Dengan demikianseharusnya AJB tersebut adalah batal demi hukum;Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki itikad tidakbaik dalam rangka ingin~ memiliki rumah tempattinggal milik Penggugat tersebut Dan sejak saat ituantara Penggugat dan Pemohon menjadi pihak yangsaling bersengketa dan berdasarkan PerjanjianPembiayaan Kerjasama Terikat Penuh Sekaligus(Mudharabah Mugayyadah) Nomor : BSS/001/2002/Btanggal 14 Oktober Pasal 15 ayat (2) berbunyi semua sengketa yang timbul dalam perjanjian iniakan diselesaikansecara

Atas adanya dugaan penipuantersebut, saat ini masalah dimaksud sedang diperiksa12di POLDA Metro Jaya.Bahwa memang benar antara Penggugat dan Pemohon tidakterikat dalam hubungan sewamenyewa, karena rumahdimaksud adalah milik Penggugat yang telah ditempatiPenggugat beserta keluarga selama bertahun tahun yaitu+ 13 tahun jauh sebelum Penggugat mengenal Pemohon.Bahwa selanjutnya Penggugat dan pemohon terikat dalamsebuah Perjanjian Pembiayaan Kerjasama Terikat PenuhSekaligus (Mudharabah Mugayyadah) No.BSS

Dalam kaitannyadengan sengketa antara Penggugat dan Pemohon yangberkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dari SuratPerjanjian Pembiayaan Kerjasama Terikat PenuhSekaligus (Mudharabah Mugayyadah) NomorBSS/001/2002/B tanggal 14 Oktober 2002 disebutkandalam Pasal 15 dimana pada pokoknya kedua belah pihaksepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbuldalam Surat Perjanjian diamksud di Kantor PengadilanNegeri Jakarta Selatan.

Menyatakan sah Akad Pembiayaan Mudharabah No. 43 Tertanggal 11 April2008 kecuali yang berhubungan dengan kedudukan Penggugat I danPenggugat II sebagai Penjamin dan barang jaminan berupa Sebidang tanahSertifikat Hak Milik Nomor 433,seluas 291 M2(dua ratus sembilan puluhsatu meter persegi) atas nama Penjamin Rosdiana (Penggugat I) yangterletak di propinsi Sumatera Utara Kota Madya Binjai KecamatanBinjai SelatanKelurahan ......Kelurahan Rambung Dalam dan Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No.305 seluas

660 M2 (enam ratus enam puluh meter) atas nama PenjaminNurhayati (Penggugat II) yang terletak di propinsi Sumatera Utara KotaMadya Binjai Kecamatan Binjai Selatan Kelurahan Rambung Dalam dalamAkad Pembiayaan Mudharabah No. 43 Tanggal 11 April 2008, dinyatakanbatal ; 4.

Bahwa setelan Para Pelawan mendapat penjelasan dari turutTerlawan tentang proses Pembiayaan Mudharabah sampai denganeksekusi, Para Pelawan menyimpulkan ada ketidakwajaran dalam proseslelang yang dilakukan oleh Terlawan , Terlawan II dan Terlawan III dimanadalam proses lelang tersebut turut Terlawan tidak pernah diberitahukan dandiikutsertakan dalam menentukan harga nilai limit penjualan objek waris/objek perkara;13.

Bahwa adapun dalam hubungan pinjaman kredit dengan TurutTerlawan, Terlawan telah tidak transparan dan tidak beritikad baik kepadaturut Terlawan dimana Terlawan tidak pernah memberikan dokumen/suratperjanjian kredit/akad pembiayaan mudharabah, tidak ada memberikanSurat peringatan dan juga tidak ada memberitahukan kepada turut Terlawanberapa sisa outstanding hutang turut Terlawan;15.

Putusan Nomor XXXxX/Pdt.G/2019/PA.Lpkdan Unit Usaha Syariah, Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis UlamaIndonesia No. 115/DSNMUI/LX/2A 17 Tentang Akad Mudharabah danFatwa Dewan Syariah Nasional No. 89/DSNMUI/XIII2013 TentangPembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah;18.

/LX/2A 17Tentang Akad Mudharabah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.89/DSNMUI/XIII2013 Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah;Halaman 7 halaman 93.

Bahwa Turut Terlawan telah mengadakan hubungan hukum denganTerlawan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian (akad)pembiayaan mudharabah dengan membuka usaha penjualan tabung gasdan air isi ulang yang menyertakan objek perkara a quo sebagai jaminanatas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut.4. Bahwa Turut Terlawan selaku Debitur dari Terlawan mengalamikemacetan dalam membayar angsuran pinjamannya sebagaimana yangtelah diperjanjikan.5.

Rekening0270020018888 atas nama PD PASAR BERMARTABAT KOTABANDUNG periode 010519 s/d 310519;Asli 1 (Satu) Lembar perihal Pencairan Deposito No. 511.2/436PD.PB/2019 Tanggal 10 Mei 2019;Asli 1 (satu) Lembar Kartu Penerus Disposisi perihal PenawaranInvestasi Deposito Mudharabah No. 133/1339 tanggal 10 April 2017;Fotocopy 1( lembar ) perihal Penawaran Investasi DepositoMudharabah No. 133/KOREKS/BPRS/HIKP/IV/2017 Tanggal 05 April2017;Asli 1 (satu) Lembar Kartu.

Fast Media Internusa Tanggal 24 Mei 2018;Asli 1 (Satu) Lembar perihal Surat Permohonan Perpanjangan JangkaWaktu Pembiayaan Mudharabah tanggal 25 Oktober 2017;Asli 1 (Satu) Lembar perihal Surat Permohonan Perpanjangan JangkaWaktu Pembiayaan Mudharabah Tanggal 3 November 2017;Asli 2 (dua) Lembar Perjanjian Gadai Deposito dengan No.

Rekening0270020018888 atas nama PD PASAR BERMARTABAT KOTABANDUNG periode 010519 s/d 310519;Asli 1 (Satu) Lembar perihal Pencairan Deposito No. 511.2/436PD.PB/2019 Tanggal 10 Mei 2019;Asli 1 (satu) Lembar Kartu Penerus Disposisi perihal PenawaranInvestasi Deposito Mudharabah No. 133/1339 tanggal 10 April 2017;Fotocopy 1( lembar ) perihal Penawaran Investasi DepositoMudharabah No. 133/KOREKS/BPRS/HIKP/IV/2017 Tanggal 05 April2017;Asli 1 (satu) Lembar Kartu) Penerus Disposisi perihal UsulanPenempatan

Deposito 3050100347dengan nominal 2.500.000.000,;Asli 1 (Satu) Lembar formulir Deposito dan Tabungan No. 3050100347atas nama PD PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG Tanggal 17April 2017;Asli 1 (Satu) Lembar perihal Perpajangan Fasilitas Pembiayaan a.n PT.Fast Media Internusa Tanggal 24 Mei 2018;Asli 1 (Satu) Lembar perihal Surat Permohonan Perpanjangan JangkaWaktu Pembiayaan Mudharabah tanggal 25 Oktober 2017;Asli 1 (Satu) Lembar perihal Surat Permohonan Perpanjangan JangkaWaktu Pembiayaan Mudharabah Tanggal

Fotokopi Buku Deposito Berjangka Mudharabah atas namaSuryani Nomor 08213001426, tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkanoleh Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bintan Centre, bermeterai cukupdan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;13.

Fotokopi Buku Deposito Berjangka Mudharabah atas namaSuryani Nomor 08213001665, tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkanoleh Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bintan Centre, bermeterai cukupdan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;Fotokopi Buku Tabungan atas nama Suryani QQ Putra Ajhi Pangestu Nomor4510020334, tanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank MuamalatCabang Tanjungpinang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuaidengan aslinya, diberi tanda P.15

(P.11);12.Fotokopi Slip Deposito iB Mudharabah atas nama Saberi dengannominal Rp120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah), yang dikeluarkanoleh Bank Kalsel Syariah tanggal 19 Februari 2016, Alat bukti tersebut telahHalaman 5 dari 22 halamanPenetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjbdinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,ternyata cocok.

(P.12);13.Fotokopi Slip Deposito iB Mudharabah atas nama Saberi dengannominal Rp51.400.000, (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yangdikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah tanggal 29 Juni 2016, Alat buktitersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya, ternyata cocok.

(P.13);14.Fotokopi Slip Deposito iB Mudharabah atas nama Saberi dengannominal Rp118.000.000, (Seratus delapan belas juta rupiah), yangdikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah tanggal 15 September 2016, Alat buktitersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya, ternyata cocok. (P.14);15.Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)atas nama Saberi. Yang diketahui oleh Lurah Sei Besar nomor28/SPPFBT/SB/2005 tanggal 29 April 2005.

Nomor13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut hanya berkekuatan sebagaibukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agungnomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahliwaris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (vide ; penjelasanPasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertamaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);Menimbang, bahwa bukti P.10 s/d P.18 berupa fotokopi buku tabungan,bilyet Deposito iB Mudharabah

Apabila hasilpenjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang mukauntuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah; iv.Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetapmenjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LembagaKeuangan Syariah dan nasabah. b.

Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DewanSyariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah(Qiradh); atau ili: Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding dalam hal ini PT.

Fotokopi Deposito Investasi Mudharabah atas namaDra. XXXX pada Bank Muamalat, telah dimateraikan cukup serta telahdicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.8.; B. SAKSISAKSI1.

XXXX gunapengurusan Deposito Investasi Mudharabah pada Bank Muamalah atas namaalmarhumah (Bukti P.8); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patutuntuk dikabulKan;; 22 oe nnn en enn nnn ene n nn nn een nn nnn nnenenennnenensMenimbang, bahwa oleh karena petitum poin angka 3 (tiga) telahdinyatakan dicabut oleh Para Pemohon, maka majelis hakim berpendapatpetitum Para Pemohon tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan

M E N G A D I L I
Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 01 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd, Notaris di Kota Yogyakarta, pada tanggal 01 Maret 2017 berikut addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat

secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, S.H, M.Kn Notaris Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017;
4.

Januari 2022 sebesar Rp. 158.400.000,00 : 2 = Rp. 79.200,000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dikurangkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran tunggakan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada bulan Januari 2023, sehingga berjumlah (Rp. 79.200,000,00 3.000.000,00) = 76.200.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al Mudharabah

Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 167.997.183,-
b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-
c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT
7. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah

Bukti P1;Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian PerdaganganKoperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten tentangPutusan Nomor 0237/2016/PA.kKIt Hal. 11 dari 18 halaman Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 483/BH/XIVAkta PernyataanKeputusan Rapat Anggota K.14/2009 tanggal 16 juli 2009, bukti P.2;Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah No.166.MDAPuskopsyah Klaten / 01 / 2014 tanggal 30 januari 2014, bukti P.3;.

Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Mugoyyadah No.175.MDAPuskopsyah Klaten / 04 / 2014 tanggal 15 April 2014, bukti P.5 ;. Fotokopi slip pengeluaran uang sejumlah Rp.250.000.000 , (dua ratus limapuluh juta rupiah), bukti P.6 ;. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1149 atas nama Sri Mulyani, S. Pd., MM.,bukti P.7 ;. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 862 atas nama Sutijanto Yanto HarjonoHaji, bukti P.8 ;.

tangani oleh kedua belah pihak, namun dalam klausula perjanjiantersebut angka 11 disebutkan bahwa Halhal yang belum diatur dalam pasalpasal tersebut diatas akan ditetapkan kemudian dengan kesepakatan keduapihak secara musyawarah, bila kesepakatan kedua belah pihak tidak bisa'memutuskan perkara maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat kasusnyadiselesaikan di Arbitrase Syariah / Hukum yang berkedudukan di Klaten ;Menimbang, bahwa bukti P.3 dan 5 adalah bukti tertulis berupa fotokopiAkad Pembiayaan Mudharabah

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:sal J ail AEA eee E96 36 akong alg afle 2 ge eqs SiUY ced ply oh bles doyialsNabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jualbeli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), danmencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumahtangga, bukan untuk dijual.d. Hadis Nabi riwayat alTirmidzi dari kakeknya Amr bin Auf alMuzani, dan riwayat alHakim dari kakeknya Katsir bin Abdillahbin Amr bin Auf r.a.:& ete ate zee wet of Shae cee ae Te.

Bahwa benar TERLAWAN telah menjaminkan tanah milik orang tuaTERLAWAN dengan seijin dan sepertujuan orang tua kandung TERLAWAN, hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan orang tua kandung TERLAWAN yang bernama bapak Saridjo Oetomo beserta ibu Tarini selaku penjamindalam akad Mudharabah nomor 10610/MDA/VIII/2012;3. Bahwa menanggapi Perlawanan Pihak Ketiga terhadap PutusanEksekusi Perkara No.

Bahwa konsekwensi dengan meninggal dunianya bapak Saridjo Oetomopada tanggal 25 Juli 2016, maka berdasarkan Perjanjian Modal Kerja AkadMudharabah Nomor 10610/MDA/VIII/2012 pada bagian Penutup, pasal 19ayat ke (2) disebutkan :Akad ini mengikat Para Pihak yang Sah, para pengganti atau pihakpihak yang menerima hak dari masing Para Pihak;Sehingga sudah jelas dengan adanya pasal ini maka baik Para Pihak yangmengikatkan diri dalam Perjanjian Modal Akad Mudharabah Nomor10610/MDA/VIII/2012 ataupun para penggantinya

Register 15/Pdt.Eks/2017/PN Yyk pada point nomor12, berkaitan dengan kehilangan bagian waris dari hak waris peninggalanSaridjo Oetomo adalah merupakan bagian dari resiko dari telahdijaminkannya harta milik Saridjo Oetomo kepada TERLAWAN IIIberdasarkan akad Mudharabah nomor 10610/MDA/VIII/2012.

Bank Perkreditan RakyatSyariahn Bangun Drajat Warga berkantor dan berkedudukan diHalaman 24 dari 44 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT YYKYogyakartasesuai surat Nomor 229/BDW/Ops/IX/2016 tanggal 22 September2016, yang dalam hal iniberdasarkan Perjanjian Murobahah Nomor10013/MBA/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Perjanjian PembiayaanModal Kerja Akad Mudharabah Nomor 10610/MDA/VIII/ 2012 tanggal 15Agustus, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Sardjo Oetomo meninggal dunia (25 Juli 2016), halpersetujuan dapat dilihat pada Perjanjian Murobahah Nomor10013/MBA/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Perjanjian PembiayaanModal Kerja Akad Mudharabah Nomor : 10610/MDA/VIII/2011tgl 15Agustus 2012; Bahwa rencana pelaksanaan lelang oleh Terlawan Ill telahdiberitahukan kepada debitur in casu Terlawan dengan surat nomor054/BDW/Mkt/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.

,Pustaka Muamalah Jogja, Ctk : pertama, 2016, him 136 140dinyatakan Dalam beberapa praktek Mudharabah (transaksipermodalan) atau Musyarakah (usaha bersama) di masyarakat,sering kali kita melihat prosentase bagi hasil dengan mengacupada modal. Ada yang besar dan ada yang kecil. Misalnya, adayang menawarkan, tanam modal minimal 10 juta, akanmendapatkan 2 % per bulan. Dan nanti setelah setahun, modalakan dikembalikanApa yang terbayang dari angka 2 % itu ?

Menurut AlAlbaniderajat hadis ini hasan shahih)Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf meriwayatkan dari Ali binAbi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata Siapa yang ikutmendapat keuntungan (dalam sebuah usaha) maka dia tidakmenanggung kerugian Perbedaan yang mendasar antara Mudharabah dan Qardh(kredit) adalah dana yang diterima oleh Mudharib tidak dijaminHal. 11 dari 28 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2017/PA.Sby.dari kerugian, sedangkan dana yang diterima dari Kreditur wajibdijamin oleh pihak DebiturMaka

jika Mudharib disyaratkan menjamin dana yangditerimanya dari kerugian akad Mudharabah berubah menjadiQard.

Hal ini disepakati keharamannya oleh para ulamakarena termasuk RIBA DAYNDan sayangnya hal ini juga banyak dipraktekan oleh lembagakeuangan syariah di Indonesia dimana kerugian yangmengurangi modal ditanggung oleh pihak yang menerimapembiayaan Mudharabah untuk menutupi modal yang telahdiserahkanSelanjutnya dalam buku yang sama dinyatakan dalam halaman kehim.385 387 Bab Hukum Riba :ALLAH Subhanahu Wa Taalla berfirman : ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanRiba (QS.AlBaqarah : 275) Hai

Mudharabah yaitu akad kerja Sama suatu usaha antara pihak pertama(malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruhmodal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindakselaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuaidengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkankerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jikapihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, ataumenyalahi perjanjian.Bahwa Akad Mudharabah a quo telah membebankan semua

kewajibanpembayaran kerugian pada Penggugat selaku nasabah tanpa adanyakesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian yangdilakukan oleh Para Penggugat;Bahwa Akad Mudharabah a quo merupakan akad yang dibuat sebagaibentuk restrukturisasi akhir dari Akad Al Murabahah tahun 20022006;Bahwa proyek Water Treatment Plant (WTA) yang dibiayai melalui AkadAl Murabahah a quo telah dinyatakan batal oleh Pemerintah pada tahun2006, sehingga restrukturisasi dalam bentuk Akad Mudharabah a quoseharusnya

Bahwa berdasarkan fakta dan aturan hukum tersebut di atas Penggugatmengalami kerugian materil maupun immateril Sebesar: KERUGIAN Kelebihan Bayar AkadMateril Rp. 39.500.000.000,Mudharabah a quo Perasaan tidak Immateril tenang, stress, dan Rp. 1.000,cemasTotal Kerugian Rp. 39.500.001.000, 23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan bagiPenggugat untuk menuntut ganti kerugian dari Tergugat;24. Bahwa Tidak Lengkapnya Para Pihak (Subtek Hukum) yakni Hj.

Bahwa Akad Mudharabah a quo telah membebankan semua kewajibanpembayaran kerugian pada Penggugat selaku nasabah tanpa adanyaHalaman 18 dari 84 Putusan Nomor 474/Padt.G/2017/PN. Jkt.

Pst.16.17.18.19.20.21.22.23.kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian yang dilakukanoleh Para Penggugat;Bahwa Akad Mudharabah a guo merupakan akad yang dibuat sebagaibentuk restrukturisasi akhir dari Akad Al Murabahah tahun 20022006;Bahwa proyek Water Treatment Plant (WTP) yang dibiayai melalui Akad AlMurabahah a quo telah dinyatakan batal oleh Pemerintah pada tahun 2006,sehingga restrukturisasi dalam bentuk Akad Mudharabah a quo seharusnyamembebankan pembayaran kerugian pada Tergugat

Di samping memperhatikan tiga hal: pertama, adanyapenyerahan benda dari pemilik (shohibul mal) kepada pihakmanajemen/pengelola (mudhorib); Kedua, adanya ketentuan mengenaikeuntungan yaitu keuntungan dibagi dua dengan prosentase sesuaikesepakatan; dan ketiga, adanya pernyataan tentang kerugiaan, yaitukerugiaan hanya dibebankan kepada pemilik harta (rab almal) dan amiltidak dapat dibebani kerugian.Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 256/Pat.G/2016/PNDpkPada dasarnya mudharabah adalah salah satu bentuk

mudharabah yangtidak merugikan salah satu pihak manapun.

Karena baik usaha itu untungmaupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggungbagi hasil dengan cara mudharabah. Mudharabah adalah akadkerjasama suatu usaha antara dua pihak; pihak pertama (malik, shahibalmal, LKS) menyediakan seluruh modal; sedangkan pihak kedua (amil,mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usahadibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalamkontrak.

Foto copy dari foto copy Akta Perjanjian Akad Mudharabah antara VIDYAANANTA dengan ADE SYAFEI Nomor 35 Tahun 2014 tertanggal 25 April2014, selanjutnya di beri tanda bukti T3 ;4. Flashdisk berisi file rekaman pembicaraan berikut transkrip pada pertemuan diNotaris tanggal 8 April 2015, selanjutnya diberitanda T4;5. Foto copy dari foto copy surat Konfirmasi Pelunasan Utang Piutang yangditujukan kepada sdr. VIDYA ANANTA Nomor : 001/ASKPA.VA/VIIV2015 ,selanjutnya di beri tanda bukti T5 ;6.

Kn ;Bahwa setelah 1 (satu) bulan sejak perjanjian , Tergugat menginginkanusaha yang dijalankan bebas dari uang riba dan atas persetujuan Penggugatmaka perjanjian tersebut menjadi mudharabah;Bahwa permasalahan muncul setelah jatuh tempo sesuai dengan perjanjianyang tertuang didalam akta perjanjian karena usaha Tergugat mengalamikemunduran namun Tergugat berusaha untuk memenuhi kewajibannyadengan cara menjual 3 (tiga) aset yang diagunkan ;Bahwa permasalahan muncul setelah jatuh tempo sesuai dengan

Nomor 559 PK/Pdt/201721.22.23.24.20.26.adalah cacat yuridis, sehingga tidak sah dan tidak mengikat, karenanya bataldemi hukum;Bahwa oleh karena Akta Surat Kuasa Membebankan Hak TanggunganNomor 44 tanggal 31 November 2011, adalah cacat yuridis, sehingga tidaksah dan tidak mengikat karenanya batal demi hukum, maka Akta AkadPembiayaan Mudharabah Nomor 42, tanggal 31 November 2011, antaraTergugat dengan Tergugat Ill, sepanjang menyangkut barang jaminan milikPenggugat II, adalah tidak mengikat bagi Penggugat

II dan batal demi hukum;Bahwa oleh karena Akta Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 42, tanggala31 November 2011, sepanjang menyangkut barang jaminan milik PenggugatIl, adalah tidak mengikat bagi Penggugat II dan batal demi hukum, maka AktaPemoebanan Hak Tanggungan Nomor 409/2011, tanggal 28 November2011, adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum sehigga batal demihukum;Bahwa oleh karena Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 409/2011,tanggal 28 November 2011, adalah tidak sah dan tidak mengikat

gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga status quo yang telah diletakkan olehPengadilan Negeri Indramayu;Menyatakan Penggugat telah membayar lunas seluruh hutangnyakepada Tergugat I;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 44tanggal 31 November 2011, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat adalah cacat yuridis, sehingga tidak sah dan tidak mengikat, karenanyabatal demi hukum;Menyatakan Akta Akad Mudharabah

Dalam Eksepsi:Menolak seluruh eksepsi Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan TurutTergugat ;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Penggugat telah membayar lunas seluruh hutangnyakepada Tergugat I;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 44tanggal 31 November 2011, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan Akta Akad Mudharabah

Nomor 559 PK/Pdt/201710.11.12.13.Pengadilan Negeri Indramayu;Menyatakan Penggugat telah membayar lunas seluruh hutangnyakepada Tergugat I;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.44 tanggal 31 November 2011, yang dibuat dihadapan TurutTergugat adalah cacat yuridis, sehingga tidak sah dan tidakmengikat, karenanya batal demi hukum;Menyatakan Akta Akad Mudharabah Nomor 42, tanggal 31November 2011, yang dibuat dihadapan

/PTA.YkMenimbang, bahwa Para Pelawan/Pembanding menolak seluruheksepsi yang telah disampaikan oleh Terlawan 1 dan menyatakan memiliki legalstanding karena merasa tidak pernah mengalihkan hak atas tanah danbangunan obyek eksekusi yang terletak , Kabupaten Bantul atas namapemegang hak ATW;Menimbang, bahwa Terlawan Il (Terlawan Il) telah menggunakanSertipikat Hak Guna Bangunan No. 2XX yang terletak di, Kabupaten Bantul,Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh pembiayaan modalkerja akad mudharabah

Put No 6/Pdt.G/2021/PTA.Ykpenyerahan obyek jaminan yang selanjutnya dibebankan hak tanggungan telahmenegaskan kedudukan Terlawan sebagai pemegang hak tanggungantersebut dan persoalan hukum antara Para Pelawan dengan Terlawan II diluardari perjanjian pembiayaan modal kerja akad mudharabah yang telahdilakukan oleh Terlawan dengan Terlawan II dan telah menjalani prosessesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Para Pelawan/Pembanding ternyata tidak adahubungan

. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNO: 86/DSNMUI/XII/2012TentangHADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANALEMBAGA KEUANGAN SYARIAHpee cee Na pe2Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelahMenimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunandana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuaisyariah, yaitu wadiah dan mudharabah;b. bahwa dalam rangka menarik minat masayarakat terhadap produkpenghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabahpenyimpan, baik

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modalusaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dankeuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yangdisepakati yang dituangkan dalam kontrak;7. Hadiah (hadiyah) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikatdan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;8.

meninggalkanTermohon karena pertengkaran yang disebabkan Termohonberhubungan dengan pria lain dengan cara fasilitas sms darihandphone;Bahwa perlu Pemohon tegaskan bahwasanya pada bulan Nopember2010 s/d 20 Januari 2011, Termohon dan Pemohon masih tinggaldalam satu rumah;Bahwa benar setelah kepergian Pemohon pada tanggal 21 Januari2011, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sebesarRp 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap tanggal 3 (tiga) pada tiap bulandan pembayaran fasilitas pembiayaan mudharabah

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudilahkiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenolak dalildalil jawaban Termohon dan mengabulkan PermohonanPemohon;DALAM PROVISIBahwa Pemohon menolak seluruh tuntutan provisi yang diajukanoleh Termohon, karena dalam jawaban Termohon sudah jelas mengakuibahwa setelah kepergian Pemohon, Pemohon tetap memberikan nafkahkepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiapbulannya dan pembayaran fasilitas pembiayaan mudharabah

Bahwa Pemohon dengan tegas mengakui jawaban Termohon point 16yang mendaiilkan:.a Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) setiap tanggal 3 (tiga) pada tiap bulan;.b Pembayaran fasilitas pembiayaan mudharabah sebesar Rp1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapmenjadi tanggungan Pemohon;2.

Ini terbukti sebagaimana pengakuanTergugat rekonvensi yang mendalilkan tetap memberikan nafkah tiapbulan sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dan pembayaranfasilitas pembiayaan mudharabah sebesar Rp 1.250.000, (satu jutadua ratus lima puluh ribu rupiah);.2. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi agarTergugat rekonvensi ditetapbkan kewajiban untuk membayar akibatcerai talak sebagai berikut:a. Nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah);b.

dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanyatelah mengajukan permohonan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaanijarah multi jasa yang pendapatan / keuntungan akan dibagi secara bagi hasil(syirkah) yang seimbang (proposional) antara Bank dan Nasabah sesuai denganbesarnya pembiayaan dari Bank dan Modal dari Nasabah ;Menimbang, dengan bunyi kalimat tersebut Majelis Hakim Tingkat Bandingmenjadi tidak jelas akad yang dibuat Penggugat dengan Tergugat masuk dalamkreteria ijarah atau syirkatul mudharabah