Ditemukan 3977 data
117 — 67
Menyatakan Terdakwa dan II tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut olen JPU dalamsurat tuntutannya melangar Pasal 167 KUHP ;2.
94 — 17
Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa Tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut;25Menimbang, bahwa dari redaksi pasal 18365 KUHPerdata tersebut maka untukdapat dikatakan sebagai perbuatan melangar hukum haruslah memenuhi unsurunsursebagai berikut:e Perbuatan Melawan Hukum ;e Harus ada kesalahan ;e Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;e Adanya hubungan yang causal
120 — 48
Penntut Umum mengajukan terdakwakepersidangan melalui surat dakwaan dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka MajelisHakim dalam mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan langsungmemilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penntut Umum tesebut yang oleh Majelis Hakimdianggap paling mendekati kepada fakta fakta hukum yang telah dapat terbukti dalampersidangan ini.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanJaksa Penuntut Umum yang kedua yang medakwa tedakwa melangar
1497 — 581
adanya pembayaran TERMOHON kepadaPEMOHON setelah putusan perjanjian perdamaian (homologasi)tersebut disahkan, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusanPerjanjian perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/dhalaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagianangka 8 belum terlewati (belum lewat waktu), maka unsur kelalaianatas kewajiban TERMOHON yang didalilkan oleh PEMOHON adalahbelum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, dengan demikianTERMOHON tidak bisa dikatakan lalai dan melangar
MISWATI Binti ILYAS MANAP
Tergugat:
JAMALUDIN Bin KETE
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kaur
88 — 58
Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);~o a9 5Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
34 — 18
pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke1 KUHP yang dengan demikian MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melangar
SATRIO DWI PUTRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD SAFTA FAHRIANSYAH Als ATA Bin M. IDRIS
2.MUHAMMAD ERICK WAHYUDA Als ERICK Bin SIGIT SANTOSO
26 — 6
pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebin dahulu keseluruhan unsur pasalyang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif yaitu melangar
404 — 23
ayat (2) ) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaJo Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengaturtentang ketentuan saksi pidana yang diberlakukan atau diterapkan terhadap perbuatanpidana yang melanggar Pasal 21 ayat (1), Perbuatan Pidana yang melanggar Pasal 21ayat (2), serta Perbuatan Pidana yang melangar
118 — 49
Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya yang telah dipecahmenjadi 56 sertipikat termasuk objek perkara aquo (Setipikat Hak MilikNomor 40942/ Desa Sungai Raya sampai dengan Sertipikat Hak MilikNomor 40953/Desa Sungai Raya) ditempuh berdasarkan ketentuanundangundang dan peraturan yang berlaku sebagaimana PeraturanPutusan No.06/G/2015/PTUN.PTK Hal. 29 dari 82 halPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makatidak benar tuduhan Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannyabahwa Tergugat telah melangar
REVIANA MUTIARA INDAH, SH
Terdakwa:
JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI
46 — 57
yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
132 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Tingkat Banding nyatanyata telah melangar Hukum Tata UsahaNegara dan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.1.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam halaman 13, alinea kedua, PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan pertimbangan yangantara lainnya sebagai berikut:.., tentang keabsahan perjanjian bersama tersebut dan permasalahan hukumyang terkait dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat
50 — 16
tersebutyang dikirim oleh Polsek Melak Polres Kutai Barat berupa sample serbukkristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukantanaman jenis Shabushabu karena mengandung zat methamphetamine;e Bahwa ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas,dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan, maka orang tersebut telah melangar
303 — 22
lagi batasdengan tanah milik Haji abdullah Peno, dan;Sertifikat Hak Milik Nomor : 99, Kelurahan Kota Raja,Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 18Juli 2002, luas 1.321 M atas nama ISHAK RANGA DJA,batas bagian selatan sudah berubah, bukan lagi batasdengan tanah Komplek Peternakan Dati II Ende =;Dengan demikian merugikan kepentingan Penggugat ;11Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yangtelah menerbitkan sertifikat tidak sesuai prosedur, danbertindak sewenang wenang telah melangar
1.YULI WIDIOWATI, SH.
2.FAHRUROJI, SH.
Terdakwa:
1.DAHRONI Bin SUPARDI
2.SUKIRMAN Bin SADALI
3.ALI SUBKHAN Bin ABDUL MU'IN
104 — 13
permainan judi tersebut berlangsungsetiap hari atau sewaktuwaktu dapat dilihat oleh orang ramai dan sewaktuwaktu dapat di kunjungi oleh orang.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepada mereka, yaitu melangar
31 — 2
membuktikan dakwaan selanjutnya yaitudakwaan kedua ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu para terdakwa didakwaan dengan dakwaanyang berbentuk Subsidaritas yaitu Primiar melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Subsidairmelanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, dan oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan tersebutdari dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkandengan dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primiar para terdakwa didakwa dengan melangar
218 — 98
BahWa perbuatan TERGUGAT telah terpenuhi karena : suatu perbuatan yang melangar hak Subyektif orang lain. Adanyakesalahan Objektif dan Subjektif. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Adanyahubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.serta berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer Setiap perbuatanmelawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian padaorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenyebabkan kerugian itu mengganti kerugian..
59 — 79
larangan mengubah atau menambah pokok gugatan itu jugasejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.454K/Sip/1970,tanggal 11 Maret 1971 menyatakan: Perubahan surat gugatan perdatayang isinya tidak melampaui batasbatas materi pokok gugatan dantidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatanpenggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahantersebut.Bahwa perbuatan Penggugat melakukan perbaikan,oenambahan danpengurangan didalam materi gugatan tepat nya di dalam Petitum jelasJelas melangar
53 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan tersebutdapat dikategorikan merupakan perbuatan kecerobohan (rackless conduct)yang dilakukan oleh para Tergugat dan melangar pasal 13651366 KUHPerdata. Karena itu, atas nama hukum, sepatutnya para Tergugat dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut dan harus bertanggung jawab secarahukum.
Terbanding/Penggugat I : TARMIZI YUNUS
Terbanding/Penggugat II : MAYA GUSNITA
Turut Terbanding/Tergugat V : CQ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat III : AMSARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : NADIA SH MKn dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Terbanding/Tergugat II : JALALUDDIN MOEBIN, S.H
33 — 22
II kerugiansebagaimana diuraikan Para Penggugat tersebut juga harusturutdibebankan kepada Tergugat IV;Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin 28,29,31, dan poin 32 adalahdalil gugatan yang benar sehingga secara tegas Tergugat II sangatsependapat, sehingga Tergugat II tidak perlu menanggapinya;Bahwa, Dalil Gugatan Para Penggugat poin 30 yang menyatakan tindakanTergugat Il membiarkan Tergugat tidak membayar dan mengusai tokoperkara yang belum dibayar harganya kepada Para penggugat adalahtindakn melangar
Pembanding/Tergugat II : RIDWANSYAH Diwakili Oleh : Arifiantoni Bin Ridwanysah
Terbanding/Penggugat : GUSMAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
121 — 68
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 21/PDT/ 2020/PT BGL.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.