pengembalian sejumlah Rp1.357.201.959,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) akan dititipkan/konsinyasi pada pengadilan Negeri Jakarta Barat;

1. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan jaminan yang masih dalam penguasaannya yakni:

• 14 (empat belas) lembar CEK (ASLI ada pada Tergugat)
• 6 Sertifikat Kepemilikan Tanah lainnyayang tidak diikat secara notaril

Penyelenggaraan Sistem DanTransaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik, sehinggaberdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologimerupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yangsah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang InformasiElektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITEdan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat di dalambentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril

atau akta yang dibuatoleh pejabat pembuat akta:Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah olehPemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan alat buktitersebut sebagai informasi elektronik yang berkedudukan sebagai alat buktiyang sah tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjut, apalagi bukti tersebut bukanlahalat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulisatau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabatpembuat akta, sehingga

., tersebut berkepentingan (belang hebbende) sebagai pihak yangmembuat aktaakta notaril tersebut;2: Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris H. Hardjo Gunawan, SH.

Mirah, otomatis Terdakwa dan PakHedar maupun pak Zainal berhubungan dengan saksi;Bahwa karena PT Mirah Bali ini bergerak dibidang Properti/perumahan,biasanya saksi diberikan kerja yang ada kaitannya dengan jual belliterhadap unitunit yang dibangun;Bahwa Draf yang diserahkan terdakwa kepada saksi itu sudah terketikrapi dan kemudian saksi salin kedalam format Notaril;Bahwa pada waktu draf diserahkan kepada saksi, lalu saksi sebagaiNotaris kemudian mengkontruksi peristiwa menurut keadaan yangditerangkan

dalam draf tersebut, setelan melihat konstruksi peristiwanyalalu saksi harus mengaitkan dengan konstruksi apakah ini tidak melanggaraturan, lalu saksi kemudian buatkan format notaril lalu format tersebutsaksi serahkan kepada terdakwa, untuk dijadwalkan kapan dilakukanpenandatanganannya;Bahwa selama proses penyerahan draf dan kemudian sampai pembuatanformat notaril tersebut menjadi Akta, saksi tidak pernah berhubungandengan Pak Hedar maupun pak Zainal, saksi hanya berhubungan denganTerdakwa;Bahwa

Pasal 33 ayat:(2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersamasama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkankepada orang lain dengan surat kuasa notaril atau dibawah tangan yangdiketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu danCamat.(4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari I(satu) orangpemilik .

Pasal 46 ayat:(2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, suratkuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notaril dandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil suratkuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atauyang setingkat dengan itu dan Camat.(3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorangpenerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari (satu) orang yangberhak atas ganti rugi.Bahwa

Pasal 33 ayat:(3)(5)Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersamasama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkankepada orang lain dengan surat kuasa notaril atau dibawah tangan yangdiketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu danCamat.Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari (satu) orangpemilik .e Paragraf

Pasal 46 ayat:(4) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, suratkuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notaril dandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil suratkuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atauyang setingkat dengan itu dan Camat .(5) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorangpenerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yangberhak atas ganti rugi.Bahwa

tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatanbentuk dan besarnya ganti rugi; musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersama panitiapengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;" Ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3), (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan: dalam hal musyawarah secara langsung, pemilik tanah tidak dapat hadir, dapatmewakilkkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril

bahwa sarat causa yang halal telah terpenuhi karenatindakan hokum yang terjadi antara penggugat dan Tergugat merupakan jualbeli, dan karena obyeknya adalah tanah berikut bangunan yang ada diatasnyamaka sarat obyek tententu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis menilai bahwaikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalambukti P2 telah memenuhi sarat formal maupun materil oleh karenanya sahsecara hokum;Menimbang, bahwa karena bukti P2 merupakan notaril

pada bukti P3 (kuasa menjual) hanya memberikankuasa khusus untuk menjual, mengalihkan dan memindah tangankan kepadasiapapun termasuk penerima kuasa atas sebidang tanah, sehingga kriteriatersebut pada putusan MA RI dimaksud tidak terpenuhi , oleh karenanya majelisberpendapat bahwa bukti P3 tersebut tidak termasuk sebagai kuasa mutlak yangdilarang;Menimbang, bahwa dari hal hal yang dipertimbangkan diatas, majelisberpendapat bahwa keempat isi akta tersebut ( bukti P2, P3, P4 dan P5) yangmerupakan notaril

sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku diIndonesia;(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Undangundang ini;(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut Undangundang harus dibuat dalam bentuktertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut Undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

alat buktihukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan Surat Keberatankepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yang menurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti surat berharga, surat yangberharga dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata,pidana dan administrasi negara) sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) hurufa UU ITE dan Penjelasannya atau suatu dokumen yang menurut Undangundangharus dibuat dalam bentuk akta notaril

YASIR AHMAD ALAMRI.Keterangan Singkat:Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasanpinjaman/kreditTergugat dan Tergugat II telah diberikan agunan milikTergugat II dan milik dari Tergugat berupa tanah dan/atau bagunanCopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) non notaril;Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pat.G.S/2021/PN Ktg6.

Surat Copy Collection Notaril tanggal 24 Desember 2003 yangditandatangani oleh H. Abdul Racman selaku dari keluarga H. Fagqih dihadapan Notaris H. Harry Sanyoto S.H., M.Hum., bertanda PKIV;5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pra.Per/2016/PN.

Undang Undang ITE telahditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektornik (suratelektronik/email) yang kemudian diubah menjadi bentuk cetak dapatdikategorikan sebagai alat bukti surat yang sah apabila memenuhi syaratformil dam syarat materiil yaitu: Syarat formil (diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Undang Undang ITE) yaituinformasi ataudokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurutperaturan perundangundangan harus dalam bentuk tertulis dan atauharus dibuat dalam bentuk Akta Notaril

Hal ini oleh Karena perjanjian jual beli bukanlah perjanjian bersifatformal (perjanjian yang menurut undangundang harus dibuat dalam bentuktertulis dan dalam bentuk Akta Notaril);20.

Pasal 33 ayat :(1) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersamasama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkkan kepada orang laindengan surat kuasa notaril atau dibawah tangan yang diketahui oleh KepalaDesa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.(4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari I(satu) orang pemilik

Pasal 46 ayat :(2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasauntuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notaril dan disaksikanoleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuatsecara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat denganitu dan Camat .(3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerimakuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang yang berhak atas gantirug.Bahwa

Pasal 33 ayat:(2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersamasamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahapsebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapatmewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril atau dibawahtangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkatdengan itu dan Camat.(4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orangpemilik .

Pasal 46 ayat:(2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, suratkuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notaril dandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil suratkuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atauyang setingkat dengan itu dan Camat .(3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorangpenerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari l(satu) orang yangberhak atas ganti rugi.

tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatanbentuk dan besarnya ganti rugi; musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersama panitiapengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;= Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan: dalam hal musyawarah secara langsung, pemilik tanah tidak dapat hadir, dapatmewakilkkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril

Demikian juga berdasarkan Pasal39 ayat (1) Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2Tahun 2014, dalam pembuatan aktaakta notaril yang bersifat otentik,Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Paling sedikitberusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b) Cakapmelakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada asas lex aprioriderogat lex posteori (Hukum yang terbaru mengesampingkan hukumyang

Bahwa terhadap penyerahan barang jaminan secara fidusia tersebut telahdituangkan dalam Akta Notaril nomor 306 tanggal 09 Februari 2018 oleh NotarisMHD. AFANDI, S.Sos, S.H, M.Kn, dan telah didaftarkan di Kantor PendaftaranJamina Fidusia Kemenkumham Wilayah Jambi dan telah memperoleh SertifikatJaminan Fidusia Nomor ; W5.0020464.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19Februari20185.

Sebagai jaminanhutangnya,Tergugat telah memberikan sertifikat hak guna bangunan No.517/Kelurahan Kujangsari, seluas 158m2, setempat dikenal sebagai komplekperumahan buah batu regensi Kav B5 8 (jalan terusan buah batu bandung)kemudian dengan surat kuasa (akte notaril) Tergugat telah mengquasakankepada Penggugat untuk menjual atau dengan secara apapunmengalihkan/memindahkari/melepaskan hak atas tersebut; "Menimbang, babwa oleh karena telah diakul. atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum

Bahwa Akta Notaril tersebut dibuat dan ditandatanganidikantro Terlawan Il yakni Kantor PT. BTN (persero) Tbk,Banyuwangi yang dahulunya statusnya KCP PT. BTN(Persero) Tok, Banyuwangi (kantor cabang pembantu Jemberdi Banyuwangi);10.

DrijowasitoPengurus Ketua Pusat KoperasiKopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei1969, hal mana dalam surat/bukti tersebut terbaca jelas seluruh aset/kekayaan yang berasal dari Yayasan Kopra telah dijual oleh JajasanKopra melalui Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran (PUPM)Jajasan Kopra dan menjadi milik PKK Gelombang Kabupaten Banggai,tanggal 16 Mei 1969, (Bukti P.5); Berdasarkan Surat Kuasa Menjual, yang dibuat secara Notaril olehNotaris N.R.

SKMA (Surat Kuasa MenjualAgunan) non notaril atas SuratPelepasan Atas Tanah denganGanti Rugi Nomor 07/W/VI/R/2014Tanggal 21 Juni 2014c. Apa yang diperjanjikan di dalamperjanjian tersebut ?= Tergugat mengakui menerimauang sebagai pinjaman/kreditKupedes dari Penggugat sebesarRp.40.000.000, (Empat puluh jutarupiah).# Pokok pinjaman berikut bunganyaharus dibayar kembali oleh e Perbuatan Melawan Hukuma. Perbuatan apa yang dilakukantergugat kepada anda? b.

., pada tanggal 21Januari 2009 dengan Nomor Akta 5, yang dibuat secara Notaril di hadapanNotaris Mardiana Karlini Hutagalung, SH., berkedudukan di Jakarta yangaslinya disimpan oleh Nitaris tersebut di atas (selanjutnya berikut segalaperubahanperubahannya dan penambahanpenambahannya disebut "S KUPK").

hukum karena sewaktuwaktu Termohon Kasasi dapat semaunya mengubah isi dari Akta Nomor 5tanggal 21 Januari 2009 tentang SKUPK.Bahwa Hakim Banding menyandarkan pendapatnya kepada SuratPerjanjian Kredit Nomor 0000379SPK73871110, berdasarkan Pasal 5disebutkan "perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredityang dibuat Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. pada tanggal 21Januari 2009 dengan Nomor Akta 5, yang dibuat secara Notaril

Tbk., pada tanggal 21 Januari2009 dengan Nomor Akta 5 yang dibuat secara notaril di hadapan NotarisMardiana Kariini Hutagaiung, S.H., berkedudukan di Jakarta yang aslinyadisimpan oleh Notaris tersebut di atas (selanjutnya berikut segalaperubahannya dan penambahanpenambahannya disebut "SKUPK").Dengan demikian jelas Hakim Banding salah menerapkan hukum danmelanggar hukum pembuktian karena menjatuhkan putusan berdasarkankepada Akta Nomor 5 tanggal 21 Januari 2009 tentang SKUPK yang yangtidak pernah

;Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Perubahan ke terhadapPerjanjian Kredit Nomor 83 (notaril) tanggal 18 Maret 2005 AntaraPT. Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT.

.1057 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa karena gugatan dalamrekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkanberdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalamKonvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam Rekonvensi menjadiikut tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan rekonvensi Tergugat ,Majelis mencermati bahwa inti Gugatan Rekonvensi adalah mengenai AktaNotaril No.9 tanggal 14 November 2015 tentang kerelaan/persetujuan suamidan Akta Notaril

Tentang sah tidaknya Akta Notaril No.9 tanggal 14 November 2015tentang kerelaan/persetujuan Suami dan Akta Notaril No.07 tanggal 14November 2015 tentang kerelaan tanah sardonohardjo, yang dibuatoleh Notaris Emanuel Retinanto,SH.2. Siapakah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan atas objeksengketa, yang terdiri dari : Sertifikat Hak Milik No.02749/Margoluwih, Desa Margoluwih,Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Surat Ukur No.00038/Margoluwih/98, tanggal 16 April 1998, seluas 69M2.

Sertifikat Hak Milik No.02751/Margoluwih, Desa Margoluwih,Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Surat UkurNomor : 00040/Margoluwih/98, tanggal 16 April 1998, seluas 1.825 M2.Menimbang, bahwa Mejelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulupokok sengketa pertama mengenai sah atau tidaknya Akta Notaril No.9tanggal 14 November 2015 tentang kerelaan/persetujuan Ssuami dan AktaNotaril No.O7 tanggal 14 November 2015 tentang kerelaan tanahsardonohardjo, yang dibuat oleh Notaris Emanuel Retinanto

dibuktikan di Laboratoriumforensik (pro justisia), sehingga satu keterangan saksi yang tidak diperkuatbukti lain tidak mempunyai kualitas pembuktian.Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan saksisaksi fakta yang dapat membuktikan dalildalil bantahannya, terkait adanyakekeliruan, paksaan, pemalsuan ataupun penipuan dari proses pembuatanakta kerelaan yang dibuat oleh Notaris Emanuel Retinanto,SH.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensidapat membuktikan bahwa Akta Notaril

No.9 tanggal 14 November 2015tentang kerelaan/persetujuan suami dan Akta Notaril No.O7 tanggal 14November 2015 tentang kerelaan tanah sardonohardjo, dibuat secara sah dansesuai prosedur, maka Majelis Hakim menilai bahwa terjawab sudah pokoksengketa pertama dan terbukti akta kerelaan tersebut sah secara hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokoksengketa kedua mengenai sengketa kepemilikan SHM No.02749, SHMNo.02750 dan SHM No.02751/Desa Margoluwih.Menimbang, bahwa untuk membuktikan