Ditemukan 3977 data
TATIK LARASATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
WISNU WICAKSONO;
257 — 204
langsung, juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut;Terkait dengan proses balik nama sertipikat Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 1558/Kedaung, Tanggal 6 April 1994, Gambar Situasi(GS) Nomor 9504 Tanggal 15 September 1993, Luas 180 M2, atasnama WISNU WICAKSONO, yang didasarkan pada Akta JualBellNomor 107/2015, (Akta yang dijadikan dasar proses balik namaoleh Tergugat), Tanggal 09 Juli 2015, Tergugat dalam hal ini telahmelakuan tindakan hukum yang melangar
IMRAN MISBACH, SH
Terdakwa:
MICHAEL MANUAMA
54 — 15
Menyatakan Terdakwa Terdakwa Michael Manuama terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 1 dari 48 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN SonPenggelapan Dalam Jabatan, Sebagai Perbuatan Berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana melangar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum;2.
72 — 36
membuktikanadanya sebabsebab atau alasan perubahan dari wajib pajak tanah a.nKUSNAENI dengan nomor Letter C yang tidak diketahui atau obscuuryang kemudian tanpa sebab apapun di rekayasa menjadi atas namaPENGGUGAT Letter C.No.325. dan bahkan secaraHalaman 33, Putusan Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG.gegabah/prematur tidak ada satupun petitum yang menegaskan sahdan berharganya jual beli tanah in casu antara KUSNAENI (AYAHKANDUNG TERGUGAT ) dengan PENGGUGAT yang juga menjadilandasan LEGAL STENDInya. jelas hal ini sangat melangar
105 — 44
Bahwa berdasarkan ~ kenyataan ini, jelas alasanalasan maupun Pertimbangan Tergugat sehinggamengeluarkan Surat Keputusan tersebut yangdilakukan secara sepihak dan sewenang wenang, tidaksesuai dan atau melangar azas kecematan formal yangterkandung dalam azas azas umum pemerintahan yangbaik, oleh karena itu beralasan untuk dinyatakantidak sah/batal dan harus dicabut Surat KeputusanTergugat tersebut (obyek sengketa).; 12.
MULYATI
Tergugat:
1.Kamid Sudarsono
2.Ariesca Dwi Aptasari, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
90 — 11
Kegagalan Penggugat dalam memahami konsepwanprestasi dan ketidak mampuan dalam menjelaskantindakantindakan Tergugat II sehubungan dengan tindakanyang melangar perjanjian kesepakatan bersama a quo tersebuttelah menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa sejatinyaTergugat II bukanlan pihak yang wajib mematuhi, melaksanakandan/atau terikat dalam kesepakatan bersama a quo, sehinggagugatan Penggugat tersebut adalah kabur atau Obscuur Libel.Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkarauntuk
120 — 24
Adalah melangar hukum namun ternyataSerikat Pegawai Bank mandiri (SPBM) dan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.di dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode20062008 telah menyepakati keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai, menurutMajelis hakim baik SPBM maupun Direksi PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk, telahsepakat mengenai keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk. Dan karenanya berlaku sebagai bagian dari Perjanjian Kerja BersamaPT.
176 — 42
suatu tindakPidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;75Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR =: Melangar
Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.13Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
648 — 427
pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
58 — 23
Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkansebagaimelawan undangundang, melanggar kesusilaan dan ketertibanumum.Bahwa objek perjanjian jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II adalahtanah milik T'ergugat I, bukan milik Para Penggugat, tanah milik Tergugat Itidak memiliki hubungan hukurn dengan Para Penggugat, jadiperbuatan TergugatI menjual tanah miiik Tergugat I kepada Tergugat II tidak melangar hakSubyektif Para Penggugat atau tidak bertentangandengan kewajiban Tergugat Idan Tergugat
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUMANTRI Als EHOK Bin JAMIUT
39 — 25
Saksi ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini; Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawantelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Jefri dan saksiBonadi karena telah melangar tindak pidana narkotika jenis daun ganja; Bahwa saksi bersama saksi FEBRI EVISAN
66 — 24
Hal tersebut melangar SOP(Standar Operasional Prosedur) Bank danketentuan perbankan selain itu adapelanggaran tentang ketentuan intern Bankmengenai petunjuk pelaksanaan dan tarippinjaman yang diberikan kepada pensiunanyaitu. jumlah pokok pinjaman yang diberikanmelebih plafon pinjaman yang telahditetapkan oleh Bank dan jangka waktu jugamelebihi.
170 — 94
Juga sangatbertentangan dengan ketentuan syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 20.3, poin28.3, poin 29.1, poin 40.1, poin 40.2. poin 40.6 ;b Selain itu tergugat pula telah melakukan pelanggaran pasai 13 PP. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah ;c Demikian pula tergugat telah melangar ketentuan lainnya yakni merugikanpenggugat karena tidak melakukan pembayaran lunas atas pekerjaan jembatanMata Allo tersebut ;Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugatmemohon
66 — 48
TarutungPerbuatan Tergugat XII tersebut melangar hukum sehinggamerugikan penggugat s/d VI karena tidak dapat menguasaidan mengusahai tanah tersebut seluas 5 meter x 3 meter + 7meter xl3 = 106 meter persegi selama 33 tahun lebih; Adapunkerugian tiap tahun nya di nilai dengan uang adalahRp.3.600.000 / tahunJumlah kerugian penggugat s,d IV dan turut tergugat , Ilselama 33 tahun adalah = 33 tahun x Rp.3.600.000, = Rp.118.800.000, ( Septus delapan belas juta delapan ratus riburupiah );4.
134 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 4 September 2002;Judex juris telah khilaf atau keliru) dalam menilaiperbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada PemohonPeninjauan Kembali.4.Bahwa apabila membaca pertimbangan judex juris sepertitersebut diatas, maka Judex Juris telah khilaf ataukeliru dalam menilai perbuatan melawan hukum= yangdituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengingatsubstansi gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalahperbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalampasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melangar
LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin MAT
64 — 44
CrpMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidaritasyaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5KUHPidana, Subsidair melangar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5KUHPidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secaraSubsidaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harusdibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar
H. MOH. NAFIS, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTARA, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara
91 — 63
Pemohon saat itu tidak didampingioleh Kuasa Hukum/Pengacara ;Oleh karenanya sangatlah Patut Perbuatan TERMOHON yang dimaksud pada poinangka 11 Permohonan ini telah melangar Pasal 56 KUHAP yang berbuny) :Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahunatau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidanalima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabatyang
86 — 9
2016/PN MrjMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusanini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
MUH HADI bin ASOK DG SIKKI alm
54 — 20
bahwa sample obat shabushabu tersebutyang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristalberwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
YUSPANDI Bin ANDA
66 — 21
Saksi Ahli menerangkan bahwa Obat tersebut tidak bisa beredar bebasdi Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obattersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No 35 Thn 2009 TentangNarkotika.
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung minta agar semua ketentuan dalam undangundang, yang menghendaki dan mewajibkan pengadilan untukmemberikan alasan (motiveringplic) dipenuhi oleh saudarasaudarauntuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan:Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah melangar ketentuanPasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 atau UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, makaberalasan hukum putusan Judex Facti dibatalkan;Tentang Judex Facti melanggar Pasal 13 PP Nomor