., tertanggal 10 April 2015;Sehingga semua Pengurus PT Blue Bird Taxi yang sekarang ini tidakberhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan,sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yang demikian bunyinya:Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggotaDireksi yang bersangkutan, atau;b.

Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingandengan Perseroan;b) Terjadi benturan kepentingan: Direktur Utama PT Blue Bird dan beberapa Direktur serta KomisarisPT Blue Bird menjadi Pengurus pada PT Blue Bird Taxi, sehinggatidak berhak mewakili perseroan, berdasarkan UUPT Pasal 99 ayat(1)a;c) Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar.

Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS Tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, dan RUPS lainnya;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajibanbagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakanRUPS Tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenangmewakili Perseroan

Dengan demikian jelas telah melanggar UndangUndang Perseroan terbatas/ UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 41ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:(1).

RUPS;Dengan demikian maka Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Penggugat mengajukan gugatan a quo untukpenundaan RUPS;Bahwa masalah gugatan yang telah diajukan PemohonKasasi/dahulu Pembanding/Penggugat terhadap saham sebesar21, 67% dijelaskan dalam pokok perkara yakni bahwa padasebelum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugatmengajukan gugatan a quo telah ada surat penawaranpenambahan modal yang dilaksanakan selambatlambatnya padatanggal 5 Mei 2015, tanpa menunggu RUPS sebagaimanadipersyaratkan pada UUPT

Pasal 1 ayat 5 UUPT No. 40/2007:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

Anggaran DasarPerseroan TERGUGAT dan UUPT No. 40/2007.Hal.7 dari 64 hal. Putusan No.34/Pdt.SusPHI/2018/PN/Ptk4.

Pasal 1 ayat 5 UUPT No.40/2007;2.

92 s/d Pasal 107 UUPT No. 40/20073.

Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh TERGUGATtersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamAnggaran Dasar dan juga UUPT No. 40/2007 karenaPENGGUGAT sebagai anggota Direksi TERGUGAT terikat dantunduk pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumperseroan terbatas (UUPT No. 40/2007), BUKAN TUNDUK DANTERIKAT pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumHal.25 dari 64 hal.

2008, ternyata Tergugat menyatakan akan melunasi tunggakanDR, PSDH dan Dana hibah atas nama PT Katingan Jaya Perkasa;Menimbang, bahwa dalam argumentasi di atas, terlihat Tergugat telahlalai selaku Direktur dan kemudian selaku kuasa direktur untukmenjalankan amanat sebagaimana yang tersebut dalam surat kuasatertanggasl 21 Agustus 2007 dan Akta Kuasa Nomor 125 tertanggal30 Juni 2008 (vide bukti P5) sehingga berdasarkan ketentuanperundang undangan yang berlaku, yaitu UndangUndang PerseroanTerbatas (UUPT

Menurut Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 (UUPT), hakhak pemegang saham adalah sebagai berikut:im mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri, apabiladirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris (Pasal 54 ayat (2)UUPT);2.

Atas nama PT, apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atauKomisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianpada perseroan (Pasal 85 butir 3 dan Pasal 98 butir 2 UUPT);3.

UUPT);4. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempatagar membubarkan PT (Pasal 117 butir 1.0 UUPT);2. Bahwa pengurusan piutang negara atas nama debitur PT. Katingan JayaPerkasa yang telah dilakukan oleh pihak Turut Tergugat Il sebagaiPanitia Urusan Piutang segara kepada Tergugat (PT.

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.

Pasal 79 ayat (5) UUPT dan melanggar perjanjian kredit antarahal 7 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKIPT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dengan parakreditoryang membahayakan kekayaan perseroan dan kekayaan pribadiDalam jabatan TERGUGAT 3 selaku notaris, perobuatannyasebagaimana tersebut diatas jelas melanggar asasasas kepatutan,ketelitian dan kehati hatian, apalagi sebagai seorang pejabat negara(notaris) diharuskan menjunjung tinggi asasasas tersebut diatas.5.

Bahwa Pasal 61 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dan jelas mengatur bagisetiap pemegang saham yang dirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris berhakmengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;hal 11 dari 34 hal put.

Yos Sudarso Kav. 88,WENGIE, ITAUEG~~mm naan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnanmnnnnnnnnnannsBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 UUPT sebagaimana dikutipdi atas, Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke PengadilanNegeri Jakarta Utara, yaitu Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT MIT.

Dan, Pasal 71 butir (5) UUPT menyatakanpada pokoknya bahwea direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya Hiendra Soenjoto adalah selakuDirektur Utama PT.

UndangUndang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT.1995) juncto UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT. 2007) sebagai berikut : Pasal 84 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 UUPT. 1995 :Pasal 84 ayat 1 huruf b:(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :(a) ..... 3(b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan perseroan ;Pasal 85 :(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungJawab

Nomor 639/Pdt/2018/PT DKIAkta No. 9/1996 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 ayat(1) dan ayat (2) UUPT. 1995 (UUPT. yang berlaku pada saattransaksi dilakukan) sebagai berikut : Pasal 11 ayat (9) Akta No.9/1996 :9.

Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 85ayat (1) dan (2) UUPT. 1995 juncto Pasal 97 ayat (2) & (3) UUPT. 2007sebagai berikut : Pasal 85 ayat (1) & (2) UUPT. 1995 :(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungJawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.(2) SetiapanggotaDireksibertanggungjawab penuh secarapribadiapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).junctoPasal 97 ayat (

2) & (3) UUPT. 2007 :(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wayib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.(3) Setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh secarapribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu, transaksi ini juga bertentangan denganketentuan Pasal 85 ayat (1) UUPT. 1995 dan karena itu pula TergugatRekonvensi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas setiapdan semua kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagaimanadiwajibkan oleh ketentuan Pasal 85 ayat (2) UUPT. 1995.Pada Mei 2005, Mei 2006, dan Mei 2008 Tergugat Rekonvensimemberikan pinjaman dana talangan (bridging finance) kepada WVELyang berakibat merugikan Perseroan (in casu Penggugat Rekonvensi)senilai total

BahwaParaTergugatdalampelaksanaanRUPStanggal0108201 2yangselanjutnyadituangkan kedalam Akta Nomor ; 01 tersebut telah MelakukanPerbuatanMelawanHukumkhususnyaterhadapUndangUndangNo.40Tahun2007tentangPerseroan Terbatas(UUPT )yangmenimbulkankerugianbagi Para Penggugat,yangsecaraterperincidanjelassertaterangbenderangdijelaskansebagaiberiku t:A. TENTANGACARARAPATTELAHTIDAKSESUAIDENGANAGENDARAPATDALAMUNDANGANRAPAT.5.

,yaitusebagaiberikut:Pasal79Ayat(2),(3),(6),(7),dan(9)UUPT (kutipan):(2).PenyelenggaraanRUPSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukanataspermintaan:a. 1(satu)orangataulebihoemegangsahamyang bersama sama mewakili 1/10(satu persepuluh) atau lebih dari Jumlahseluruhsahamdenganhaksuarakecualianggarandasarmenentukansuatujumlahyanglebihkecil;ataub.

AgendadalamundanganRUPStentangHallainlainBerdasarkanketentuanyangterdapatdalamPasal75Ayat(3)dan (4)UUPT,bahwadalammataacararapatiainlaintidakdapatdiambilkeputusanapabilaseluruhpemegang sahamtidakhadirdanmenyetujuiadanyamataacararapattersebut.Pasal75Ayat(3)dan(4)UUP T(kutipan):(3).

Bahwaselaindaripadaitu,SuratUndanganRUPStertanggal 01082012 tidak pernahada dan hal itu tentunyabertentangandenganUUPT, PemanggilanRUPSdalamhalinimelaluiSuratUndanganRUPStidakdapathanyadilakukanolehseorangKomisaris,karenaketentuan UUPT mensyaratkanbahwa pemanggilan harus dilakukan oleh Dewan Komisaris.Halinisesuaidenganketentuan Pasal79Ayat(5)dan(6) UUPT,yaitusebagaiberikut:Pasal79Ayat(5)dan(6)UUP T(kutipan):(5).Direksinajiomelakukanpemanggilan RUPSdalamjangkavaktu palinglambat15(limabelas) hariterhitungsejaktanggal

Menyetujui susunan pengurus.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dikatakan bahwa PerseroanTerbatasadalahbadan hukum yang merupakanpersekutuan modal dan didirikanberdasarkanPerjanjian. Dan berdasarkan Pasal 7 UUPT dikatakan bahwaPerseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yangdibuat dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 78 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT) mengatur adanya kewajiban dari Direksisuatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dengandidahului panggilan RUPS yang disampaikan kepada seluruh pemegangsaham perseroan, sebagaimana dikutip di bawah ini:Pasal 79 ayat (1) UUPT: Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

Hal 12 dari 194 Putusan No. : 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.20.2A;Pasal 78 ayat (2) UUPT: RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir. lsi dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (2) UUPT tersebut diatas sudah sangat jelas, yaitu membebankan kewajiban hukum kepadadireksi suatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunandalam waktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahunbuku yang bersangkutan.

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNo. : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk :a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;dan ;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkankan UndangUndang (UUPT).

Status Perseroan yang tertutup menjadiPerseroan Terbuka atau sebaliknya ;Pasal 21 ayat (3) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud padaayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri. Pasal 23 ayat (2) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat(3) mulai berlakusejak tanggal diterbitkannya suratpenerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.3.

Pasal 98 ayat (1) UUPT jelas diatur bahwa yangberhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama44perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahDireksi.Pasal 1 angka 5 UUPT :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Pasal 92 ayat (1) UUPT :Direksi menjalankan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan PerseroanPasal 97 ayat (1) UUPT :Direksi bertanggung jawab ataS pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.4.

Satya Mitra Mandiri tidakmemenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh UUPT, merupakandalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum, karena prosespembubaran PT. Satya Mitra Mandiri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPT ;12.

Kertas Blabak Magelang, makaharuslah mengacu pada UUPT, di mana berdasarkan Pasal 23 ayat(2) UUPT, perubahan anggaran dasar termasuk perubahansusunan pengurus BARU MULAI BERLAKU SEJAK TANGGALDITERBITKANNYA SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR OLEH MENTERI. Dengandemikian PENGGUGAT INTERVENSI TERLEBIH DAHULUHARUS MEMBUKTIKAN KEABSAHAN PIHAKNYA SEBAGAIDIREKTUR YANG BERHAK DAN BERWENANG UNTUKBERTINDAK DAN MEWAKILI PT.

Karena menurut hukum perseroan (UndangundangNo.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (UUPT), setoran modalsaham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincianyang menerangkan nilai atau harga, status dan lainlain serta harus dilakukanpenilaian dengan nilai wajar oleh pihak independen (pasal 34 UUPT).

Sesuai pasal 1 ayat (1) UUPT,menyatakan, Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalahbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkanodOleh karena Penggugat telah sepakat dengan Tergugat dan Tergugat Iluntuk mendirikan suatu badan hukum yaitu PT PGA, di mana Penggugatadalah pemegang saham mayoritas sebesar 34% sahamdan Penggugatjuga yang menjabat sebagai Direktur Utama, membuktikan dalil Penggugatyang menyatakan telah diajak ikut serta sebagai pemegang saham PT

Berdasarkan Pasal 68 UUPT tersebut di atas, terbukti PT PGA bukanlahperusahaan yang masuk dalam kategori 6 (enam) perusahaan yang wajibdiaudit oleh akuntan publik.;Bahwa PT PGA sebagai perusahaan tertutup cukup diaudit secarainternal. Oleh karena itu Tergugat dan Tergugat Il telah menunjuk bapakOngki Soesatyo untuk melakukan audit dan membuat laporan keuangan PTPGA untuk tahun 2011, 2012, dan 2013.

UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPSLB dapat dilakukan setiapsaat.Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwapenyelenggaran RUPSLB harus didahului dengan penyelenggaraan RUPSTahunan terlebih dahulu.; Bahwa Pasal 78 UUPT, berbunyi, RUPS lainnya atau RUPSLB dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Tergugat dan Tergugat Il berhaksewaktuwaktumelaksanakan RUPSLB PT PGAdengan agenda pembubaran

;pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;dane. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesankekayaan.Bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) UUPT tersebut di atas jo.

Irja SehatiUtama tertanggal 17 Oktober 2018 melanggar ketentuan Pasal 82 UUPT ;Pada tanggal yang ditentukan, PENGGUGAT tidak menghadiri RapatUmum Pemegang Saham PT.

Dan lainlain ;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota Dewan Komisarisdiatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentiananggota Dewan Komisans.Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah

jo. 105 UUPT makapengaturan mengenai penghentian anggota Komisaris adalah sebagaiberikut:(1)(2)(3)(4)(5)Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;Keputusan untuk memberhentikan anggota Komisaris sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan dibenkesempatan untuk membela diridalam RUPS;Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar

Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018,PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: danlainlain untukberkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannya sebagai KomisarisUtama ;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT, bahwa agenda: dan lainlain tidak dapat diambil keputusan apabilaseluruh pemegang saham tidak hadir dan menyetujui adanya agenda: danlainlain tersebut. Berikut PENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (8)dan (4) UUPT;(3).

IrjaSehati Utama adalah bertentangan dengan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT, yangpada pokoknya adalah Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela dirisebagaimana di atur dalam Pasal 105 ayat (1) dan (2) ;Hal. 45 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN SonPasal 119 UUPT berbunyi :Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisans.Pasal 105 ayat (1) dan (2) , yang berbunyi :(1) Anggota

melalui gugatan ini menegaskan, bahwa tidakingin lagi menempati perumahan tersebut, dan meminta kepadakepada TERGUGAT (selaku Perseroan) bertanggung jawab untukmembayar kerugian secara materil maupun immaterial yang dideritaoleh Para PENGGUAT;Bahwa adapun kedudukan TERGUGAT II yang ditarik sebagai Pihakdalam perkara ini, tidak lain karena TERGUGAT Il adalah Organ yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perseroan (TERGUGAT) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Vide Pasal 1 angka(5) UUPT

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c. Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;.

Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun 2007 dibebankan kepada Para Penggugat;Bahwa para penggugat telah menggugat tergugat II selaku direktur padaPT Anugrah Jaya propertindo

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c.

Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalamayat setelah 30 hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima makapemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapatatas biaya perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan .Dalam uraian permohonan pada sub 5 di atas telah terbukti Termohontidak pernah melakukan RUPS dan terbukti pula bahwa Termohon telahmelakukan tindakan bertentangan UUPT

dan Anggaran Dasar Termohondengan melakukan tindakan yang bertentangan kewajiban hukumnyaTermohon tidak memperhatikan hak dan kepentingan Pemohon sebagaipemegang saham mayoritas, dan karenanya permohonan Pemohon telahberdasarkan hukum dan memenuhi ketentuan pasal 19 Anggaran DasarTermohon dan pasal 67 UUPT.7.

Bahwa setelah perubahan nama perseroan tersebut, TERGUGATjuga melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pernyataan TentangKeputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIANomor 4 tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris SRIIRMIATI, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 15 ayat (2) Anggaran DasarTERGUGAT, dalam hal terjadi kekosongan Direksi TERGUGAT,TERGUGATharus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengangkat Direktur barudalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak lowongnya Direksi tersebut, Selama belum adaDirektur baru yang diangkat, maka kepengurusan TERGUGAT menjaditanggung jawab dari Komisaris, dan dalam kondisi seperti ituseharusnya Komisaris dapat meminta untuk diselenggarakan RUPSberdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT

HEBERT dan JHONROGER ABADIE Jr., semestinya dapat meminta dilakukanpenyelenggaraan RUPS dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisarisberdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT, serta faktanya QUINN J.HEBERT dan JHON ROGER ABADIE Jr. juga masingmasingmerupakan wakilwakil dari Pemegang Saham TERGUGAT yakni: (i)Halaman 6 dari 30 hal.

Hal mana dapatdiuraikan sebagai berikut: Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT padapokoknya mengatur bahwa Keputusan RUPS mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian Direksi, dimana dalam halRUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi mulai berlaku sejak ditutupnya

Oleh karena itu, mengingat (i) masajabatan anggota direksi TERGUGAT adalah 5 (lima tahun) (videPasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT), dan (ii) Secarahukum proses mekanisme pemberhentian JOHN ROGER ABADIEJr. sebagai anggota direksi TERGUGAT tidak pernah ada atausetidaknya tidak pernah dijalankan menurut prosedur yang diaturdalam Pasal 94 ayat (5) (6) dan (7) UUPT, maka JOHN ROGERABADIE Jr. secara hukum adalah tetap menjabat sebagai DirekturUtama TERGUGAT dengan masa jabatan sampai tanggal 01Oktober

Pasal 105 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") (BuktiP13), dimana bunyi dari Pasal 119 UUPT menyatakan :Ketentuan mengenaipemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 mutatismutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris", dan Pasal 105 ayat(1) dan (2) UUPT menyatakan :"(1L)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu waktu berdasarkan keputusan RUPSdengan menyebut alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota

tidak menjawab dan meninggalkan ruangrapat, Pemohon sudah tidak aktif di Perseroan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, selakuKomisaris Utama telah mengundurkan diri didepan karyawan Perusahaan, inimembuktikan bahwa antara Pemohon dengan Terlapor ada masalah yang belumterselesaikan, seharusnya dalam menyelesaikan masalah tersebut ada keduanyaPemohon dan Terlapor, namun yang dilakukan Terlapor mengabaikan Pemohon dantidak memberikan hakhak Pemohon sesuai yang diatur dalam Anggaran DasarPerseroan dan UUPT

, terhadap keteranganahli tersebut Hakim tidak sependapat, karena keterangan Ahli tersebut tidak berpijakpada UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan pada seluruh pertimbangandiatas bahwa telah jelas dan nyata RUPSLB dan keputusannya dijalankan tidak sesuaiUUPT dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam undangan RUPSLB tercantumpengunduran diri dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan padahal sesuai faktaPemohon tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara

pangkalnyaadalah bukan pada aktanya, tetapi benarkah Pemohon selaku Komisaris UtamaPerseroan telah mengundurkan diri, apakah ada pernyataan tertulis dari Pemohontentang pengunduran diri tersebut, inilah yang perlu digali dan didalami baik oleh ahlimaupun oleh Termohon ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupunoleh Termohon tidak ada satupun yang menunjukkan ada bukti pernyataan pengundurandiri secara tertulis dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai yangdisyaratkan UUPT

hanya membatasi diri pada penyelenggaraanRUPSLB, kuorum kehadiran dan hak suara yangbukan fokus atas Laporan Polisi a quo, selain ituTermohon tidak menilai keabsahan UndanganRUPSLB, sehingga kurang cermat dalam menilaiadanya keterangan yang tidak benar yangdimasukkan ke dalam Akta Otentik/AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.OPTIK TUNGGAL SEMPURNA NO. 14, tanggal23 September 2011 tersebut ;Bahwa Termohon juga tidak mendalami Bukti P2berupa Anggaran Dasar Perseroan maupun BuktiP13 berupa UUPT

Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007, menyatakan : Direksimewakili perusahaan baik didalam maupun diluarpengadilan.Pasal 97 ayat (6) UUPT 2007, menyatakan : Atas namaperseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeriterhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.Pasal 97 ayat (7) UUPT 2007, menyatakan : Ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

Turut Tergugat dan UUPT tahun 2007 tersebut, Akta Pernyataan Keputusan RapatTurut Tergugat 1 Nomor 41 dan Nomor 42 tanggal 10 Oktober 2013yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Turut Tergugat Ill adalah Aktayang sah dan berkekuatan hukum mengikat;Bahwa yang patut disadari oleh Penggugat, kerugian yang terjadipada Turut Tergugat PT.

Dari ketentuanPasal 70 UUPT juncto Pasal 71 UUPT serta penjelasannya, dapatditerjemahkan sebagai berikut:1. suatu perseroan terbatas dengan saldo laba positif wajib memilikicadangan yang didapat dari penyisinan laba bersih perseroan.2. laba bersih peseroan, setelah dikurangi penyisinan sebagai cadangandapat ditetapkan oleh RUPS untuk pembagian dividen dan/atau tantiembagi direksi dan komisaris serta bonus karyawan.Halaman91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pat.G/2014/PN CbiMenimbang, bahwa

(Pasal 52 ayat 1 UUPT);Menimbang, bahwa dengan demikian, pemegang saham tidak berhakmenarik kembali modal yang telah disetorkan karena dapat mengakibatkanterjadinya pengurangan modal;Menimbang, bahwa mekanisme dan tatacara pengurangan modalharus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dinyatakan sahapabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suarasetuju terhadap adanya perubahan anggaran dasar (Pasal 44 ayat 1 UUPT).Selain itu, dalam Pasal 46 ayat (1) UUPT ditentukan

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifat imperative (mandatory rule).

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuPerseroan berakhir.25.Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT dijelaskan perihal dokumendokumen dan/atau keterangan yang wajib dimuat dalam laporan tahunan,yaitu:25.1.

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi.

Pasal50 ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpanDaftar Pemegang Saham, .........Bahwa kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar pemegangSaham termasuk mencatat setiap perubahan kepemilikan sahamsebagai diatur Pasal 50 ayat (3) UUPT yang berbunyi:(3) Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusussebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.Hal 63 Putusan No. : 372/PDT/2016/PT.DKIf.

Bypass No.117,RT.001/RW.006, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, KabupatenIndramayu, Jawa Barat 45254, adalah salah dan keliru, tidak dapat dibenarkan olehhukum karena melanggar ketentuan yang diatur dalam, Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBG dan azas actor sequitur forum rei , dan melanggarUndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);4 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndang PerseroanTerbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan: Perseroan mempunyai

Java Seefood telah sah menjadi badanhukum (rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnyadiberlakukan ketentuan dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya dan UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86 ayat (5), dan Pasal138 ayat (2) UUPT, pengajuan permohonan untuk memperoleh Penetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, oleh karena ituPengadilan Negeri Indramayu

Gatot Subroto32Kav. 3234, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, JakartaSelatan. 222 2222222 nanan nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndangPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan Perseroan mempunyai alamatlengkap sesuai dengan tempat kedudukannya di daerah kota atau kabupaten dalam wilayahNegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar, tempat kedudukandimaksud sekaligus menjadi kantor pusat Perseroan.

Java Seefood telah sah menjadi badan hukum(rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnya diberlakukan ketentuandalam Anggaran Dasar UndangUndang PerseroanTerbatas. 222 22 22 2Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86ayat (5), dan Pasal 138 ayat (2) UUPT pengajuan permohonan untuk memperolehPenetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.Menimbang berdasarkan

), selain itu,Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengankebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan Dalam UUPT dan/atauangaran dasar (pasal 92 ayat (2) UUPT);Menimbang, bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab Direksi, diantaranyasebagai berikut :1.

Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayan perseroan;Menimbang,bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan(pasal 97 ayat(1) UUPT), pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiapanggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (pasal 97 ayat(2) UUPT);Menimbang, bahwa itikad baik (good faith) meliputi aspek :1.

, dan atas buktibukti tersebut tidak dapat ditunjukkanaslinya;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat II selaku Direksitidak membuat laporan kegiatan Perseroan, laporan pertanggungjawabankeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2016 (Tidak ada aslinya), auditkeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2014 (tidak ada aslinya), danmembuat pembagian deviden kepada pemegang saham sesuai yangdiamanatkan UUPT;Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.I,T.II7), bahwa karena kondisiHalaman 73 dari 84

Secara Pidana, bila ada bukti bahwa direksi diduga melakukanpenipuan/penggelapan/penyelewengan terhadap perusahaan, maka langkahhukumnya dengan melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian (Pasal 55UU.No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas/UUPT);2.

Secara perdata, merujuk kepada pasal 97 ayat 6 dan 7 UUPT, makaPemegang saham, komisaris ataupun Direksi yang lain dapat mengajukangugatan ke Pengadilan terhadap Direksi yang diduga melakukanHalaman 76 dari 84 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PNBpppelanggaran tersebut untuk meminta ganti rugi dalam hal akibatperbuatannya PT mengalami kerugian;3.

KPB dalam Akta No. 6dan Akta No. 1 telah bertentangan dengan Pasal 91 UUPT dan sudahsepatutnya untuk dinyatakan batal atau setidaktidaknya diperintahkanHalaman 24 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.kepada Tergugat untuk mencabut SuratSurat Keputusan Tergugattersebut ;34.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 bertentangan denganPasal 44 UUPT mengenai persyaratan Pengurangan Modal padaPerseroan Terbatas.

KPB yang tertuang dalam Akta No. 6 telah bertentangandengan Pasal 44 UUPT yang mengatur tata cara mengenai penguranganmodal sebuah perseroan terbatas. Adapun Pasal 44 UUPT mengatursebagai berikut:(1). Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroanadalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratanketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahananggaran dasar sesuai ketentuan dalam UndangUndang inidan/atau anggaran dasar ;(2).

KPB ;35.Kemudian Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 tersebut jugabertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) UUPT karena pada faktanya tidakpernah ada pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih kepadaKreditor Perseroan mengenai pengurangan modal PT. KPB sebagaimanadimaksud dalam Akta No. 6 ;Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT mengenai PenguranganModal Ditempatkan dan Disetor.

Hal ini sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT, sebagaiberikut :Halaman 26 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT. Pasal 21(1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatpersetujuan Menteri ;(2).

KPB untuk peningkatan modal disetor dari semulaRp. 600.000.000, (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 80.000.000.000,(delapan puluh miliar Rupiah) ;Oleh karena itu maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1Maret 2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1)dan ayat (2) huruf (e) UUPT;36.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT mengenai PeningkatanModal Dasar PT. KPB.

Brent Ventura pada bulan Juni 2013 s/d bulan Juni 2014 ,yang sebelumnya di jabat oleh Ferdinand Djeki Dumaispengangkatannya tidak melalui RUPS sebagaimana di atur dalam pasal94 ayat (1) (7) UUPT tetapi hanya di tunjuk oleh TERGUGAT , ( sebagaiPemilik dan Pengendali tunggal Perseroan ) dan kemudian TERGUGAT I,menunjuk Ferdinand Djeki Dumais Sebagai Direktur PT.

dari masyarakat digunakan oleh TERGUGAT , untuk menggoreng Saham ), sebagianuntuk membeli asset dan saham dari beberapa perusahaan lainnya .Halaman 15 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar43.44.45.DALAM POSITA :Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian di atas sangat jelas apa yangdi lakukan oleh TERGUGAT , dalam hal bertindak sebagai DirekturUtama Perseroan telah menyalahi dan melanggar peraturan dalamUndang undang Perseroan Terbatas sebagaimana di atur dalam pasal97 ayat (3) UUPT

UUPT, Dalam hal iniTERGUGAT , sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pemilik , wajibmempertanggung jawabkan secara Pribadi sampai Harta Pribadinyauntuk melunasi utangnya.Bahwa TERGUGAT I, dalam bertindak sebagai Pemegang sahamMayoritas telah nyata dan sah melanggar Pasal 3 ayat (2) UUPT/ UU No: 40 tahun 2007 berbunyi : (a) persyaratan Perseroan sebagai badanhukum belum atau tidak terpenuhi, (ob) karena sebagai pemegang sahamyang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etiketburuk memanfaatkan

XIll.Halaman 16 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar46.47.48.49,Bahwa Dalam hal pasal 3 ayat (2) UUPT tidak berlaku dalam halPemegang Saham tidak terpenuhi atau di langgar oleh pemegang saham( TERGUGAT ) maka pemegang saham yang bersangkutanBERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI atas perikatan yang di buatatas nama perseroan sehingga dalam hal ini TERGUGAT , dapat dituntut Secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan,sebagaimana di atur dalam UUPT sebagaimana di maksut

Brent Ventura ( TERGUGAT VI ) tidak pernahmenyampaikan Laporan keungan Perseroan kepada Akuntan Publikuntuk di audit sebagaimana di atur dalam pasal 68 ayat (a), (b), (d), (e),(f) UUPT , UU No: 40 Tahun 2007, terbukti dalam melakukan aktifitasnyasebagai penghimpun uang / dana dari Masyarakat, TERGUGAT ,sebagai pemilik Perseroan telah berulang kali berbuat Semaunya sendiri ,hal tersebut di kuatkan oleh Direksi PT.