Ditemukan 3977 data
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padangtersebut melangar ketentuan Pasal 178 ayat 3 (3) HIR kerenatelah mengabulkan halhal yang tidak digugat oleh Penggugatasli/Termohon kasasi;6.2.2.
49 — 35
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatalternatif, maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untukmempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepadaperbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasaldalam dakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) CQ CABANG PONTIANAK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PEKAYANAN KEKAYAAN NEGARA KOTA PONTIANAK
Terbanding/Tergugat : M. FAIK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
66 — 34
mengeluarkanPengumuman Lelang ke 2 (dua) guna melakukan Penjualan SecaraLelang terhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminanatas hutang H.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan padatanggal 10 Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Ilsebagaimana ternyata dari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi HakTanguungan Dan Fidusia Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27Oktober 2011 yang diumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27Oktober 2011 (Bukti P.9), perbuatan mana Melangar
1.YULI WIDIOWATI, SH.
2.FAHRUROJI, SH.
Terdakwa:
1.DAHRONI Bin SUPARDI
2.SUKIRMAN Bin SADALI
3.ALI SUBKHAN Bin ABDUL MU'IN
104 — 13
permainan judi tersebut berlangsungsetiap hari atau sewaktuwaktu dapat dilihat oleh orang ramai dan sewaktuwaktu dapat di kunjungi oleh orang.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepada mereka, yaitu melangar
31 — 2
membuktikan dakwaan selanjutnya yaitudakwaan kedua ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu para terdakwa didakwaan dengan dakwaanyang berbentuk Subsidaritas yaitu Primiar melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Subsidairmelanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, dan oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan tersebutdari dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkandengan dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primiar para terdakwa didakwa dengan melangar
218 — 98
BahWa perbuatan TERGUGAT telah terpenuhi karena : suatu perbuatan yang melangar hak Subyektif orang lain. Adanyakesalahan Objektif dan Subjektif. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Adanyahubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.serta berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer Setiap perbuatanmelawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian padaorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenyebabkan kerugian itu mengganti kerugian..
59 — 79
larangan mengubah atau menambah pokok gugatan itu jugasejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.454K/Sip/1970,tanggal 11 Maret 1971 menyatakan: Perubahan surat gugatan perdatayang isinya tidak melampaui batasbatas materi pokok gugatan dantidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatanpenggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahantersebut.Bahwa perbuatan Penggugat melakukan perbaikan,oenambahan danpengurangan didalam materi gugatan tepat nya di dalam Petitum jelasJelas melangar
MUSLIM, SH
Terdakwa:
RUSTAM
324 — 96
emas di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dialami suatu kondisisangat ironis dan pahit sekali untuk diterima sebagai suatu kenyataan saatPenggugat datang ke rumah di Tangerang yang juga merupakan rumahPenggugat untuk bertemu dengan anakanak saat Tergugat tidak ada dirumah, ternyata tidak dibukakan pintu oleh pembantu atas perintah Tergugat;bahwa sikap Tergugat tersebut di atas menurut asumsi Penggugatmerupakan tindakan memisahkan Penggugat dari ketiga anakanak yangdapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang secara nyatatelah melangar
70 — 12
MUH KASIM adalah sebagai penjual ikan di PasarPangkep;e bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan baik yangberupa foto maupun fisik barang bukti;e bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya yang telah melangar hukum tersebut;e bahwa terdakwa sudah sering sakitsakitan dan masih mempunyai tanggungankeluarga;Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini, dipersidangan telahdiajukan dan diperiksa barang bukti
154 — 82
Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputipertanggungjawaban pidana ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengandakwaan alternative kumulatif yaitu KESATU Pertama melanggar Pasal 378 KUHP joPasal 65 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggatr Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Dan KEDUA, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1)KUHP, Dan KETIGA melangar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Menimbang, bahwa
Terbanding/Tergugat : HUMUNTAL SILITONGA
247 — 172
Pada hasil Investigasi Jaminan tersebut hanya sebidang tanahtanpa unit bangunan diatasnya.Bahwa Tergugat telah melangar Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas berbunyi Pengurusan Sebagaimana dimaksudpada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi, dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab.
126 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan katalain, Tergugat mengendalikan TCUP secara keseluruhan dan ketikaTergugat memerintahkan agar TCUP menyetujui danmelaksanakan pengalihanpengalihan tersebut, Tergugat secaralangsung menyetujui terciptanya pembebanan atas sahamsaham yang dialihkan dengan melangar hak Penggugat untuktidak memiliki pembebanan apa pun atas sahamsaham RTM atauRTP;2.15.5. Oleh karena itu, Tergugat bertanggung jawab atas pelanggarantersebut;Kesalahan pada pihak Tergugat2.16.
MISWATI Binti ILYAS MANAP
Tergugat:
JAMALUDIN Bin KETE
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kaur
88 — 58
Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);~o a9 5Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
34 — 18
pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke1 KUHP yang dengan demikian MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melangar
SATRIO DWI PUTRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD SAFTA FAHRIANSYAH Als ATA Bin M. IDRIS
2.MUHAMMAD ERICK WAHYUDA Als ERICK Bin SIGIT SANTOSO
26 — 6
pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebin dahulu keseluruhan unsur pasalyang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif yaitu melangar
404 — 23
ayat (2) ) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaJo Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengaturtentang ketentuan saksi pidana yang diberlakukan atau diterapkan terhadap perbuatanpidana yang melanggar Pasal 21 ayat (1), Perbuatan Pidana yang melanggar Pasal 21ayat (2), serta Perbuatan Pidana yang melangar
1497 — 581
adanya pembayaran TERMOHON kepadaPEMOHON setelah putusan perjanjian perdamaian (homologasi)tersebut disahkan, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusanPerjanjian perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/dhalaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagianangka 8 belum terlewati (belum lewat waktu), maka unsur kelalaianatas kewajiban TERMOHON yang didalilkan oleh PEMOHON adalahbelum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, dengan demikianTERMOHON tidak bisa dikatakan lalai dan melangar
121 — 48
Penntut Umum mengajukan terdakwakepersidangan melalui surat dakwaan dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka MajelisHakim dalam mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan langsungmemilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penntut Umum tesebut yang oleh Majelis Hakimdianggap paling mendekati kepada fakta fakta hukum yang telah dapat terbukti dalampersidangan ini.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanJaksa Penuntut Umum yang kedua yang medakwa tedakwa melangar
MADE SIDARTHA MANTRASASMITA
Tergugat:
PT. BPR Dewata IndoBank Bali Kantor Pusat Tabanan Bali
65 — 29
rugi Sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usahaBahwa dalam perikatanperikatan tersebut Tergugat menyatakan jaminanKonsumen/Penggugat telah dibebani Hak tanggungan yang manaPenggugat tidak pernah membuat ataupun menandatangani bahkanHalaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Tab16.17.18.19.menguasakan kepada seseorang untuk membuat Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan( SKMHT ) yang mana perbutan tersebuttelah nyata melangar