Ditemukan 738 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketentuanã ketengan kesenian ketandan kemenhan ketetuan ketemuan ketenutan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-04-2023 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 373/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Maret 2024 — Penggugat:
1.PT Api Metra Palma
2.PT Ciptatani Kumai Sejahtera
3.Yana Sofyan Panigoro
Tergugat:
1.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
2.PT Waringin Agro Jaya (Dalam Pailit) c.q. Tim Kurator PT Waringin Agro Jaya (Dalam Pailit)
3.PT Proteksindo Utama Mulia (Dalam Pailit) c.q. Tim Kurator PT Proteksindo Utama Mulia
Turut Tergugat:
1.PT Lubai Sawit Nusantara
2.PT Ambawang Sawit Utama
3.PT Inti Nusa Sejahtera
4.Para Ahli Waris dari Alm. H. Maksum Khandari
5.Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn
6.Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yongky Irawan, S.H., M.Kn.,
7.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional q.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah
96 — 44
  • Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, berikut dengan akta-akta turunannya;

    4) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu berikut dengan akta-akta turunannya;

    5) ketentuan-ketenuan

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-03-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2608 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 13 Maret 2017 — Endang Kusrianto, S.P
107 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam halTerpidana tidak mepunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti sebagaimana dimakud dalam ayat (1) huruf b, makadipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancamanmaksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketenuan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Nabil Rao Bin Sholahudin
90 — 29
  • ketentuan yang berlaku.Mengelola pembuatan surat Keterangan/Dukungan Bank.Mengelola pelaksanaan settlement/input data dan administrasidana dan jasa (BRTGS, kliring, transfer, pemindahbukuan,inkaso, MPN, SP2D, DPLK & Jasa lainnya).Menyelesaikan pospos terbuka rekening antar Kantor dan antarBank (Rupiah dan Valuta Asing).Mengelola pembuatan dan penutupan penyerahan kartu ATM,Kartu Debet & Kartu Kredit kepada Nasabah.Mengawasi pemberian informasi saldo dana dan kredit kepadayang berhak sesuai dengan ketenuan
    ketentuan yang berlaku.Mengelola pembuatan surat Keterangan/Dukungan Bank.Mengelola pelaksanaan settlement/input data dan administrasi danadan jasa (B(RTGS, kliring, transfer, pemindahbukuan, inkaso, MPN,SP2D, DPLK & Jasa lainnya).Menyelesaikan pospos terbuka rekening antar Kantor dan antarBank (Rupiah dan Valuta Asing).Mengelola pembuatan dan penutupan penyerahan kartu ATM, KartuDebet & Kartu Kredit kepada Nasabah.Mengawasi pemberian informasi saldo dana dan kredit kepada yangberhak sesuai dengan ketenuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-05-2012 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 23 Mei 2012 — 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), , dkk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
288 — 1123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlapor Il dan Terlapor Ill tidak mengikutiproses perpanjangan kontrak dalam pekerjaan pengadaanGive Away Haji;1.3.2.12Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yangmenyatakan Terlapor telah menyalahi prosedur internalperusahaan dalam melaksanakan perpanjangan kontrakkarena tidak mengecek dan mengklarifikasi kembali proseshukum yang dijalani oleh Terlapor II dan Terlapor III;1.3.2.13Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkanperpanjangan kontrak yang dilakukan oleh terlapor telahmenyalahi ketenuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-02-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 24 Februari 2016 — 1. TIRTA SWASTIKA, DKK VS PT DIRGANTARA INDONESIA (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN, dan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1ayat (16) SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 Tentang Peraturan DanaPensiun Yang Baru menyatakan istilah Penghasilan Dasar Pensiunmerupakan bagian dari rumus manfaat pensiun bulanan dalam peraturandana pensiun yang baru dan bukan merupakan bagian dari rumus manfaatpensiun sekaligus yang diatur dalam ketenuan program pensiun yang lamadan yang telah dipilin olen Para Pengggat;Sehingga berdasarkan perhitungan rumus manfaat pensiun sekaligus versiTergugat ini, jumlah besaran manfaat pensiun sekaligus
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ERWIN M. DIMATNUSA, SH.,MH
Terdakwa:
RENDI DEFRIZA, ST
222 — 25
  • Kenanga II GangKebangkitan No. 31 Kelurahan Senalang Kecamatan Lubuk Linggau Utara IlKota Lubuk Linggau adalah satusatunya harta yang dilakukan penyitaan dariHalaman 132 dari 162 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PN.Plgterdakwa, maka ditetapkan Dikembalikan kepada BNI Cabang Lubuk Linggaudan dilakukan pelelangan untuk diperhitungan sebagai uang pengganti ;Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana tanpa kehadiran Terdakwadi persidangan, maka berdasarkan ketenuan Pasal 43 Kitab UndangundangHukum Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Tis’an Sobichah, Pct Kelapa Biro Hukum Korporat PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, II. PT. KELSRI, yang diwakili oleh Ir. Togar Suratman Tambunan, MBA., Presiden Direktur PT. KELSRI vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ir. Tadjudin Noer Said, Ketua KPPU
202 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketentuan peralihanmerupakan suatu ketenuan yangberfungsi untuk menjaga kekosonganhukum dan menjanin kepastianhukum Ketentuan Peralihan dalamPerkom No. 1 Tahun 2010diraksudkan agar segala hubunganhukum atau tindakan hukum yangtelah dilakukan = atau's sedangdilakukan, dan belum mendapatkankepastian hukum tetap terlindungikepastian hukurnya, termasuk pulastatus hukum dari para pihak yangterlibat.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 20-11-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 58/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
1.NELY HARTATI
2.DRS. ANDY HIDAJAT SUTANDI S., MM.
3.LIU TJHIUNG BONG
4.LIU BU DJUNG
5.JERRY LAURENTIUS LEONARDI
6.SUWARDI
7.DRS. SUYANTO TANDJUNG
8.MARIANA HUSIN
9.TJHI SOK KHUI
10.MUHAMMAD SAID
11.NINI MARIA
12.THJAI CUN CUNG
13.AISYAH SJOFIAN
14.HENDRA SUDJONO STYADI
15.ANGGRAINI TANDI
16.THEN MEAU TJHUNG
17.KARTINI
18.LAI TENG SIANG ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
19.HERNI ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
20.CHANDRA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
21.HENDRA KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
22.HENDRIK KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMADJONO
23.ROSALIA
24.SUGIANTO JUSRI
25.SAIFUL ARIFIN
26.Ir. JOE FORRESTER
27.TAZRI GUNARSO
28.SUKARDI
29.LIU KHIM SANG HERMAN
30.GOUW TI TONG
31.TJIHIN SIE PHIAU alias BUDIHARJO
32.SWANDOYO LUMANTO SIE
33.H. HAMSIR SIREGAR
34.HJ MURNIASIH
35.JULLY PHANLA OEI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Intervensi:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
1.WALIKOTA TANGERANG
667 — 436
  • bertindaksewenangwenangKemudian dalam Pasal yang sama ayat (2) nya telah diatur sebagaiberikut:Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi:a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebutditetapkan; danb. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernahada.Sehingga berdasarkan uraian Para Penggugat sebelumnya jelasbahwa Tergugat tidak berwenang dalam hal menerbitkan ObjekGugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara a quo, sehinggaberdasarkan ketenuan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - DIAH SOEMEDI
125 — 50
  • Penyidikan mengajukanpeninjauan kembali penugasan penyidikan atas kami berdua(NANA dan IKBAL) kepada Kepala Kanwil Jakarta Timur;e Bahwa dari kondisi hasil penyidikan dan sesuai resume hasil penyidikanyang saksi peroleh pada saat koordinasi dengan jaksa, saksiberpendapat bahwa hasil penyidikan belum memenuhi syarat formil dan5.syarat materiil untuk dilanjutkan ke Kejati, karena unsurunsur yangdipersangkakan dan kelengkapan lainnya belum lengkap;e Bahwa kewenangan penghentian penyidikan sebagaimana ketenuan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - EFFENDY KOMALA - TEDDY MULIAWAN
115 — 28
  • Penyidikan mengajukan peninjauankembali penugasan penyidikan atas kami berdua (NANA danIKBAL) kepada Kepala Kanwil Jakarta Timur;e Bahwa dari kondisi hasil penyidikan dan sesuai resume hasil penyidikan yangsaksi peroleh pada saat koordinasi dengan jaksa, saksi berpendapat bahwa hasilpenyidikan belum memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dilanjutkanke Kejati, karena unsurunsur yang dipersangkakan dan kelengkapan lainnyabelum lengkap;e Bahwa kewenangan penghentian penyidikan sebagaimana ketenuan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 56/ Pid.Sus/2013/PN.MKs
Tanggal 16 Januari 2014 — DEDE TASNO Vs Jaksa Penuntut Umum
126 — 22
  • wakil di parepare pada tahun 1912 ; Bahwa saya mengganti Supomo karena dia cuti selama 5 hari ; Bahwa selama saya menggantikan Pak Supomo kalau ada kebijakan bisa saya sendiriyang lakukan kebijakan tersebut ; Bahwa selama saksi bertugas saksi sebagian untuk memutus dan sebagaian jugatidak ; Bahwa yang mengajukan permohonan adalah petani di Enrekang yang mengajukanpermohonan budi daya ubi kayu sifatnya perorangan pada tahun 2011 pada bulanMei sebanyak Rp. 440 juta rupiah ; Bahwa petani tidak ada ketenuan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 4 Desember 2014 — AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes
84 — 21
  • Unggul Kemala Husada dengan kondisi yaitu := Pembayaran : sesuai ketenuan yang berlaku= Harga franco Dinas Kesehatan Kota Palu harga sudah termasuk PPN 10 %= Penyerahan barang 2 3 bulan setelah penetapan SPK= Masa penawaran bulan= Dengan harga dan spesifikasi terlampir dalam Surat Nomor : 254/SPH/UKH/V/2012 tanggal6 Juli 2012Bahwa harga yang tercantum dalam Surat Penawaran yang diajukan saksimenyebutkan harga franco Dinas Kesehatan Kota Palu karena harga barang diterimadi kota Palu yakni termasuk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
M.G.S JANCIK CEPI SUDIANA
509 — 234
  • ., selaku Kepala BiroPerekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta menerangkan bahwapihak Perum BULOG Divre DKI Jakarta & Banten dalam rangkapelaksanaan dan pengawasan Operasi Pasar CadanganBeras Pemerintah (OPCBP) tahun 2016, tidak pernah tidakpernah melakukan koordinasi dengan phak Pemprov DKI Jakarta;> Bahwa sesuai ketenuan Pasal 9 Permandag RI Nomor : 04/MDAG/PER/1/2012 yang menyebutkan Biaya operasionalpendistribusian beras dari gudang PERUM BULOG ke lokasisasaran Operasi Pasar menjadi tanggung jawab
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
235 — 20
  • perkaraperkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengankesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalammasyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat , nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut diatas maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap akanmemperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006 tentang perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketenuan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
264 — 898
  • Bahwa terkaitdilakukannya transfer dana senilai Rp. 54.000.000.000 ke Rekening Sunarko diBCA Surabaya hal tersebut juga menyalahi ketenuan Pedoman PengadaanLogistik dan Material Perusahaan karena semestinya dikirim ke alamat pemiliktanah dan bangunan yang akan dibeli; Bahwa penawaran yang masuk ke PT.
    Bahwa terkait dilakukannyatransfer dana senilai Rp. 54.000.000.000 ke Rekening Sunarko di BCA Surabayahal tersebut juga menyalahi ketenuan Pedoman Pengadaan Logistik dan MaterialPerusahaan karena semestinya dikirim ke alamat pemilik tanah dan bangunanyang akan dibeli;Bahwa jika benar harga pembelian tanah Jalan darmO 51 Surabaya hanya senilai144Rp. 45.000.000.000, maka seharusnya dana kelebihan bayar sebesar Rp.9.000.000.000, tersebut dikembalikan kepada PT.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
291 — 183
  • teguran lisan dan pembekuan kegiatan;Bahwa PBI merupakan deligasi aturan (delegated regulation) dari UUNomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undangundang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan maka perlu ditelusuri pengaturan tentangsanksi dalam pelanggaran terhadap UU Perbankan, yang secara tegasmengatur tentang sanksi dalam Bab VIII Pasal 46 s/d Pasal 57, padapokoknya ditegaskan bahwa penyelanggaran terhadap ketentuan dalamUU Perbankan dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif;bahkan ketenuan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
90 — 50
  • MaimunahKabalmay setelah selesai kegiatan semuanya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp.787.000.000, (tujuh ratus delapan puluh tujuh jutarupiah) terhadap belanja penyediaan makanan dan mimin para Anggota DPRDKotal Tual.on= Menimbang, bahwa sesuai dengan ketenuan Pasal 18 Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 tenang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dimanapembebanan hukuman uang pengganti adalah diterapkan terhadap sejumlahuang yang tidak dapat dipertangungjawabkan oleh Terdakwa Dra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
215 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sambow, dan Edward Fredy Paat di atas adalah suatuperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketenuan peraturanhukum perundangundangan sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 4 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) PP No.58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Jo Pasal 122 ayat (6) Kepmendagri No.13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Pasal18 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara JisUU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Bahwa perbuatan Terdakwa