tanahatas nama Pemohon dan telah diterima oleh petugas UPTSA SurabayaTimur Jalan Menur No. 31 C Surabaya yaitu koordinasi dengan DinasPengelolaan Bangunan dan Tanah yang belum dilengkapi. Hal inimenurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.
91 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 08 PK/TUN/2016Kantor UPTSA Surabaya Timur, pada tanggal 12 Juni 2014 sesuai tandaterima permohonan dari UPTSA Surabaya Timur Nomor : 14061259/ljinIMB/UPTSAT/2014, dan telah memenuhi syaratsyarat administrasisesuai ketentuan yang berlaku ;.
Lebih Lanjut Tergugat mohon Kepala UPTSASurabaya Timur untuk menginformasikan hal tersebut kepada Penggugatdan selanjutnya mengembalikan berkas permohonan Penggugat melaluiUPTSA, dan hal ini telah dilakukan oleh Kepala UPTSA Surabaya Timurdengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penggugat ;Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 08 PK/TUN/2016b.
Bahwa Objek Sengketa merupakansuatupemberitahuan kepada Kepala UPTSA Surabaya Timur bahwa terhadappermohonan IMB oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karenaberada di Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Tergugat mohon KepalaUPTSA Surabaya Timur untuk menginformasikan hal tersebut kepadaPenggugat dan selanjutnya mengembalikan berkas permohonanPenggugat melalui UPTSA ;Lebih lanjut bahwa Objek Sengketa tersebut hanya memberikaninformasi dan pemberitahuan kepada Kepala UPTSA Surabaya Timuryang
Bahwa apabila Objek Sengketa dianggap sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (quad non), maka surat tersebut terbuktitidak bersifat final karena masih harus ditindaklanjuti dengan surat dariKepala UPTSA Surabaya Timur kepada Penggugat.
dan selanjutnya mengembalikanberkas permohonan Termohon Peninjauan Kembali melalui UPTSA.Faktanya Kepala UPTSA Surabaya Timur telah menindaklanjuti objeksengketa dengan menyampaikan surat kepada Termohon PeninjauanKembali Nomor 650 / 898 / 436.7.5.1 / 2011, tanggal 28 September 2011,perinal Pengembalian Berkas.Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat / PemohonPeninjauan Kembali Il dan objek sengketa II yang diterbitkan oleh PemohonPeninjauan Kembali (bersifat pemberitahuan) merupakan
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Payung Mas kepada Unit Pelayanan TerpaduSatu Atap (UPTSA) Surabaya Timur, Jalan Menur Nomor 31C danternyata Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan DenahGambar Hotel Cemara Jalan Achmad Yani Nomor 66 Surabayayang terbaru;.
Pada tanggal 12 November 2010, Penggugat melengkapi DenahGambar Hotel Cemara Jalan Achmad Yani Nomor 66 Surabayayang terbaru dan mendapatkan Tanda Terima dari Unit PelayananTerpadu Satu) Atap (UPTSA) Surabaya Timur, persyaratandinyatakan lengkap untuk mendapatkan Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP);.Pada tanggal 30 November 2010, Kepala Unit Pelayanan TerpaduSatu Atap (UPTSA) Surabaya Timur membuat Surat kepadaPenggugat, isinya lokasi dimaksud sudah mempunyai ijin atas namaIr.
Badan Lingkungan Hidup di UPTSA Surabaya Timuryang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup KotaSurabaya;Halaman 11 dari 49 halaman.
Putusan Nomor 12 PK/TUN/2016Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dengan melampirkanPermohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1786 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 134/PDT/2009/PT.Sbytanggal 27 Mei 2009 juncto Putusan Pengadilan Negeri SurabayaNomor 340/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008 danTembusan kepada Tergugat ;Pada tanggal 28 Oktober 2013, Kepala Unit Pelayanan TerpaduSatu Atap (UPTSA) membuat Surat Tanggapan kepada Penggugat
dan SHGB Nomor 76, sedangkan IMBdan Dokumen Lingkungan yang lama sudah ada di file UnitPelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA);Pada tanggal 31 Oktober 2013, Tergugat membuat SuratKeputusan Nomor 556/4392/436.6.14/2013 kepada Penggugat,memberitahukan segera mengajukan Permohonan Tanda DaftarUsaha Pariwisata melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap(UPTSA) Jalan Menur 31 C Surabaya paling lambat tanggal 3Desember 2013;Halaman 13 dari 49 halaman.
94 — 43
Obyek Sengketa I berisi pemberitahuankepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) SurabayaTimur yang pada intinya menyatakan permohonan IMB yang diajukanoleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena berada di RuangTerbuka Hijau (RTH).
Bahwa Obyek Sengketa I merupakanSUOtlees wssuatu pemberitahuan kepada Kepala UPTSA Surabaya Timur bahwaterhadap permohonan IMB oleh Penggugat tidak dapat diproses lebihlanjut karena berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Tergugat Imohon Kepala UPTSA Surabaya Timur untuk menginformasikan haltersebut kepada Penggugat dan selanjutnya mengembalikan berkaspermohonan Penggugat melalui UPTSA ;Lebih lanjut bahwa Obyek Sengketa I tersebut hanya memberikaninformasi dan pemberitahuan kepada Kepala UPTSA Surabaya
Patut dipertanyakanitikad baik dan ketaatan Penggugat atas ketentuanhukum.....hukum karena disatu sisi mendalihkan telah memiliki SKRK sejak tahun2008, namun baru mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) khusus untuk bangunan tembok / pagar pembatas pada tanggal 12Juni 2014 sebagaimana tanda terima permohonan UPTSA SurabayaTimur Nomor : 14061259/Izin IMB/UPTSAT/2014.
Wisma Mukti telah mengajukan permohonan Jjin MendirikanBangunan untuk pagar tembok kepada Dinas Cipta Karya ;Bahwa yang harus dilampirkan dalam surat permohonan antara laingambar, identitas pemohon dan datadata lainnya ;Bahwa fasum itu belum diserahkan ke Pemkot Surabaya ;Bahwa saksi mengetahui permohonan Jjin Mendirikan Bangunan dari PT.Wisma Mukti adalah tanggal 12 Juni 2014 melalui UPTSA ;Bahwa biasanya proses dari UPTSA sampai ke Dinas memakan waktu (satu) hari, tetapi ternyata di tempat itu
masih ada masalah karena wargameminta agar lokasi itu dijadikan jalan agar akses kemakam menjadilebih dekat dan lebih cepat ;Bahwa pagar tembok yang dimohon Ijin Mendirikan Bangunannya ituadalah sebagai pembatas antara Griya Babatan Mukti dengan royalResidence ; Bahwa pagar tembok itu berdiri didekat ruang terbuka hijau ;Bahwa apabila permohonan itu ditolak maka prosedurnya Dinas kirimsurat ke UPTSA dan UPTSA bersurat kepada pemohon, kemudian Dinas55Cipta Karya juga telah mengirimkan surat kepada
74 — 33
pertama telah mempertimbangkan bahwa darisegi kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo, berdasarkan Pasal7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentangBangunan maupun didalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin MendirikanBangunan tidak ada keharusan untuk mendapatkan surat keterangan dariLurah sebagaimana bukti P4 berupa blanko permohonan IMB yang diajukanoleh Penggugat, maka tindakan Tergugat termasuk UPTSA
menerbitkan obyek sengketa aquo, secara substansijuga bertentangan dengan asas pengharapan yang wajar karena adalahsangat wajar jika Penggugat yang telah memiliki surat ijo dan SKRKtersebut diatas berharap dapat membangun rumah tinggal diatasnya setelahmemperoleh IMB ; bahwa oleh karena akibat tindakan Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa serta tidak mau menandatangani surat keterangansebagaimana termuat dalam blanko permohonan IMB mengakibatkanpermohonan Penggugat yang telah diajukan diloket UPTSA
Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asaskepastian hukum, asas pengharapan yang wajar dan asas keadilan sehingga olehkarenanya tanpa perlu mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek13sengketa yang memang tidak diatur, cukup beralasan hukum kiranya jika obyeksengketa dinyatakan bataloahwa oleh karena Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap(UPTSA
HENG HOK SOEI atau SHINDO SUMIDOMO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
164 — 101
Hal tersebut sesuaidengan asas legitimate expectation, dimana apabila diawal telah diperjanjian dandisetujui bahwa tanah tersebut digunakan untuk fasum, maka peruntukan tanahtersebut harus sesuai yaitu untuk fasum; Bahwa Ahli menerangkan dalam teori hukum administrasi, UPTSA (Unit PelayananTerpadu Satu Atap) adalah untuk integrasi prosedur.
Sehingga UPTSA (Unit Pelayanan TerpaduSatu Atap) bukan hanya menerima tetapi melakukan koordinasi dari satu unit ke unityang lain. Bahwa pelayanannya tidak hanya dari meja ke meja namunmempersingkat proses perijinan.
Disamping mempersingkat tentang batas waktu,biaya, pengawasan, koordinasi tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan;Bahwa Ahli menerangkan apabilameski telah ada UPTSA tapi tidak dilakukankoordinasi, hal tersebut merupakan suatu kelemahan karena inti dari uptsa adalahmempercepat pelayanan dan integrasi prosedur sudah dipangkas semua.Wewenangnya dipangkas, perijinan dipercepat, memberikan keputusan kalau tidakcepat dibalas juga akan bermasalah.
Bahwa sesuai:Bukti T9 yaitu Surat Pernyataan Heng Hok Soei/Sindo Sumidomo untuk mengurusSKRK baru tanggal 15 Desember 2009; Bukti P7 = Bukti T19 yaitu : Tanda terima jadwal pengukuran UPTSA Nomor :14103016/ijin SKRK/UPTSAT/2014 tertanggal 30 Oktober 2014;Bukti P8 = T20 yaitu : Tanda terima jawdwal pengukuran UPTSA Nomor : 14103016.2/ijin SKRK/UPTSAT/2015 tertanggal 02 Pebruari 2015;Bukti T21 yaitu : riwayat proses permohonan Surat Keterangan Rencana Kota(SKRK) Jalan Mayjen HR.
Diperkuat denganketerangan saksi Penggugat bernama Asri Kresnowati yang memberikan keterangandimuka Persidangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa saksi mengurus SKRK di UPTSA Menur dengan kuasa dari Penggugat;Bahwa berdasarkan bukti bukti diatas terbukti bahwa Penggugat telah mengajukanpermohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) atas bidang tanah yang terletakdi Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 122 Surabaya kepada UPTSA ;Hal. 93 dari 100 hal. Putusan No. 148/G/2018/PTUN.SBY.3.
VICKY WIJAYA ERWAN PUTRA
Tergugat:
1.KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA
2.KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
320 — 187
EKSEPSI:
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;
DALAM POKOK SENGKETA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor : 469/16737/436.7.4/2020. tertanggal 29 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/156/SIPPJ/UPTSA-T
/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, yang diterbitkan oleh Plt.
2020, Perihal : Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah Nomor : 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra ;
- Memerintahkan kepada
- Tergugat I untuk mecabut: Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor : 469/16737/436.7.4/2020. tertanggal 29 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/156/SIPPJ/UPTSA-T
Kemudian DinasKesehatan menyampaikan supaya surat pengantar diajukan dahulu nantiDinas Kesehatan yang akan memfilter permohonan dari Pak Dino tersebut;Bahwa alur permohonan setelah mendapat rekomendasi kemudianmengurus segala perizinan secara online melalui UPTSA, untukpermohonan yang mendapat rekomendasi kemudian DKRTH menerbitkanSurat Izin Pemindahan dan Surat Izin Pengangkutan Jenazah;Bahwa permohonan pemindahan makam dari Penggugat ke DKRTH tidakada, yang datang untuk surat keterangan pemakaman
DinasKesehatan untuk mendapatkan rekomendasi izin pemindahan;Bahwa DKRTH tetap berpedoman pada Perda Nomor 7 tahun 2012 terkaitRetriousi Pemakaman bahwa yang digratiskan adalah yang masuk datawarga miskin yang masuk database sebagai masyarakat berpenghasilanrendah;Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada waktu action pemindahantanggal 29 Juli 2020;Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 dari pihak Aryo yang datang membawasurat terkait rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan surat ijinsurat ijin yangdari UPTSA
, kemudian saksi koordinasikan dengan Dinas Kesehatan terkaitboleh tidaknya untuk dipindahkan;Bahwa kalau sudah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan maka Surat ljinPemindahan Jenazah / Kerangka bisa diproses;Bahwa DKRTH menerima Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor474.3/25861/436.7.2/2020 tanggal 27 Juli 2020 melalui UPTSA, kemudianatas dasar surat tersebut, DKRTH menerbitkan Surat Ijin PemindahanJenazah/Kerangka;Bahwa saksi menyampaikan Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan SuratIjin Pengangkutan
mengizinkanpemindahan makam kepada semua yang dinyatakan sebagai covid,sehingga proses pemindahan makam ditangguhkan;Bahwa permohonan dari Penggugat tidak melampirkan form DOA dariRumah Sakit, yang dilampirkan adalah Akta Kematian dari Dispendukcapil;Bahwa Dinas Kesehatan mengabulkan permohonan dari Penggugat, karenaditulis meninggalnya di rumah dan melampirkan Akta Kematian;Bahwa Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada DinasKebersihan dan Ruang Terbuka Hijau untuk menerbitkan Surat Pengantarke UPTSA
- Tergugat I untuk mecabut: Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor : 469/16737/436.7.4/2020. tertanggal 29 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/156/SIPPJ/UPTSA-T
128 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah KotaSurabaya, Nomor 650/2507/436.62/2016, tanggal 19 Februari 2016 tentangPemberitahuan Permohonan SKRK;Keputusan Tergugat Konkrit Individual Final Dan Berakibat Hukum;Bahwa Surat Nomor 650/2507/436.62/2016 tanggal, 19 Februari 2016 tentangPemberitahuan Permohonan SKRK, adalah sudah jelas dan pasti yaitu menolakpermohonan Surat Keterangan Rencana Kota yang telah Penggugat mohonkankepada Tergugat, dengan surat permohonan yang diterima oleh UPTSA
Jalan RungkutAsri Tengah XI Nomor 1, Nomor 3, Nomor 5, Nomor 7, Nomor 9, Nomor 11 danNomor 15 Surabaya;Bahwa atas penolakan tersebut dan sebelum 90 hari setelah terbitnya suratNomor 650/2507/436.62/2016 tanggal 19 Februari 2016 Penggugat telahmengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktuyang diperkenankan oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 yaitutidak lewat dari 90 hari sejak Penggugat terima dari UPTSA
halaman31, halaman 34 dan halaman 36, Judex Facti mempertimbangkansebagai berikut:bene Masingmasing sertipikat tersebut dapat dibaca pada halamanPendaftaran Pertama huruf i) PetunjukTanah ini dipergunakanuntuk Rumah Tempat Tinggal;bese Mengakibatkan Penggugat tidak dapat mendirikan bangunan diatas tanahnya yang telah diterbitkan 7 (tujuh) buah Sertipikat HakHalaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 200 PK/TUN/2017Guna Bangunan yang peruntukannya untuk Rumah TempatTinggal;beens Yang diajukan melalui UPTSA
HENG HOK SOEI atau SHINDO SUMIDOMO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
196 — 102
Bahwa pada tanggal O05 Desember 2014 Penggugat mengajukanpermohonan Surat Keterangan Rancangan Kota (SKRK) guna keperluanperpanjangan Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) kepada UPTSA sekaligussebagai persyaratan permohonan IMB. Atas permohonan tersebut,Penggugat telah menerima bukti Tanda Terima Jadwal Pengukuran Nomor14103020.1/ljin SKRK/UPTSAT/2014 dari pihak UPTSA ;.
Pemegang IPT belum mendirikan bangunan yang sesuai denganperuntukan/penggunaan yang tercantum dalam IPT, kecuali pemegangIPT belum memanfaatkan tanah karena dalam proses pengajuanpenerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yang permohonan pengajuannyatelah disampaikan kepada UPTSA paling lambat 6 (enam) bulansebelum jangka waktu IPT berakhir; b.
Permai Selatan 01/77, Surabaya;Fotokopi, Tanda Terima Jadwal Pengukugran UPTSA Nomor :14103020.1/ljin SKRK/UPTSAT/2014 atas nama HENGHOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO, Persil : Darmo PermaiSelatan 01/77, Surabaya; Fotokop sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 NOP35.78.022.003.0130007.0 letak objek pajak JI.
Bahwa sesuail : Bukti T14 yaitu Surat Pernyataan Heng Hok Soei/Sindo Sumidomo untukpermohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRkK), tanggal 30 Oktober2014; Bukti P6 yaitu Tanda Terima Jadwal Pengukuran UPTSA Nomor : 14103020/ljin SKRK/UPTSAT/2014, tertanggal 30 Oktober 2014; Bukti P7 yaitu Tanda Jadwal Pengukuran UPTSA Nomor : 14103020.1/Ijin SKRK/UPTSAT/2014, tertanggal 05 Desember 2014;Bukti T15 yaitu Riwayat Proses Permohonan Surat Keterangan RencanaKota (SKRK) Jalan Darmo Permai Selatan 01/077
Asri Krisnowati yangmemberikan keterangan dimuka Persidangan di bawah sumpah yangmenyatakan bahwa Saksi mengurus SKRK di UPTSA Menur dengan kuasa dari Penggugat;Bahwa berdasarkan buktibukti di atas terbukti bahwa Penggugat telahmengajukan permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRk) atas bidangtanah yang terletak di Jalan Darmo Permai Selatan 01/077 Surabaya kepadaUPTSA; Halaman 84 dari 89 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2018/PTUN.SBY.3.
114 — 69
Kertoadi No. 8 Surabaya, tercatat pada agenda : 130221-28/SKRK/UPTSA-T/2013, tanggal 21 Februari 2013, menerangkan lokasi persil : Jl. Basuki Rachmad No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kec.
lihat dikomputer, terdakwa adalah sebagai kuasa dari MUDJAJATRIHADI, Drs;Menimbang Bahwaatasketerangan saksi tersebut diatas, Terdakwa GEORGE ARIUSHALIM alias LIEM HWIE BING menyatakan bahwa untuk jalan basuki rachmat, ketinggiannya 35meter;4 Saksi PUDJI WINIARTI, S.Sos;e Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikanketerangan................ (23keterangan;e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPTSA
Surabaya Timur Pemkot Surabaya tersebutsejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan sekarang;e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;e Bahwa saksi bertugas selaku Kepala UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) SurabayaTimur Pemkot Surabaya adalah merencanakan kegiatan di bidang perijinan, rekomendasiatau surat keterangan dan koordinasi dengan Satkerda lainnya;e Bahwa benar foto copy legalisir Surat Keterangan Rencana Kota yang permohonannyadiajukan melalui UPTSA Surabaya
Dan untuk pihak yangmengajukan permohonan ke UPTSA Surabaya Timur Pemkot Surabaya tertera pada SuratKuasa yang dilampirkan adalah G. HALIM, alamat Kenjeran Surabaya yang mendapatkankuasa dari Drs.
Basuki Rachmat 147 Surabaya untuk 15 (lima belas) lantai;e Bahwa pengajuan permohonan tersebut berdasarkan hasil penghitungan teknis yangdilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya untuk ketinggianbangunan hanya memungkinkan untuk 7 (tujuh) lantai saja;e Bahwa Kemudian Berkas pengajuan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang PemkotSurabaya yang semula diterima dari UPTSA Surabaya Timur dikembalikan lagi kepadaUPTSA Surabaya Timur;e Bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya
Dan akhirnya pihak Pemohon datang ke UPTSA kembali untuk melengkapikekurangan persyaratan diantaranya berupa Surat Pemyataan menerima hasil perencanaan 7(tujuh) lantai, selanjutnya meneruskan permohonan kembali ke Dinas Cipta Karya dan TataRuang;e Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam hal pengajuan SKRK yang diajukan olehMUSDJAJA TRIHADI, Drs yang pengajuannya dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 21Februari 2013 tersebut sebesar Rp.225.000, (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);Menimbang Bahwaatas keterangan
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atap (UPTSA) dengan Nomor Permohonan004 tanggal 11 Januari 2011 jam 07.49.33, untuk tahun 2010, akan tetapioleh Petugas Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), dinyatakan tidakditerima, dengan alasan, bahwa di komputer ada catatan sengketa. Dankarenanya disarankan, agar Penggugat menghadap Ibu Ira, di Kantor DinasPengelolaan Bangunan dan Tanah pada Pemerintah Kota Surabaya in casuTergugat I (terlampir bukti bertanda P4 dan P5);Hal. 3 dari 21 hal. Put.
99 — 40
KepalaDinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ;: Fotokopi, Surat dari UPTSA Surabaya Timur, perihal : Tanda TerimaJadwal Pengukuran UPTSA Nomor : 14101628/SSWNormal/UPTSAT/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 atas namapemohon LIEM INGGRIANI LAKSMANA j2222222 oo: Fotokopi sesuai asli, Tanda Bukti Pembayaran No.
152 — 142
atas tanah tersebut diatas, yangterletak di Kelurahan Keputih, Surabaya, sebagaimana disebutkan dalam Petok D No. 139,pemegang hak atas namaPenggugat;7, BAaHWay ssasenacze6 Bahwa pada tanggal 09 November 2012, Penggugat menerima jawaban Surat dariTergugat, dengan Nomor: 650/5032/436.6.2/12, Perihal : Pemberitahuan Permohonan1213Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), yang dikeluarkan oleh Tergugat, bahwa :Permohonan Penggugat untuk memperoleh Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yangdiajukan melalui UPTSA
Bahwa.........10 Bahwa pada tanggal 09 November 2012, Penggugat menerima jawaban Surat dariTergugat, dengan Nomor : 650/5033/436.6.2/12, Perihal : Pemberitahuan PermohonanSurat Keterangan Rencana Kota (SKRK), yang dikeluarkan oleh Tergugat, bahwa :Permohonan Penggugat untuk memperoleh Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yangdiajukan melalui UPTSA tercatat tanda terima No. 12090638, tanggal 6 September 2012,lokasi persil : Jin.
pertama permohonan masuk keUPTSA3~ 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nc nnn nnn nn cnn nneesBahwa syaratsyaratnya sudah lengkap ada surat kuasa juga karena saksi yangmenguruskan ;Bahwa dalam pengurusan SKRK tidak ada biayanya;Bahwa permohonan diterima oleh petugas loket dan ada tanda terimannya tetapisaksi lupa;Bahwa benar itu tanda tangan saksi (bukti P26); Bahwa setelah permohonan masuk ada cek lapangan dari Pemkot, waktupengukuran saksi tidak ikut;Bahwa setelah pengukuran saksi disms oleh petugas UPTSA
188 — 85
untukdisewakan kepada Pihak Kedua guna mendapatkan nilai tambah bagiPara Pihak. wn = nnn enn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nnn nnn nee een nee nee neeBahwa pada tanggal 8 Juli 2014 pihak Kepala UPTSA (Unit PelayananTerpadu Satu Atap) melanjutkan permohonan Penggugat kepada DinasCipta Karya Dan Tata Ruang, Pemerintah Kota Surabaya untukmemperoleh Surat Keterangan Rencana Tata Ruang Kota (SKRK) dariTergugat terhadap tanah seluas 3,637,6 M?
31 — 2
. : yang pada pokonya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan ;Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi saat diberikan di waktu di periksan diPenyidik ;13Bahwa saksitidak kenal dengan Terdakwa ; / Bahwa........Bahwa saksi Pegawai negeri Sipil, sebagai Kepala UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu SatuAtap Surabaya) ;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan pelayanan perijinan wilayahkota Surabaya serta melakukan koordinasi dengan satuan
Sememi Kecamatan BenowoSurabaya, karena sistem pada kantor kita selalu on line ;Bahwa saksi menjabat Kepala UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya)Sejak tanggal 14 Maret 2012 ;Bahwa persyaratan untuk pengajuan ijin lokasi (Zoning) antaralain:Awalnya pengisian formulir yang dilampiri :Foto copy KTP ;Foto copy SPPT ;Foto copy Tanda lunas PBB tahun terakhir ;Foto copy surat kepemilikan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;Bahwa Untuk biaya secara resmi ada namun untuk biaya