., tanggal 10 Maret 2008, maka Pemohon Kasasi menyatakanbahwa putusan yang dibuat oleh Judex Facti tidak didasarkan padapertimbangan yang cermat dan tepat (onvoldoende gemotiveerd);Bahwa dalam membuat putusan, Judex Facti telah melalaikan hukum acarayang berlaku (wegens verzuim van vormen);Hal mana terlinat pada bagian identitas Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat (hal 12 surat putusan perkara Nomor: 30/PDT/2008/PT.TK.)

Rasyid Abdullah, SH., dkk. yang manakuasa terhadap advokat tersebut telah dicabut oleh Termohon Kasasi padatanggal 24 Oktober 2008;Oleh karenanya, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Judex Facti telahmelalaikan hukum acara yang berlaku (wegens verzuim van vormen) karenatelah menggunakan kontra memori banding yang telah dicabut sebagaibahan pertimbangan dalam membuat putusan.Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah tidak dengan tepatmemperlakukan suatu kaidah hukum (wegens schending van het recht)bahkan

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa mohon kepadaMajelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmemanggil para pihak untuk diperiksa kembali sehingga Majelis HakimAgung mendapatkan kebenaran materil atas pelanggaran hukum(wegens schending van het recht), oleh kKedua Hakim Pengadilan Negeritersebut, dan Terdakwa siap dikonfrontir dan membuktikan dengan saksisaksi atas pelangaran Hukum Acara dimaksud ;2.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

284ayatayat 2 dan 5 KUHP itu telah menangguhkan hak daripenuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorangyang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana.Menimbang, bahwa adapun syarat yang dimaksud di atas yangoleh pembentuk undangundang telah dirumuskan di dalam suatuketentuan undangundang di luar KUHP sebagai contoh misalnyasyarat seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undangundang di dalam pasal 268 KUHPerdata yang menentukan antara lain27De liifstraffeliike rechtsvordering wegens

284ayatayat 2 dan 5 KUHP itu telah menangguhkan hak dariPenuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorangyang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa adapun syarat yang dimaksud di atas yangoleh pembentuk undangundang telah dirumuskan di dalam suatuketentuan undangundang di luar KUHP sebagai contoh misalnyasyarat seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undangundang di dalam pasal 268 KUHPerdata yang menentukan antara lainDe liifstraffeliike rechtsvordering wegens

Uitgeberd Maatschappij, 1982, Hal 619, dikatakan de bijzondereregeling van de burgetlijke rechtvordering wegens belediging zal tot gevoldhebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerdop art 1401, doch uitluitend op de art 1408 e.v39.

Uitgeberd Maatschappij, 1982, Hal 619, dikatakan debijzondere regeling van de burgetlijke rechtvordering wegens beledigingzal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kanworden gebaseerd op art 1401, doch uitluitend op de art 1408 e.v,Gugatan Penghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata tidak dapatdiajukan sebagai dasar Gugatan secara bersamasama dengan Pasal1365 KUHPerdata melainkan harus diajukan secara tersendiri denganberdasarkan pada putusan pidana tentang pencemaran nama

Uitgeberd Maatschappij, 1982, Hal 619, dikatakan de bijzondereregeling van de burgetlijke rechtvordering wegens belediging zal tot gevoldhebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerdop art 1401, doch uitluitend op de art 1408 e.vBahwa menurut Asser Rutten tersebut diatas point 38, GugatanPenghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata tidak dapat diajukansebagai dasar Gugatan secara bersamasama dengan Pasal 1365KUHPerdata melainkan harus diajukan secara tersendiri denganberdasarkan

Uitgeberd Maatschappij, 1982, Hal 619, dikatakan debijzondere regeling van de burgetlijke rechtvordering wegens beledigingzal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kanworden gebaseerd op art 1401, doch uitluitend op de art 1408 e.v,Gugatan Penghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata tidakdapat diajukan sebagai dasar Gugatan secara bersamasama denganPasal 1365 KUHPerdata melainkan harus diajukan secara tersendiriHalalaman 30 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019

Bahwa Judex Facti telah melalaikan hukum acara (wegens verzuim van vormen);Halhal tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa dalam membuat putusan, Majelis Hakim telah mengesampingkanasas audi et alteram partem (mendengarkan kedua belah pihak).1819e Bahwa pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim untuk menyatakangugatan kabur (obscuur lible) hanya di dasarkan pada adanya : Anjuran Dinas TenagaKerja Kota Bandarlampung dimana anjuran tersebut ditujukan kepada Ir.

bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah tidak dengan tepatmemperlakukan suatu kaidah hukum (wegens

Voon een veroordeling wegens ditgebruk maken is het niet noding, dat het vervaardigen van het geschriftstrafbare valsheid oplevert, doch slecht dat het geschrift hij het gebruk makenvals is en dat de dader zich hiervan bewust is, artinya kesengajaanmempergunakan sepucuk surat palsu itu merupakan suatu tindak pidana yangberdiri sendiri disamping tindak pidana pemalsuannya sendiri.

Bahwa ahli hukum Belanda yang bernama Rutten dalam bukunya (Asser Rutten,Handeiding Tot De boefening Van FeetBurgerliik Recht, NetherlandsDerde Deel, Tweede Stuk, N.V UitgebersMaatschappij, 1954, halaman 619), menjelaskan bahwa : De bijzondere regeling van de burgelijke rechvordering wegens belediging zal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kanworden gebaseerd op art. 1401, doch uitluitend op de art1408 e. v ;Terjemahan dalam ibahasa Indonesianya adalah : Peraturan khusus

Sanoesi selaku Camat Wilayah Kecamatan LubuklinggauTimur yang seharusnya tidak boleh dibuat dan bukan menjadikewenangan Camat karena tugas seorang Camat adalah dibidangAdministrasi Negara, sedangkan Akta Pelepasan Hak tersebut adalahdibidang hukum perdata.Kalau di dalam Stb 18603 tentang Reglement Op Het NotarisAmt T inIndonesie di dalam Pasal 1 disebutkan :De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, omauthentieke akten te verlijden wegens alle handelingen, overeenkomstenen beschikkingen

unsurunsur Pencemaran nama baiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana ;.9 Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata adalah ketentuanketentuan yang bersifatumum mengenai perbuatan melawan hukum, sebaliknya Pasal 1372KUHPerdata adalah dasar mengenai perbuatan melawan hukum yangbersifat knusus untuk gugatan mengenai Penghinaan sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana ;.10Bahwa ahli hukum Belanda yang bernama Rutten dalam bukunyamenyebutkan :De bijzondere regeling van de burgetlijke rechtvordering wegens

Penasehat Hukum Terdakwa, Edi Ahmad, menyatakan upayahukum Kasasi dan telah menandatangani Akta Kasasi serta didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Maret2011 dan telah pula menyerahkan Kepaniteraan pengadilan tersebut MemoriKasasi pada 0 April 2011;Bahwa, alasan mengajukan upaya Kasasi adalah Majelis HakimPengadilan tingkat pertama, dan atas putusannya telah diperbaiki olehPengadilan Banding, telah memutuskan perkara pidana, yang mengandungsalah menerapkan hukum (wegens

ayat (2) dan (5) KUHP itutelah menangguhkan hak dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutanterhadap seseorang yang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa adapun syarat yang dimaksud di atas yang olehpembentuk undangundang telah dirumuskan di dalam suatu ketentuan undangundang di luar KUHP sebagai contoh misalnya syarat seperti yang telah dirumuskanoleh pembentuk undangundang di dalam Pasal 268 KUHPerdata yang menentukanantara lain De liifstraffelijke rechtsvordering wegens

Tjeenk Willink, Zwolle(1954 him 619: De bijzondere regeling van de burgerlijke rechtsvordering wegens beledigin g zaltot gevolg hebben, datterzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd op art.1401(BW Indonesia 1365), doch uitsluitend op de artt. 1408 e.v. (BW Indonesia 1372 ets.)Hal. 133 dari 160 Hal. Put.

Nomor 2450 K/Pdt/201340.41.De bijzondere regeling van de burgetlijke rechtvordering wegens beledigingzal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kanworden gebaseerd op art. 1401, doch uitluitend op de art 1408 e.v.Terjemahan dalam bahasa indonesianya adalah:Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwamengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 BWBelanda atau Pasal 1365 KUH Perdata melainkan harus didasarkan atasPasal 1408 BW

Uitgebers Maatschappij, 1954,halaman 619), menjelaskan bahwa:De bijzondere regeling van de burgetlijke rechtvordering wegens belediging zal totgevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd opart. 1401, doch uitluitend op de art 1408 e.v.Terjemahan dalam bahasa indonesianya adalah:Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwamengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 BWBelanda atau Pasal 1365 KUH Perdata melainkan

Uitgebers Maatschappij,1954, halaman 619), menjelaskan bahwa:De bijzondere regeling van de burgetlijke rechtvordering wegens belediging zal totgevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd opart. 1401, doch uitluitend op de art 1408 e.v.Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah :Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwamengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 BW Belandaatau Pasal 1365 KUH Perdata melainkan

Verleden met vijf renvooien, waarvan drie wegensbijvoeging, twee wegens doorhaling en een wegens doorhaling met indeplaatstelling.(W.G) E.T.T.H van Benthem van den Berg(W.G) F.H. Kranenburg(W.G) H.J.J. Lamers(W.G) A.J.A Baron ven Westerholt.Ingeschreven onder nummer 920 in het daartoe beatemde Registerberustende ter Griffie van den Raad van Justitie te Bandoeng op hedenzaterdag den een en dertigsten October negentien honderd zes derting.De Griffier van den Raad van JustitieTe Bandoeng,Ch.L.

haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke1 (kesatu);Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (pledoi) Penasihat HukumTerdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapatdipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya karena Terdakwamenderita gangguan kejiwaan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;Menimbang rumusan asal dari Pasal 44 KUHP adalah Niet strafbaar ishij die een feit begaat dat hem wegens