Ditemukan 518 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
6346 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti Kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor LimitedIndia dengan persentase laba bruto dari perusahaanpembanding tersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknyabahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 20-12-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 29/Pdt.Plw/2018/PN Bkt
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9613
  • kerugian yang harus diterima oleh Para Pelawan, tidak dapatdikabulkan oleh pengadilan.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No.598K/Sip/1971:Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Para Pelawan tidakdibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yangtelah diajukan oleh Para Pelawan harus ditolak oleh pengadilan.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No.146/1970/Perd/PT.B: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perinciankerugian harus ditolak.3.3.3
Register : 10-09-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA SELONG Nomor 910/Pdt.G/2018/PA.Sel
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7860
  • INAQ SEMAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 23)3.3.3. SELMAH BINTIAMAQ MAHRAM (T.T. 24)3.3.4. INAQ DELUN BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 7)HIm 15 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2018/PA.Sel.3.4.3.3.5,3.3.6.3.3.7.3.3.8,3.3.9.3.3.10.3.3.11.Svs.3.3.13.3.3.14.3.3.15.3.3.16.INAQNURMAH BINTIAMAQ MAHRAM (T.T. 25)INAQ MAKRAH BINTI AMAQ MAHRAM telah meninggal duniasekitar Tahun 1997 dan suaminya Amaq Makrah telahmeninggal dunia sekitar + 1995 dan meninggalkan 3 (tiga)orang anak sebagai ahli warisnya yakni :3.3.6.1.
Register : 05-09-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 04-01-2015
Putusan PA CIANJUR Nomor 1316/Pdt.G/2014/PA.Cjr
Tanggal 2 Oktober 2014 — Penggugat Tergugat
4121
  • Companies dengan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Master Restructuring Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet IndolampungPerkasa (TERMOHON KASASI 2/dahulu TERBANDING 2/PENGGUGAT 2), PT GulaPutih Mataram (TERMOHON KASASI 3/dahulu TERBANDING 3/PENGGUGAT 3),Marubeni Corporation (dahulu TERGUGAT 1) dan PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi) (TERGUGAT 46); danpar listtextpardplainltrpar rtlchfcsl afl ltrchfcs0lang1057langfe1033langnp1057insrsid334181charrsid3 678620hichaf0dbchaf0lochf0 tabPasal 3.3.3
    ltrchfcs0lang1057langfe1033langnp1057insrsid334181charrsid3 678620hichaf0dbchaf0lochf0 tabPasal 3.3.2, adanya Rapat Umum Pemegang Saham PT Gula Putih Matarammenyetujui restrukturisasi utang Sugar Group Companies dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Master Restructuring Agreement tertanggal 29Agustus2001 antara PT Sweet Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram,Marubeni Corporation dan Holdiko; danpar listtextpardplainltrpar rtlchfcsl afl ltrchfcs0lang1057langfe1033langnp1057insrsid334181charrsid3 678620hichaf0dbchaf0lochf0 tabPasal 3.3.3
Putus : 24-05-2012 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Nnk
Tanggal 24 Mei 2012 — Muhammad Albar, SE PENGGUGAT M E L A W A N Ir. Khotaman TERGUGAT I Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Cq. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011 TERGUGAT II Tergugat I dan Tergugat II 1. AZWAR, SH, (Kajari Nunukan selaku Jaksa Pengacara Negara), 2. Arman Jauhari, SH, (Kabag Hukum Sekda Kab. Nunukan), 3. Samsul, SH, (Kasubag Hukum Sekda Kab. Nunukan), dan 4. Evrransherwin, SH, (Staf Bagian Hukum Sekda Kab. Nunukan)
11747
  • karenaseharusnya gugatan yang menyangkut sah tidaknyakeputusan yang dikeluarkan Tergugat Il yangmerupakan KTUN harus diajukan ke PTUN di Samarinda,bukan ke Pengadilan Negeri Nunukan;3.3.2.Apakah yang digugat oleh Penggugat yang dikatakanadanya Pengumuman Panitia Lelang Nomor : 10/PUM/PPBJBM/DPU/IX/2011 tanggal 22 September 2011,kalau pengumuman itu yang digugat, maka Penggugatsalah alamat melayangkan gugatan, karena Tergugat IItidak pernah merasa mengeluarkan pengumunan yangdidalilkan oleh Penggugat tersebut ;3.3.3
Putus : 09-02-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/PDT/2010
Tanggal 9 Februari 2012 — RATNA KUSUMA,dkk ; Drs. EDIANTO SUDARMONO
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .,;3.3.3. Bank NISP No.032340008322 tanggal 5 April 2007 senilaiRp. 225.000.000,;3.3.4. Bank NISP No.032340008162 tanggal 8 Maret 2007 senilaiRp. 142.000.000.;3.3.5. Bank NISP No.032340007932 tanggal 10 November 2006senilai Rp.200.000.000,;3.3.6. Bank Panin, No.378455 tanggal 15 April 2005 senilaiRp.160.000.000.,;3.3.7. Bank Panin No.378494 tanggal 26 April 2005 senilaiRp.165.000.000.,;3.3.8. Bank Mandiri No.AA707374 tanggal 16 Juni 2005 senilaiRp.275.000.000.,;3.3.9.
Register : 09-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1120 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan sikapdiam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwa permohonanPenggugat mengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukan denganhakhak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak,diantaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajak dan Penggugatmemenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentang waktumelampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulan yang telah didalilkan olehPenggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugat sebagaimanadidalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 08-09-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694 B/PK/PJK/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan sikap diam berartidikabulkan, namun berlaku sebaliknya, bahwa permohonan Penggugatmengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukan dengan hakhakdan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak, diantaranyaTergugat melakukan suatu pemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhikewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentang waktumelampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulan yang telah didalilkan olehPenggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugat sebagaimanadidalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 16-05-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3217 K/PDT/2010
Tanggal 16 Mei 2012 — AHMAD SUMARSONO alias SUMARSONO VS PT. BANK MEGA Tbk, KANTOR CABANG BLITAR
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindasan rekening koran Nomor : 144.000.314.3978, atas namaTurut Tergugat , pada PT Bank Mandiri (Persero) CabangMalang, Jaksa Agung Suprapto, dalam periode sejak hari Senin,tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan hari Senin, tanggal 1 Juni2009, sebagai bukti otentik atas transaksi pembukuan setoranuang jaminan lelang sebagaimana tersebut dalam butir 3.3.1 diatas telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku ;3.3.3.
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1084 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR;
5130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor Limited IndiaHalaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 1084/B/PK/PJK/2016dengan persentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
5784 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor Limited Indiadengan persentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
75404 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bertindak sebagaicontract manufacturer dengan fungsi tambahan yaitu fungsiresearch and development.Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor LimitedIndia dengan persentase laba bruto dari perusahaanpembanding tersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3
Putus : 12-08-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2011
Tanggal 12 Agustus 2011 — PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk VS H. ACHMAD EFFENDI
3519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 885 K/Pdt/20113.4.3.5.perihal konfirmasi tunggakan hutang Penggugat kepadaTergugat tertanggal 9 April 2002 yakni sebesar Rp.1.070.301.490, (satu milyar tujuh puluh juta tiga ratus satu ribuempat ratus sembilan puluh rupiah);3.3.3.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
6766 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukanpenjualan kepada pihak independen), makapembanding yang akan dipakai untuk menelitikewajaran tingkat laba Termohon Peninjauan Kembaliadalah pembanding eksternal dari database OSIRISyaitu perusahaan Force Motor Limited India denganpersentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%;3.3.3.
Register : 13-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 134/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat I : SOFLI Diwakili Oleh : HASWANDI, SH
Terbanding/Tergugat II : Notaris HUSNA MISBAH, SH
Terbanding/Tergugat V : BPN Kota Bukittinggi
Terbanding/Tergugat III : Hj. MIMI MURNI
Terbanding/Tergugat I : BRI CABANG BUKITTINGGI
Terbanding/Tergugat VI : KPKNL KOTA BUKITTINGGI
Terbanding/Tergugat IV : H. DODI ALFAYETH
Turut Terbanding/Penggugat II : FATMI
Turut Terbanding/Penggugat V : EVA ISMAIL
Turut Terbanding/Penggugat III : TRI PUTRA KATAMSO
Turut Terbanding/Penggugat IV : KOSTREDI
4620
  • tidak dapat dikabulkan olehpengadilan.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971No. 598K/Sip/1971:Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 134/PDT/2019/PT PDGApabila besarnya kerugian yang diderita oleh Para Pelawantidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk gantikerugian yang telah diajukan oleh Para Pelawan harusditolak oleh pengadilan.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari1970 No. 146/1970/Perd/PT.B: Tuntutan ganti rugi yangtidak disertai perincian kerugian harus ditolak.3.3.3
Register : 03-07-2023 — Putus : 07-08-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PA SLEMAN Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Smn
Tanggal 7 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
4132
  • Pemohon akan memberikan nafkah pendidikan dan kebutuhan hidup anak:

    3.3.1 Nafkah hidup setiap bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya dan dikirimkan setiap tanggal 1 melalui rekening Bank BCA nomor 6110330152 atas nama Putu Ayu Anggira Mantik (Termohon), (Pasal 3 (1.a));

    3.3.2 Biaya pendidikan hingga kuliah dibayarkan setiap kenaikan kelas sesuai nilai yang tertera dari sekolah/kampus disertai bukti, (Pasal 3 (1.b) );

    3.3.3

Putus : 29-11-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 992 K/ Pid.Sus/ 2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — BAHRUDIN bin BASAR
3225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mempunyat nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan kepentingandirinya sendiri;3.3.3. Penerapan dalam Kasus 10 Bocah Bandara.Berangkat dari apa yang telah disimpulkan oleh Komariah, kita dapatmenentukan pada dalam Kasus 10 Bocah Bandara telah terhapuskanunsur melawan hukum materiil atau tidak. Pertama, kita akan melihatapakah penghapusan unsur melawan hukum materiil memiliki tujuannyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yanghendak dilindungi undangundang.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
4337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembandinginternal (Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembandingyang akan dipakai untuk meneliti kewajaran tingkatlaba Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah pembanding eksternaldari database OSIRIS yaitu perusahaan ForceMotor Limited India dengan persentase laba brutodari perusahaan pembanding tersebut yaitusebesar 6,98%.3.3.3.
Putus : 09-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 105/Pdt.Plw-ARB/2016/PN.Mks
Tanggal 9 Mei 2016 —
373114
  • Jawabannya adalah TIDAK, progressfisik yang telah dicapai oleh Termohon adalah sah dan benarbenar terdapat dilapangan;3.3.3. Bahwa karenanya dapat disimpulkan dan patut diduga bahwa dalil BAPKPini tak lain hanya akalakalan dari Pemohon saja untuk menghindari kewajibanpembayarannya kepada Termohon, karenanya harus DITOLAK danDIKESAMPINGKAN;3.4.