Ditemukan 553 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-04-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 53/Pid.Sus/2020 Pn Trk Tanggal 14 Juli 2020 — Koderi Bin Almarhum Bangsa
115 — 23
115 — 23
., dan ROYADI GUSMANTO, S.H., paraAdvokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NAWI OKE yang beralamat diJl.
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 391/Pid.B/2021/PN Btm Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
WILIS RORO RANASTI
193 — 124
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
WILIS RORO RANASTI
193 — 124
maka sepengetahuan Saksi sesuai aturan yangharus melakukan pengurusan/permohonan roya di kantor BPN KotaBatam tersebut adalah Saksi sendiri atau Saksi bisa memberikan kuasakepada orang lain untuk melakukan pengurusan/permohonan royatersebut; Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengurusan permohonan roya dikantor BPN kota Batam sehubungan dengan Sertipikat HGB (No. 14543,atas nama Kurnia Fensuri dan Saksi juga tidak pernah memberi kuasaatau menguasakan kepada orang lain untuk melakukan pengurusan royadi
Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim Tanggal 15 Juni 2015 — SARDJIO BIN SARIMO
236 — 64
236 — 64
Royadi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Lamin;48. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Edy Rustandi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Rokib;49.
Royadi danfotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000.tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Lamin;48.Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesarRp. 50.000.000, tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Edy Rustandidan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000.tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Rokib;49.Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesarRp. 1.000.000, tanggal 03 September
Putus : 10-03-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 366/Pdt.G/2010/PN.SBY Tanggal 10 Maret 2011 —
70 — 32
70 — 32
YEKAPE atas nama ILHAM ROYADI Rditandatangani DAVID HERU S sebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) tanggal 21 Juni 2008, bukti T.V7 ;Ts Fotocopy Surat Pernyataan dan Tanda terima berupa, kwitansi uang ganti rugi bangunanblok A Utara No. 5 di Gunung Anyar Surabaya dari PT. YEKAPE sesuai surat Pernyataantanggal 21 Juni 2008 atas nama MUDJIONO sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah), , bukti T.V8 ;8.
Putus : 04-09-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1682 K/PID.SUS/2014 Tanggal 4 September 2015 — Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anggaran 2001, 2002, dan 2003 (vide alat bukti TDW.14,23,27,28,38,39, 42,44,45), dan Surat Keputusan Bupati tentangPenjabaran APBD (vide alat bukti TDW.12,13,15,24,25,29,30,40,41,46,47).Bahwa laporan BPKP tersebut tidak jelas kerugian Negara yang yangdiduga dilakukan Pemohon Kasasi/T erdakwa.Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/150/1999tentang Pengesahan Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah kabupaten Pekalongan, yang diperuntukan bagi Dulmanan, M.Rofie Nahrowi, Aries Basuki, Royadi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/PID.SUS/2014 Tanggal 10 September 2015 — H. COKRO WAHYUDI, SIP bin WAHYUDI
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
, 2002, dan 2003 (vide alat bukti TDW.14, 23, 27,28, 38, 39, 42, 44, 45), dan Surat Keputusan Bupati tentang PenjabaranAPBD (vide alat bukti TDW.12, 13, 15, 24, 25, 29, 30, 40, 41, 46, 47);Bahwa laporan BPKP tersebut tidak jelas kerugian negara yang didugadilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa;Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/150/1999tentang Pengesahan Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pekalongan, yang diperuntukan bagi Dulmanan, M.Rofie Nahrowi, Aries Basuki, Royadi
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — I. KONSORSIUM PT LINA PERMAI SAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lina Asmahan Abdullah, II. 1. PT NUGRAHA KARYA OSHINDA cq YULINDA JUNIARTI, S.E., yang diwakili oleh Direktur, Ny. Julinda Juniarty, S.E., 2. KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tuan Sujanto, III. PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION, yang diwakili oleh Direktur Suresh G. Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
397 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
397 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Royadi;Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Biro Logistik mengumumkanpelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004;Bahwa dalam dokumen prakualisifikasi Nomor 1238/15/XII/2003 tanggal11 Desember 2003, salah satu persyaratan untuk mengikutiprakualisifikasi adalah dalam bentuk konsorsium dengan anggotaminimum 3 (Tiga) perusahaan;Bahwa John Manurang (CV Nidia Jaya dan Nidia Jaya Utama) beradadalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda yaitu konsorsium CV BinaMakmur dan Terlapor ;Bahwa
Putus : 17-10-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 17 Oktober 2013 — Drs. H. TEGUH SIHONO, MS, MM. bin MASRURI
150 — 169
150 — 169
MenurutMahkamah Konstitusi, sifat melawan hukum materiil (dalam fungsi yang posistif) tidak103mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalahsifat melawan hukum dalam arti formil ;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 21 Februari2007 atas nama Ahmad Royadi terlihat bahwa dalam perkara korupsi, Mahkamah Agungtetap menganut sifat melawan hukum formil dan materil dalam fungsi yang positif dengandasar doktrin dan yurisprudensi, dengan mengacu pada
Putus : 17-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg Tanggal 17 Oktober 2013 — Drs. H. TEGUH SIHONO, MS, MM. bin MASRURI ;
53 — 18
53 — 18
MenurutMahkamah Konstitusi, sifat melawan hukum materiil (dalam fungsi yang posistif) tidak103mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalahsifat melawan hukum dalam arti formil ;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 21 Februari2007 atas nama Ahmad Royadi terlihat bahwa dalam perkara korupsi, Mahkamah Agungtetap menganut sifat melawan hukum formil dan materil dalam fungsi yang positif dengandasar doktrin dan yurisprudensi, dengan mengacu pada
Register : 01-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 71 / Pid. Sus. / TPK / 2016 / PN.Bdg. Tanggal 18 Januari 2017 — FAJRI ASRIGITA FADILLAH Bin RUGIMAN
124 — 57
124 — 57
ROYADI Bin SAIR, Keterangannya dibacakan yang padapokoknya sebagai beikut : Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik (Kejaksaan) sebagaisaksi dan keterangan dalam BAP tersebut ; Bahwa benar saksi bekerja selaku Sekretaris dan Administrasi DivisiIklan Harian Radar Depok ; Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris danAdministrasi Divisi Iklan Harian Radar Depok : Mengatur Sirkulasi Uang Masuk dan Uang Keluar diRadio Cemerlang; Mengatur Jadwal Siaran.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb Tanggal 27 Juli 2017 — H. ADE LESMANA SYUHADA bin SYARIF
268 — 366
268 — 366
dijanjikan oleh KPN Pemkasa sebanyak 600 orang tidakpernah ada.Bahwa Bank meminta yang dijaminkan harus lahan proyek itu sendiri.Bahwa terdakwa merasa rugi pada waktu kerjasama dengan BKE,konsumen saat itu hanya 25 orang;Bahwa terdakwa membangun rumah perumahan dana dari bank BTN,kemudian mendapat kucuran dana namun kemudian kredit konstruksi keBTN juga Macet dan baru dilakukan pelunasan oleh Fery Nursanti denganmembayar ke BTN pada tanggal 20 Desember 2013;Bahwa setelah itu agunan SHGB 16, 17 dan 18 di royadi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
168 — 24
168 — 24
Jiman bin JamanJoyosuwito dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, Denda Rp.60.000.000, (Enam juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;3 Barang bukti berupa sprey kembali kepada saksi Royadi ;4 Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(Seribu rupiah) ;Memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim
2008, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 (1)UURI No. 23/2002 tentang perlindungan anak ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82UURI No. 23/2002 tentang perlindungan anak ;930KETIGA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 (2)KUHP ;Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan 4 (Empat) orangsaksi dibawah yaitu :1 Saksi Royadi
;2 Saksi Eni Zuliani ;3 Saksi Watini ;4 Saksi Eka binti Royadi ;Masingmasing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana didalam BAP ;Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa pada sekitar bulan Mei 2007 sekira jam 20.00 WIB di rumah korban EniZuliani di Jl.
Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses
1/Yur/PHI/2018 7518 — 0
- Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.
Oh Sung Electronics Indonesia Vs Royadi, dkk.)tanggal 30 November 2017; Putusan No. 1464K/Pdt.Sus-PHI/2017 (PT. Ohsung Electronics Indonesia Vs Maulana Yusuf,dkk.) tanggal 20 Desember 2017.