Pasal 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT) menyatakan bahwa DewanKomisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasansecara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member!nasihat kepada Direksi.c. Selain daripada itu Pasal 108 jo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UUPT mewajibkan agar DewanKomisaris Perseroan melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan kinerjaDireksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada keadaan keuanganPerseroan dan laporan rugi laba, sehingga berdasarkan hal tersebut DewanKomisaris Perseroan dapat mencegah terjadinya kesalahan pengelolaankeuangan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Bahwa Penggugat seharusnya lebih mencermati ketentuan yang lebih tinggidari Anggaran Dasar milik Penggugat yaitu Undangundang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana kewenangan bertindak untukatas nama dan mewakili Perseroan secara umum seharusnya mengacukepada ketentuan Pasal 98 UUPT.c. Pada Pasal 98 ayat (1) UUPT, jelas disebutkan bahwa Direksi berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.d.

Pada Pasal 98 ayat (2) UUPT, mengatur bahwa dalam hal anggota Direksiterdiri lebih dari 1 (Satu) orang, maka yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap Direksi. Lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT,menyatakan bahwa UUPT menganut sistem perwakilan kolegial yang berartitiaptiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Ketentuan Pasal 98ayat (2) UUPT merupakan prinsip umum terkait kewenangan bertindakanggota Direksi dalam mewakili Suatu Perseroan Terbatas.e.

Hal demikian dalampenjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT merupakan penerapan sistem perwakilankolegial yang dianut dalam UUPT.Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 733/Pdt.G/2020/PN Dps12.13./.

Irja SehatiUtama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, PENGGUGATpandang sebagai surat panggilan yang tidak sah karena tidak sesualidengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018melanggar ketentuan Pasal 82 UUPT;Pada tanggal yang ditentukan, PENGGUGAT tidak menghadiriRapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31Oktober 2018.

Dan lainlain;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota DewanKomisaris diatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisaris;Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktuberdasarkan keputusan RUPS = dengan menyebutkanalasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah

Irja Sehati Utama tertanggal 17Oktober 2018, PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: dan lainlain untuk berkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannyasebagai Komisaris Utama ;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan(4) UUPT, bahwa agenda: dan lainlain tidak dapat diambilkeputusan apabila seluruh pemegang saham tidak hadir danmenyetujui adanya agenda: dan lainlain tersebut. BerikutPENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT:(3).

PARATERGUGAT ~~ melakukan tindakan/perbuatan secara sepihakmenyalahgunakan kekuasaan/keadaan (misbruik van omstandigheden)sebagai Pemegang Saham Mayoritas (pemegang saham 1750 (seributujuh ratus lima puluh) lembar saham, dari total 2000 (dua ribu) saham),yang mengakibatkan PARA TERGUGAT ada dalam posisi yang kuat dankeadaan yang menguntungkan, sedangkan PENGGUGAT berada dalamposisi lemah dan tak berdaya;Perbuatan PARA TERGUGAT selain melanggar banyak pasalpasaldalam UUPT, namun PENGGUGAT juga memandang

Bahwa setelah perubahan nama perseroan tersebut, TERGUGATjuga melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pernyataan TentangKeputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIANomor 4 tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris SRIIRMIATI, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 15 ayat (2) Anggaran DasarTERGUGAT, dalam hal terjadi kekosongan Direksi TERGUGAT,TERGUGATharus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengangkat Direktur barudalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak lowongnya Direksi tersebut, Selama belum adaDirektur baru yang diangkat, maka kepengurusan TERGUGAT menjaditanggung jawab dari Komisaris, dan dalam kondisi seperti ituseharusnya Komisaris dapat meminta untuk diselenggarakan RUPSberdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT

HEBERT dan JHONROGER ABADIE Jr., semestinya dapat meminta dilakukanpenyelenggaraan RUPS dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisarisberdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT, serta faktanya QUINN J.HEBERT dan JHON ROGER ABADIE Jr. juga masingmasingmerupakan wakilwakil dari Pemegang Saham TERGUGAT yakni: (i)Halaman 6 dari 30 hal.

Hal mana dapatdiuraikan sebagai berikut: Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT padapokoknya mengatur bahwa Keputusan RUPS mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian Direksi, dimana dalam halRUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi mulai berlaku sejak ditutupnya

Oleh karena itu, mengingat (i) masajabatan anggota direksi TERGUGAT adalah 5 (lima tahun) (videPasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT), dan (ii) Secarahukum proses mekanisme pemberhentian JOHN ROGER ABADIEJr. sebagai anggota direksi TERGUGAT tidak pernah ada atausetidaknya tidak pernah dijalankan menurut prosedur yang diaturdalam Pasal 94 ayat (5) (6) dan (7) UUPT, maka JOHN ROGERABADIE Jr. secara hukum adalah tetap menjabat sebagai DirekturUtama TERGUGAT dengan masa jabatan sampai tanggal 01Oktober

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

1. Menetapkan pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dilaksanakan di Jakarta;
2. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUPT

yakni apabila 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

2007 berbeda dengan ketentuan dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) yangberlaku sebelum tahun 2007.b.

Hal ini sesuai dengan ketentuandalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang berlaku ketika Penggugat menjadipemegang saham Tergugat sebagai berikut:Pasal 60 (1) UUPT 1995:Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.

Padahal, tidak adasatupunketentuan di dalam UUPT 1995, UUPT 2007, maupun Anggaran Dasar Tergugat yang menyatakan bahwa dalam setiap keadaan dan tanpa syarat Tergugat wajib memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya.71.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995 dan Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT2007, pembagian suatudividen hanyalah dapat dilakukanapabilasuatuperseroan memiliki laba bersih dan setelah laba bersih tersebut dikurangi danacadangan maka perlu dahulu disepakati di dalam RUPS untuk dibagikan sebagaidividen.Berikut kutipan pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995:(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelahdikurangi

Dengan demikian unsurperbuatan yang melawan hukum tidak terpenuhi.2) Unsur Kesalahan3)4)Dari keseluruhan rujukan peraturan perundangundangan yang ada di atas,khususnya UUPT 1995 dan UUPT 2007, tidak ada kesengajaanmaupunkelalaian dari Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV untuk melakukanperbuatan yang merugikan Penggugat.

Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapbkan berdasarkan keputusan RUPS;Halaman 9 dari 154 Hal.

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);Halaman 13 dari 154 Hal.

);Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melalaikankewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telah ditentukan secarategas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yang antara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;Halaman 23 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

UUPT (vide: Pasal 82 ayat (3) UUPT);Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan bagiPENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agarberkenanlah untuk menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatanhukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnyaterhadap diri PENGGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT SuratNo.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018,berjudul UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA yang dibuat danditandatangani oleh TERGUGAT ;Bahwa

Berdasarkan undangundang yang berlaku(UUPT), Akta Pendirian yang dimaksud oleh Penggugat dalamGugatannya sudah tidak valid karena sudah tidak sesuai denganketentuan yang berlaku saat ini, sehingga tidak bisa dijadikansebagai dasar hukum.

Halini jelas melanggar ketentuan peraturan yang ada terkait perseroanterbatas mulai dari Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD),Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT);Pasal 7 ayat (2) UUPT telah tegas menyatakan:Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham padaHalaman 23 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/2015saat Perseroan didirikan;Pasal 33 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa:Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dandisetor penuh;Pasal 33 ayat (2) UUPT selanjutnya menyatakan:Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang sah;Menjadi pertanyaan kemudian apakah Penggugat benarbenartelah melakukan penyetoran modal dan apa buktinya?

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menggugat TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyalahi atau melakukan perbuatan menyimpangdengan tidak melaksanakan ketentuan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 52tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris James Herman Rahardjo,S.H., yang merupakan manifestasi/perwujudan dari ketentuan UUPT, dimanaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelaskan sebagai berikut:a.

Perbuatan Tergugat Rekonvensiyang tidak menyetorkan modalnya ini jelasjelas melanggar ketentuan Pasal33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUPT;b. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yangseolaholah bertindak selaku pemegang saham yang sah pada PT NLTGasket Mfg, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara melawanhak telah menikmati pembagian keuntungan (deviden) yang diterimasebelum tahun 2006.

Pasal 1 Angka 1 PP 135/2000tersebut di atas, maka dihubungkan dengan wajib pajak perseroanterbatas berlaku ketentuan dalam UndangUndang Nomor: 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT)terkait dengan siapa pihak yang bertindak sebagai penanggung jawabsuatu perseroan terbatas, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1Angka 5 UUPT, yaitu sebagai berikut:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan

Pasal 97 ayat (4) UUPTmengatur sebagai berikut:Pasal 97 ayat (1) UUPT: Direksi bertanggung jawab atas' pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 97 ayat (4) UUPT: Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlakusecara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 97 ayat(1) jo.

Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang manaternyata PENGGUGAT mengetahui dan dapat membuktikanpada saatditerbitkannya Keputusan TUN,Sdr. Andianto Setiabudi bukan lagi sebagai penanggung jawab pajakatas wajidD pajak perseroan dalam hal ini PT CMNC (d/hPT Cipaganti Citra Graha, Tbk), dikarenakan jabatan Direktur Utamasudah tidak melekat lagi pada pribadi Sdr.

Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang manaKeputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr. AndiantoSetiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo.

Pasal 97 ayat (4) UUPT. yang manaKeputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr AndiantoSetiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97ayat (4) UUPT, mengatur bahwa apabila terdapat lebih dari (satu)orang Direksi, maka pertanggungjawabannya secara tanggungrenteng, yang mana dalam PT CMNC (d/h PT Cipaganti Ciha Graha,Tbk) terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi sebagaimana telahdiuraikan di atas.b. Faktanya Sdr.

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.

Pasal 79 ayat (5) UUPT dan melanggar perjanjian kredit antarahal 7 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKIPT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dengan parakreditoryang membahayakan kekayaan perseroan dan kekayaan pribadiDalam jabatan TERGUGAT 3 selaku notaris, perobuatannyasebagaimana tersebut diatas jelas melanggar asasasas kepatutan,ketelitian dan kehati hatian, apalagi sebagai seorang pejabat negara(notaris) diharuskan menjunjung tinggi asasasas tersebut diatas.5.

Bahwa Pasal 61 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dan jelas mengatur bagisetiap pemegang saham yang dirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris berhakmengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;hal 11 dari 34 hal put.

Yos Sudarso Kav. 88,WENGIE, ITAUEG~~mm naan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnanmnnnnnnnnnannsBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 UUPT sebagaimana dikutipdi atas, Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke PengadilanNegeri Jakarta Utara, yaitu Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT MIT.

Dan, Pasal 71 butir (5) UUPT menyatakanpada pokoknya bahwea direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya Hiendra Soenjoto adalah selakuDirektur Utama PT.

Perjanjian Jual Beli Batubara jelas dapat diterapkandoktrin Piercing the corporate veil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2)UUPT. Terbukti Tergugat 2 melakukan kerjasama dengan Penggugatdengan itikad buruk dan tidak memenuhi kewajibannya dalampemenuhan tanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengandemikian dapat terbukti dengan jelas dan terang jika Tergugat 2 selakupemegang saham Tergugat 1 baik langsung maupun tidak langsungdengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat 1 untuk kepentinganpribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT Olehkarenanya, sangat layak jika Tergugat 2 dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta kekayaan pribadinya karena telah menyebabkanTergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat..

merupakan bentuk alter egonya.Dengan Tergugat 2 selaku Direktur yang telah lalai dalam menjalankantugasnya dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalamPerjanjian Jual Beli Batubara dan dengan tidak beritikad baik yaitudengan menipu Penggugat selaku kreditor (defrauding creditor) dengantidak mampu menyerahkan batubara sebagaimana diperjanjian kepadaPenggugat dimaksud maupun mengembalikan uang muka yang telahditerima dari Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 97ayat (2) dan (3) UUPT

Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnyadapat dibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantara Tergugat1 dengan Tergugat 2 sehingga Tergugat 1 tidak dapat melaksanakankewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(2) huruf d UUPT, dan oleh karenanya sudah selayaknya dapatdimintakan pertanggung jawaban hingga harta pribadi kepada Tergugat2.Halaman 7 Putusan No. 179/PDT/2018/PT. DKIe.

Oleh karena itu perbuatanTergugat 2 selaku pemegang saham dan pengurus dari Tergugat 1 yangmerupakan alter egonya telah terbukti menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf c UUPT sehingga layak dimintakan pertanggung jawabanhingga kepada harta pribadinya.Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas maka sudah sangat tepat apabilaTergugat 2 didudukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara inisehubungan peranan dan kedudukannya dalam perseroan.13.Prof.

tiap klasifikasi, hakhak yang melekatpada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan DewanKomisaris;penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris;i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.Selain itu dalam UUPT, mengenai perubahan anggaran dasar,disebutkan bahwa ada perubahan anggaran dasar yang harusmendapatkan persetujuan Menteri (vide Pasal 21

ayat (1)Putusan Nomor 1063/Padt.G/2020/PN Sby Hal.17UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukan kepadaMenteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuanMenteri meliputi: (vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbukaatau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggarandasar hanya perlu diberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegangsaham dan susunan pengurus PT.

mendapatkan persetujuanMenteri (vide Pasal 21 ayat (1) UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukankepada Menteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri meliputi:(vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbuka atau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggaran dasar hanya perludiberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelasdalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegang saham dansusunan pengurus PT.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugatmempunyai hubungan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan ini,dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKB.Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Selanjutnya mohon cukup disebut UUPT), yaitu sebagaiberikut :Pasal 61 UUPT (Kutipan) :1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

Hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat(1) UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKDalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu:a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepadapemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegangsaham lainnya;b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari Organ Perseroan

; dan/atauCc. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.> Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan):(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegangsaham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnyakepada pemegang saham klasifikasi tertentu ataupemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukanternyata) pemegang saham tersebut tidak membeli,pemegang saham penjual

melalui gugatan ini menegaskan, bahwa tidakingin lagi menempati perumahan tersebut, dan meminta kepadakepada TERGUGAT (selaku Perseroan) bertanggung jawab untukmembayar kerugian secara materil maupun immaterial yang dideritaoleh Para PENGGUAT;Bahwa adapun kedudukan TERGUGAT II yang ditarik sebagai Pihakdalam perkara ini, tidak lain karena TERGUGAT Il adalah Organ yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perseroan (TERGUGAT) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Vide Pasal 1 angka(5) UUPT

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c. Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;.

Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun 2007 dibebankan kepada Para Penggugat;Bahwa para penggugat telah menggugat tergugat II selaku direktur padaPT Anugrah Jaya propertindo

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c.

Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun

Cartens Puncak Abadi adalah perseroan yangberbadan hukum, sehingga Termohon Kasasi berhak untuk mewakili PT.Cartens Puncak Abadi maupun memberikan kuasa kepada pihak lain untukmewakilinya berbicara di persidangan;Bahwa menurut Undangundang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, pendirian perseroan diatur dalam Bab Il,Bagian Kesatu UUPT 2007, yang terdiri atas Pasal 7 sampai dengan Pasal14 ketentuan pasalpasal tersebut terdapat persyaratan pendirian perseroandianggap sah

Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebutPermen Nomor M01HT.0110/ 2007);Selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5)Permen Nomor M01 HT.0110/2007: Harus diajukan kepada Menteri atau Dirjen AHU "paling lambat" 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani,dan Permohonan dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung;"Apa ancaman hukumnya apabila jangka waktu yang ditentukan

Pasal 10ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5) Permen NomorM01.HT0110/2007 tersebut dilampaui?"

Ancamanatau akibat hukumnya diatur pada pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6ayat (5) Pemen Nomor M01HT.0110/2007: Akta Pendirian menjadi "batal" (nietig, void) karena hukum sejak lewatnyajangka waktu tersebut; Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu, "Bubarkarena hukum" dan Pemberesan atau likuidasi dilakukan oleh Pendiri;Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5)Permen Nomor M01HT.01102007, apabila dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari dari tanggal

Pendirian tidak diajukanpermohonan pengesahan badan hukum atas Perseroan itu, maka demihukum atau karena hukum (van rechtswege, ipso jure) Perseroan yangbelum memperoleh status badan hukum itu "bubar" atau likuidasi (liquidatie,liquidation or winding up);Pembubaran atau likuidasinya bersifat memaksa (gedwongen liquidatie,compulsory winding up), karena undangundang sendiri yang membubarkanatau melikuidasi, dan pemberesannya atau likuidasinya dilakukan olehPendiri Sendiri, sebab Pasal 10 ayat (9) UUPT

Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab penuh terhadapPerseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanserta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab penuh terhadapPerseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.

Menurut GunawanWidjaya dalam bukunya Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis oleh PenerbitKencana Tahun 2014 Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian KuasaDalam Sudut Pandang KUH Perdata halaman 149 disebutkan bahwa :Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang vital, yangbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan (pasal 98 ayat (1) UUPT).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaruyang merujuk pada Pasal 97 ayat (3) UUPT bersesuaian dengan Surat KuasaDirektur PT. Brahmakerta Adiwira No. 67 tertanggal 20 Januari 2016 (Bukti P2 dan T 2) dan keterangan saksi di persidangan. Hal mana sudah menjaditanggung) jawab PEMBANDING/TERGUGAT secara pribadi untukmenyelesaikan permasalahan yang timbul karena kelalaian ;7.

Status Perseroan yang tertutup menjadiPerseroan Terbuka atau sebaliknya ;Pasal 21 ayat (3) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud padaayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri. Pasal 23 ayat (2) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat(3) mulai berlakusejak tanggal diterbitkannya suratpenerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.3.

Pasal 98 ayat (1) UUPT jelas diatur bahwa yangberhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama44perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahDireksi.Pasal 1 angka 5 UUPT :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Pasal 92 ayat (1) UUPT :Direksi menjalankan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan PerseroanPasal 97 ayat (1) UUPT :Direksi bertanggung jawab ataS pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.4.

Satya Mitra Mandiri tidakmemenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh UUPT, merupakandalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum, karena prosespembubaran PT. Satya Mitra Mandiri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPT ;12.

Kertas Blabak Magelang, makaharuslah mengacu pada UUPT, di mana berdasarkan Pasal 23 ayat(2) UUPT, perubahan anggaran dasar termasuk perubahansusunan pengurus BARU MULAI BERLAKU SEJAK TANGGALDITERBITKANNYA SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR OLEH MENTERI. Dengandemikian PENGGUGAT INTERVENSI TERLEBIH DAHULUHARUS MEMBUKTIKAN KEABSAHAN PIHAKNYA SEBAGAIDIREKTUR YANG BERHAK DAN BERWENANG UNTUKBERTINDAK DAN MEWAKILI PT.

PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSN. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSURUNSURPERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGASEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.O. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG DITUNTUT OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASAR.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut dilakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan anggaran dasarperusahaan dan UUPT.63.

hukum yang berlaku (UUPT) dan tidakbertentangandengan kewajiban hukum siapapun.

Hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01tanggal 2 Oktober 2017 justru sejalan dengan UUPT, termasuknamun tidak terbatas Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 88 UUPT. Selain itupembagian Deviden yang belum bisa dilakukan juga telah sesuaidengan ketentuan Pasal 71 UUPT dimana untuk PT. Hitakra belumada saldo laba positif sehingga tidak dimungkinkan untuk pembagianDeviden.Demikian juga halnya segala pinjaman dana yang dilakukan olehPT.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut diiakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalamanggaran dasar perusahaan dan UUPT.54.

Bahwa ketentuan hukum mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatastelah diatur secara jelas dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT No. 40/2007"), yaitu antara lain:(iii)Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. wajib diikuti dengan /ikuidasivanadilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

No. 40/2007, yaitu:(i) Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),a. wWatib diikuti denaan likuidasi vana dilakukan oleh likuidator ataukurator; danb.

(i) Pasal 147 avatm UUPT No. 40/2007:"Dalam jangka waktu paling am bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal pembubaran Perseroan, /Iikuidator watib memberitahukan:a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengancara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat KabarHal 22 dari 44 hal Put No.326/PDT/2019/PT.DKIdan Berita Negara Republik Indonesia; danb. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

dan menyatakan pihak yang mengajukanpermohonan pembubaran a quo adalalah TURUT TERLAWAN dan TURUTTERLAWAN Il, namun bukannya menjadikan sebagai pihak Para Terlawanmelainkan hanya sebagai pihak Turut Terlawan;Bahwa lebih lanjut, TERLAWAN pun menoiak dengan tegas daiildalilPELAWAN pada halaman 9 nomor 16 18 yang pada intinya menyatakansudah benar dan betul Perlawanan ini diajkan oleh Tuan Norman dalamkapasitasnya selaku Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo karenaberdasarkan Pasal 142 ayat (6) UUPT

kecuali RUPS yangmemberhentikan;Bahwa dalil PELAWAN tersebut jelas keliru dan sengaja dibuat untukmenyesatkan Majelis Hakim dimana seolaholah selain Likuidator makaDireksi dan Dewan Komisaris tetap berwenang melaksanakan fungsinyawalaupun telah diangkat seorang Likuidator;Bahwa dalil PELAWAN tersebut justru menunjukkan bahwa PELAWAN samasekali tidak memahami ketentuan perundangundangan yang berlaku terkaitdengan ketentuan pembubaran suatu perseroan terbatas sebagaimana diaturdalam Pasal 142 152 UUPT

Hal ini telah jelas dinyatakan pada Undang Undang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pemberhentian Direksioleh pemegang saham melalui RUPS yang mana diatur dalam Pasal 105ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4);Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UndangUndang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroanatau karena alasan lain

(UUPT Pasal 105ayat (1)5. Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Namun, kKeduanya memiliki kuasadan wewenang yang berbeda meski samasama berperan sebagai bagian dariOrgan Perseroan.Menimbang, bahwa tentang Pemberhentian Direksi oleh pemegangsaham melalui RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) Pasal 105 ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4) Pasal105 pada undangundang ini menjadi landasan hukum yang menyatakanbahwa RUPS dapat melakukan pemberhentian jika Direksi tidak lagi memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan, melakukan

(UUPT Pasal 105 ayat (1));Menimbang, bahwa meski demikian, pemberhentian Direksi olehpemegang saham tidak dapat dilakukan begitu saja. Diperlukan proses yangterperinci serta dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar. Dalam kasus ini,Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas diberikan wewenang untukmemberhentikan Direksi secara sementara agar kepentingan perusahaan tidakterabaikan selama masa pemberhentian Direksi.

Hal ini Sesuai dengan poinyang disampaikan dalam Pasal 106 ayat (1) dan (4) UUPT Tahun 2007. BahwaProsedur pemberhentian DireksiJika dalam masa jabatannya seorang Direksilalai menjalankan tugas hingga dinyatakan bersalah dan harus diberhentikan,Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtrproses pemberhentian tersebut harus sesuai dengan prosedur pemberhentianDireksi yang diatur dalam UUPT Tahun 2007.

jelasjelas juga Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam hal mengelola Perseroan ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2002, Tergugat Rekonvensi telahmelakukan RUPS perubahan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalambutir 2 Gugatan, rapat mana dilaksanakan tanpa pernah memberitahukan danmengundang Penggugat Rekonvensi, hal mana juga jelas merupakanperbuatan melawan hukum ;Pasal 68 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk penyelenggaraanRUPS, semua pemegang saham harus diberitahu.

Selanjutnya, Pasal 69 ayat(6) UUPT menentukan bahwa apabila pemberitahuan tidak dilakukan, makakeputusan RUPS hanya sah apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamnya.Dengan demikian, karena Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah diundangdan tidak pernah menghadiri RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002,maka keputusan RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002 sebagaimanatertuang dalam Akta No. 26 tanggal 31 Januari 2002 yang dibuat dihadapanMohamad Rifat Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta

Pasal 69 ayat (2) UUPT ;Bahwa perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian kepada Para PenggugatRekonvensi sebagaimana terbukti dari adanya tagihan terhadap Perseroansebesar Rp.24.803.000.000 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga jutarupiah) sebagaimana diakui Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ;Bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 2004, Tergugat Rekonvensi telahmenerima uang jasa pengolahan kayu senilai Rp.21.600.000.000 (dua puluhsatu

Apabila dinilai dengan uang, perasaan tidaktenang/kecewa tersebut sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUPT, Para PenggugatRekonvensi berhak meminta Tergugat Rekonvensi untuk membeli kembalisahamsahamnya, harga mana dianggap wajar adalah Rp.2.500.000.000, (duamilyar lima ratus juta rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak illusoir danmenghindarkan itikad buruk Tergugat Rekonvensi, maka Para PenggugatRekonvensi mohon kepada

No.1943 K/Pdt/2007melakukan pengurusan PIRU tidak pernah menyelenggarakan RUPStahunan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan Perseroansebagaimana diwajibkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT).