Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
FADLY
308 — 58
  • Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN MnkPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 17-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 101/Pid.B/LH/2017/PN Rgt
Tanggal 2 Mei 2017 — Terdakwa I. ATAN als BADRUN Bin (alm) ABU BAKAR, terdakwa II. MUNGALIM Als LIM Bin PUJIANTO dan terdakwa III. JERI IRAWAN Als JERI Bin IWAN SETIAWAN
350 — 19
  • kayu0) 0) alBahwa perbutan yang dilakukan oleh ATAN Als BADRUN Bin (Alm)ABU BAKAR, Sdr JERI IRAWAN Als JERI Bin WAN SETIAWAN,Sdr MUNGALIM Als LIM Bin PUJIANTO dan Sdr RUDI MULYADI AlsRUDI Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN yang berperan sebagai orangyang mengangkut dan menguasai kayu olahan, memiliki kayuolahan, menebang dan mengolah kayu olahan tersebut tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; Bahwa untuk perbuatan ATAN Als BADRUN
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 02-04-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 42/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat:
Siti Mutmainah
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
2.Kepala Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
97 — 48
  • Majelis Hakim tindakan Tergugatmenerima dengan menandatangani serta mengumumkan danmemberlakukan hasil Ujian berupa Berita Acara (Objek Sengketa)merupakan tindakan yang menghargai proses yang telah dilalui sesuaitahapan yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan, sehingga sikapTergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang tidakmelanggar atau sesuai dengan asas kecermatan, asas Kepastian Hukum,asas Profesionalitas, dan oleh karenanya alasan gugatan Penggugat yangmenyatakan telah melangar
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 26-10-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN KALABAHI Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Klb
Tanggal 26 Oktober 2016 — - H. SUDIRMAN HAJI KUTA
256 — 80
  • TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta illegal loging, dalamDakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuanPasal 83 ayat 2 huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaillegal loging;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Jaksa/ PenuntutUmum adalah dakwaan subsidairitas , maka Majelis akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melangar
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Penganiayaan
Register : 02-03-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN MUARO Nomor 17/Pid.B/2015/PN Mrj
Tanggal 20 April 2015 — I. MAHFUD Pgl SIPUT II. SRI YASTUTI Pgl TUTI
48 — 4
  • Pel.WIRDA dan kelurga dengan Para Terdakwa ;Bahwa Para Terdakwa masih dalam satu suku;Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Para Terdakwa danSaksisaks1;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 10/PID.TPK/2020/PT SMR
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hang Huvang Anak Dari Petrus Huvang Hipo
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
162 — 123
  • Bahwa apa yang kita lihat dalamperkara ini sangat jelas, sebelumnya kami mohon maaf adanya kelalaianPenyidik Polres Kutai Barat, dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yangkecendrungannya sewenangwenang menegakan hukum, melangar hukumitu sendiri , apa yang dimaksud melanggar hukum adalah sebagai berikut :1.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-05-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
1.BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL HUDA diwakili oleh H. LEGINO JAURI, S.H.
2.BKM AL HUDA/H.LEGINO JAURI, S.H.
3.Burhanuddin Lubis
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
BURHANUDDIN LUBIS
163 — 94
  • di atas;Bahwa tindakan Tergugat telan melanggar asas bertindak secarasewenangwenang, dimana Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa tanpa mengindahkan tanah kepunyaan orang lain dalam halini kepunyaan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui di atas tanahtersebut telah diterbitkan Surat Keterangan tanah dan Akta PenggantiIkrar Wakaf untuk dan atas nama Badan Kesejahteraan Masjid AlHuda/ Nazir Masjid Al Huda (Penggugat) yang masingmasingditerbitkan oleh Pihak yang berwenang;Bahwa tindakan Tergugat melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-02-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1386 K/PDT/2008
Tanggal 11 Februari 2009 — R.E. BARINGBING, SH. ; PT NADYA VILLA ; PT ISPI PRATAMA PERKASA LESTARI GROUP atau disebut juga PT ISPI GROUP
137 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau dilakukan berdasarkan bukti hak yang cacat hukum danpenguasaan tanah tidak sah (bukan persetujuan pemilik), maka menurut hukumsemua buktibukti peralinan baik berupa bukti hak dan penguasaan tanahbeserta segala suratsurat maupun perbuatanperobuatan hukum termasuk yangdibuat dan dilakukan masingmasing para Turut Tergugat Il adalah tidak sahdan cacat hukum yang harus dicabut dan dibatalkan, perbuatan tersebutdikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektiforang lain dan melangar
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kph
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA, S.H.,
Terdakwa:
1.JONI Als JONI Bin UMAR SICEK Alm
2.ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS
120 — 53
  • Oleh karenanya UnsurBarang Siapa belum dapat di tuduhkan Kepada Terdakwa Robi HolandaBin Yantonis karena didalam hasil dari pembuktian para saksisaksimaupun keteranga Terdakwa bahwa Terdakwa Robi Holanda Bin Yantonistidak terbukti ikut serta dalam tindak pidana pemerasan sesuai yangtertuang dalam dakwaan dari Penuntut Umum, bahwasanya Terdakwa RobiHolanda Bin Yantonis melangar Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55Ayat 1 ke 1 KUHPidana.
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 15-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnn
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
2.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
1.SYAFRIANDI PGL ANDI Bin DAMIRIS
2.SUHATRIL PGL ISUL Bin NURDIN
91 — 24
  • Tanpa Nama,yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikanberupa Pukat Lampara Dasar/trawl dapat dikatakan telah melangar Pasal 85Jo.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 6/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Sinar Morokarta Perkasa
Termohon:
Bupati Morowali
208 — 120
  • yang adapadanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggaraturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PLAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 PK/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — BRIAN LEE SKINNER, dkk vs AGUS ERMAWAN
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak melaksanakan evaluasi atas kerjasama (melangar Pasal 6 ayat(2) Agreement);Tergugat II: Tidak membuat laporan keuangan kepada Penggugat mengenai keluarmasuknya keuangan dari Rekening Tergugat Il, termasuk sehubungandengan bisnis pelatihan berdasarkan Agreement (Melanggar Pasal 2ayat (3) Agreement);Halaman 11 dari 46 hal. Put.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN
71 — 29
  • Saksi Ahli menerangkan bahwa Obat tersebut tidak bisa beredar bebasdi Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obattersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No 35 Thn 2009 TentangNarkotika.
Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Umum
Register : 13-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ALEXANDER L. M. SELE,SH
2.NIKODEMUS DAMANIK, SH
Terdakwa:
JONI RISWIN NDOLU alias EIN
70 — 34
  • Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaritas makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PrimairHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN RnoPenuntut Umum dan apabila dakwaant ersebut terbukti maka dakwaanSubsidair tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primairtidak terbukti maka Majelis Hakim akan memeprtimbangkan dakwaan Subsidair,untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanPrimair Penuntut Umum yaitu dakwaan melangar
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat:
1.LA IDI TAHAMASI
2.NURMITA, S.Pd.i
3.LA ODE ASMAN
4.AGUS
5.SAFIRUDDIN
6.ANAWIAH
Tergugat:
KEPALA DESA PATUA
189 — 114
  • Surat keputusan Tergugat a quo Bertentangan Melanggar Pasal 53 Ayat 2UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Yang berbunyi:Perangkat desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1huruf c karena:Usia telah genap 60 tahunBerhalangan tetapTidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desaa 9 5 Melangar larangan sebagai perangkat DesaHalaman 10 dari 45 halaman/Putusan NomorYang di pertegas dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubahdengan Permendagri 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-03-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 18 Maret 2015 — 1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT. PLASINDO LESTARI
89 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak berharga Surat Anjuran Dinas TenagaKerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor 567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja Akibat Dari Mogok Kerja Yang TidakHal. 37 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUSPHI/201510.11.12.Sah terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan mengundurkan diri tanpa pesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 27-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MUARO Nomor 100/Pid.B/2014/PN Mrj
Tanggal 5 Februari 2015 — SURYA KUSUMA AZHARY Pgl SURYA
90 — 5
  • terjadi keributan;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pejabat yangberwenang;e Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksisaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu Terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Tdn
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.AGUNG SUSANTO,SH
3.SUWANDI, SH
4.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
5.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. BELITUNG MANDIRI MULIA INDAH
468 — 113
  • Untuk itu kegiatan reklamasi PTBelitung Mandiri Mulia Indah telah melangar Pasal 22 atau Pasal 34,UU 32 Tahun 2009 yaitu kewajiban memiliki Amdal atau UKL UPL danuntuk itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun2009;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;2. DR. Dadan Mulyana, S.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 18 Desember 2015 — Penggugat :1. M. ROHIM 2. SITI ZULAIHA Tergugat : 1. Gubernur Propinsi Lampung 2. Kepala Kantor BPN Bandar Lampung
218 — 158
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(A UPB) jn nena nnn ence cnn nnnennee6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. = Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atauh.
    Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milikyang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:1.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB));2 22a n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nn cnnTidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu
    Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)); 22a n nnn nnn nnn nnn nnn nce cnc nnn cnn cn nescencee. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur; 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; 7).
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 9/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
194 — 122
  • dalam hal ini Termohon tidak pernahsekalipun menyalahgunakan keweanangan yang ada padanya untukkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar