., M.Hum dengan tujuan untuk menjelaskan akanposisi Bangunan Rumah Makan Siti Nurbaya milik Penggugat namun tidakpernah bisa menemui dengan benagai macam alasan dari bawahannya,kemudian Penggugat juga berusaha untuk menemui Wakil Walikta Pontianak Ir.Edy Kamtono namun yang bersangkutan menjelaskan bahwa dia tidakmempunyai wewenang terhadap persoalan tersebut sehingga Penggugatakhirnya pulang dengan tanpa mendapat penjelasan dari Walikota maupunWakilnya sebagai pelayan publik tersebut..

Pejabat publik dalam perkara ini Walikta memiliki diskresi untukmemberikan persetujuan Perpanjangan atau tidak memberikan kepadaHalaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt/2019Pemohon Hak Guna Bangunan.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikta Makassar tentangpengangkatan sebagai Kepala Sekolah Nomor 821.22.412011 tanggal 23032011 bertindak untuk dan atas nama sekolah, yang selanjutnya disebutsebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan SuratKeputusan Walikta Makassar tentang pengangkatan sebagai Kepala SekolahNomor 821.22.412011 tanggal 23032011 bertindak untuk dan atas namasekolah, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;Bahwa selanjutnya Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Gambar RencanaPembangunan Ruang Perpustakaan tersebut dibuat oleh pihak dari luarPanitia dan dari luar SMPN 7 Makassar yakni Lel. AMRAN atas permintaanTerdakwa yang mana ketika pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) danHal. 11 dari 39 hal.

BerdasarkanSurat Keputusan Walikta Makassar tentang pengangkatan sebagai KepalaSekolah Nomor 821.22.412011 tanggal 23032011 bertindak untuk dan atasnama sekolah, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

SD N 6 Metro UtaraJumeno.Tetap terlampir dalam berkas perkara.21.Uang tunai sebesar Rp.6.025.000, (enam juta duapuluh lima ribu rupiah).56Dirampas untuk negara22.1 (satu) SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara.23.1 (satu) lembat surat tagihan SPJ tahap II SD N 6Metro Utara.24.1 (satu) berkas peraturan WaliKta Metro No.01Tahun 2008.Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin25.1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasifisik pekerjaan DAK dan DAU 2008 SD N 6 MetroUtara.26.1 (satu)

Dirampas untuk Negara.1 (satu) SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara. 1(satu) lembat surat tagihan SPJ tahap Il SD N 6 Metro Utara; 1 (satu) berkas peraturan WaliKta Metro No.01 Tahun 2008;Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin;1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasi fisik pekerjaanDAK dan DAU 2008 SD N 6 Metro Utara. 1 (satu) lembar kuasa CV.SADA konsultan ke RUTATAIKINDRAWATI,ST sebagai pengawas bidnag teknis DAK Kota metrotanggal 15 Agustus 2008 bermaterai 6000. ;1 (satu

lambang partai; bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pergantiannama dan lambang partai; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya,Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy suratsuratbermaterai cukup yang diberi tanda T1 sampai dengan T23,dengan perincian sebagai berikut : T1: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 32 01 Tahun 2011, tanggal 08 Agustus 2011 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan UmumWalikota dan Wakil Walikta

Sorong Tahun 2012, besertalampiran Jadwal dan Berita Acara (fotokopi sesuai dengar aslinya); = oe Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomorn:14 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang PerubaharAtas Keputusan KPU Kota Sorong Nomor: 01 Tahun 2011tentang, Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraayPemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikta Sorong Tahur2012, beserta lampiran Jadwal dan Berita Acara (fotokopSesuai dengan aslinya, lampiran dan berita acara fotokopi dan fotokopi); Surat

BerdasarkanSurat Keputusan Walikta Makassar tentang pengangkatan sebagaiKepala Sekolah Nomor: 821.22.412011 tanggal 23032011 bertindakuntuk dan atas nama sekolah, yang selanjutnya disebut sebagai PihakKedua. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7, yang berbunyi Perubahan pekerjaan yang menyebabkan penambahan ataupengurangan sasaran, harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan /Revisi yang disetujui oleh Pihak Pertama dan dibuatkan addendum .

BerdasarkanSurat Keputusan Walikta Makassar tentang pengangkatan sebagaiKepala Sekolah Nomor: 821.22.412011 tanggal 23032011 bertindakuntuk dan atas nama sekolah, yang selanjutnya disebut sebagai PihakKedua. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7, yang berbunyi Perubahan pekeyjaan yang menyebabkan penambahan ataupengurangan sasaran, harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan /Revisi yang disetujui oleh Pihak Pertama dan dibuatkan addendum .

BerdasarkanSurat Keputusan Walikta Makassar tentang pengangkatan sebagaiKepala Sekolah Nomor: 821.22.412011 tanggal 23032011 bertindakuntuk dan atas nama sekolah, yang selanjutnya disebut sebagai PihakKedua. Bahwa selanjutnya Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan GambarRencana Pembangunan Ruang Perpustakaan tersebut dibuat oleh pihakdari luar panitia dan dari luar SMPN 7 Makassar yakni Let.

.---------------------------------------------------------- 1 (satu) lembat surat tagihan SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara;---------------------------- 1 (satu) berkas peraturan WaliKta Metro No.01 Tahun 2008;------------------------------ Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin; - 1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasi fisik pekerjaan DAK dan DAU 2008 SD N 6 Metro Utara.--------------------------------------------------------------------------

SD N 6 Metro Utara Jumeno.Tetap terlampir dalam berkas perkaraUang tunai sebesar Rp.6.025.000, (enam juta dua puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara1 (satu) SPJ tahap Il SD N 6 Metro Utara.1 (satu) lembat surat tagihan SPJ tahap Il SD N 6 Metro Utara.1 (satu) berkas peraturan WaliKta Metro No.01 Tahun 2008.Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasi fisik pekerjaan DAKdan DAU 2008 SD N 6 Metro Utara.1 (satu) lembar kuasa CV.SADA

SD N 6 Metro Utara Jumeno.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Uang tunai sebesar Rp.6.025.000, (enam juta dua puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.1 (satu) SPJ tahap Il SD N 6 Metro Utara.1 (satu) lembat surat tagihan SPJ tahap Il SD N 6 Metro Utara.1 (satu) berkas peraturan WaliKta Metro No.01 Tahun 2008.Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin.1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasi fisik pekerjaan DAK danDAU 2008 SD N 6 Metro Utara.1 (satu) lembar kuasa

Dirampas untuk Negara. 1 (satu) SPJ tahap Il SD N 6 Metro Utara.1 (satu) lembat surat tagihan SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara;1 (satu) berkas peraturan WaliKta Metro No.01 Tahun 2008;Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin;1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasi fisik pekerjaan DAK dan DAU2008 SD N 6 Metro Utara. 1 (satu) lembar kuasa CV.SADA konsultan ke RUTATAIK INDRAWATI,ST sebagaipengawas bidnag teknis DAK Kota metro tanggal 15 Agustus 2008 bermaterai6000.; 1 (satu

Bahwa berdasarkan pengalaman Penggugat sebagai purna/bekasPasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Nasional tahun1982, maka sejak tahun 1986 oleh oleh Walikta Balikpapan terhadapPenggugat dipercaya sebagai Koordinator sekaligus sebagai pelatih,Pembina serta pada tahun 2009 oleh Menteri Pemuda dan olahragaAdyaksa Daud berdasarkan skepnya telah ditunjuk sebagai Penasehatdalam pembetukan pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Kota Balikpapanhingga pada tahun 2011, sebagaimana tahuntahun sebelumnyaPenggugat

No. 613 k/Pid.Sus/2014yang merupakan bagian dari pembangunan Kampus PolitekniklIlmu Pelayaran Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang, KecamatanBiringkanaya, Kota Makassar (Bukti surat T.44); Surat Keputusan Walikta Makassar Nomor: 027.05/908/Kep/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang Pembentukan TimOperasional Pengadaan Tanah untuk pembangunan saranajalan yang merupakan bagian dari pembangunan KampusPoliteknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di KelurahanUntia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan

., tanggal 16agustus 2012 tentang susunan tim pengendali dan pengeloa kegiatanOrganisasi/tim pelaksana ditingkat kabupaten/kota adalah :Organisasi tingkat Kab/kota ditetapkan dengan SK Bupati/walikta terdiridari unsur SKPD terkait lingkup Kab dan organisasi kemasyarakatanlain : Pembina : Bupati & wakil Bupati. Pengarah : Sekda Kab Bima. Ketua : Kepala BPMDes Kab. Wakil ketua : Kepala Bapeda Kab. Sekertaris : Sekertaris BPMDes Kab.

Penetapan Penerimaan bantuan Pakta Integritas Pencairan Dana Pelaksana Kegiatan Monitoring dan evaluasiPelaporanBahwa Terdakwa menjealskan Organisasi / tim pelaksana ditngkat kabupaten/ kota adalah : Organisasi tingak Kab/kota ditetapbkan dengan SK Bupati/walikta terdiridari unsur SKPD terkait lingkup Kab dan organisasi kemasyarakatan lainsesuai kebutuhan. Pembina : Bupati & wakil Bupati Pengarah : Sekda Kab Bima Ketua : Kepala BPMDes Kab. Bima Wakil ketua : Kepala Bapeda Kab.

RPL 012 Polresta Jambi.Bahwa berkaitan dengan pembukaan rekening Hibah tersebut,maka pada tanggal 06 Februari 2018, Kuasa Pengguna AnggaranPolresta Jambi mengirim Surat Kepada Kepala KPPN Jambi, denganSurat Nomor: B90/I/2018, perihal Laporan Pembukaan RekeningHibah, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Polresta Jambi telahmembuka rekening Hibah pada BRI Cabang Jambi, dengan NomorRekening 002001004636300, dengan nama rekening RPL 012Polresta Jambi untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Walikotadan Wakil Walikta

RPL 012 Polresta Jambi.Bahwa berkaitan dengan pembukaan rekening Hibah tersebut, maka padatanggal 06 Februari 2018, Kuasa Pengguna Anggaran Polresta Jambimengirim Surat Kepada Kepala KPPN Jambi, dengan Surat Nomor: B90/1/2018, perihal Laporan Pembukaan Rekening Hibah, yaitu KuasaPengguna Anggaran Polresta Jambi telah membuka rekening Hibah padaBRI Cabang Jambi, dengan Nomor Rekening 002001004636300, dengannama rekening RPL 012 Polresta Jambi untuk menampung Dana HibahPemilihan Walikota dan Wakil Walikta

Foto Copy SK Walikta Bogor Nomor : 591.4514 tahun 2012 tentangPenunjukan PDPPJ sebagai pengelola pasar milik Pemerintan Kota Bogor,selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TIl 6 ;7. Foto Copy Surat dari POLDA Jabar Nomor : B / 87 /1/ 2017/ Ditreskrim Umtanggal 31 Januari 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberitanda TIl 7 ;8.

Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaantanah kepada Walikta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untukmengambil keputusan;Bahwa saksi pernah menerima Surat Keputusan Walikota mengenai pembentukanPanitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru tersebut sesuai dengan bukti surat T.I1;Bahwa dibentuknya Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru untuk perluasanbandara Syamsudin Noor Banjarbaru;Bahwa setelah mendapat Surat Keputusan Walikota tenang Pembentukan PanitiaPengadaan

M.Pd yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada Penyidik adalah yangsebenarnya. e Bahwa Terdakwa diangkat menjadi kepala sekolah SMAN 1 Kota Madiun sejak tahun 2009, dan yang mengangkat adalah WaliKota Madiun yaitu berdasarkan Keputusan Walikta Madiun Nomor : 821.2401.205./341/K/2009 tanggal 30 Desember 2009 danserah terima jabatan dilakukan pada tanggal 07 Januari 2010. i Bahwa susunan organisasi

., di persidangan di bawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Walikota Semarang, namunsebelum menjabat sebagai Walikta Semarang berdasarkan SuratKeputusan dari Mendagri saksi menjabat sebagai Sekretaris DaerahSemarang pada tahun 2006 sampai dengan 2009 lebih kurang 3 sampai 4tahun;Bahwa selaku Walikota Semarang, saksi pernah mengajukan permintaan/usulan pembahasan RAPBD Pemkot Semarang tahun anggara 2012kepada DPRD Kota Semarang;Bahwa