Ditemukan 754 data
338 — 178
Tanggal 31 Mei 2013 yang salahsatu tujuan Yayasan ini adalah memberikan bantuan hukum dalam rangkamemenuhi ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Posisi Penggugat sebagai Badan Hukum ini dipertegas lagi dalam point 2 positagugatan, yaitu PENGGUGAT adalah pengurus Badan Hukum berbentuk Yayasanyang bekerja mengadvokasi hakhak rakyat Aceh khususnya Aceh Singkil dalambidang pemenuhan kebutuhan serta sarana dan prasarana umum yang layak, karenapemenuhan kebutuhan serta sarana dan prasarana umurn
152 — 47
Peetuseere Ite Pi=Ttlatee G xegatan Noneor: 454/Pdt.G/2014/13nJkt.Pstd. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknisperangkat penylaran; ataue. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkanoleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap."25.Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telahbertentangan dengan asas umurn pemerintahan yang baik (The generalprinciples of good administration), yaitu:A.
95 — 76
Bahwa oleh karena belum adanya kepastian hukum tentang siapapemilik tanah yang berhak menerima uang ganti rugi, maka dengandasar asas kehatihatian dengan mengingat uang ganti rugi tersebutadalah uang Negara maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umurn juncto Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2007 tentang KetentuanPelaksanaan
54 — 16
melaksanakan pendaftaran peralinan hak atas tanah tersebut diatas menjadi atas nama TAKER dan REJO;Menghukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak MilikNo.67/Kelurahan Lidah Kulon sebagaimana diuraikan dalam Gambar SituasiNo. 1919, Tahun 1984, Luas 2.160 M2 tercatat atas nama TAKER dan REJObeserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon,Kecamatan Lakarsantri, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Jalan Umurn
1.Nor Chayati
2.Aris Sulkhakim
3.Ajemain
Tergugat:
Kepala Desa Kedungmutih
204 — 72
Asas Kepentingan UmumYang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umurn" adalah asas yangmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif, danselektif; d. Asas KeterbukaanYang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yangmembuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyeienggaraannegara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi29pribadi, golongan, dan rahasianegara; e.
113 — 59
dengan tegasdalil gugatan PENGGUGAT pada poin 9.10 dan 11 pada halaman 16yang mempersoalkan mengenai musyawarah yang dilakukan olehPanitia Pelaksana Pengadaan Tanah.Bahwa berdasarkan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Tanah Bagi kepentingan Umum.Panitia PelaksanaPengadaan Tanah telah melakukan kegiatan musyawarah mengacupada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umurn
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Kontraktor yang MengadakanKontrak Production Sharing dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak danGas Bumi dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara (Pertamina);Bahwa Tax Treaty IndonesiaBelanda tidak dapat diterapbkan untukmenentukan kewajiban Pemohon banding atas PBDR atau PPh Pasal 26ayat (4) tahun pajak yang disengketakan karena PSC telah berlaku terlebihdahulu dari Tax Treaty IndonesiaBelanda dan berlaku mengikat sampaidengan berakhirnya jangka waktu kontrak/PSC;Bahwa secara umurn
227 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Surat KeputusanNomor 05/KPTS/KPADIPA/II/RK5/2007 tentang PembentukanPanitia Pelelangan Umurn/Pemilihan Langsung/PenunjukanLangsung Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat JenderalDepartemen Kehutanan tahun 2007, dengan susunan sebagaiberikut: Drs. Haniriyanto, selaku Ketua Panitia; Sutomo HS, S.T., M.M., selaku Sekretaris; Ir.
139 — 25
Bukti TT 16/ PRi Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tabun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umurn "Otorita Dj atiluhur";7.BuktiTT 17/ PR i Berupa Peraturan Pemerintah RI No: 35 Tahun 1980 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum"Otorita Dj atiluhur":8. Bukti TT 18/ PR1 : Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tabun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum)"Otorita Djatiluhur";9.
307 — 125
PalsuBukti T II 6 Tentang Putusan Perkara PidanaLihat Bukti Penggugat pada perkara NO:1594/PdtG/2009/PN JKT SEL BuktiP1 C Tentang Kongres KSPSI Ilegal pada tanggal 25 Agustus 2007.Bahwa Penggugat telah melakukan pembohongan di dalam butir 6 dan butir 7(nomor 6 dan nomor 7) Gugatan PenggugatA) Didalam butir 6 (nomor b) Gugatan PenggugatDi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga F.SPTI hasilMUNAS F SPTI tanggal 30 Maret 2007 tentang Pengangkatan KetuaUmum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umurn
82 — 31
Mengumumkan secara luas rencana umurn pengadaan;);; Menetapkan KP A dan PPK;.,. Menetapkan pejabat pengadaan;.. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;);; Mengawasi pelaksanaan anggaran;... Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan;.. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan pejabat pengadaan/ULP;.,.
RONI GHUFRONI, BAE.dikembalikan kepada laksa Penuntut Umurn untuk dipergunakan dalam perkara lain;8.Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin,tanggal 29 September 2014 oleh Kami : NAWAWI POMOLANGO, SH., Hakim Tindakhalaman 99 dari 100 halaman= 100=Pidana Korupsi sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH., MH. Hakim TindakPidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan Dr.
104 — 17
dalih untuk mernbayar biaya pernbuatansertifikat yaitu sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk masingrnasingpeserta, dirnana para terdakwa rnenerirna uang tersebut sebelurn rnelaksanakantugasnya sebagai pelaksana dalarn kegiatan PRONA tersebut, dengan demikianun sur delik terse but tidak terbukti dan terpenuhi.Menirnbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dari dakwaan penututUrnurn tersebut tidak terbukti dan terpenuhi, rnaka terdakwa harus dibebaskan daridakwaan Subsidair Penuntut Umurn
85 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan tidak terpenuhi amanat Pasal 11APermendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman PemberianHibah dari APBD, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBDterkait anggaran Hibah, menimbulkan ketidak pastian hukum.Kedua : dalam Penjelasan UU 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara, yang dimaksud dengan '"AsasKepentingan Umurn" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.Halaman 21 dari 80 halaman.
Pembanding/Penggugat II : H. Maskur Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat III : Hj. Soliha Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat IV : Al Jufri Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat V : Ahmad Juanda Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat VI : Siti Nurhabibah Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Buana Media Nusantara
Terbanding/Tergugat II : P.T. Mutiara Auction
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Alm Nissan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pejabat Lelang Kelas II F.X. Tri Sumaryanto SH., MH., Wilayah Jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat V : Kecamatan Taruma Jaya
Terbanding/Turut Tergugat VI : Desa Pahlawan Setia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank Tabungan Negara BTN Pusat
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
98 — 81
HALIMAH", adalah kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umurn, dengan dasarhukum sebagai berikut:Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RINo. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak AtasTanah dan Kegiatan pendaftaran Tanah.
139 — 99
Rekening 1372006427 atas nama Panpem Masjid Jami Al-Amin;16. 1 (satu) bundel Buku Pembantu Kas Umurn dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Maret 2014;17. 1 (satu) bundel Folio Kas dari bulanNopember 2012 sampai dengan Mei 2013;18. 1 (satu) bundel copy Buku Pembantu kasTunai Per 24 Maret 2014 ;19. 1 (satu) bundel copy Buku Kas LJmum Total Anggaran dari bulan Nopember 2012 sampai dengan 24 Maret 2014 tanggal 24 Maret 2014;20. 1 (satu) bundel copy Laporan Perubahan Pembuatan dan Penambahan
67 — 16
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalamPasal3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas, apabila dalarn waktu, tempatdan obyek yang sarna saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umurn
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
JaksaPenuntut Umurn Terdakwa telah membantu Hery Yuda dan Sri Hartatikuntuk mendapatkan pembayaran uang muka Rp. 482.262.600, (empatratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratusrupiah) dan pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 578.715.120, (limaratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus dua puluhrupiah) ;Bahwa dengan demikian perlu diuraikan : apakah perbuatan Terdakwamencairkan uang muka dan Termin Pertama untuk dibayarkan kepada PT.HPS adalah perbuatan
HADEMAN, SH
Terdakwa:
AZHAR
76 — 53
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AZHAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa AZHAR tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti Nomor urut;
- Asli Buku Kas Umurn
133 — 59
Belah Pihak/para Pihak dinyatakan SUDAHSELESAIDemikian BERITA ACARA PELAKSANAAN ISI SURAT PERJANJIANPERDAMAIAN ini dibuatdan ditandatangani oleh kedua belah pihak( PIHAK1 dan Il) dengan penuh kesadaran dan itikad baik, tanpa ada tekanan pihakmanapun, dibuatrangkap tiga bermeterai cukupPIHAK I ( KESATU) PIHAK II (KEDUA)JOHANES CHRISTIANTO MULYONO ROY JULIANTOKESIMPULANBahwa berdasarkan Analisa Hukum yang telah kami lakukan terhadap Suratdakwaan maupun Surat Tuntutan, terbukti Bahwa Jaksa Penuntut Umurn
267 — 67
Ketua umum mengirim suratkepada KPU, KPU menerima surat itu, artinya KPU menyetujui suratkedua anggota DPR terpilih tidak dilantik pada tanggal 2 Oktober..Media online Harian Terbit, dalam berita yang berjudul Nusron Wahiddan Agus Gurniwang Tak Akan Dilantik ke DPR, dimuat pada tanggal19 Agustus 2014:..Proses pemecatan terhadap dua kader Golkar, yakni Agus Gurniwangdan Nusron Wahid sudah final. ketua Umum Golkar Aburizal Bakriesudah mengirirn surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umurn (KPU)sehingga