Ditemukan 836 data
103 — 14
Foto Copy Surat Perihal Izin Usaha Perkebunan (IUP) An.Koperasi KaryaMandiri tertanggal 15 Nopember 20038, yang diberi tanda dengan.................P.4;5.
94 — 25
manakala salah satu pihak tidak mau dan tidak bersedia untukmelanjutkan hubungan kerja atau hubungan hukum tersebut.Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi dalam hal ini tidak dapat dilanjutkan oleh salah satu pihak, sehinggamengakibatkan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan28.29.Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi akan memberikan pesangon /kompensasi terhadap Tergugat Rekonpensi.Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No.13/20038
188 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
pekerjaan Para Tergugat tersebut diatas sama sekalitidak berhubungan dengan proses produksi, dengan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu yang tidak melebihi dari 3 (tiga) tahun dan hubungankerja antara Para Tergugat dengan Penggugat terputusputus, yangnantinya akan Penggugat buktikan dalam persidangan perkara a quo;Bahwa atas fakta fakta hukum tersebut diatas, maka jelas dan teranghubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat tidakbertentangan dengan ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13Tahun 20038
124 — 26
Menyatakan Turut Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 20038 ,Page 64 of 65Putusan Nomor: 147/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Jakarta Pusat4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugatdemi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) UndangundangNomor 13 Tahun 2003 ; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;~6.
92 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
BukitBaja Buana ;Menyatakan para Tergugat telan melakukan perbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang ;Menyatakan para Tergugat secara tanggung renteng membayar hakhakpekerja kepada para Penggugat sebagai berikut : Uang Pesangon 10 x ketentuan pasal 156 ayat2, UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 ; Uang Penghargaan masa kerja 5 x ketentuanpasal 156 ayat 3, UU Ketenagakerjaan No. 13tahun 20038 ;Hal. 32 dari 76 hal. Put.
T. Raja Iskandar Amin
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Aceh (KAPOLDA ACEH)
340 — 366
,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf PPNomor 1 Tahun 20038, mengatur : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi KepolisianNegara Republik Indonesia. ,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) P PERKAPolri Nomor 14 Tahun 2011, mengatur : Penegakan KEPP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan melalui : a. pemeriksaan pendahuluan; b. SidangKEPP; c. Sidang Komisi Banding; d.
PARTONO WIRAPUTRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Dr Adjit Singh Gill MD
79 — 64
PutusanMahkamah Agung RI tanggal 21112007 No. 35PK/Pdt/20038 ;Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaDepokuntuk : Hal. 12 dari 71 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2017/PTUNBDG1.
311 — 45
Mesco Sarana Nusantara(Turut Tergugat) sebagai perusahaan penerima pekerjaan agar memenuhi ketentuanpasal 59 UU No.13 tahun 20038...........04++ Putusan PHI No.270/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt Pst Halaman 4110.11.12.13.14.15.16.17.Bahwa berdasarkan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan makatidak ada alas hak untuk dapat mengalihkan hubungan kerja Para Penggugat darisemula karyawan Tergugat1 menjadi karyawan Tergugat2;Bahwa nota pemeriksaan pegawai pengawas sejalan dengan anjuran No.16/ANJ/D
Mesco Sarana Nusantara(Turut Tergugat) sebagai perusahaan penerima pekerjaan agar memenuhi ketentuanpasal 59 UU No.13 tahun 20038...........04++ Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentutelah diperiksa dan dikeluarkan nota pemeriksaan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan dan telah dilakukan beberapa kali perundingan bipartite denganTergugat1, maka Para Penggugat seharusnya meminta pengesahan notapemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pengadilan negerisetempat
60 — 14
Duplik, maka Majelis Hakim memandang pokok perselisihan antarapara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana petitum angka 5 dan angka6 : menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat akibatrasionalisasi sejak putusan ini dibacakan, menyatakan para Penggugat berhak atasuang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No 13 Tahun 20038
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak dan BangunanTahun 20038, tertanggal Surabaya, 02 Januari 2003 ;1 (satu) lembar Daftar Rincian Gaji Pegawai Yayasan bulan Maret 2003,tertanggal Surabaya, 27 Maret 2002, yang di tanda tangani olehBendahara BPH Hj. Endang Sriasih, SH.
No. 519 K/Pid/20081 (satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak dan BangunanTahun 20038, tertanggal Surabaya, 02 Januari 2003 ;1 (satu) lembar Daftar Rincian Gaji Pegawai Yayasan bulan Maret 2003,tertanggal Surabaya, 27 Maret 2002, yang di tanda tangani olehBendahara BPH Hj. Endang Sriasih, SH.
69 — 111
Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat, tidak dijelaskan secararuntut, detail dan sistematis mengenai hubungan/peristiwa hukum yangterjadi sehingga Penggugat merasa memiliki hak atas uang ganti rugitanah tersebut.Time frame dalam gugatan Penggugat tidak jelas.Penggugat berceritamengenai hubungan/peristiwa hukum yang terjadi di tahun 2005, lalumundur ke tahun 2001, mundur lagi ke tahun 1978, maju ke tahun2002, 20038, tibatiba loncat ke tahun 2013.Tidak ada kesinambungancerita yang dapat membuktikan
112 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAP Nomor :LAP004/WPI03/RP.04/2005 tanggal 01 Februari 2005 Masa Januaris.d Desember 20038 :Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002 denganLaporan Nomor: LAP093/WPI28/RP .02/2005 tanggal13 Juni 2005 ;Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002 denganLaporan Nomor : LAP094/WPI28/RP.02/2005 tanggal 13 Juni 2005 ;Asli 1 (satu) map Laporan Pemeriksaan Pajak atas restitusi PPN MasaJanuari s.d Desember 2003 atas nama PT.
100 — 43
Maspaitella dan almarhum MarcusMaspaitella untuk membantunya dalam mengurus, mengusahakan danmemakan hasil secara bersama dengan almarhum JeremiasMaspaitella sebagai kepala dati dari ke 9 (sembilan) Dusun Dattersebut, sehingga sejak dari masa hidup almarhum JeremiasMaspaitella sebagai kepala dati dan turun kepada almarhum JuliusMaspaitella dan selanjutnya kepada istrinya telah melakukan hal yangsama dengan almarhum Jeremias Maspaitella untuk makan secarabersama dengan anak tulung datinya.Pada tahun 20038
ROMY ROZALI , SH.,MH.
Terdakwa:
ANANG RACHMAN alias ANANG alias NANANG alias ABU ARUMI
477 — 123
pembantu Thogutdiantaranya TNI dan POLRI, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa,saksi ABID FAQIHUDIN alias ABID dan saksi MUHAMMAD MULYADI dapatmenciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat.w Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 15 jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismesebagaimana yang telah ditetapbkan menjadi UndangUndang berdasarkanUndangUndang Nomor 15 Tahun 20038
SUMIRIN DKK
Tergugat:
PT. INTI BHARU MAS
170 — 38
sebelumSaksi kosong ;Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa mereka menghadap ;Bahwa Tidak ada dibagian staff HRD hanya ada Saksi sendiri ;Bahwa setahu Saksi semua bukti Surat pengunduran diri tersebut asili ;Bahwa tugas Helper mengangkatngangkat barang ;Bahwa perusahan distributor jenis kebutuhan seharihari sepertiPampers, biscuit dan makananmakanan ringan ;Bahwa peraturan perusahaan perjanjian kerja mengenai hak/ biaya bagipembuat perjanjian kerja yang baru terdapat dalam Pasal 53 Undangundang No 13 tahun 20038
I KETUT KARTIKA WIDNYANA, SH
Terdakwa:
I MADE RIDJASA, BA
265 — 428
., (tiga ratus juta rupiah) ;Bahwa dana Usaha Ekonomi Produktif yang disingkat UEPPPKbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaituhibah Program Pengembangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli padatahun 20038 ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan UEP Propinsi Bali tahun2003, pada prinsinpnya PPK (Program Pengembangan Kecamatan)menyediakan pendanaan ke LPD yang selanjutnya dana tersebut dikelolaoleh Forum LPD dalam rangka mempercepat masyarakat miskinmemperoleh pelayanan
Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2008 tentangPengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa menyetujuirencana saksi NI LUH NATARIYANTINI, SE selaku Kepala LDP PekramanSelat mengajukan pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepadaForum LPD Kecamatan Susut sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) ;Bahwa dana Usaha Ekonomi Produktif yang disingkat UEPPPKbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaituhibah Program Pengembangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli padatahun 20038
209 — 134
Bahwa setahu saksi pemberiaqn tanah tersebut secara lisan dan tidak ada yang tertulis ;Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir anak pak karis yang bernama Nafiatul Vauziah ;Hal. 55 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.TbnBahwa saksi pernah tanda tangan dalam surat pernyataan dalam bukti T.6dan T.8 ; Ba hwa isi dari Surat pernyataan tersebut adalah tentang penjualan tanah dariTarno/ Harno kepada Nafiatul Vauziah binti XXX ;Ba hwa setahu saksi penjualan tanah tersebut terjadi pada tahun 20038
122 — 41
Menyatakan surat Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) antara Tergugatterhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) Undang Undang No.13 Tahun 2003 joPasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang Undang No.13 Tahun 20038. jo Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor KEP.100/MEN/V1/2004.3. Menghukum Tergugat untuk merubah status perjanjian kerja terhadap paraPenggugat saudara : 1. Ade Ratno, 2. Tarmuzi, 3. Ayu Menawan Sari, 4.
153 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dengan SHM No.9221. tgl 04 Maret 20038). 1 (satu) kapling tanah + 150 M2 yang terletak di KelurahanPadangsambian, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Provinsi Bali atasnama : CHRIS SRIDANA MBA.,. dengan SHM No.9222. tgl 04 Maret2003 ;Seluruhnya dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagaipembayaran uang pengganti ;4.
248 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian Nomor 01/KB/GMTerm/X1/2003, NomorP/PK/001/X1/20038, dan NomorP/KS/001/X1/2003 antara TurutTermohon , Pemohon KeberatanIl, dan Pemohon Keberatan III.. Perjanjian Nomor 12/PERUJKA/VII1/2004 111/IDC/OB/SP/BOTSKP/VIII1/2004 antara TurutTermohon ! dan Turut TermohonV.. Perjanjian Nomor 01A/IDCTFIS/GM/1X/2004, NomorSP/JR/004/2004, dan NomorP/KS/105/1X/2004 #antara TurutTermohon V, Pemohon' KeberatanHal. 72 dari 228 hal. Put.