Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Bahwa peraturan perundangundangan di atas antara lain menentukan, yaitu :e UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1)Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.Hal.196 dari 411hal. Ptsn Nomor 15/Pid.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10menyebutkan Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya".Hal.197 dari 411hal. Ptsn Nomor 15/Pid. SusTPK/2015/PT.Ptk.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.Bahwa peraturan perundangundangan di atas antara lain menentukan, yaitu :e UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1)Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.e UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (2)Peraturan

Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dianggarkan dalam bantuan sosial.e Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10menyebutkan Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya".

Berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 November 2015 dan Surat Perintah KapoldaJabar Nomor: Sprin /2677/X1/2015 tanggal 6 November 2015 dan;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Praperadilan;Melawan:GILIAN GOEI, selaku istri dari Tersangka HERMAN SUDARTA, swasta,Beralamat di Jalan Kutisari Indah Utara 3/53 Surabaya, , yang dalam inimemberi kuasa kepada PIETER TALAWAY, SH.,CN.,MBA., SAIFULFACHRUDIN, SH.,MH., BUDI HERLAMBANG., SH.

Demikian juga hasil Tes Tertulis untuk Jusman SEmendapat Nilai 70 sedangan Abdul Waris mendapat Nilai 78.Sehingga dari hal tersebut dijadikan acuan untuk mengusulkanABDUL WARIS Nomor Urut 5 untuk ditetapbkan sebagai KepalaDesa Balang Taroang untuk Periode tahun 20202026;Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Keluar Surat MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/2677/SJ PerihalSaran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSerentak dan Pemilinan Kepala Desa Antar Waktu;Maklumat Kepala Kepolisian

Nomor 217/ Pdt/2021/PT.DKI10.11.Bahwa awal penerbitan sertifikat tanah No. 384/Kembangan Selatan semulatercatat atas nama Haji Nasih atas dasar pemeriksaan oleh tergugat Ill selakupanitia pemeriksasan tanah A sebagaimana risalan pemeriksaan tanah No.2677/RPT/1997 tanggal 30 April 1997 dan diketahui letak tanah tersebut yangdimohonkan Haji Nasih terletak di JI.

Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT.

FRIMABANGUNTAMA JAYA;Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan;Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPUJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012Hal.12 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel.9)atas nama PT.

FRIMABANGUNTAMA JAYA;Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari SRI MULYANI,berupa:1. 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanHal.137 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel.18.10.11.Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPWJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atasnama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajakmaret 2011 atas nama PT.

FRIMABANGUNTAMA JAYA;Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan;Hal.190 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel.Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPUJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atasnama PT.

FRIMABANGUNTAMA JAYA.Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSel tanggal 05 November 2018, Disita barangbukti dari SRI MULYANI, berupa:1)4)1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomorPem02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYAMITRA UTAMA;1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untukmasa pajak maret 2011 atas namaPT.

Satuan Kerja Perangkat Darah dalammelaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna BarangSatuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang untuk melakukanpengujiaan atas tagihan dalam memerintahkan pembayaran dan bertentangandengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentangperubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Penjelasan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor : 900/2677

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang untukmelakukan pengujiaan atas tagihan dalam memerintahkan pembayaran danbertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penjelasan SuratEdaran Menteri dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor : 900/2677/SJ tanggal 08November 2007 perihal Hibah dan Bantuan Daerah bahwa pertanggungjawabanpemberian Hibah harus

Siti Muriah berkenaan dengan pernyataan sikap dosendan karyawan STAIS Sangatta Kutai Timur yang intinya melaporkan penggunaandana yayasan yang belum terealisai kepada STAIS ;Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Perguruan Tinggi Agama IslamSangatta Sejak tanggal 14 November 2011 sampai 23 November 2011;Bahwa Aturan yang berkaitan dengan penyaluran dana hibah adalah :Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007tentang Hlbah dan Bantuan Daerah.Permendagri No 32 Tahun

10Desember 2008 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanBupati Sukoharjo Nomor : 900/54/2008 tentang PemberianBantuan Sosial Se Kabupaten Sukoharjo TA 2008, padalampiran; Bahwa benar mekanisme Penganggaran BantuanSosial Kemasyarakatan72lainnya,a)b)adalah sebagaiBantuan Sosial, diberikandalam bentuk uangdianggarkan oleh PPKD(Pejabat Pengelola KeuanganDaerah) dalam kelompokbelanja tidak langsung = dandisalurkan melalui transferdana kepada penerima bantuan(Dasarnya: Surat EdaranMenteri Dalam NegeriNo.900/2677

Kepada Daerah Pasal 11 :Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam APBD;PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tata Kelola DanaBantuan Hibah Pemerintah Daerah jo PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1)yang menyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;SE Mendagri Nomor 900/2677

Kepada Daerah Pasal 11 :Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam APBD; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang ketentuan tata keloladana bantuan hibah pemerintah daerah jo PERMENDAGRI Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat(1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah; Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2677

Foto kopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Tergugat Il No.2677/Kbpt/Cms/80 tertanggal 28 April 1980 yang dikeluarkan olehKepala Bagian Pemerintahan Drs. Suchrawan Kartasutisna, NIP :010038213, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokandengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelisdiparaf dan diberi tanda T.4 ;. Foto kopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Sri Sungkowati No.2934/Kbpt/Cms/80 tertanggal 26 April 1980 yang dikeluarkan olehKepala Bagian Pemerintahan Drs.

Hibah kepada Daerah Pasal11 : Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan hibahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalamAPBD.PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Ketentuan TataKelola Dana Bantuan Hibah Pemerintah Daerah joPERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1)yangmenyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.SE Mendagri No.900/2677

Hibah kepada Daerah Pasal11 :Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam APBD.PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tata Kelola DanaBantuan Hibah Pemerintah Daerah jo PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat(1)yang menyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.SE Mendagri No.900/2677

NPHD; dan(c) buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturanperundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinanbukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/4) Pasal 19 ayat (3), Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuaiperaturan perundangundangan ; c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677

Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mery KrismasNo. 2677/A/P/JU/1983/ tanggal 20 Maret 1984, diberi tanda (T2);Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Big. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kristina No.1217/LT270820190006 tanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda (T3);. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febry YantiAmbarita No. 13.506/JT/KLT/2008 tanggal 6 Agustus 2008, diberi tanda (T4);.

NASIHberdasarkan Akta Camat/PPAT tgl. 1721992 No. 939/C/KMB/ JB/1992.Bahwa berdasarkan hasil ukur KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Baratsebagaimana tertuang dalam Gambar SituasiNo. 2336/1997 igl. 17331997 diterangkanbahwa bidang tanah yang dimohonkan terletakdi Jalan Raya Kembangan RIT. 004/03,Kelurahan Kembangan Selatan, seluas 630 M2.Bahwa data fisik dan data yuridispermohonan pengakuan hak Haji NASIH telahdiperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A18sebagaimana Risalah Pemeriksaan Tanah No.2677

Dalam 1,050,000 105,0002013 NURSYAMSIA RangkaH, SP RapatEvaluasidanKlarifikasiPertanggungjawabanPelaksanaan APBDTA 2012danRANPERBUPPenjabaranPertanggungjawabanAPBD TA2012 diBiroKeuanganSETDAProvinsiRiau 2677/150 21Aug BUDIMAN, ST Dalam 900,000 90,0002013 RangkaRapatEvaluasidanKlarifikasiPertanggungjawabanPelaksanaan APBDTA 2012danRANPERB Halaman 52 dari 2203 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT PBR UPPenjabaranPertanggungjawabanAPBD TA2012 diBiroKeuanganSETDAProvinsiRiau 2693/15102Sep2013WIDIASARI,

YANPRANAJAYA, M.Si Dalam rangkaKonsultasi danKoordinasiPersiapanPelaksanaanKejuaraanBalap SepedaAsian BMX 10,889,900 1,088,990 Halaman 434 dari2203 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT PBR Championshiptahun 2014 2523/10518Aug2014SAPTASAILY, SEMengikutiundanganPembahasanhasil VerifikasicalonRehabilitasiDAS danapenandatanganan Beritaacara verifikasicalonRehabilitasiDAS1,900,000190,000 2676/11006Oct2014DONNIASLYNDO,SEMengikutiFocus GroupDiscussionPeta IndikatifPenundaan jinBaru (PIPIB)2,000,000200,000 2677

BuktiT.II.1T.II.171Rekomendasi Bupati Buleleng tertanggal18 Juli 2007, Nomor : 420/1973/UMperihal : penyelenggaraan pendidikanyang pada pokoknya mendukung pendirianSekolah Tinggi Ilmu Kesehatan denganProgram Sl Keperawatan dan D MIIIKebidanan oleh YayasanKesejahteraanWarga Kesehatan Singaraja(foto copy dari foto copy ) ;7 : Foto copy surat dariDepartemen Pendidikan NasionalDirjen Dikti tanggal 7 Nopember 2007Nomor : 2677/D2.2/2007, perihalpermohonan' pertimbangan / rekomendasipembukaan program program

Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 59 atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2678 luas + 68 m2 (terkenal sebagai Blok D-21 ) , diuraikan dalam Gambar Situasi No. 15.115/96 tertanggal 25 September 1996 ;.Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 61 atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2677 luas + 68 m2 (terkenal sebagai Blok D-20 ), diuraikan dalam Gambar Situasi No. 15.114/96 tertanggal 25 September 1996;(10).Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 63 atas sebidang tanah

PutNomor 1025 K/Pid.Sus/20162007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah; SE Mendagri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihalHibah dan Bantuan Daerah, Poin 6 menyatakan : Pertanggungjawabanpemberian hibah dilakukan sebagai berikut : Hibah dalam bentuk uangterhadap instansi vertical (seperti kegiatan TMMD,

tentang Hibah Kepada Daerah Pasal 11 :Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam APBD; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang ketentuan tata kelola danabantuan hibah pemerintah daerah jo PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah, SE Mendagri Nomor 900/2677

Foto copy akta jual beli No.988/ES/HN/XIVIV/1988 tanggal 16 April 1988antara Yap Eng San selaku penjual dengan Puspitasari Triatmoko selaku33pembeli dibuat dihadapan Camat Pondok Gede selaku PPAT, diberi tandaP22d.27.Foto copy Sertipikat Hak Milik No.2677/Jatirahayu tanggal 14 Juni 1993seluas 490 m* atas nama Yap Eng San berdasarkan akta jual beli tanggal 8Desember 1989 No.3183/ES/HJ/XIV/X1/1989, dibuat dihadapan EndjangSukardi PPAT Camat untuk wilayah Pondok Gede yang telah dijual dandibalik nama

PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10 menyebutkanPemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya.Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan di atas, semestinyadana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.Bahwa peraturan perundangundangan di atas antara lain menentukan, yaitu: UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangHal. 91 dari 273 hal. Put.

Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dianggarkan dalam bantuan sosial.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10 menyebutkanPemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya.Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan di atas, semestinyadana Bansos