(Fotocopy dari fotocopy);Surat Keputusan Walikota Palu Nomor591/426/DPRP/2009 Tanggal 24 Mei 2009 TentangZin Peruntukan Penggunaan Tanah. (Fotocopy dari fotocopy);Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorBX339/PU.60 Tanggal 14 Juli 2009 PerihalPersetujuan Pengelolaan TUKS PT.AsiamandiriPaluprima. (Fotocopy dari fotocopy); Surat Keputusan Menteri Perhubungan NomorKP.448 TAHUN 2009 Tanggal 7 Oktober 2009.

Bahwa benar selama menjalani rumah tangga Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa mobil sedanwarna hijau tua metalik merek mazda dengan nomor polisi BA 1916 RQ,yang memang berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, danmobil tersebut dibeli secara kredit pada bulan Maret 2016 dengan DpRp.10.000.000, dengan angsuran 1.070.000,perbulan selama 24 bulan,dan telah diangsur sebanyak 18 bulan, dan masih tersisa 6 bulan lagi yakni6 x 1.070.000, = Rp.6.420.000,

datadata kepemilikan dan Suratpemilikan/sertifikat yang dikuasai oleh Eko Handoko Hasian sebagai kuasamenunjukkan SuratSurat penting yang berhubungan dengan tanah danrumah yang akan dibeli oleh Sri Maulidina Susila Purba dan sesudahlengkap diperlihatkan dan telah dipelajari oleh tergugat VII terjadilahkesepakatan dengan Eko Handoko Hasian bahwa rumah dan tanah itudibeli oleh tergugat VIl dan dengan kesepakatan harga tanah dan rumah29Rp. 440.000.000, (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan DPRp

hukum sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa sebagai seorang pelaku yang menyuruh melakukanpembunuhan terhadap istrinya yang dilakukan dengan perencanaanterlebih dahulu;e Bahwa untuk itu Terdakwa menyuruh saksi Tasroni untuk memisahkandiri Terdakwa dengan isterinya (korban Mardilawati), dengan jalansantet;33e Bahwa saksi Tasroni alias Iwan menyanggupi untuk memisahkanterdakwa dengan isterinya dalam waktu 40 (empat puluh) hari, denganjanji minta dibayar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) di DPRp

Pada rincian Tergugat tanggal 5Februari 2010 :13.1 Bahwa dalam point (7.1) uang muka DPRp.7.500.000, diperoleh dari kerja samaPerusahaan Tergugat dan Jamsostek dipotongperbulan Rp.143.750, langsungmelalui gaji (penghasilan) Tergugat lewatperusahaan selama 27 bulan, ini termasukkatagori hadiah Yang diberikan kepada Tergugat13.2 Bahwa dalam point (7.2) angsuran perbulanRp.638.565, dibayar melalui bank Mandiri dandiperoleh dari gaji/penghasilan Tergugat.13.3 Bahwa dalam point (7.4) pasang siringRp.7.000.000

Rp. 28.000.000, dengantenor 60 bulan dengan cicilan perbulan Rp. 3.800.000, akan tetapi DPRp. 28.000.000, didapat dari pinjaman bank Tergugat dan cicilan dibayaroleh Penggugat, saat ini mobil tersebut dalam penguasaan Penggugatyang dipakai untuk usaha Pengugat ditravelkan, pada waktu terjadi ceralutang cicilan mobil 5 bulan lagi dengan perbulan Rp. 3.050.000, (Sudahditurunkan cicilan karena tidak sanggup bayar) jadi total hutang Rp.15.150.000,00 (dibuktikan dengan hasil rapat RT) mohon untuk dilunasi

Kampung;Bahwa DP tanah yang seharga Rp.40.000.000, (empat puluh jutarupiah) tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;Bahwa saksi tidak tahu setelah DP terbayar, bagaimana langkahselanjutnya;Bahwa wakiu itu ada bukti pembayaran berupa kwitansi isi DPRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupaiah) ;Bahwa pembeli tanah sengketa adalah P.

COMET 1 sandar di Jetty ABC tanggal 15Juli 2012 terisi sekitar 7.500 MT dan sekitar tanggal 17 Juli 2012lepas dari Jetty ABC namun disuruh oleh pimpinan agar ditahandulu.Bahwa tongkang ditahan selama 1 (satu) bulan lebih, selanjutnyaoleh pimpinan disuruh berangkat menuju tujuan ;Bahwa sebabnya tongkang ditahan saksi tidak tahu, tapi biasanyaberkenaan dengan pembayaran yang belum selesai.Bahwa jika dijalankan itu artinya telah selesai pembayaran.Bahwa Sistem pembayarannya, Saat tanda tangan kontrak, DPRp

notapembelian barang tujuan pembiayaan dan surat persetujuanpasangan.Bahwa benar yang memutuskan untuk tetap dicairkanpembiayaan tersebut adalah terdakwa selaku kepala cabangpembantu Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau.Bahwa benar saksi pada saat itu tetap mengikuti perintahterdakwa selaku kepala Bank Syariah Mandiri KCPLubuklinggau untuk melanjutkan proses pencairanpembiayaan yang saksi Otorisasi ke sistem akan tetapi saksitidak mau menandatangani dibagian Daftar PengecekanRealisasi Pembiayaan (DPRP

Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG20menandatangani Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan(DPRP) dikarenakan pembiayaan tersebut melanggar SOPdan yang merekomendasikan 18 (delapan belas) nasabah daridesa Sukamana adalah sdr ADE OKTA SAPUTRA (PTAJIB) yang datang ke kantor pada tanggal dan bulan lupapada tahun 2013 dan kemudian proses pembiayaan yangdikerjakan oleh saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.Bahwa benar tidak ada Foto jaminan.Bahwa benar saksi tidak menanyakan rekomendasipembiayaan.Bahwa benar yang

Pada tahun 1982 rumah tersebut dibeli di bawah tangan atas nama pemilik rumah sebelumnya Penjualdengan DPRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan dibayar angsuran pada tahun 1983 senilai Rp. 1.200.000, (Sejuta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal O1 Januari 1984 Penggugat langsung melunasi sehingga Penggugat dengaHal 6 dari47 Hal putusan Nomor 0293/Pat.G/2018/PA.Pdgn Tergugat langsung menempati rumah tersebut.

pembelian barang tujuan pembiayaan dansurat persetujuan pasangan ;Bahwa benar yang memutuskan untuk tetap dicairkan pembiayaantersebut adalah Terdakwa selaku kepala cabang pembantu BankSyariah Mandiri KCP Lubuklinggau ;Bahwa benar saksi pada saat itu tetap mengikuti perintah Terdakwaselaku kepala Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau untuk melanjutkan proses pencairan pembiayaan yang saksi Otorisasi kesistem akan tetapi saksi tidak mau menandatangani dibagian DaftarPengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP

pembiayaan kredit 18 (delapan belas)nasabah tersebut ;Bahwa benar sebagaimana SOP berkas permohonan pembiayaandari nasabah Desa Sukamana yang saksi nyatakan kurang lengkaptidak bisa dilanjutkan ke proses pencairan akan tetapi denganperintah dan ancaman dari Terdakwa yang mengancam akan memberikan Surat Peringatan dan akan memberhentikan saksi akhirnyasaksi tetap melaksanakan perintah untuk mencairkan pembiayaantersebut, dan saksi tidak mau/bersedia menandatangani DaftarPengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP

notapembelian barang tujuan pembiayaan dan surat persetujuanpasangan.Bahwa benar yang memutuskan untuk tetap dicairkanpembiayaan tersebut adalah terdakwa selaku kepala cabangpembantu Bank Syariah Mandiri KCP Lubuklinggau.Bahwa benar saksi pada saat itu tetap mengikuti perintahterdakwa selaku kepala Bank Syariah Mandiri KCPLubuklinggau untuk melanjutkan proses pencairanpembiayaan yang saksi Otorisasi ke sistem akan tetapi saksitidak mau menandatangani dibagian Daftar PengecekanRealisasi Pembiayaan (DPRP

Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG20menandatangani Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan(DPRP) dikarenakan pembiayaan tersebut melanggar SOPdan yang merekomendasikan 18 (delapan belas) nasabah daridesa Sukamana adalah sdr ADE OKTA SAPUTRA (PTAJIB) yang datang ke kantor pada tanggal dan bulan lupapada tahun 2013 dan kemudian proses pembiayaan yangdikerjakan oleh saksi Kiki Januarta Bin Antung Baihaqi.Bahwa benar tidak ada Foto jaminan.Bahwa benar saksi tidak menanyakan rekomendasipembiayaan.Bahwa benar yang

memenuhi syarat materil maka MajelisHakim berpendapat dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tentang hutang bersama dari pembelian sebuahmobil bermerk honda mobilio berwarna putih dengan nomor polisi E 1654 BNdengan surat kepemilikan atas nama Penggugat sebagaimana bukti suratsuratbukti P.10, P.10A, P.10B, P.10C, P.11,P.12, P13 dan P.14 tentang pembeliannyamelalui kredit dengan membayar secara mencicil dengan hargaRp.162.000.000, (Seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan DPRp

mengatakanpunya tanah di Tanah Hitam mau dijual kepada PT Enseval Putra Megatrading, Tbk tetapitidak jadi karena pihak PT Enseval Putra Megatrading, Tbk tidak suka ;Bahwa kemudian dicarilah tanah pengganti dan didapatkan tanah pengganti di Jalan Barutetapi ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemda Provinsi Papua, makasertifikat tersebut harus dipecah terlebih dahulu;Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh saksi AGUS HARYONO IRIANTO untuk mengurussuratsurat seperti SK Gubernur, rekomendasi DPRP

menggunakan napza dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/1651/NAPZA/ 429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori;

Kaliurangdi Desa Umbulmartani Ngemplak luas 2.642 M2.e Bahwa Saksi pernah ke lokasi dan ada bangunan semacam koskosan.e Bahwa Tanah sudah dibayar lunas dengan pembayaran 3 kali yang, pertama DPRp. 10.000.000 dan ke dua tanggal 6 November 2013 dibayar Rp. 200.000.000,dan pelunasan tanggal 29 November 2013.e Bahwa pembayaran dilakukan lewat transfer ke Bank dengan harga per meterRp. 500.000, jadi total 1,35 milyar.e Bahwa Sertifikat belum dibalik nama atas nama saya karena belum ada biayadan biaya

Penggugat telah memnberikan DPRp.35.000.000, (Bukti P1, P2).e Bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan pembayarancicilan sebanyak 6 x yang totalnya Rp.120.000.000, (Bukti P5 s/d P10).45e Bahwa karena Tergugat tidak juga memasukkan fasilitas sepertiPLN, PAM, maka Penggugat memasukkan sendiri fasilitastersebut yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat I.Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat pada ad5 mengenai AktaPengikatan Jual Beli No.13 tanggal 21 Pebruari2012 antara Tergugat dan Ildengan

memenuhi syarat materil maka MajelisHakim berpendapat dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tentang hutang bersama dari pembelian sebuahmobil bermerk honda mobilio berwarna putih dengan nomor polisi E 1654 BNdengan surat kepemilikan atas nama Penggugat sebagaimana bukti suratsuratbukti P.10, P.10A, P.10B, P.10C, P.11,P.12, P13 dan P.14 tentang pembeliannyamelalui kredit dengan membayar secara mencicil dengan hargaRp.162.000.000, (Seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan DPRp

TERDAKWA danlangsung menyerahkan uang senilai Rp.40.000.000, kepada terdakwasebagai pembayaran Uang Muka Ruki.Pada tanggal 14 Agutsus 2019saksi di panggil oleh terdakwa untuk kroscek ke bagian Finance dan saksidiberikan Surat Pengantar untuk membayar Boking FEE dan saksilangsung membayar Boking Fee senilai Rp.1.000.000, ke KASIR.Padatanggal 2 dan 3 September 2019 saksi dipanggil oleh pihak Bank BNIkemudian pihak Bank BNI mengatakan bahwa dengan DPRp.40.000.000, dan untuk angsuran belum bisa diselesaikan

JAMALUDDIN POHAN yang juga selaku Wakil KetuaDPRD Kabupaten Tapanuli Tengah telah menandatangani Surat UndanganNomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada WakilKetua dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menghadirirapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluarPropinsi Sumatera Utara dan Surat Undangan Nomor: 005/534/2012tanggal 21 Mei 2012 tersebut di cap dengan menggunakan stempel yangtidak sah dan semestinya dipergunakan oleh Pimpinan DPRP KabupatenTapanuli