Benhil IndolandSakti dari Tergugat kepada Tergugat II;Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 tahun 2007tentang Perseroan Terbaas (UUPT), ditentukan bahwa organ perseroanyang berhak untuk mewakili Perseroan (PT. Benhil Indoland Sakti) baik didalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi Perseroan tersebut.

Dariketentuan UUPT tersebut dapatlah disampaikan bahwa Penggugat tidakmempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat perkara a quo, karenaPenggugat tidak dalam kapasitas selaku Direksi PT. Benhil Indoland Sakti,gugatan Penggugat yang demikian adalah merupakan gugatan yangmengandung cacat formil Diskualifikasi in Persona (vide : Hukum AcaraPerdata M.

NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.Agenda RUPS tersebut adalah : penyesuaian Anggaran DasarPerusahaan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT yangdihadiri Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. NLT sekaligus Direktur PT.TELISON yang memiliki saham sebesar 40 % di PT.

;Agenda RUPS tersebut adalah : penyesuaian Anggaran DasarPerusahaan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT yangdihadiri Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. NLT sekaligus Direktur PT.TELISON yang memiliki saham sebesar 40 % di PT. NLT Gasket MFG yangmerupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi gasket sebagaikomponen mesin motor berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15Hal. 5 dari 28 hal. Put.

;Agenda RUPS tersebut adalah : penyesuaian Anggaran DasarPerusahaan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT yangdihadiri Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. NLT sekaligus Direktur PT.TELISON yang memiliki saham sebesar 40 % di PT. NLT Gasket MFG yangmerupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi gasket sebagaikomponen mesin motor berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15tanggal 21 Nopember 2002, kemudian saksi CAROLINE MIKHO selaku WakilDirektur PT.

Bahwa kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atas perubahansusunan direksi perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) UUPT,hanyalah bersifat administratif saja sehingga tidak dapat dijadikanlandasan bagi keabsahan kedudukan direksi perseroan;i.

Pasal 94 ayat (7) dan (8) UUPT sebagai berikut :Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (5) VU PT:(1). Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri (bacaKemenkumham).(2).

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanhanya menetapkan persyaratan kuorum untuk melaksanakan RUPSLB,namun peserta RUPSLB tersebut tidak boleh mengambil keputusan yangisinya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan UUPT.18.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT Perubahan AnggaranDasar dari suatu Perseroan (dalam hal ini PT. Pradiksi Gunatama) barumulai berlaku sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuanperubahan Anggaran Dasar oleh Kemenkumham.

Bahwa, Pasal 94 ayat (5) jo. ayat (6) dan Pasal 111 ayat (5) jo. ayat (6) UUPT mengatur pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlakuefektif saat sejak ditutupnya RUPS, kecuali RUPS menentukan lain.90.

Bahwa dengan demikian yang berhak dan berwenang bertindak mewakiliPerseroan PT MULTILINTAS AGUNG PERKASA adalah TERGUGATselaku Direktur Utama, PENGGUGAT selaku Wakil Direktur Utama,PENGGUGAT II selaku Direktur dan PENGGUGAT III selaku Direktur yangtentunya dengan mengacu pada batasan dan syarat dan/atau ketentuanyang diatur dalam Akta Anggaran Dasar Perseroan dan Undang UndangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);5.

Bahwa oleh karena tindakan kepengurusan mewakili kepentingan PerseroanPT MULTILINTAS AGUNG PERKASA oleh TERGUGAT dilakukan dengantidak transparan, melanggar prinsip kehatihatian dan kecermatan (duty ofcare) serta tidak melibatkan PARA PENGGUGAT sebagaimana mestinyamembuktikan bahwa TERGUGAT memilikiitikad tidak baik danmelakukan kesalahan karena mengabaikan ketentuan Anggaran DasarPerseroan dan UUPT;10.Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa Perseroan PTMULTILINTAS AGUNG PERKASA telah berhutang

TERGUGAT selaku Direktur Utama (anggota Direksi) Perseroantelah beritikad tidak baik dalam mengurus Perseroan, dan haltersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan(2) UUPT yang pada intinya mengamanatkan bahwa setiap anggotaDireksi wajib melakukan pengurusan Perseroan dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab;20.2.

TERGUGAT telah melanggar prinsip kehatihatian dan kecermatan(duty of care) dalam mengurus Perseroan dimana TERGUGATmemaksakan kehendak dan menjadikan Perseroan berhutangkepada pihak lain tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan RUPSPerseroan, dengan demikian TERGUGAT telah bersalah dan lalaidalam menjalankan tugas selaku Direktur Utama Perseroansebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal Pasal 97 ayat (3)UUPT;20.3.

;22.Bahwa sebagai akibat dari tindakan TERGUGAT dalam mengurus Perseroanyang dilandasi dengan itikad tidak batik, lalai dan salah karenabertentangan dengan Anggaran Dasar dan UUPT sebagaimana dimaksudHalaman 14 dari 135 Putusan Nomor 549/Pat.G/2016/PN Jkt.

Pengadilan Negeri dalam perkara No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 November 2010, yakni mengagendakanpembahasan guna mendapat persetujuan atas pengalihan 7% saham, yang jelasjelasadalah bagian dari 31% saham milik PT Pukuafu Indah/Pemohon/Pemohon Kasasi.Oleh karena itu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Februari2011 adalah cacat hukum dan tidak mengikat PT Pukuafu Indah, dan bahkan PTNewmont Nusa Tenggara dapat diminta pertanggungjawaban sebagaimana diaturdalam Pasal 61 ayat (1) UUPT

Bahwa RUPSLB 2222016 dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) diatur dalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, dimana RUPSwajib didahulul dengan pemanggilan seluruh pemegang saham.

Akantetapi Pelawan tidakmenjelaskan bagaimana proses maupun prosedur yang dilakukan padasaat pengalihan saham tersebut.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Pernyataan Pembuka(Opening Statement) bahwa PT MSP merupakan perusahaan yangbergerak dalam bidang usaha pertambangan yang bukan hanya tundukterhadap UUPT namun juga Peraturan Perundangundangan yangmengatur tentang pertambangan.Bahwa didalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, diatur mengenai RUPSwajib didahului dengan pemanggilan seluruh pemegang

Adapunjika langkah yang diambil adalah dengan pengambilan keputusan diluarRUPS, maka wajib disetujui oleh seluruh pemegang saham tanpaterkecuali.Bahwa selain itu, didalam Bab VIII Pasal 125 sampai Pasal 131 UUPT,diatur. mengenai prosedur akuisisi yang mewajibkan dilakukannyaprosedur akuisisi termasuk adanya pengumuman koran.Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidangpertambangan dan telah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khususyang mengatur setiap kegiatan perusahaan termasuk

BMS tanggal 02Desember 2011 adalah pula atas persetujuan PENGGUGAT dengan AktaNomor 2 yang dilanjutkan dengan pemindahan hak atas saham denganAkta Jual Beli Nomor 3, 4, dan 5 tanggal 02 Desember 2011 yangdibuat di hadapan TERGUGAT VI adalah sah dan mengikat PENGGUGATsesuai menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) UUPT yang mengaturPemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan aktapemindahan hak Jo. Pasal 7 Anggaran Dasar PT. BMS Jo.

Pasal 57 ayat(1) UUPT, karenanya semakin terang seluruh dalildalil PENGGUGATsebagai pemegang saham tunggal sangat tidak berdasar dan beralasanhukum, haruslah ditolak ;Bahwa setelah penjualan saham milik TURUT TERGUGAT , Il, dan IVkepada TERGUGAT I, karenanya susunan pemegang saham PT.

Pasal 87 Jo.Pasal 94 UUPT dan telah pula diberitahukan kepada Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.l., serta telah diterima dan dicatat dibawahNomor AHUAH.01.1023441 tanggal 12 Juni 2013;Bahwa benar, TERGUGAT V selaku Direktur Utama PT. BMS yang sah,karenanya berwenang melaporkan PENGGUGAT kepada KepolisianDaerah Kepulauan Riau atas dugaan tindak pidana penggelapan dokumendan uang hasil penjualan 11 (sebelas) unit apartemen asset PT.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRdari setengah bagian jumlah suara yang hadir, sesuai dengan ketentuanPasal 87 UUPT dengan demikian keputusan perubahan Direksi denganmengangkat TERGUGAT Il selaku Direktur Utama dan TERGUGAT Illselaku Direktu PT.

Pasal94 UUPT dan telah pula diberitahukan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia R.l., serta telah diterima dan dicatat dibawah NomorAHU33100.40.22.2014 tanggal 01 Oktober 2014 ;43.

Bahwa dengan ini PENGGUGAT akan menjelaskan kembali pengertianmengenai Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yang berbunyi sebagai berikut:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan), adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannyaHalaman

Bahwa sesuai bunyi Pasal 1 UUPT di atas, maka suatu Perseroan sebagaibadan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, dimana pendirian Perseroanyang merupakan persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegangsaham, harus memenuhi hukum perjanjian yang juga diatur dalam BukuKetiga Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), knususnyaBab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 13131319 KUH Perdata) dan Bagian tentang SyaratSyarat Sahnya Perjanjian(Pasal 13201337 KUH Perdata

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat(1) UUPT yang mengatur tentang pendirian suatu Perseroan yang sah harusdidirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sesuai denganpenjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut, yang dimaksud dengan orangadalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asingatau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat inimenjelaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT bahwa pada dasarnyasebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itumempunyai lebih dari 1 (Satu) orang pemegang saham.Selanjutnya agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhisyarat adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan,mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Pasal 1820 KUHPerdata), dan berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian pendirianPerseroan

PASAL 1 ANGKA 4 UUPT JOPASAL 78 AYAT 1 UUPT MENYATAKAN BAHWA RUPS MERUPAKANORGAN PERSEROAN YANG MEMPUNYAI WEWENANG YANG TIDAKDIBERIKAN KEPADA DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS DALAMBATAS YANG DITENTUKAN DALAM UU DAN ATAU AD. RUPS sebagaiorgan perseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusiftertentu yang diberikan UUPT.

PASAL 1 ANGKA 4UUPT JO PASAL 78 AYAT 1 UUPT MENYATAKAN BAHWA RUPSMERUPAKAN ORGAN PERSEROAN YANG MEMPUNYAI WEWENANG YANGTIDAK DIBERIKAN KEPADA DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS DALAMBATAS YANG DITENTUKAN DALAM UU DAN ATAU AD. RUPS sebagai organperseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusif tertentu yangdiberikan UUPT.

bagi Pemegang Saham bertentangandengan Anggaran Dasar PT Selecta Pasal 5 (lima) ayat 1(satu) dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 84(delapan puluh empat) ayat 1 (satu)2.5.3.3 Anggaran Dasar PT Selecta Pasal 21 ayat (1) yangbertentangan dengan asas keadilan pembagian labaperseroan untuk Tantiem atau Profit Sharing atau GratifikasiPengurus dan Para Pegawai, melanggar Penjelasan Pasal 4Halaman 5, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBYUUPT, melanggar Pasal 71 ayat (2) dan melanggarpenjelasan Pasal 4 UUPT

I PRLoe 0502739 tertanggal 10 September 2005 (selanjutnyadisebut "Purchase Order") (vide Angka 4 Gugatan),sehingga jelasHubungan hukum yang lahir dari perikatan sebagaimanadituangkan dalam Purchase Order tersebut adalah mengikatPenggugat dengan Tergugat ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut "UUPT") diatur sebagai berikut ;Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat

atas nama Perseroan dantidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihisaham yang dimiliki"Bahwa selanjutnya Pasal 1340 Alines Pertama Kitab UndangUndang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPer") jugamengatur sebagai berikutPerjanjian perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yangmembuatnya: ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Alines Pertama KUHPerjo Pasal 3 Ayat (1) UUPT, maka jelas pengajuan Gugatanaquo kepada Tergugat III (selaku pemegang saham Tergugat10 adalah keliru, karena

Gugatan Seharusnya Didasarkan Pada Perbuatan MelawanHukum.Bahwa jikalu Majleis Hakim Yang Terhormat berpendapat Gugatanaquo tidak salah pihak sebagaimana telah Tergugat Illuraikan dalam Bagian Jawaban aquo maka Gugatan aquoseharusnya didasarkan pada suatu Perbuatan MelawanHukum ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UUPT diatursebagai berikut"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertakuapabilaPersyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidakterpenuhi.Pemegang saham yang

bersangkutan baik langsung maupun tidaklangsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untukkepentingan pribadi.Pemegang saham yang bersangkutan teriibat dalam perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atauPemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidaklangsung secara melawan hukum menggunakan keKavaanPerseroan, yang mengakibatkan keKavaan Perseroanmenjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan"Bahwa dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UUPT diatur secarategas, hanyalah

FRESHTEX GARMENT FINISIHINGINDONESIA (TERGUGAT 1) TERGUGAT II TIDAK TERLIBAT AKTIFDAL: AM KEGIATAN OPERASIONALBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Lama") diatursebagai berikut"Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakiliperseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan",Bahwa merujuk pada ketentuan yang berlaku pada saat itu danjuga ketentuan Anggaran Dasar PT.

tanggal 6 Maret 2001 (bukti TV1) maka tidak adahubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V;Bahwa dari hal tersebut di atas cukup berdasar menurut hukum untuktidak menerima gugatan Penggugat karena ternyata gugatan diajukan tanpakepentingan yang cukup dan layak berdasarkan hukum;MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGEDAAD) BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA TIDAKTEPAT DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT V:Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 7ayat (6) UUPT

, maka tidak berdasarkan lagi Tergugat V adalah suatu badanhukum, oleh karena Akte Pendirian/Anggaran Dasar Tergugat V, berikutperubahannya terakhir untuk menyesuaikan dengan UUPT sebagaimanatermasuk dalam akta No.288 tanggal 30 Nopember 1996 dibuat oleh Ny.

1998. tambahan No.1983 ;Bahwa Penggugat dalam halaman 1 dan halaman 5 posita butir 6 dan 7surat gugatan pada pokoknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumterhadap Tergugat V, dan menuntut pertanggung jawaban/ganti rugi terhadapTergugat V bersamasama Tergugat , Il, Ill M serta Tergugat VI dan VIberdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa jika Penggugat konsekwen dan konsisten dengan dalilnya sendiriselaku pemilik saham dalam Tergugat V quod non, maka sesuai ketentuanpasal 1 ayat (1) UUPT

yang menyatakan :Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnyaterbagi dalam sahamSeharusnya Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) bukangugatan perbuatan melawan hukum tersebut dalam pasal 13865 KUHPerdata,karena sesuai makna kata didirikan berdasarkan perjanjian dalam pasal 1 ayat(9) UUPT tersebut di atas, hubungan antara Perseroan Terbatas yangmenerbitkan saham dengan pemilik saham diatur

adalah merupakan perbuatan ingkar janji;Bahwa Penggugat mendalilkan berhak mendapat deviden dan menuntutpembagian deviden tersebut dari Tergugat V, maka seandainya dalil tersebutbenar, quod non, deviden bagian Penggugat tersebut merupakan hutang bagiTergugat V, yang jika tidak dibayar pada waktunya dapat dituntutpemenuhannya atas dasar gugatan ingkar janji, bukan perbuatan melawanhukum;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat V adalahperobuatan melawan hukum, sedangkan menurut ketentuan UUPT

Pasal 98 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut denganUUPT) jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenangmewakili / bertindak untuk dan atas nama perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.Pasal 1 angka 5 UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik

di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Pasal 92 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Pasal 97 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.3.

BLUE BIRD TAXI yang sekarang ini tidakberhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan,sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yang demikian bunyinya : Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggotaDireksi yang bersangkutan, ataub.

BLUE BIRD TAXI,sehingga tidak berhak mewakili perseroan, berdasarkan UUPT Pasal99 Ayat (1)a.Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar. Padahal PT.BLUE BIRD TAXI, sejak berdirinya belum mampu untuk membayargaji kepada direksi, komisaris, dan belum pernah pula membayardeviden kepada pemegang sahamnya.Sehingga sangat tidak masuk akal dan merupakan itikad tidak baik, jikaPerseroan yang belum pernah menunjukkan kemampuannya, tibatibameminta penambahan/ peningkatan modal.

ribu delapan ratus) sahamatau sebesar Rp. 4.900.000.000, (empat miliar sembilan ratus jutarupiah).Bahwa segala keputusan RUPST tanggal 7 Juni 2013 telah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013 telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkanSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU34309.AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 25 Juni2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuaidengan Pasal 23 UUPT

yang hadir sejumlah 7.871(tujuh ribu delapan ratus tujun puluh satu) saham, yang merupakan80,32% (delapan puluh koma tiga puluh dua persen) saham PTBlue Bird Taxi, dimana dalam pemungutan suara, para pemegangsaham yang kepemilikan sahamnya sebanyak 7.217 (tujuh ribu duaratus tujun belas) saham atau lebih dari 2/3 jumlah suara yangdikeluarkan telah memberikan persetujuannya atas halhal yangdiagendakan dalam RUPST PT Blue Bird Taxi tersebut, dengandemikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT

danPasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai denganketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT dan Pasal 10 ayat 2 AnggaranDasar Perseroan, maka RUPST Tanggal 11 Mei 2015 tersebutadalah telah memenuhi syarat ketentuan kuorum dan sah sertaberhak untuk mengambil keputusankeputusan yang sah danmengikat PT Blue Bird Taxi dan seluruh pemegang saham dari PTBlue Bird Taxi mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSTPT Blue Bird Taxi, yaitu sehubungan dengan :1) Pengesahan Laporan Tahunan PT Blue Bird

(VIDE BUKTI P.1),MAJELIS HAKIM TELAH TEPAT DAN BENAR MEMPERTIMBANGKANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) YANGTELAH DILAKSANAKAN SECARA SAH UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SECARA SUKARELATERHADAP PEMOHON.e Pasal 104 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun2007 (disingkat UUPT), menentukan:Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atasPerseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperolehpersetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimanadiatur

dalam Undangundang tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang.e Untuk memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (1) UUPT tersebut, makaPT.

JAYA PACIFIC PROPERTINDO,; (halaman 21 s/d 22).Dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan olehPEMOHON telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1)UUPT, oleh karena itu Permohonan Pernyaaan Pailit ini beralasan untukditerima dan dikabulkan;TANGGAL 17 APRIL 2015 DERMAGA OPERASIONAL PEMOHONROBOH DAN PEMERINTAH MENCABUT IZIN USAHA PEMOHONSEHINGGA PEMOHON MENGALAMI KERUGIAN DAN TELAHBERHENTI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA.Adapun alasan diadakannya RUPSLBRUPSLB adalah karena PEMOHONtelah

Bahwa Gugatan Yang Diajukan Kepada Tergugat Ill SalahAlamat ;Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) memang memberikanhak kepada para pemegang saham untuk mengajukan gugatanterhadap (i) Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau (iii) Komisaris jika pemegang saham dirugikan karena tindakan Perseroan, Direksi atauKomisaris.

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dan tidakmempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakanbahwa undangundang hanya memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada (i) Perseroan,(ii) Direksi, dan/atau (iii) Komisaris saja.

Bahwa selain telah salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan fakta dan Pasal 102 ayat 1 UUPT, pertimbanganjudex facti juga bertentangan dengan Surat Pernyataan PTNecis Indah Cemerlang pada tanggal 4 November 2008, yangmenyatakan bahwa jaminan yang diberikan oleh PT.

Padahal UUPT tidak mengatur demikian;Oleh karena itu, Pengalinan Saham dari Nyonya Tri Ekorini Prasetio kepadaTuan Gunanda terpaksa dilakukan melalui RUPS secara Sirkuler karenadengan cara apapun Zaenal Abdi, CS selaku Direksi dan Komisaris PT.SPM tidak mau menandatangani Surat Persetujuan Pengalihan satu lembarSaham dari Nyonya Tri Ekorini Prasetyo kepada Tuan Gunanda.Mengapa hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yangMengadili dan Memeriksa Perkara ini baik di Tingkat Pengadilan

agar Mahkamah Agung RepublikIndonesia membatalkan Putusan di Tingkat Pengadilan Negeri Klas A Bandungdan di Tingkat Pengadilan Tinggi Bandung;Apabila Mahkamah Agung akan Mengadili sendiri Perkara tersebut, kami mohonPutusan yang seadiladilnya.Untuk itu kami selaku Pemohon Kasasi, bersedia untuk menghadirkan saksidan dokumen tambahan dalam Pemeriksaan Tambahan yang ditetapkan dalamPutusan Sela oleh Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung;Menurut Pasal 105 ayat 1 Jo Pasal 97 ayat (1) UUPT

Melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku (Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/ UUPT), sehingga dapatdikategorikan sebagai "Melanggar Statutory Duty" yang seharusnya wajibdipatuhinya.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan,Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa terbukti Tergugat , Tergugat Il, Tergugat IV,

Bahwa dikarenakan Almarhum ISMAN AYUB telah meninggal dunia,maka mengacu pada ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, sahamdapat menjadi harta peninggalan yang dibagikan kepada para ahli waris.Sekalipun UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) tidak mengatur secara jelas, tetapi dapat disimpulanbahwa saham merupakan harta peninggalan (waris) dari ketentuan Pasal57 UUPT, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku. dalam hal pemindahan hak atas sahamdisebabkan peralihan baik karena hukum, kecualikeharusansebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufcberkenaan dengan kewarisan.Dari ketentuan Pasal 57 UUPT, maka saham milik Almarhum ISMANAYUB di TURUT TERGUGAT V dapat menjadi harta peninggalan yangdapat dibagi kepada para ahli

Bahkanditegaskan sejak tanggal 6 Oktober 2006 Panitia Urusan Piutang Negara Cabang/Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara tidak dapat lagi menerimapenyerahan pengurusan piutang negara/daerah dari BUMN ataupun BUMD ;Bahwa piutang macet BUMN in casu Pemohon Kasasi sama dengan piutangmacet bankbank swasta yang tunduk pada UUHT dan UUPT.

Sehingga tidak lagidiperlukan adanya Surat Pernyataan Bersama yang berisi nilai hutang dari debitur.Karena eksekusinya didasarkan pada UUHT dan UUPT BUKANWN atas dasarpenyerahan piutang.Bahwa memang dalam berkas perkara a quo tidak ada Surat Pernyataan Bersamaoleh karena memang piutang BUMN in casu Pemohon Kasasi sudah tidak lagitermasuk sebagai piutang negara.

FAS, maka hal tersebut menurut pihakPembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain telahmelanggar perjanjian (wanprestasi), juga telah melakukan perbuatan melawanhukum, yaitu melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu Undang Undang tentang PerseroanTerbatas (UUPT), yang berbunyi : Modal ditempatkan dan disetor penuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penyetoran yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula

PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan dalam PositaGugatan Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjianHalaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.dan perbuatan wanprestasi tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat(2) UUPT., maka dalam petitum Gugatan Rekonvensinya pihak Pembandingsemula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Terbandingsemula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan