• (BebanSementara) ;Asli SPMU dan Asli SPM Giro BTL NBP yang masingmasingsebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ;Asli SPMU dan Asli SPM Giro BL BS yang masingmasing sebanyak152 (seratus lima puluh dua) lembar ;75 (tujuh puluh lima) lembar asli Daftar Penguji ;75 (tujuh puluh lima) lembar asli B IX (Pelaporan Pengeluaran +Penerimaan Harian) ;153 (seratus lima puluh tiga) lembar Rekening Koran bulan Januari s/dDesember 2007 ;2 (dua) buah Buku Agenda (No. 1 1385) ;3 (tiga) buah Buku Agenda (No. 1 3889

  (BebanSementara) ;Asli SPMU dan Asli SPM Giro BTL NBP yang masingmasing sebanyak140 (seratus empat puluh) lembar ;Asli SPMU dan Asli SPM Giro BL BS yang masingmasing sebanyak152 (seratus lima puluh dua) lembar ;75 (tujuh puluh lima) lembar asli Daftar Penguji ;75 (tujuh puluh lima) lembar asli B IX (Pelaporan Pengeluaran +Penerimaan Harian) ;153 (seratus lima puluh tiga) lembar Rekening Koran bulan Januari s/dDesember 2007 ;2 (dua) buah Buku Agenda (No. 1 1385) ;3 (tiga) buah Buku Agenda (No. 1 3889

  No. 636 K/PID.SUS/201175 (tujuh puluh lima) lembar asli B IX (Pelaporan Pengeluaran +Penerimaan Harian ) ;153 (seratus lima puluh tiga) lembar rekening Koran bulan Januari s/dDesember 2007 ;2 (dua) buah Buku Agenda (No. 1 1385) ;3 (tiga) buah Buku Agenda (No. 1 3889) ;1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo ;Nota Dinas Kabag.

• Rekening Tergugat senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga Tergugat berhutang awalnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan terhadap pinjaman yang diberikan oleh Penggugat disepakatioleh Tergugat terhitung sampai bulan Juni 2007 sebesar pokok Rp.51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa Tergugat sebagai pengusaha Restauran, Salon dan Massagesmemberikan Penggugat jaminan pelunasan hutangnya berupa Sertifikat HakMilik No. 3889

• Gugatan Il yaitu Gugatan para PENGGUGAT melawan OEIBIE LAN dan BPN Kota Samarinda mengenai PerbuatanMelawan Hukum yaitu hak akan sesuatu/penguasaan tanahHalaman 38 dari 118 Putusan No. 122/Pdt/2017/PT.SMR.b.a.b.b.OEI BIE LAN sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3889/Kel AirHitam.Pada gugatan ini Para PIHAK didalam perkara nya yaitu:PENGGUGAT : H. Fazri (PENGUGAT 1) danH.

  Sertifikat 3889 dinubungkan dengan buktiP.15, P.U5, T.AM1, T.AUM2, T.L13 dan T.l.ll4 serta T.lll10 jelas tidakHalaman 88 dari 118 Putusan No. 122/Pdt/2017/PT.SMR.ada hubungan Hukumnya, pertimbangan Hukum tersebut adalah salahdan keliru, Majelis telah berkesimpulan yang salah permasalahan yangbertolak belakang.5.

  kejanggalankejanggalan tersebut maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa tindakan Pembanding IV semula Tergugat IVmelakukan perubahan/pencoretan tidak sesuai aturan yang berlakusehingga Sertifikat tersebut dibuat tidak benar dan tidak Sesuai proseduresehingga bertentangan dengan hukum dan karena itu sertifikat no.3899obyeknya berada ditempat lain;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapatnyakesalahankesalahan dalam pencatatan atau penulisan Kecamatan maupunKelurahan pada perubahan terhadap SHM No.3889

  Bukti P.11 dan P.21), yang mana karena adanya hak orang lain atas tanah tersebut, lalu olehPembanding , Il semula Tergugat , II telah dicabut dan dibatalkandengankeluarnya /terbitnya Surat Pernyataan dengan Nomor : 593/246/PemKSU/VI/2015 Tertanggal 18 Juni 2015,maka hal tersebut berdasar ketentuanhukum yang harus dibenarkan secara hukum adalah surat yang terlebih dahuluditerbitkan yakni Sertifikat Hak Milik No.2091 kemudian berubah menjadi SHM No.Halaman 107 dari 118 Putusan No. 122/Pdt/2017/PT.SMR.3889

  .11tertulis 134/135 M sedangkan dalam Bukti T.1.4 tertulis +163, 40 M sehinggaterdapat selisih pada ukuran panjang adalah 29 M, hal yang diuraikan diatasmembuktikan bahwa suratsurat bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwatanah obyek sengketa adalah milik dari Para Terbanding semula Para Penggugat,sebaliknya Pembanding Ill semula Tergugat Ill dapat meneguhkan dalilbantahannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya sesuaiHalaman 109 dari 118 Putusan No. 122/Pdt/2017/PT.SMR.dengan SHM No.3889

• li>1 (satu) botol putih berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo,

• 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan QUIKSILVER,
• 2 (dua) pack plastik klip,
• 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru nomor WhatsApp +62882005129803,
• dimusnahkan
  • Uang tunai sejumlah Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah),
  • 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Y1G02N15L0 A/T / Beat POP, Nomor Registrasi : AA-3889

• 587/1983, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 21 Februari 2005;

• HENDRA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 21 Januari 1987, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor : 307/1987, yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa, Pencatatan Sipil Pontianak pada tanggal 28 Januari 1987;
• NORAVITA, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 18 Agustus 1990, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor : 3889

• Bahwa berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU/XVII/2019 yang dalam putusanmenetapkan dalam perkara pengujian UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009Tentang Jaminan Pidusia teradap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 yang amar putusannya poin ke 2 yang berbunyi:Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Pidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)sepanjang Frasa Kekuatan Eksekutorial dan Frasa Sama Dengan KekuatanPutusan Pengadilan

  Bahwa berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU/XVII/2019 yang dalamputusan menetapkan dalam perkara pengujian UndangUndangNomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Pidusia teradap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amarHalaman 41 dari 77 hal putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah PA.Tgrsputusannya poin ke 2 yang berbunyi: Menyatakan Pasal 15 ayat(2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Pidusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjangFrasa

  denganprosedur pada umumnya, yang mana seharusnya penarikan dilakukanditempat domisili Debitur, bukan ditengah jalan, dan bahwa berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU/XVII/2019 dalam perkarapengujian UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Pidusiateradap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang amar putusannya poin ke 2 yang berbunyi: Menyatakan Pasal 15 ayat(2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Pidusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

• gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1929 dengan nomor IMEI 1 854427055458038 dan IMEI 2 864427055458020 dengan nomor sim card 1 08235268171 dan nomor sim card 2 082386047542 berwarna hitam hijau;

Dirampas untuk negara;

• 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan nomor rangka MH1JF534CK423949, nomor mesin JF51E 339313, dan nomor polisi KB 3889

• Jika benarPelawan adalah pihak yang beriktikad baik maka sesuai dengan ketentuandalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 168,TLN 3889) tentang Jaminan Fidusia juncto Perpres Nomor 9 Tahun 2009jJuncto Permenkeu Nomor 84/PMK.012/2006 juncto Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012, sudah seharusnya perjanjiantersebut didaftarkan sebagai fiducia pada tahun yang sama denganHalaman 7 dari 22 hal. Put.

• UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia ;Menimbang, bahwa terhadap Pasal 15 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia MahkamahKonstitusi di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 disebutkan: Menyatakan Pasal 15 ayat (2)UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan LembaranNegera Republik Indonesia Nomor 3889

  Fidusia atas kekuasaannyasendiri,Menimbang, bahwa terhadap pasal 15 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebutMahkamah Konstitusi di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/PUUXVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 menyatakan yang pada pokoknya:Menyatakan pasal 15 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negera Republik IndonesiaNomor 3889

• PertamaNama : Siti Vanessya Najla Tsamara;Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 26 Mei 2003;Jenis Kelamin : Perempuan;Berdasarkan : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10988/U/JP/ 2003,tertanggal Jakarta 18 Juli 2003, Yang diterbitkan oleh KepalaSuku DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (Bukti P3) ;Anak KeduaNama : Muhammad Zinsky Rainavan RizqullahTempat TanggalLahir : Jakarta 4 Februari 2010Jenis Kelamin : Laki LakiBerdasarkan : Kutipan Akta Kelahiran , berdasarkan AktaKelahiran Nomor : 3889

  Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Termohon dan Pemohon telahdikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masingmasing bernama : Siti Vanessya Najla Tsamara (Perempuan), Lahir di Jakarta, tanggal 26Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.10988/U/JP/2003,tertanggal 18 Juli 2003; Muhammad Zinsky Rainavan Rizqullah (Lakilaki), Lahir di Jakarta,tanggal 4 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNo.3889/KLU/JP/2010, tertanggal 9 Februari 2010.5.

• ditambahkan dengan 2 (dua) besi yang sudah dipipihkan;

• 1 (satu) bilah senjata jenis penusuk/penikam terbuat dari besi panjang lebih kurang 25 cm bergagang kayu warna cream dan bersarung warna coklat tua;
• 1 (satu) helai ketopong/ Zebo atau penutup wajah warna loreng coklat muda;
• 1 (satu) helai ketopong/ Zebo atau penutup wajah warna putih kombinasi coklat;
• 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna merah Nopol B3889

• mau menyerahkan secarasukarela kendaraan tersebut,maka oleh karena itu seharusnya Tergugat dalammelakukan eksekusi jaminan fidusia harusnya lewat pengadilan, sebagaimanadiamanatkan dalam amar putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019 yangHalaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Gto17.18.menyebutkan bahwa,menyatakan pasal 15 ayat (2) Undangundang nomor 42Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (lembaran Negara republik Indonesia tahun1999 tentang nomor 168,tambahan lembaran negara nomor 3889

  tidak maumenyerahkan secara sukarela kendaraan tersebut,maka oleh karena itu seharusnyaHalaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pat.G/2020/PN GtoTergugat dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia harusnya lewat pengadilan,sebagaimana diamanatkan dalam amar putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019 yangmenyebutkan bahwa,menyatakan pasal 15 ayat (2) Undangundang nomor 42 Tahun1999 tentang jaminan fidusia (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999tentang nomor 168,tambahan lembaran negara nomor 3889

• hingga terputus, pergelangan tangan Kiri, ibu jaritangan kanan, kuku ibu jari tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jaritengah kanan hingga terputus, jari keempat tangan kanan hinggasampai di dekat pohon jeruk lalu datang saksi Yoseph Bate melerailalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian; Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuanTerdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ; Bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalamVisum et Repertum No: No: No:KUM.011.5/3889

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

• Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3889);Bukti P 2 : Fotokopi UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;Bukti P 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) Pemohon dan Pemohon Il;Bukti P 4 : Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW11.01617952.AH.05.01 bertanggal 25 November 2016;Bukti P 5 : Fotokopi Buku Nikah Para Pemohon;Bukti P 6 : Video rekaman dan Foto debt collector yang ditugaskan olehPenerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objekjaminan fidusia

  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889,selanjutnya disebut UU 42/1999), sehingga Mahkamah berwenang permohonana quo.107Kedudukan Hukum Pemohon3.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK besertaPenjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian UndangUndangterhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangankonstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatuundangundang, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk

  Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjangfrasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak adakesepakatan tentang

  (wanprestasi) dan debitur keberatanmenyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, makasegala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi SertifikatJaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaaneksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;Menyatakan Pasal 15 ayat (8) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

• Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapatmasingmasing tertanggal 28 Oktober 2019, Nomor W2.U13/3889/ HN.01.10/10/2019, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja mulaitanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019, sebelumberkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh

• Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorialbertentangan dengan Undang 126 Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak adakesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkansecara

  Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuataneksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyalkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaiterhadapjaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang

  Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janjibertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang tidak dimaknaibahwa frasa cedera janjiharus dimaknai sebagai adanya cedera janji tidak ditentukansecara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatanantara

• Surat Tugas Nomor : 800/3889/2012 ditujukan kepada Stenly Awom, dalam rangka monitoring Pembangunan Fisik Kegiatan DAK,OTSUS,DAU dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;175. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3890/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;176. Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3889/2012 dikeluarkan di Nabire tanggal 31 Desember 2012;177. Surat Tugas Nomor : 800/3862/2012 ditujukan kepada Drs. TH.

  SPDD No. 800/3879/2012 dikeluarkan di Nabiretanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas Nomor : 800/3891/2012 ditujukan kepada Erens Rumbobiardalam rangka monitoring Pembangunan Fisik Kegiatan DAK,OTSU,DAU danUSB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas (GPPD) Nomor : 800/3892/2012 dikeluarkandi Nabire tanggal 3 Desember 2012;Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3879/2012 dikeluarkan diNabire tanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas Nomor : 800/3889

  /2012 ditujukan kepada Stenly Awom, dalamrangkap monitoring Pembangunan Fisik Kegiatan DAK,OTSUS,DAU danUSB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas (GPPD) Nomor : 800/3890/2012 dikeluarkandi Nabire tanggal 3 Desember 2012;Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3889/2012 dikeluarkan diNabire tanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas Nomor : 800/3862/2012 ditujukan kepada drs.

  ditujukan kepada Erens Rumbobiardalam rangka monitoring pembangunan fisik kegiatan DAK, OTSUS, DAUHal. 80 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PT JAP172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.dan USB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3892/2012 dikeluarkandi Nabire tanggal 3 Desember 2012;Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3879/2012 dikeluarkan diNabire tanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas Nomor : 800/3889

  /2012 ditujukan kepada Stenly Awom, dalamrangka monitoring pembangunan fisik kegiatan DAK, OTSUS, DAU dan USBTahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3890/2012 dikeluarkandi Nabire tanggal 3 Desember 2012;Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3889/2012 dikeluarkan diNabire tanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas Nomor : 800/3862/2012 ditujukan kepada Drs.

  /2012 ditujukan kepada Stenly Awom, dalamrangka monitoring Pembangunan Fisik Kegiatan DAK,OTSUS,DAU danUSB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nabire tanggal 3 Desember 2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/8890/2012dikeluarkan di Nabire tanggal 3 Desember 2012;Kwitansi untuk pembayaran SPPD Nomor : 800/3889/2012 dikeluarkan diNabire tanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas Nomor : 800/38862/2012 ditujukan kepada Drs.

Dirampas untuk dimusnahkan

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna merah Nopol B.3889 PEQ An. DINAS KLHK MANGGALA AGNI.

Dikembalikan kepada saksi Hans Brilian Adynata Bin Dirhamsyah

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah putih tanpa plat Nopol.

• Menyatakan Pasal 15 ayat (3)UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanyacidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atasdasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau

  MenyatakanPenjelasan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentangcidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela

• Abner, gambar ukur NIB : 0501.0801. 09553 serta warkah No:3889 sampai dengan 3396 petikan Surat Keputusan Kepala KanwilPertanahan Prov. Riau tanggal 29 Maret 1996 yang menginstruksikankepada kepala Kantor Pertanahan Kodya Pekanbaru untuk memberikanhak milik kepada sdr.