Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
348 — 195
  • Raja Ampatpada saat proses lelang, maka hal tersebut tidak dapat diartikansebagai pelanggaran prosedur dalam hal evaluasi tekhnis yangdilakukan Tergugat, karena syarat yang sama tidak hanya diberlakukanbagi Tergugat II Intervensi saja tetapi syarat itupun berlaku bagi semuaperserta lelang termasuk berlaku pula bagi Penggugat;Sekalipun demikian, Tergugat II Intervensi telah mampu menunjukankesiapan dan kemampuannya untuk langsung melakukan pekerjaanbandara dimaksud, sesaat setelah menandatangani kontrak
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 02-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
Muhammad Harharah
Tergugat:
1.PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
2.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero), Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1 Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) NUSA TENGGARA Cq. DIVISI PERJANJIAN DAN PENGADAAN TANAH (PPT) NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cq. SEKERTARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) NUSA TENGGARA BARAT
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK BARAT
6.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
7.BUPATI LOMBOK BARAT
215 — 138
  • SuratRekomendasi Nomor : 43/Rekomendasi/PT.PLNJaringan/VIII/2016tanggal 11 Agustus 2016;5, Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidakberdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan kewenangan yangdimiliki, Turut Tergugat dan Turut Tergugat VII berwenang memberikanrekomendasi kepada Tergugat dan Tergugat II sepanjang syaratsyaratyang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia dipenuhi oleh Tergugat dan Tergugat II yang kemudian disertalpula dengan beberapa arahan tekhnis
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
361 — 229
  • Terhadap alasan gugatan Penggugat angka 2 huruf gbahwa tidak benar Tergugat menjelaskan kepada Penggugatmelalui surat yang menjelaskan SK a quo menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan teknis dari Tergugatll yang menyatakan bahwapenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakan memilikimasa kerja kurang dari 10 tahun pada saat menjadi PNS.Faktanya yaitu Tergugatl tidak pernah menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan tekhnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
106 — 21
  • KARUNIA ABADISENTOSA berdasarkan daftar hadir adalah ZUS TAMBENGI selaku Direkturperusahaan ;Bahwa sistem penilaian yang digunakan adalah sistem gugur dengan evaluasidata kualifikasi data administrasi, tekhnis dan harga ;Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Karunia Abadi Sentosadengan nilai penawaran Rp. 1.027.000.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh jutarupiah) ;Bahwa setelah Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang, kemudiandilaporkan kepada PPK (Moh.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Blg
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
NOVA MARGARETTA, S.H
Terdakwa:
RIHARD SITANGGANG
168 — 91
  • ., dan Terdakwa sendiri padapokoknya Merencanakan, membuat program, melaksanakan danmengevaluasi pembinaan angkutan sungai danau dan penyeberangan,sarana dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan dan kepelabuhan sesuai dengan petunjuk tekhnis dan ketentuan ppraturan agarterwujud akses tranportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan yangbaik dan lancar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik itumengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Keputusanpengangkatan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1119 — 673
  • . 110/G/LH/2018/PTUNMDN.tentang kerugian nyata yang Penggugat tersebut sedangkan alasanalasan akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di karenakanlokasi pembangunan PLTA di sebutkan sangat rawan gempa barulahsekedar khawatiran belaka yang belum tentu akan terjadi, sedangkanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dengansunguhsunguh mempertimbangkan segala ketentuan hukumperaturan perundangudangan yang berlaku setelah melalui proseskajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Tekhnis
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
120 — 54
  • melaluiLembaga Peradilan;Bahwa perlakuan pengukurannya sama antara perorangan dan kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 31 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa : HERY SUSANTO GUN
448 — 1343
  • .;1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014;1 (Satu) bundel konsep Telaahan staf tanggal 25 Januari 2011Nomor 600 Perihal Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Sidan Ir.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
223 — 68
  • Bahwa kalaupun permohonan RKTIUPHHKHT yang dilengkapi dengandokumendokumennya tersebut sampai ke meja terdakwa, Terdakwa tidaksempat membacanya dan juga tidak mengerti masalah tekhnis sehingganyaitu menjadi tupoksi pejabat tekhnis dalam hal ini Wakil Kepala Dinas Kehutanan, Kasubdin dan Kasi yang menanganinya.Bahwa lampiran pendukung atau dokumendokumen tersebut sampai keWakil Kepala Dinas, kemudian yang bersangkutan akan mendisposisikan keKasubdin untuk dipelajari dan diproses sesuai aturan yang
    Bahwa Terdakwa meyakini Wakil Kepala Dinas Kehutanan dan Kasubdinadalah orangorang tekhnis, dimana yang bersangkutan sudah menanganipermasalahan ini sebelumnya, dimana RKTIUPHHKHT bukan hal yangbaru, bawahan terdakwa sudah pernah memproses sebelumnya.
    Bahwa Terdakwa tidak membaca aturan peraturan berkaitan RKTIUPHHkHT, alasan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak berlatar belakangtekhnis dan terdakwa meyakini bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan,Kasubdin, Kasi adalah orangorang tekhnis yang mengetahui aturanHalaman 388 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRperaturan terkait RK TIUP HHKHT.Bahwa Terdakwa tidak pernah sharing dengan Wakil Kepala Dinas Kehutanan terkait RKTIUPHHKHT, mengingat tidak ada permasalahanterkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa
    Bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan salah satu tugasnya adalah membantu Kepala Dinas Kehutanan.Bahwa Terdakwa tidak melihat pertimbangan tekhnis terkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melihat kualifikasi perusahaan yang mengajukanRKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian Permohonan RKTUPHHKHT, dimana penilaian dilakukan staf/oawahan terdakwa yang berkaitan tekhnis. Bahwa pada saat terdakwa tidak berada di kantor maka yang mewakili tugasterdakwa adalah Wakil Kepala Dinas kehutanan.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 23-10-2008 — Putus : 27-07-2009 — Upload : 17-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 114/G/2008/PTUN.SBY
Tanggal 27 Juli 2009 — Tuan Moch.Djasman, dkk melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
138 — 60
  • Permendagri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan sertaKeputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tata Cara PemberianIzin Pemakaian Tanah Pemrintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;Bahwa terkait dalih gugatan Nomor 6, maka berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka tidakserta merta seseorang mengajukan bukti
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN PALU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 11 Februari 2016 — BAHRIN BIN YASIN
66 — 10
  • SindueTombusabora sejak tanggal 15 November 2011; Bahwa saksi menerangkan bantuan dana PNPMMP berasal dari BankDunia selanjutnya dialokasikan ke BPMD Provinsi dan turun lagi keBPMD Donggala selanjutnya ke kecamatan.Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2015/PN PalBahwa sumber dana PNPMMP berasal dari pusat (APBN) sebanyak90% dan dana APBD sebanyak 10%;Bahwa tugas saksi secara khusus memfasilitasi membantu danmemberikan bimbingan secara tekhnis dilapangan terkait pelaksanaanPNPM mulai dari
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RIDWAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG
175 — 36
  • Takalar tidak terlibat secara tekhnis kecualidalam hal kepala Bapelitbang yang bertindak selaku penggunaanggaran telah mempertanggung jawabkan atas penggunaan anggarantersebut yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau Bupati Takalarmelalui Sekretaris Daerah;Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran pada BapelitabangKab. Takalar pada tahun anggaran 2017 adalah Drs. H.
    Takalar mempunyai tugas pokokmembantu kepala bidang dalam hal melakukan penyiapan koordinasi,pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,Hal. 118 Putusan Nomor. 98/Pid.Sus.TP K/2019/PN.Mksserta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidangpenelitian dan pengembangan;Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawabkepada Kepala bidang selaku penanggung jawab tekhnis atasanggaran program dan kegiatan yang di kelola oleh bidangperencanaan, evaluasi pembangunan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
159 — 41
  • Saleha, SKMselaku PPTK penyediaan operasional rapatrapat kantor ( belanja makanminum pasien dan petugas jaga sore) dan bendahara yang mencairkanterlebin dahulu memeriksa kelengkapan bukti pembelanjaan berupa notaHal 84 dari 201 Putusan Nomor 87/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mksataupun faktur pembelanjaan, yang melakukan pengurusan pencairan adalahbendahara pengeluaran RSUD lanto Dg Pasewang yaitu MuhammadSyamsil, MS,SKM dan setahu saksi berdasarkan SPP dan SPM bahwa PPTK(pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan)
    (Delapan ratus enam puluh jutaseratus tiga puluh lima ribu rupiah);Bahwa yang bertanggung jawab dalam proses pengurusan pencairan adalahsecara tekhnis adalah saksi sebagai bendahara pengeluaran tetapi yangmenjalankan pengurusan dan membawa dokumen pencairan adalahKaharuddin (satf keuangan) atas' perintah dari H. Saharuddin,S.K.M.,.M.M.,.M.Kes. selaku Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang di manawaktu itu H.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
261 — 182
  • Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan Tahun Jamak(Multiyears) Tahun 20112014 tanggal 24 Maret 2011 303.1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 912/SKBUP/HK/2012 Tentang Penetapan Kegiatan TahunJamak (Multiyears) Tahun 20132015 tanggal 31 Desember 2012 304.1 (Satu) bundel copy dokumen Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0702/SPDBL/BINA/Tahun2014 Tentang Surat Penyediaan
    ASBS.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis KegiatanTahun Jamak (Multi Years) Tahun 20112014 ASBO1 (satu) bundel konsep TELAAHAN STAF tanggal 25 Januari 2011Nomor : 600 Perihal : Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun 20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Si dan Ir.
    Satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan SatuanKerja Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2017. 437.1 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertamatertulis tinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000,Titipan dst. 438.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutalKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 19/PID.SUS.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RULLY AFANDI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. MISLAN S.E., M.P
158 — 73
  • pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerima pembayaran tidak sesualdengan prestasi kerja riil di lapangan/ tidak sesuai SPK sebesar Rp.1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empatpuluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknis terhadapdokumen dokumen administrasi dan tekhnis
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 24-06-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 310/Pid.B/2021/PN Cbi
Tanggal 13 September 2021 — Penuntut Umum:
1.JESFRY AGUSTINUS, S.H
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
MUHAMAD ENDANG BIN NURMAN
100 — 51
  • Bin Nurman yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhamad Endang Bin Nurmansebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
SORMADI BIN HASAN SORI
211 — 35
  • berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:821.2/459/KEPBKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentangpemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama,administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kab.OKI dan selakuanggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPengelola Tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
ANDI FADLI IRFANSYAH, ST BIN ARSYAD.
116 — 63
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. KUNDARTO, M.Si. KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
54 — 13
  • Bojonegoro TA 2012 dimana dana DAK bersumber dari APBNselanjutnya masuk dulu ke rekening kasda Pemkab Bojonegoro.Bahwa kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kab.Bojonegoro untuk dana bantuan DAK Tahun 2012 di KabupatenBojonegoro pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Tekhnis dari MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2012 untuk SekolahDasar/
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 9 September 2013 — KHAIRIL SALEH, S.Sos.
68 — 20
  • Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BalaiPengelolalan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh Nomor : 20 / KPA /BPDASKA / 2010 tanggal 7 Juli 2010 serta Surat Koordinator WilayahKepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.01/Korwil/BPDAS KA/ 2011tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Tahun Anggaran2011 Pada Satuan Kerja Lingkup Unit Pelaksana Tekhnis