Ditemukan 5678 data
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan PT DEF (DEFDepartement Store) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Bandinguntuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akanmemberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualankepada pihak yang menyediakan tempat;Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 264/C/PK/PJK/2014Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban
184 — 76
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
392 — 377
Bahwadalam UUPK secara khusus tidak diatur tentang batasan batasanwanprestasi maka kembali harus menekankan kepada asas kepastianhukum, asas keseimbangan dan keadilan, seperti konsumen berhakuntuk memutuskan perjanjian apabila pelaku usaha wanprestasi; Bahwa harus dilihat apakah konsumen telah diinformasikan mengenaikeadaan gagal bayar, sebaiknya konsumen diberikan kesempatan untukmenyatakan pembelaannya, misalnya dilihat juga keadaan force majeuratau keadaan memaksa sehingga konsumen tidak dapat
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
82 — 62
BPHTBmerupakan bagian dari penerimaan Negara.Menurut definisi, yang dimaksud Kerugian Negaraadalah kekurangan aset/kekayaan Negara karenaSuatu. perbuatan melanggar/melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur. Kekuranganaset/kekayaan ini dapat terjadi disebabkan karenaHalaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN. Btm.uang yang seharusnya masuk ke kas negaranamun tidak masuk ke kas negara.
86 — 12
dana pengadaan pangan peruntukannya Gabahberas selain itu dilarang.bahwa hampir semua koperasi di wilayah Sulawesi selatan mengalami kemacetankarena adanya keadaan dimana ada S.E Menteri Keuangan No.60 tahun 2000 ituyang menghentikan L.C di dolog, dan Karena adanya kebijaksanaan pemerintahmenerima beras impor dari luar seperti beras dari Thailand yang harganya hanyasekitar Rp.1770 perkilo gram dan kualitas bagus sehingga harga beras petanianjlok menurut kami itu termasuk kedalam keadaan / istilah Force
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Vide Pasal 163 Ayat (2) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).20.2 Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan keadaan memaksa (Force Majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ina Perdana Tbk. Cabang Semarang
Terbanding/Tergugat II : Sri Rejeki Budi Martono
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
54 — 28
Pasal 31 PMK 27/2016 menyebutkan:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang;Sedangkan Pasal 4 PMK 27/2016 mengatur:Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan;Bahwa, selurun fundamentum petendi (posita) gugatanPENGGUGAT a quo dalam perkara ini
142 — 0
Keadaan memaksa (force majeur )/kahar ;j Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesuai dengan suratPenetapan Nilai Limit yang dibuat oleh penjual/pemilik barang atau ;k.
Terbanding/Tergugat III : Letkol Dr. Agus Sutarman
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Negara RI Cq. Kepala Bank BRI Kantor Cabang Pembantu RSPAD Gatot Subroto
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Riyadi bekas Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu RSPAD Gatot Soebroto
Terbanding/Tergugat VII : Aryo Santigi
Terbanding/Tergugat V : P.T. Central Asia Balai Lelang, Perwakilan Jakarta
60 — 41
putusan No.445/Pdt/2018/PT.BDGdan Perpanjangan Kredit, sehingga total kredit Penggugat adalahsejumlah delapan ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 850.000.000,)yang didapat dari kredit pertama ditambah tiga ratus juta rupiah(Rp.300.000.000,) yang didapat dari kredit kedua, sehingga jumlahtotal utang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah satu milyarseratus lima puluh juta rupiah ( Rp. 1.150.000.000,); ( vide: bukti P7 )Bahwa, selanjutnya terjadi kejadian luar biasa yang tidak dapatdihindarkan (force
Terbanding/Tergugat I : Bapak Takehiko Nakao
Terbanding/Tergugat II : Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank ADB dan semua komponennya
Terbanding/Turut Tergugat : Keuangan Republik Indonesia
148 — 119
The expressions contract ofemployment and terms of appointment include all pertinentregulations and rules in force at the time of allegednonobservance, including the provisions of the Staff RetirementPlan and the benefit plans provided by the Bank to the staff.Terjemahan (dengan penegasan)a112Pasal Il1.
1.I Made Suardika
2.Ni Made Mawarni
Tergugat:
1.Anak Agung Ngurah Agung SE
2.Anak Agung Oka Agung SS
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
86 — 72
tanahsengketa disebabkan oleh karena abrasi serta oleh Majelis Hakimdalam pertimbangannya menyebutkan bahwa peranjian yangdilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang telahdituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 34 tertanggal 582013yang dibuat pada Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu,SH terjadi padatahun 2013 atau jauh setelah terjadinya abrasi atau dengan katalain abrasi terjadi lebih dahulu dari pada penanjian, kecuali setelahperjanjian dilakukan terjadi abrasi maka dapat disebut bencanaalam (force
526 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
This agreement shai come into force on the 15 October 2012 and shallsubsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) yearsfrom that date and shall be subject to review where the Supplier reserversthe absolute rights and discretion to renew for further periods notexceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions asmay be agreed between the parties;Terjemahan bebasnya:Periode3.
78 — 17
Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourunh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat
99 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
For, if the state were to resort to killing in orderto enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapatdibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisislebin lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati.
Terbanding/Penggugat : PT TOPJAYA SARANA UTAMA Diwakili Oleh : APRILDA FIONA, SH.MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TOSHIBA CORPORATION Diwakili Oleh : TOSHIBA CORPORATION
Terbanding/Turut Tergugat II : CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : TOSHIBA CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : TOSHIBA CARRIER THAILAND CO., LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
669 — 3470
meminta Para Tergugatuntuk mengganti seluruh pengeluaran pengiklanan dan pemasaran yang telahdisepakati untuk ditanggung secara sepihak oleh Penggugat;Lebih lanjut, selain ketentuan Pasal 8 Perjanjian Distribusi 1998 di atas, kamihendak memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pada Pasal 5Perjanjian Distribusi 1998sebagai berikut:"Sarana (mengacu pada Penggugat dalam Perjanjian Distribui 1998) shall bear alltaxes, assessments, duties, charges and other expenses imposed by laws andregulations in force
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundingan Bipartit bahkan tidak pernah hadirdalam persidangan di PHI Surabaya ini), hal ini sudah sangat jelasmenunjukkan bahwa hubungan industrial antara para pemohon kasasidengan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi, makasebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
151 — 60
Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakanperbaikan (corrective actions) yang telah dilaksanakan ataspengadaan tanah dan/ atau bangunan gedung kantor Bankbjb sesuai petunjuk dari OJK, yang pokoknya mengaturperihnal Kecukupan Komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan serta Pertimbangan Pembentukan GugusTugas (Task Force) Yang Secara Khusus MelaksanakanPengawasan Terhadap Penyelesaian Proses PengadaanGedung Kantor.2.
Terkait dengan tindakan perbaikan (corrective actions) ataskecukupan komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atauHalaman 37 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUNJKT38Bangunan serta pertimbangan untuk pembentukan GugusTugas (Task Force) yang secara khusus melaksanakanpengawasan terhadap penyelesaian proses pengadaangedung kantor sebagaimana dinyatakan dalam surat BankIndonesia Nomor : 15/91/DPKP/Bd/Rahasia, tertanggal 30Desember 2013, bahwa pada saat ini sedang dilakukanpengkajian mengenai hal
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
141 — 71
denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku telah timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalam hal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
45 — 586 — Berkekuatan Hukum Tetap
diPengadilan Negeri Salatiga, atas permintaan Ketua Majelis Hakim dan didengarjelas oleh para pihak termasuk Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat III tanpaterbantah karena tertegun, sehingga merupakan bukti sempurna bahwa prosespembuatan Hak Pakai No. 60 Kodya Salatiga a/n Tergugat II tanggal 10Desember 1996 yang diterbitkan oleh Tergugat III bukan proses penerbitan HakPakai yang wajar sesuai syaratsyarat dan hukum agraria yang berlaku tetapiberdasarkan perintah dan tekanan dari atasan (Personal Mood Force
67 — 17
yaitu berjalan menujuke pesawat udara, dan masuk ke pesawat udara (boarded), Sementarabagasi yang telah selesai check in bersama penumpang akan dilekaticlaim tag, dan bagasi dibawa dan dimuat ke pesawat udara.Bahwa yang dapat membatalkan keberangkatan bagasi jika kondisibagasi tersebut sudah dilekati claim tag dan penumpang sudah melaluiboarding gate, proses boarding, dan sedang berjalan ke pesawat udaraadalah hanya jika penumpang karena satu dan lain hal tidak jadi naik kepesawat udara atau adanya force