Ditemukan 7061 data
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
106 — 25
PN.PdgHalaman 266 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 266 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 266 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 266 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 266 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 266 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg Bahwa dokumen yang diuji dalam permohonan pencairan danaadalah seperti kwitansikwitansi, tandatangan, materai yang sah,dilakukan koordinasi skala
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
196 — 64
Daerah (TAPD);Bahwa saksi menerangkan anggota TAPD adalalah Asisten I, Il, Ill, KepalaBappeda, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, dan KabagPembangunan;Bahwa saksi menerangkan TAPD mempersiapkan penyusunan anggaranpemerintan yang dimulai dengan :Rapat Koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan, pada bulanFebruari, mengakomodir usulanusulan pembangunan dariDesa dan Kecamatan yang dihadiri Kepala Desa, Camat,SKPD, Anggota DPRD, dan TAPD;Rapat Kordinasi tingkat Kabupaten, pada bulan April, membahaspenetapan skala
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
206 — 152
menyiapkan data mutakhir yang benar dibidangnya (coy paste TA2018) dalam penyusunan rencana DPA DLHP TA 2019; (ii) tidak melakukanverifikasi bukti dan kelengkapannya yang diajukan oleh BendaharaPengeluaran maupun Bendahara pembantu dalam pengelolaan keuangankegiatan; (il) menggunakan dan menandatangani laporanpertanggungiawaban yang disusun tanpa melakukan verikasi ulang;Halaman 469 dari 493 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/20121/PN AMB Aspek Dampak: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugiandalam skala
51 — 10
saksi yang berwenangmengusulkan dan menggunakan anggaran SekretariatDPRD Kab.Seruyan TA.2007 adalah Sekretaris DPRDKab.Seruyan selaku Pengguna Anggaran yaitu saksiDrs.H.Bambang Sudono,MM dan Terdakwa ArbainBin Syahrillah sebagai Bendahara PengeluaranSekretariat Daerah DPRD Kabupaten SeruyanTA.2007.e Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme penggunaananggaran di Sekretariat Daerah DPRD KabupatenSeruyan sebagai berikut :Setelah Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Seruyan menerima DPA ,dibuatkegiatan dengan skala
389 — 155
Foto copy Surat Detail Skala Angsuran PT Bank BNI (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta an.Munesh Kumar ; 1(satu) lembar17. Foto copy Daftar Setoran Munesh Kumar 1(satu) lembar18. Foto copy rekening koran pinjaman no : 0356423668 periode : 01/04/2015 s/d 30 /04/2015 an.Munesh Kumar ; 9 (sebilan) lembar19. Ketentuan terkait Profit Margin Industry Risk Rating (IRR) tahun 2014 untuk tekstil dan sandang sebesar 15,97 % ; 4(empat) lembar20.
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
285 — 74
- 1 (satu) rangkap Salinan PutusanPengadilanAdatLandraad Padang No.90 Tahun 1931, Hari Sabtutanggal 16 Mei1 931;
- 1 (satu) rangkap Salinan dan kopi Surat Ukur No.30/1917 skala 1:5000 (Kadastral) legalisirsesuaiaslipengadilan;
- 1 (satu) rangkap Asli Persil Kadastraldisalinsesuaidenganaslinya (MasriMinin) tanggal 20 juni 1964 (KANWIL BPN);
- 1 (satu) rangkap Asli Segel Surat Pernyataankesepakatanpersetujuanpenggarapsuku
292 — 0
Foto copy Surat Detail Skala Angsuran PT Bank BNI (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta an.Munesh Kumar ; 1(satu) lembar17. Foto copy Daftar Setoran Munesh Kumar 1(satu) lembar18. Foto copy rekening koran pinjaman no : 0356423668 periode : 01/04/2015 s/d 30 /04/2015 an.Munesh Kumar ; 9 (sembilan) lembar19. Ketentuan terkait Profit Margin Industry Risk Rating (IRR) tahun 2014 untuk tekstil dan sandang sebesar 15,97 % ; 4(empat) lembar20.
119 — 30
Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);Kepala Daerah menyusun rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD)berdasarkan RKPD yang dalam hal ini dilaksanakan oleg TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah);Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untukdilakukan pembahasan;Rancangan KUA yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA;Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusunPPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dengan tahapan :Menentukan skala
270 — 90
foto copy Surat Detail Skala Angsuran PT Bank BNI (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta an.Munesh Kumar ; 1 (satu) lembar Aisah Rosilawati17. foto copy Daftar Setoran Munesh Kumar 1(satu) lembar Aisah Rosilawati18. foto copy rekening koran pinjaman no : 0356423668 periode : 01/04/2015 s/d 30 /04/2015 an.Munesh Kumar ; 9(sembilan) lembar Aisah Rosilawati19. ketentuan terkait Profit Margin Industry Risk Rating (IRR) tahun 2014 untuk tekstil dan sandang sebesar 15,97 % ; 4 (empat
126 — 23
Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);Kepala Daerah menyusun rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD)berdasarkan RKPD yang dalam hal ini dilaksanakan oleg TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah);Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untukdilakukan pembahasan;Rancangan KUA yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA;Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusunPPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dengan tahapan :Menentukan skala
1146 — 664
Aggaran inikemudian dibahas dengan eselon karena tidak memungkinkan untuk dipenuhisemua, kemudian dibuat skala prioritas sehingga hanya disetujui sekitar Rp. 900 M.Penyetujuan anggaran adalah ditetapkan oleh Komisi Komisi X.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
205 — 514
Aspek Dampak: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugiandalam skala Kabupaten, in casu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kota Ambon pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup danPersampahan (DLHP);c.
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
164 — 0
- 1 (satu) lembar printout peta dengan skala 1:1000 dengan tulisan Bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Panji Deka P.
- 1 (satu) lembar printout Invoice Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hamira, SH, M.Kn dengan nama proses: Pemecahan Sertipikat Induk Nomor: 00952 / Moncongloe Total 135.000.000.
BARANG BUKTI NOMOR 415 SAMPAI DENGAN BB NO 421 DIKEMBALIKAN KEPADA MUTHI NUR KHALIQ
157 — 24
menyusun Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD);10.11.12.13.14.1SKepala Daerah menyusun rancangan KUA (KebijakanUmum APBD) berdasarkan RKPD yang dalam hal inidilaksanakan oleg TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah);Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerahkepada DPRD untuk dilakukan pembahasan;Rancangan KUA yang telah dibahas, selanjutnyadisepakati menjadi KUA;Berdasarkan KUA yang telah disepakati, PemerintahDaerah menyusun PPAS (Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara), dengan tahapan :Menentukan skala
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
215 — 86
Tetapiinstansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian dari jasapenilai (Apresor/ Kantor jasa Penilai Publik (KJPP)).Bahwa Untuk pengadaan tanah skala besar (diatas 5 hektar) maka pengadaantanahnya dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:2. Tahap Perencanaan;3. Tahap Persiapan;4. Tahap Pelaksanaan;5.
2891 — 3977 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk Kepentingan Penerimaan NegaraBahwa terhadap kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan tujuan hukum pajak pada dasarnya bukanlahuntuk memidana Wajib Pajak, tetapi bagaimana agar uangpajak dapat direalisasikan sebagai sumber penerimaan Negarakarena skala prioritas perpajakan lebih ditekankan padaoptimalisasi penerimaan Negara bukan pada aspek pidana.Sehingga penyelesaian hukum tindak pidana pajak tidakselamanya harus diselesaikan melalui jalur Pengadilanmelainkan penyelesaian hukum
815 — 2399
dasarnya dari keberatan tetapi perda itu kitamau semua sifatnya tematik, tagline, kKecualai kontribusi lahan 5% karenaitu ada dasar hukumnya;Bahwa pihak eksekutif pernah mempresentasikan tambahan kontribusi,jadi ketika kita bertanya tambahan konitribusi itu apa, mereka bilang itusemacam tambahan kewajiban dari tambahan pokok, kontribusi pokoknyalahan 5%, mereka mengatakan tambahan koniribusi itu 15% itu tidak adaketerangan mereka yang membuat kita yakin karena dia tidakmenerangkan dalam bentuk skala
HALIDIMANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
ASNAWI AMRI, S.Sos. Bin H. AMRI
400 — 0
- 2 (dua) lembar Peta Situasi Pembuatan Prasarana dan Pematangan Lahan Pusat Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu dengan skala 1:800.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor: 593/20/10071/04/2013 tanggal 10 Oktober 2013 An. M.Tahir.
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 045.2/237/04/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Hasil Rapat membahas Tanah Sdr. Alexander dan Yusri.
HERA AYU SAPUTRI, S.H
Terdakwa:
GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd alias RIAN KEKA
213 — 91
Skala local desa (Babinsa, Babinkant, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban & perlindungan masy.
Skala local desa, total 2.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00198/KWT/03.2029/2019, uang sebesar Rp 2.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Insentif Babinkantibmas & Babinsa, uang sebesar Rp 2.000.000, untuk pembayaran Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban & perlindungan masy.
Skala local, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor 0047/SPP/03.2029/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran, Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan Desa, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan Desa, total 1.400.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00197