UUPT ( UU.No. 40 Tahun 2007 ), UU BUMN ( UU. No. 19 Tahun 2003 )dan UndangUndang lain yang terkaitkan dengan aktivitaskegiatan bisnis, misalnya UU. No. 8 Tahun 1995 tentangPasar Modal ( UUPM, UU. No. 7 Tahun 1992 Jo UU. No. 10Tahun 1998 tentang Perbangkan, UU. Yayasan ( UU. No. 16Tahun 2001 Jo UU.No. 28 Tahun 2004 ) dan UU LembagaPenjamin Simpanan ( UU. No. 24 Tahun 2004 ) dansebagainya atauBerada dalam rezim Hukum Publik seperti UU. KeuanganNegara, UU. Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ), UU.

Bahkan yang menurut asasnya sahamberadadi dalam rezim UUPT, menurut pasal 2 huruf g UUKN, sahammasuk dalam kategori bagian dari kekayaan negara, karenasaham adalah satu jenis surat berharga.Bahwa perbedaan pandangan permasalah ini antara UUTipikor dan UUKN, UUBPK, UUPN, UUTJKN disisi laindisandingkan dengan UUBUM, UUPT, UUPM, UU Perbankan, UUYayasan, UU LPS sisi lain, khususnya tentang hal yang berkaitandengan apa yang dimaksud dengan kekayaan ( Negara ) yang66dipisahkan.

Dari segi hukum bisnis, UUBUMN, UUPT, UUPerbankan, UULPS ,memang harus dipahami sebagai /Aukumkhusus ( lex spesialis). Untuk UUBUMN, UUPT versus UU.TIPIKOR dan UUKN dapat diberlakukan asas /ex posterioriderogat legi prioiri. Disisi lain antara Tipikor, UU.KN, UU.PbN,UU. PUPN, UU.BPK, = disatu pihak vs UU.BUMN, UUPT, UU.Perbankan dipihak lain, seharusnya dapat diterapkan pula asas lex speciallis derogat legi generali.

Pos Pesero yang tunduk pada UU.BUMN, UUPT, juga dalam UndangUndang Pos No. 38 Tahun2009 tentang Pos dalam pasal 4 mengatakan penyelengarakanpos dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukumIndonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara/Daerah, BadanUsaha Milik Swasta dan Koperasi.Bahwa oleh karena hal tersebut merupakan BadanHukum atau BUMN yaitu PT. Pesero yang secara hukum setiaptahunnya telah dipertanggung jawab oleh PT. Pos Pesero melaluirapat pemegang saham.

INDO PANGAN SENTOSAhalaman 54 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.Selberdiri sudah berdasarkan Undangundang Perseroan terbatas UUPT nomor 40 tahuin 2007 dan sudah mendapat pengesahan dariKementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan hasil produksi dariPT. INDO PANGAN SENTOSA berbeda dengan PT. BIKA JAYAFOOD;. Bahwa posita PEMOHON pada halaman 11 s/d hal 16menyatakan..... berdasarkan hasil Audit dari auditor Independenterhadap keuangan PT.

Saham minimal dilakukan satu kali dalam setahun,sedangkan apabila terdapat transaksi kecil yang ditentukan dalamanggaran dasar tidak perlu melaporkan pada RUPS namun dapatdilaporkan kepada komisaris;Bahwa RUPS adalah wadah para pemegang saham yang harusdilaksanakan paling sedikit setahun sekali itupun paling lama 6bulan setelah tutup buku perseroan;Bahwa RUPS Luar Biasa bisa saja dilakukan, namun jumlahnyaberapa yang harus menyetujui diantara para pepegang saham tidakditentukan secara jelas dalam UUPT

namun menurutahli kalau seandainya akan membuka rekening pribadi untukperseroan maka harus ada persetujuan RUPS;Bahwa ketika direksi menggunakan rekening pribadi yang tidakdilaporkan dalam RUPS maka hal tersebut tidak sesuai denganprinsipprinsip kKepengurusan perseroan secara baik;Bahwa ketika seorang direksi akan mengalihkan asset perusahaanmelebihi 50 % harus persertujuan RUPS itu yang diatur UUPT;Bahwa apabila tidak ada RUPS kemudian dilakukan pengalihanasset maka pada dasarnya itu merupakan

karena dalam UUPTmewajibkan bagi perseroan untuk melakukan RUPS;Bahwa kalau ada kesepakatan untuk tidak melakukan RUPS makahal tersebut melakukan pelanggaran dan pelanggaran secaraberkelanjutan karena RUPS diatur didalam UUPT;Bahwa apabila tidak menyelenggarakan RUPS maka perseroantersebut telah melakukan pelanggaran karena UUPT mewajibkanuntuk melakukan RUPS;Bahwa kalau terjadi kepengurusan perusahaan tidak sesuai denganUUPT misalnya direksi dalam melakukan pengurusan perseroanyang penyebabnya

juga terdapat andil dari komisaris makamekanismenya tersebut telah melanggar apa yang telah diaturdalam UUPT;Bahwa kalau direksi didalam melakukan kepengurusan tibatibamelakukan RUPS luar biasa dan hal tersebut tidak disetujui olehKomisaris maka menggunakan mekanisme yang lain karena padadasarnya siapapun tidak dapat menghalangi untukmenyelenggarakan RUPS;Bahwa menurut ahli apabila terjadi kekisruan didalam pengurusanperseroan maka penyelesaiannya sebaiknya melalui mekanismeperdata;.

Bahwa Hak untuk mengadakan RUPS ini telah diatur dalam Pasal 79ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 (UU Perseroan) yang menentukanbahwa penyelenggaraan RUPS dapat dimintakan oleh :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh sahamdengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukansuatu jumlah yang lebih kecil ataub. Dewan Komisaris;4.

NoAHU0147268.AH.01.11 tanggal 3 November yang dibuat di hadapannotaris Eny Wahjuni, SH, PEMOHON adalah pemegang saham sejumlah25.248 (Dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan) lembarsaham sebesar Rp.12.624.000.000 (Dua belas milyar enam ratus duapuluh empat juta Rupiah) atau 24 % dari total saham sebanyak 105.200Halaman 14 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby(seratus lima dua ratus) lembar saham Perseroan dengan hak suara,dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 138 Ayat (3) Butir (a)UUPT

Bahwa Pasal 140 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 lebih lanjut mengatur :Halaman 19 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimanadimaksud dalam Pasal 139 kepada Ketua Pengadilan Negeri dalamJangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Pengadilanuntuk pemeriksaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.(2) Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasilpemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan

yang bersangkutandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima;25.Bahwa sebagaimana uraian kami diatas, permohonan oleh PEMOHONini telah sesuai dengan Pasal 138 UUPT nomor 40 Tahun 2007 , antaralain:Ayat (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuanuntuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapatdugaan bahwa:a.

Bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, maka sesuaiPasal 139 Ayat 3 UUPT NOMOR 40 TAHUN 2007, PEMOHON berhakuntuk menunjuk Ahli Independen untuk secara khusus melakukanpemeriksaan ( Audit Investigasi ) dan membuat laporan.

Menetapkan Jangka Waktu Pelaksanaan sesuai dengan ketentuandalam UUPT;6. Menetapkan Pembebanan biaya perkara sesuai hukumnya.Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon pada perkara No.54/Padt.P/2014/PN/Jkt.Sel, Majelis Hakim telah mengeluarkanPenetapan pada tanggal 04 Agustus 2014 dan telah BERKEKUATANHUKUM TETAP.3) Putusan Bersifat PositifBahwa, menurut Ahli Hukum Perdata M.

Larangan, Tangerang, 15154., NAMUN SANGAT DISAYANGKAN DANSUNGGUH RON I, pada saat Audit tersebut3)dilaksanakan Pemohon justru tidak menjalankan kewenangannya dan tidakmemperdulikan Audit tersebut, padahal Audit tersebut dilakukan demikepentingan Pemohon dan Termohon sebagai Pemegang Saham dan demimenjalankan amanat UUPT.3) Tindakan Pemohon menunjuk Akuntan Publik atas keinginannya sendiri,jelasjelas bertentangan dengan isi amar putusan Perkara Nomor: 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel.27.Bahwa perlu diketahui

Amatra Citra Indonesia serta selurun karyawan Termohon untukmemberikan datadata, keterangan maupun dokumen yang diperlukan dalam rangkapemeriksaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (6) UUPT dan pihakmanapun tidak boleh menghalangi investigasi yang dilakukan oleh Ahli yang ditunjukdalam penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon bertindak dalam kedudukannya selaku KomisarisPerseroan maupun sebagai Pemilik/ Pemegang dari 5000 atau 50% saham perseroandengan surat permohonannya tertanggal 28

Publik (oukti P7a, P7b, P7c) dansesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, maka Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan memerintahkan agar Ahlitersebut menyerahkan hasil pemeriksaannya itu kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal Pengangkatan/ Penetapan Abhlitersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 140 ayat (1) UUPT

beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, serta atas dasar Ex Aequo EtBono atau mohon Putusan (Penetapan) yang seadiladilnya, maka PetitumPermohonan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim diadakan perubahan,pengurangan, penambahan dan penyempurnaan, sesuai dengan ketentuan undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seperti tersebut dalam amarpenetapan ini;Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam Pemeriksaan terhadapTermohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (2) UUPT

GunungBintan Abadi (Akta Perseroan) dan Undangundang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang antara lainberbunyi sebagai berikut:(i) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya, untukkepentingan perseroan, dalam mencapai maksud dan tujuannya (Pasal11 Akta Perseroan);(ii) Setiap anggota Direksi wajib, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturanperundangundangan yang berlaku (Pasal 11 Akta Perseroan

);(iii) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi, adalah orangperseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 93 Ayat(1) UUPT);(iv) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan(Pasal 98 Ayat (1) UUPT);dan dalam pertimbangan lain, Majelis Hakim telah membuat pertimbanganhukum, bahwa selain daripada itu, dipersidangan tidak ditemukan adanyacacat pada kehendak parapihak (wilsgebreken van het partijen), baik yangbersifat ancaman (bedreiging, dwang), kekeliruan (dwaling

Gunung Bintan Abadi, artinya PARAPENGGUGAT hanyalah mewakili kepentingan perseroan didalam Gugatan, namunberdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), dengan tegas dan jelas mengatur mengenai siapayang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak mewakili perseroandidalam dan diluar hukum, dalam Gugatan a quo, sebenarnya cukup Su MengLiang saja, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, yang dapat dan berwenangmewakili perseroan, tidak demikian

halnya dengan Mie Joen, dalam kapasitasnyasebagai Komisaris, yang berdasarkan UUPT tidak berhak20. dan tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana ketentuannya PARAPENGGUGAT kutip sebagai berikut:Pasal 1 Angka 5 UUPT:Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam21.33maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalahDireksi

:mengenai hal ini diatur lebihlanjut dalam UUPT, Pasal 98, sebagaimanadijelaskan sebagai berikut:a.b.Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;Dalam hal anggota Direksi lebin dari 1 (satu) orang, maka yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar.Artinya bahwa dalam pengambil keputusan Direksi menganutsistem perwakilan kolegial, yang berarti tiaptiap anggota Direksiberwenang mewakili perseroan.

Hal mana sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan: Direksi adalahorgan perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar.;Hal. 16 dari 54 hal.

Putusan Nomor 2067 K/Pdt/20133.2.3.1.3.2.Pasal 98 angka (1) UUPT juga menegaskan kembali hal tersebut, yangmenyatakan: Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan;Sementara itu dalam gugatannya para Penggugat telah menyatakanbahwa dirinya merupakan pemegang saham pada PT. Eastern Star;Bahwa membaca gugatan para Penggugat tersebut maka timbulketidakjelasan karena dalam dalildalilnya para Penggugat denganjelas telah bertindak mewakili PT.

Eastern Star, maka telahsangat jelas para Penggugat telah melanggar Pasal 1 angka (5) joPasal 98 angka (1) UUPT, karena para Penggugat tidak berwenanguntuk mengajukan gugatan mewakili dan untuk kepentingan PT.Eastern Star;Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/20133.3. Bahwa dengan demikian demi hukum gugatan para Penggugat harusdinyatakan ditolak untuk seluruhnya, setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);4. Gugatan Kurang Pihak;4.1.

Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013Perseroan Terbatas (UUPT) dan memiliki organ termasuk dalam hal inijajaran direksi yang berwenang mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 98 angka (1) UUPTyang menyatakan: Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan;3.

Perlu Pemohon Kasasi (d/h Tergugat II dan Pemohon Banding) kembalisampaikan bahwasanya hak dan wewenang para pemegang saham didalam suatu perseroan terbatas telah digariskan batasanbatasannya didalam Pasal 52 angka (1) UUPT yang menyatakan: (1)Sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk:a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisi kekayaanhasillikuidasi;c.

diterima ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagaimanadalam memori bandingnya telan mengemukakan alasanalasan yang padapokoknya sebagai berikut : Putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melanggarReglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv; Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telahsalah dan keliru dalam menerapkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Bahwa selain itu, mengenai pewarisan saham ini juga diaturdalam Pasal 57 UUPT, yang berbunyi:(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu:a. keharusan menawarkan terlebin dahulu kepada pemegangsaham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;b. keharusan mendapat persetujuan terlebin dahulu dariOrgan Perseroan; dan/atauC. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dariinstansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundanfgundangan

Diaturdalam Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa: Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 92 ayat(1). Adapun dalam = menjalankan kepengurusan Perseroan, direksimenjalankannya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan perseroan (vide Pasal 92 ayat (1) UUPT).

Sedangkan dalam Pasal 98ayat (1) UUPT diatur bahwa:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupundi luar Pengadilan.

Nampak dari ketentuan ketentuan dalam UUPT tersebutbahwa direksi PT mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu menjalankanpengurusan, dan sebagai perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang UndangNomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang dimaksud dengan asuransiadalah :a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang poliskarena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangankeuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak

Batavia Land tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 102 ayat 1UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mengatakan bahwa:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauHal 3 Put.

Batavia Land tersebut di atasadalah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 102 ayat 1 UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)yang mengatakan bahwa:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaanbersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain maupun tidak.Bahwa dengan demikian,

Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum serta pengalihan/ penyerahansecara sukarela Hotel MaxOne termaksud tidak didasari oleh adanyaitikad baik yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka gunamengganti kerugian/ menghapus kerugian yang diderita oleh Penggugat,menurut hukum, (vide ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuanPasal 102 UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT)): Pengikatan Hotel MaxOne Sabang

Bahwa: Ketentuan Pasal 97 UUPT, pada intinya menyatakan bahwa anggotaDireksi berhak mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepadaanggota Direksi yang lain.Hal 8 Put.

Perk.No.659/PDT/2017/P T.DK menurut ketentuan Pasal 99 UUPT:(1) Anggota Direksi tidak berwenang mevakili Perseroan apabila:a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggotaDireksi yang bersangkutan; ataub. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan.(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yang berhak meuakili Perseroan adalah:a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan;20.

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam Undangundang ini serta peraturanpelaksanaannya ; Bahwa ada beberapa jenis Perusahaan Terbatas, yaitu Perusahaan TerbatasTerbuka, Perusahaan Terbatas Tertutup, Perusahaan Terbatas Domestik,Perusahaan Terbatas Perseorangan, Perusahaan Terbatas Asing, PerusahaanTerbatas Milik Negara (Persero BUMN) ; Bahwa yang menjadi pemimpin suatu Perseroan adalah Direksi, yangdiangkat oleh RUPS dan memenuhi ketentuan Pasal 93 UUPT

dalam ayat(4) menyatakan perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan denganHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mrhmenghimpun dana / atau mengelola dana masyarakat, perseroan yangmenerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau PerseroanTerbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi ; Bahwa Direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan ((Pasal 1angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) UUPT

Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Pasal 92 ayat(2) UUPT menyatakan Direksi dalam menjalankan kewenanganpengurusan Perseroan, tidak boleh melampaui batasbatas maksud dantujuan yang ditentukan dalam AD.C. Harus sesuail dengan kebijakan yang dipandang tepat ini harusditaati Direksi dalam menjalankan kewenangan Perusahaan perseroan,mesti sesusai kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasbatas yangdietentukan dalam UUPT dan /atau AD.

Pasal 97 ayat (1) UUPT menegaskan : Dreksi bertanggung jawab ataspengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)Direksi wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawaba. Wajib dipercaya (fiduciary duty)b. Wajib melaksanakan pengurusan dengan tujuan yang wajar (duty actfor a proper purpose )C. Wajib patuh menanti peraturan perundangundangan (statutory duty)d. Wajib loyal terhadap Perseroan (loyalty duty)e.

Gunung Bintan Abadi, artinya Para Penggugathanyalah mewakili kKepentingan perseroan. didalam gugatan, namunberdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dengan tegas dan jelas mengaturmengenai siapa yang memiliki kKapasitas dan kewenangan untuk bertindakmewakili perseroan didalam dan diluar hukum, dalam gugatan a quo,sebenarnya cukup Su Meng Liang saja, dalam kapasitasnya sebagai direktur,yang dapat dan berwenang mewakili perseroan, tidak demikian

Nomor 626 K/Pdt/2017mengenai hal ini diatur lebihlanjut dalam UUPT, Pasal 98, sebagaimanadijelaskan sebagai berikut:a. Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;b.

Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain oleh UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat UmumPemegang Saham;21.

Nomor 626 K/Pdt/201726.27.28.sebagai Tergugat Il, yang ada hanya dijelaskan bahwa Tergugat Il,bersamasama dengan Tergugat , ada dan menyaksikan penandatanganan perjanjianperjanjian yang dilakukan oleh Penggugat ;Bahwa Para Penggugat juga gagal menjelaskan dengan terang dan benarmengapa Tergugat Ill, ditarik sebagai pihak, karena berdasarkanketentuan perundangundangan yang berlaku, baik UUPT maupunketentuanketentuan perbankan, Tergugat Ill, yang merupakanperusahaan hasil merger antara PT.

Nanda Fauzi Iwan SH dan Antonius Wahono untukmenghalangi Diversified Energy and Resource Corporation (DEAR Corp)sebagai Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 10.38% sahammelaluiPT Kim Eng Securities untuk hadir dalam RUPS dengan alasan tidakboleh ada suara berbeda split voting)padahal menurut Penjelasan Pasal 85ayat 3 UUPT, split votingtidak berlaku untuk perusahaan terbuka (tbk)sehingga penyelenggaraan RUPS telah melanggar ketentuan Pasal 85 ayat(1) dan (3) UUPT;c. TERGUGAT s.d.

Bambang Sujagat yang bukan Pemegang saham atau kuasadan PARA TERGUGAT telah mendengarkan permintaan dari yangbersangkutan untuk membubarkan RUPS tanpa adanya persetujuan daripemegang saham yang sah sehingga bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1)UUPT, dimana hanya Pemegang Saham saja yang dapat memberikan haksuara dalam RUPS;12.

TERGUGAT VI tersebutdi atas dilakukan terencana dan sistematis dengan caracara yangbertentangan dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan dan bertentangandengan kepatutan dalam pergaulan bisnis dalam masyarakat, bahkanperbuatanperbuatan tersebut diduga untuk melakukan penipuan danpenggelapan keuangan Perseroan dan hakhak PARA PENGGUGAT sebagaipemegang saham, yang nantinya akan kami sisakan untuk laporan perkarapidana di dalam perkara yang18. Bahwa TERGUGAT s.d.

Bahwa Pasal 27 Ayat (3) Permenkumham 4/2011, menyatakan salah satu halyang termasuk dalam perubahan data perseroan adalah perubahan susunannama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, kalau perusahaaningin melakukan PAD tentu tidak masalah, karena mengganti direksi ataukomisaris bukan perubahan yang perlu persetujuan menteri seperti yang diaturdalam Pasal 21 Ayat (2) UUPT, hanya perlu diberitahukan kepada Menterimeskipun penggantian direksi atau komisaris perusahaan termasuk dalamPAD

Lebih lanjut, Pasal 80 UUPT mengatur secara tegas bahwadalam hal pemegang saham meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Menimbang, bahwa selain pemanggilan dilakukan oleh Dewan Komisaris yangtelah berakhir masa jabatannya, setelah Majelis Hakim membaca dengan seksamabukti P12/oukti T.I.II.IW3 pemanggilan RUPS

dilakukan oleh Dewan Komisarispada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan padatanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan pula dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menggariskan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.

Namun demikian, dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan tersebut, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham denganhak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat (Pasal 82 ayat (5) UUPT).

KSE sendiri, dalam hal ini MajelisHakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangansebelumnya RUPS yang pemanggilannya dilakukan oleh Dewan Komisaris yangtelah berakhir masa jabatannya ataupun oleh Pemegang Saham tanpa adanyapenetapan pengadilan, serta jangka waktu pemanggilan RUPS yang bertentangandengan UUPT adalah tidak sah dan seluruh keputusankeputusan yang diambil didalam rapat tersebut juga merupakan keputusan yang tidak sah karenapenyelenggaraannya tidak memenuhi syarat

Komisaris : ACHMAD FADJARUNDANGUNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARANDASAR PERSEROAN MEMBERIKAN HAK KEPADA PEMEGANGSAHAM UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.Bahwa pasal 78 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UU PT) mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) suatu perseroan terbatas dapet berupa RUPS tahunan dan RUPSlainnya ( RUPS Luar Biasa );Pasal 78 ayat (1) UU PT:RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnyaPenjelasan Pasal 78 ayat (1) UUPT

pertanggungjawaban dihadapan RUPS mengenai jalannyaPerseroan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan setidaknya sejak Tahun Buku 2013.25 Bahwa terhitung sejak RUPS tertanggal 11 April 2013 yang mana hasilRUPS dimaksud telah dituangkan kedalam Akta No. 14/2013 (Vide BuktiP2)Sampai dengan pemanggilan RUPS dan Il Termohon tidak pernahmenyelenggarakan RUPS Tahunan.26 Bahwa adanya fakta dimana Termohon tidak menyelenggarakn RUPSTahunan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UUPT

SUMBER ALAM ANUGRAH ABADI tidak menperoleh hakhaknya, maka sebagai pemegang saham, dalam rangka untukmempertahankan kepentingannya sebagai mana diatur dalam Pasal 75 ayat (2)UU PT, yang dalam perkara a quo berdasar pada ketentuan Pasal Pasal 80 UUPT, Pemohon sebagai pemilik /poemegang saham perseroan sebanyak 15lembar dari 100 lembar saham Perseroan maka melalui Pengadilan untukdiijinkan mengadakan RUPS, bahwa setelah Pengadilan mendengarkanpendapat Komisaris Utama, yang membenarkan alasan Pemohon

Harus berpedoman pada Pasal 87 ayat (1) dan (2) UUPT, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

bahwaperjanjian tersebut dibuat untuk dan atas nama Tergugat Ill sebagaiBadan Hukum walaupun di dalam redaksinya menyebutkan"pihakkesatumengurus, mengelola, menjalankan usaha perkayuan danlainlain atas nama PT.Rumbio Concern dan melaporkan kegiatanapabila diperlukan pihak kedua;Bahwa tidak dapatnya Tergugat Ill sebagai badan hukum atausubjekhukum tersendiri sebagai pihak yang diformulasikan sebagaiTergugat adalah adanya pembatasan kewenangan baik di dalamUndangUndang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT

Rumbio Concern menurut UUPT adalah satu subjek hukumyang sama;Hal. 10 dari 26 hal. Put.

Bahwa selain alasanalasan pada poin 2 di atas, Tergugat Ill (PT.Rumbio Concern) juga kebingungan untuk menghadiri persidangan aquo karena Penggugat juga menggugat Tergugat Il sebagai DirekturUtama Tergugat Ill karena menurut UUPT yang bertindak usaha danatas nama perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan adalahDirektur Perseroan;4.3.

Bahwa ketentuan berdasarkan pasal 86 UUPT dalam hal kuorum, RUPSkedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka sesuaipasal 86 ayat (5) UUPT Perseroan dapat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untukRUPS ketiga dan agar permohonan Pemohon aquo kiranya dikabulkanoleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi ijin dan menetapkan kepadaPemohon untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan

Menurut Pasal 57 ayat (2) UU PT,pemindahan hak atas saham yang berkenaan dengan kewarisan harusmendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.Terkait persetujuan ini, maka UU PT mempertegasnya pula dalam Pasal56 ayat (3) UUPT, yaitu direksi wajib mencatat pemindahan hak atassaham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftarpemegang saham atau daftar knusus dan memberitahukan perubahansusunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan paling lambat

menyetujuiuntuk diadakannya RUPSLB dengan alasan agenda yang diusulkan olehPEMOHON tersebut bukan merupakan alasan yang wajar dan layak untukkepentingan perseroan (Bukti P3);Bahwa permintaan PEMOHON' kepada TERMOHON I = agarmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 19ayat (2) Anggaran Dasar perseroan, yang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT

pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepadaperseroan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa Penetapan KetuaPengadilan Negeri mengenai pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat(3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;Berdasarkan halhal tersebut di atas, serta mengingat surat permintaanRUPSLB perseroan yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhipersyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan UUPT

hukum putusan a quo halaman 5157mempertimbangkan mengenai pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalamAkta No. 14 dan 15 yang dibuat dihadapan Olivia Sherlie Wiratno, SH, Notaris diSurabaya dan mempertimbangkan tentang Akta Nomor 16, 17 dan Akta Nomor 18yaitu tentang perubahan anggaran dasar perseroan tersebut.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menerapkan Undang UndangNomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Penjelasan Umumangka 11, Pasal 79 jo 66, 78, 92, 106, 108, UUPT

Alasan/Tanggapan Pemohon Kasasi :Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan dalam UndangUndang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya tentangPENERAPAN Penjelasan Umum angka 11 jo Pasal 79 jo 66, 78, 92, 106, jo Pasal108 UUPT dalam pertimbangan hukum memutus perkara a quo, sebab Akta No. 14tentang pengambilalihan saham dan pengendalian managemen PT Trisula BangunPersada/Turut Tergugat I, PT Berkah Bumi Nusantara/Turut Tergugat III dan PTPuger Bumi Sejahtera

Trisula Bangun Persada/Turut Tergugat IV tersebut adalah tidak diberitahukankepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimanadiatur dan ditentukan dalam UUPT Pasal 131 ayat 2 yang menegaskan dalam halpengambilalihan saham secara langsung dari Pemegang saham, salinan aktapemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuankepada menteri tentang perubahan susunan pemegang saham, dengan demikian searayuridis Akta Nomor 14, 15 dn 16 a quo menjadi cacat hukum

Trisula Bangun Persada/TurutTergugat II adalah tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat 3 yng menegaskan*PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SELAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUDPADA AYAT 2 CUKUP DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI dan jugatidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 129 ayat 1 hurufb UUPT yang menegaskan*PENYAMPAIAN PEMBERITAHUN KEPADA MENTERI TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPSAL 21 AYAT 3.

Pasal 129 Jo pasal131 jo Pasal 21 a quo.Bahwa dengan demikian Judex Facti/Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumputusan a quo dengan menerapkan ketentuan dalam Penjelasan Umum angka 11,Pasal 79 jo 66, 78, 92, 106, 108, UUPT adalah tidak tepat dan merupakan kekeliruandan kesalahan penerapan hukum dalam memutus perkara a quo.Bahwa sebaliknya Judex Facti/Hakim Pertama pada pertimbangan hukum putusanNomer 571/Pdt.G/2009/PN Sby tanggal 4 Mei 2010 pada halaman 128 S/D 130 yangpada pokoknya menyatakan bahwa

PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengadakan, menyimpandan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan sebaikbaiknya (Pasal 8 ayat 1 joPasal 8 ayat 6, vide Bukti PI dan Pasal 50 UUPT, vide Bukti P4);Adapun PENGGUGAT sejak tahun buku 2008 hingga sekarangTIDAK PERNAH melihat Daftar Pemegang Saham dan DaftarKhusus tersebut di atas di Kantor Perseroan;Berdasarkan buktibukti tersebut diatas terlinat jelas dan terbuktikelalaian dan kesalahan PARA TERGUGAT dalam kapasitasnya

dalam melakukan pengurusan Perseroan yakni telahlalai dalam melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai pengurusPerseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (vide BuktiPI) Dengan demikian jelas tindakan PARA TERGUGAT tersebutmenunjukkan itikad yang tidak baik dalam memenuhi kewajibannyaberdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P1);Bahwa selain tugas dan kewajiban Direksi Perseroan sebagaimana yangdiatur dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti Pl), berdasarkanketentuan UUPT

Direksi membuat dan memelihara risalahrisalah RUPS dan risalahrisalah Rapat Direksi.Berdasarkan buktibukti tersebut diatas terlinat jelas dan terbuktikelalaian dan kesalahan TERGUGAT dan II dalam kapasitasnya sebagaiDireksi Perseroan dalam melakukan pengurusan Perseroan yakni telahlalai dalam melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai pengurusPerseroan berdasarkan ketentuan UUPT (vide Bukti P4).

Dengan demikian jelas tindakanPARA TERGUGAT tersebut menunjukkan itikad yang tidak baik dalammemenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan UUPT (vide Bukti P4);Tuntutan Ganti RugiBahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARATERGUGAT dengan mengalihkan aset Prof. Dr. Kemala Motik A Ghofurdalam hal ini sahamsaham di PT. Arrish Virega kepada TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian PENGGUGAT dan Prof. Dr.