Ditemukan 518 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwapermohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP/NPWP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, diantaranya Tergugat melakukan suataupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar Pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oeh Penggugat dan dijawab dalam KoniraMemori Tergugat sebagaimana didalikan dalam angka 3.3.3
Putus : 09-02-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/AG/2008 Tanggal 9 Februari 2009 — Pemohon Kasasi Melawan Termohon Kasasi
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anak Ketiga Pemohon dan Termohon Kasasi mendapat:3.3.1. 3 (tiga) Unit rumah di Bandar Lampung;3.3.2. 3 (tiga) unit rumah di Bandar Lampung;3.3.3. Ruko dan klinik di Bandar Lampung;3.3.4. Tanah seluas 5000 m2 di Bandar Lampung;3.3.5. Rumah dan klinik di Surabaya;3.3.6. Ruko dan klinik di Tangerang;3.3.7. Mobil Honda Ferio;4.
Putus : 17-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1117/B/PK/PJK/2015 Tanggal 17 Februari 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
150 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya,bahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 30-09-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Tanggal 3 Maret 2015 — PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
MELAWAN
SULISTIA RATIH,dk
97 — 57
97 — 57
Untukkejujuran dan kebenaran, seharusnya Penggugat jugaharuslah mengutip klausula dalam Pasal 3.3.3.
Register : 01-10-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 931 B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknyabahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
56 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena tidak terdapat data pembandinginternal (Termohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan penjualan kepada pihak independen),maka pembanding yang akan dipakai untuk menelitikewajaran tingkat laoba Termohon PeninjauanKembali adalah pembanding eksternal dari databaseOSIRIS yaitu perusahaan Force Motor Limited Indiadengan persentase laba bruto dari perusahaanpembanding tersebut yaitu sebesar 6,98%;3.3.3.
Putus : 07-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT LANGGENG MUARAMAKMUR
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.3.3.
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43559/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
109 — 24
109 — 24
Kepala Kantor Pabean Pemuatan:3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yangdilampirkan,3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonankepada eksportir disertai alasan penolakannya,Sid: dalam hal permohonan disetujui,3,35 Ls memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakandalam permohonan pemuatan barang ekspor curah,3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yangtelah diberi catatan persetujuan kepada eksportir,3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Sgm Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 12
22 — 12
Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinyasebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehinggaselurunnya berjumlah 100 / hari x Rp. 200.000,00 =20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);3.3.3. Nafkah Mutah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);3.3.4.
Register : 28-11-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42922/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
117 — 25
117 — 25
Kepala Kantor Pabean Pemuatan:3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yangdilampirkan.3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonankepada eksportir disertai alasan penolakannya.3.3. dalam hal permohonan disetujui:3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yangdisediakan dalam permohonan pemuatan barang eksporcurah.3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curahyang telah diberi catatan persetujuan kepada eksportir.3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat
Register : 23-05-2013 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MS TAKENGON Nomor 0187/Pdt.G/2013/MS-Tkn Tanggal 11 Juni 2014 — Para Penggugat vs Para Tergugat
70 — 6
70 — 6
Yusuf bin Muhammad (cucu lakilaki/Penggugat XI);3.3.3. Alm.
Putus : 12-06-2012 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/Pdt/2011 Tanggal 12 Juni 2012 — PT. ANGKASA PURA II (Persero), dk VS DAVID M.L. TOBING, SH.,MKn.
110 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 178 K/Pdt/2011Udara.e akan tetapi harus ditafsirkan dalam arti luas yang dimaksuddengan pengguna jasa dalam rumusan Pasal 245 UUNo.1/2009 tersebut harus ditafsirkan terdiri dari LEMBAGASWADAYA MASYARAKAT (selanjutnya disebut "LSM") yangbergerak dalam kegiatan memberikan perlindungankonsumen kepada masyarakat luas.3.3.3.
Register : 18-10-2010 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm Tanggal 23 Mei 2011 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 41
136 — 41
Tiro bin Yondong (cucu takilaki/ turut tergugat III).3.3.3, Leleng Dg. Nugi binti Yondong (cucu perempuan/ penggugat II)3.3.4. #Nama Penggugat IV (cucu lakilaki/ penggugat TV)3.3.5. Mayang Dg. Nagi binti Yondong (cucu perempuan/ penggugat V).3.3.6. Muh. Amir Dg. Siama bin Yondong (cucu lakilaki/ penggugat V1)3.3.7. Coppong Dg. Nganra binti Yondong (cucu lakilaki/ turut tergugat 1)3.3.8. Muh. Basir Dg.Timung bin Yondong (cucu lakilaki/turut tergugat TV)3.4. Suddin Dg.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081/B/PK/PJK/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sikapdiam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwa permohonanPenggugat mengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukan denganhakhak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak, diantaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajak dan Penggugatmemenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentangwaktu melampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulan yang telah didalilkanoleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugat sebagaimanadidalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 21-12-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080/B/PK/PJK/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
169 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1080/B/PK/PJK/2015Tergugat melakukan sesuatu pemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhikewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentang waktumelampaui tenggang 12 (dua belas) bulan yang telah didalilkan olehPenggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugat sebagaimanadidalilkan dalam angka 3.3.3 huruf c, d, e dan angka 3.3.4. huruf b, c poin 5,e poin 2) pada halaman 22 sampai dengan 28 dari 29 halaman dan olehkarenanya koreksi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalamperkara
Register : 25-05-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Mtr Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 13
39 — 13
., 3.2. dan 3.3.3. Menyatakan Hukum MALIM alias AMAK SENIANEP telahmeninggal dunia sekitar tahun 1977 dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu denganmeninggalkan Ahli Waris yaitu:3.1. GUNASIH alias INAK SENIANEP;3.2. SENDIANEP;3.3. SUDISAH;3.4. SUDINEP;4. Menyatakan Hukum GUNASIH alias INAK SENIANEPtelah meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan keduaorang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu denganmeninggalkan Ahli Waris yaitu:4.1.
Register : 11-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
sikap diam berartidikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwa permohonan Penggugatmengenai penghapusan PKP/NPWP tersebut masih diperlukan denganhakhak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak, diantaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajak dan Penggugatmemenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentangwaktu melampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulan yang telahdidalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugatsebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 27-11-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1614/Pdt.G/2017/PA.Bjm Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat:
Indry Yana, SP. binti H. Syahrul A
Tergugat:
Bahrun, SP. MP. bin H. Syamsuri
11 — 0
Indry Yana, SP. binti H. Syahrul A
Tergugat:
Bahrun, SP. MP. bin H. Syamsuri
11 — 0
Jujur saya sedih dengankatakata isteri saya tersebut.3.3.3. Yang saya tahu isteri saya pernah menyuruh tetanggamemataimatai saya agar memberikan info kepada diatentang keadaan dan keberadaan saya dirumah dan diBanjarbaru. Hal ini sudah saya selesaikan dan tanganidengan baik kepada masingmasing suami dari teman ister!saya yang berada dan menjadi tetangga saya, agar tidakmencampuri urusan rumah tangga orang lain (rumahtanggal saya), urus rumah tangga masingmasing saja.3.3.4.
Register : 03-11-2014 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 24-02-2016
Putusan PA CURUP Nomor 629/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 26 Nopember 2015 — Penggugat I
Penggugat II
Penggugat III
Penggugat IV
Penggugat V
Penggugat VI
melawan
Tergugat I
Tergugat II
Turut Tergugat I
Turut Tergugat II
196 — 132
196 — 132
Penggugat III (Penggugat III); 3.3.3. Penggugat IV (Penggugat IV); 3.3.4. Turut Tergugat II (Turut Tergugat II); 3.3.5. Penggugat V (Penggugat V); 3.3.6. Penggugat IV (Penggugat VI); 3.4. ANAK KE-4 kedudukannya digantikan oleh Putri Zahara binti Edi Hediansyah alias CUCU DARI ANAK KE-4 (Tergugat I)4.
Penggugat III (Penggugat III);3.3.3. Penggugat IV (Penggugat IV);3.3.4. Turut Tergugat II (Turut Tergugat IT);3.3.5. Penggugat V (Penggugat V);3.3.6. Penggugat IV (Penggugat VI);3.4. ANAK KE4 kedudukannya digantikan oleh Putri Zahara binti Edi Hediansyahalias CUCU DARI ANAK KE4 (Tergugat I)4.
Register : 22-01-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 02/G/2016/PTUN.Kdi Tanggal 20 April 2016 — H. MUH. NUR SINAPOY, SE., M.Si , Dk. (Para P) Vs 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN (T), 2. Ir. H. AMRULLAH, M.T., Dk ( T II Intv)
110 — 45
110 — 45
Kdi.3.3.3.