Ditemukan 793 data
49 — 13
FALAH JAYA darifaktur pembelanjaan barang sejenis dari suplayer CV KHARISMA adalah Rp.5.341.750.373,36, sehingga terdapat selisih Rp. 1.910.204.172,09;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi PenasehatHukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuatdan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
JAFARUDDIN Bin DAHE.
114 — 32
seratusdelapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus duarupiah koma enam puluh sen).o Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 733.614.368,02 (tujuh ratustiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluhdelapan koma nol dua sen).Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut terhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalamhubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum,Pembelaan tertulis Terdakwa, terlebin dahulu Majelis menggaris
184 — 84
baikdan secara menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyal hak atas tanahitu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima )tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutanhalaman 96 Putusan Nomor: 453/Pdt.G/2014/PN.SBYataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupenerbitan sertifikat tersebut ;Menimbang, bahwa dengan menggaris
205 — 52
milyar rupiah)Menimbang, bahwa barangbarang bukti tersebut telah di sita sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi danTerdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang buktiyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa,terlebin dahulu Majelis Hakim menggaris
RELIS SAPINDO UTAMA;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa,terlebin dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalamBerita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusanini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnya dalam putusan ini;Hall 234Putusan No. 18/Pid.SusTPK/
115 — 59
Di dalam pasal 120 KUHAP dijelaskandalam hal Penyidik menganggap perlu, iadapat minta pendapat orang Ahli atau. orang yang memiliki Keahlian khusus berdasarkanpenjelasan pasal demi pasal KUHAP sebagaimana penjelasan untukpasal 120 KUHAP adalah cukup jelas sehingga pada bagian ini kamiPenuntut Umum menggaris bawahi kata penyidik menganggap perlu .Menurut pendapat kami, melalui pasal ini pembentuk UndangUndangmemberikan keleluasan kepada penyidik untuk menentukan alatalatbukti apa yang akan/hendak
94 — 14
Bandung Barat mengalami kerugian totalsebesar Rp. 4.315.490,+Rp.1.000.000,+Rp.30.253.180, Rp.33.568.670.00( tiga puluh tiga juta lima ratys enam puluh delapan ribu enam ratus tujuhpuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut atas keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, dan barang buktidalam hubungannya dengan dakwaan maupun dengan tuntutan sertatanggapan (replik) dari Penuntut Umum maupun Pembelaan (pledoi) dariterdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris
29 — 4
04157100001150031 08/06/2015 77 77.000.000,00543 531.600.000,00 Bahwa berdasarkan dokumen yang Ahli terima dana tersebut ditalangi olehKantor Pos sebesar Rp.531.600.000. ( lima tiga puluh satu juta enam ratus riburupiah) untuk menutupi kerugian Negara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengandakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Penasihat HukumTerdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris
56 — 41
DapensiTrio Usaha;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut terhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalamhubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, PledooiPenasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi yang telahdimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pulaselengkapnya dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya
1670 — 1521
Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.Bahwa Ahli pernah menulis buku terkait dengan bidang jurnalistik, filsafatbahasa, bahasa itu sendiri, sastra, bidangbidang itu yang saya sudah tulisBahwa filsafat bahasa hakekatnya adalah Filsafat bahasa itu dalampengertian keilmuan harus dibedakan dengan ilmu linguistic, ilmufilsafatbahasa lebin mengarah kepada makna bukan bentuk bahasa kalaulinguistic lebih kepada bentuk bahasa misalnya subyek predikat obyek itumerupakan bentuk bahasa ;Bahwa Filsafat bahasa menggaris
Pembanding/Tergugat VI : TE LIE Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat IV : YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat II : SUPENDI Alias KHE TING CUA Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat IX : JOHARI, SH Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat VII : TJUAN AN, SH Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat V : MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat III : BENJAMIN Alias NG IK BING Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Terbanding/Penggugat : JUSDI Alias OH YIU PENG Diwakili Oleh : FAISAL, SH, MH, Dkk
Turut Terbanding/Tergugat VIII : SYAFRIL LUBUK, SH
131 — 61
dalamPasal 7, 14 dan 25 Anggaran Dasar, NAMUN ketentuan tersebut disimpangidengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2), yang diantaranya memuattentang pengangkatan dan disahkan susunan Pembina, Penggurus danPengawas Yayasan dengan masa bakti Pembina, Pengurus dan Pengawasyayasan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 dan akanberakhir tepat pada tanggal 31 Desember 2009 ;Bahwa apa yang didalilkan oleh para Pembanding/ Tergugat tentang ketentuanPasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar dengan menggaris
1.Muktar Yunus bin M. Yunus
2.Hjh SULDIAH Binti Dg. Sigarra
3.ATTO Bin Dauda
4.Ahliwaris Almh. Hjh.RUKIAH A.S
5.AINUN MARDHIAH
6.FERDI Bin Garlan
7.FABYOLA Binti GARLAN
8.I M P O Binti Dg Sigarra
9.I L H A M Bin Dg.Sigarra
10.SAINIDAR Binti Dg. Sigarra
11.EDDY LAUWO Bin Dauda
Tergugat:
1.Hjh. SOFIATI YUNUS
2.ZULKIFLI DAHLAN
3.NURLAELA
4.MALIK, AHLIWARIS Alm.TAJUDDIN bin M. Yunus
5.ANI, AHLIWARIS Alm.TAJUDDIN bin M. Yunus
6.YANTI, AHLIWARIS Alm. TAUFAN
Turut Tergugat:
1.YETTI alias ETTI ALLO TODANG
2.MELATI Binti Latif
3.Hjh. RUSIA Binti Dg. Sigarra
4.WAN, AHLIWARIS Alm. SAHWAN
5.ISMARYATI alias SAMMOE
6.PUTRI, AHLIWARIS Alm. NATSIR
7.ADHAR
8.JUMRIA
9.ROSANI
10.ISHAYATI
11.YASMIN
12.SURAL SYAMSUDDIN
13.BARATHA YUDHA SYAMSUDDIN
199 — 299
perihal obyek sengketamerupakan bagian waris Muhammad Yunus, Hakim Ketua dan HakimAnggota memandang perlu untuk menggaris bawahi adanya pengakuanTergugat dalam jawabannya tertanggal 23 Oktober 2019 halaman 6bagian bawah yang intinya bahwa bidang tanah yang sudah dibagikanoleh Lapattawa dan Indo Sitti kepada anakanaknya bukannya diToparirak sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan oleh Penggugat.Dengan demikian dapat dipahami bahwa meskipun ada bidang tanahyang sudah dibagi oleh Lapattawa dan Indo
98 — 23
Namun tentangsiapa yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu tersebut apakah seorang pegawainegeri atau bukan, tidak ada penjelasan tentang itu dalam undangundang, oleh karenaitu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukumprivat, dengan demikian maka kualifikasi tersebut termasuk juga seorang DirekturUtama Perseroan Terbatas, atau organ korporasi lainnya ;Menimbang, bahwa dari Jurisprudensi di atas majelis dapat menggaris bawahibahwa perobuatan menyalah gunakan
66 — 15
Putusan No.90/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.tersebut termasuk juga seorang Direktur Utama Perseroan Terbatas, atau organkorporasi lainnya ;Menimbang, bahwa dari Jurisprudensi di atas majelis dapat menggaris bawahibahwa perbuatan menyalah gunakan wewenang sebagai mana dimaksud dalamunsur ke3 (tiga) pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo UndangundangNo.20 Tahun 2001 di atas dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan olehorang yang sebenarnya berhak untuk melakukan perbuatan tersebut, tetapidilakukan
85 — 22
MajalengkaT.A 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hokum sebagaimana telahdiuraikan pada pertimbangan hokum unsure ke2 (unsure melawan hokum)dakwaan primer yang secara mutatis mutandis diambil alih sebagaipertimbangan hokum dalam unsure ke3 (tiga) dakwaan subsidair, maka majelishakim dapat menggaris baawahi halhal sebagai berikut :1.
135 — 56
Tidak demikian halnya dengan subjek hukum dala,rumusan ketentuan hukum yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dimanadengan menggaris bawahi kata Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat dimengertibahwa subjek hukum disini hanyalah orangorang yang memiliki jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur Pusat Teknologi IndustriTransportasi dan Sistem Transportasi di BPPT mempunyai tugas melaksanakanpengkajian dan penerapan
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
151 — 113
Jadi artinya ahli menggaris bawahitindak pidana itu adalah pasti berbicara ukuran kesalahan, untukmengukur kesalahan ini yaitu semua itu adalah perbuatan itu mengacukepada atau merujuk kepada suatu kesalahan apakah ada kesalahandisitu atau tidak, sehingga adanya kesalahan tersebut ini maka orang inikalau terbukti bersalah maka dia harus bertanggung jawab secarapidana;Lagilagi ahli utarakan bahwa dalam pidana itu ada yang kita kenaldengan asas actus non facit reum nisi mens rea jadi tiada suatuperbuatan
75 — 23
Namun tentang siapa yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentutersebut apakah seorang pegawai negeri atau bukan, tidak ada penjelasantentang itu dalam undangundang, oleh karena itu harus diartikan termasuk orangyang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, dengan demikianmaka kualifikasi tersebut termasuk juga seorang Direktur Utama PerseroanTerbatas, atau organ korporasi lainnyaMenimbang, bahwa dari Jurisprudensi di atas majelis dapat menggaris bawahibahwa perbuatan menyalah gunakan
263 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi Palembang dalam Pertimbanganhukumnya telah melakukan suatu kehilafan hakim atau206suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana telah dirumuskandari halaman 8 baris ke 6 dari bawah sampai denganhalaman 9 baris ke 8 dari bawah yang kami kutip sebagaiberikut :Menimbang, bahwa tentang eksepsi bahwa perkara inimerupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara,,Pengadilan Tinggi menggaris bawahi uraiangugatan Penggugat/Pembanding, sebagaimanadikemukakan pada angka 4 halaman 4 putusan Hakimtingkat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Ricky Rangkuti,SH.M.Kn
131 — 78
Sei Menggaris, pelaksana KSM Jaya Mandiri SM, berupa:
Sei Menggaris;
85 — 25
Sukarmengatakan misalnya 5% sudah termasuk dengan RAB, sehinggadalam rapat tersebut masih ada yang belum menyetujui, karena adayang mengatakan 2%, 6% diluar biaya RAB/gambar sebesar 1%,sehingga saksi menggaris bawahi besaran setoran tersebut sebesar 5%dengan asumsi sudah termasuk yang 1% untuk biaya RAB/gambar.Setelah itu pertemuan tersebut langsung diambil alih oleh Terdakwa SriHarjono selaku kabid TK/SD dan menegaskan kepada para perwakilankepala sekolah untuk meminta persetujuan besaran dana operasaionalsebesar