pada Dinas Kelautan dan PerikananKota Bandar Lampung tahun 2012 sebesar Rp.214.586.471,00 (Dua ratusempat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluhsatu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : yang diterima rekanansesuai SP2D setelahdipotong pajak (PPNdan PPh)1) Jumlah pembayaran Rp 1.165.360.881,00 menurut Hasil Audit 2) Nilai Pekerjaan Rp 950.774.410,00 Nilai Kerugian Rp 214.586.471,00Keuangan Negara ~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangundangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn cn nnn nnn ncn nen nencnnesSUBSIDAIR: Bahwa terdakwa Drs.

(duaratus empat belasjuta limaratusdelapanpuluhenamribu empatratustujuhpuluhsatu rupiah) berdasarkanhasil audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP Prop.Lampung.149Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidanamaka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsure tindak pidana yangdidakwakan kepadanya.Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaansubsidaritas yaitu :Dakwaan Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingsedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Setiap orang.2 Secara Melawan Hukum3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kepahiang tahun anggaran 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidakterpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang104Undang

dibebaskan sebagaimana pembelaan terdakwa maupun melaluiPenasihat Hukumnya karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah terdakwaharusdinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakankepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, terdakwadidakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:PRIMAIR :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 undangundang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaanprimer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana138telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Rabat Beton yang seharusnya traling besi bagianatas saluran dekat podium;" Bagian belakang Kantor Bupati yang seharusnya menggunakanpaving blok tetapi diganti Rabat Beton;Halaman 131 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPGBahwa dalil keberatan Jaksa Penuntut Umum selaku PEMBANDING dalamperkara a quo yaitu. mengenai penerapan Pasal terhadap diriTERBANDING dahulu TERDAKWA harus sesuai dengan Tuntutannyadimana TERBANDING dahulu TERDAKWA terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah Diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, dengan sejumlah argumentasi yang melingkupinyasebagaimana dalam Memori Banding Penuntut Umum;Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dilakukanPEMBANDING/TERDAKWA tersebut merupakan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaPEMBANDING/TERDAKWA karena jabatan atau kedudukan Terdakwaselaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam DakwaanSubsidair Penuntut Umum;Bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu korporasi sebagai tujuan perbuatan melawan hukum dalam dakwaanHalaman 133 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPG10.11.Ae13.Primer yakni Pasal Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah Diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukanoleh TERBANDING/TERDAKWA;Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primer tidak terpenuhi/terbukti maka terhadap unsur Dakwaan Primer yang

dipotong PPN 10%; Bahwa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.1.006.667.200,(Satu milyar enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratusrupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasTerdakwa Denny Remiefan, S.Kep dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan Primermelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (8) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana,dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwaunsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu korporasi tidak terbukti dengan tiadanya niat atau maksud dariTerdakwa dalam melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)untuk pengadaan Alkes dan alat penunjang medis tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaanPrimair dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana, yang Unsurunsurnya tersebut diatas;Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair melanggar Pasal Pasal 3 JoPasal 18 ayat (2) dan (8) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal 139 dari 165

persidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa ABDUS SAMAD bin ABDUL GHANI bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

keuangan negara /daerah sebesar Rp. 554.400.000,(lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikandalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Hulu SungaiUtara Nomor : 700/02KH/ITKAB/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentangPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Pada Pengelolaan DanaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMMP Kecamatan Paminggir KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2011.macencnscnscnes Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan19Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)FR maaan aan aaa cc ccc ce rc a a ec a neta tennSubsidair :Po oweeneneee Bahwa terdakwa Abdus Samad bin Abdul Ghani yang ditugaskan untukmenjalankan jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu selakuselaku

Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.JmbSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur, ST Bin Agustinati dak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancamPidana berdasarkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dalam

Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.JmbMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud baik dalam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, selanjutnya melalui surat tuntutan Penuntut Umum yangdibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Agustus 2018 yangmenyatakan Terbanding (Terdakawa) telah terbukti melakukan atau turutserta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

PekerjaanRintisan Jalan dan PengadaanMeteran Air14.858.000,00 11 Kerugian Keuangan Negara (8 9 10) 163.824.927,00 Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukantindak pidana sebagai berikut : Primer melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jopasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat(1) ke 1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan kepadaterdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka konsekwensipembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan

primernya, apa bila terbuktimaka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbuktimaka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan;Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengandakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal64 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke1KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengandemikian maka unsur berikutnya tidak perlu diuraikan lagi dan untuk itu terdakwadibebaskan dari dakwaan Primair.

miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratustujuh puluh tiga rupiah) ;e Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp.3.140.621.827, (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh saturibu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;e Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN(Rp. 3.140.621.827, Rp. 320.934.754, = Rp. 2.819.687.073, ) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal

2 ayat(1) Jo. pasal 18 Jo.

semuanyamerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidanadari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapatdipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagaiberikut :Dakwaan Primair :e Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Dakwaan Subsidair :e Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahuluyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia

Menyatakan terdakwa ALI ARIFIN, ST Bin SUKOYO telah terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.Halaman 2 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

ini dipandang sudah adil menurut pengadilandan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurutMajelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;Halaman 205 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankanuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

(terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Unsur Setiap Orang ;Unsur Setiap Orang Untuk Terdakwa

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

TEGUH KARTIKA WIBOWO, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Melakukan , menyuruhmelakukan , Turut melakukan tidak terbukti kebenarannya menurut hukum .Menimbang, Bahwa dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 301 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPtidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 310 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

M.Akterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair.3 Menghukum Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.

2021/PN Sby.Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalamperkara ini adalah berupa dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranyadakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkandan membuktikan dakwaan Subsidatr;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP.

Namun dalam perkara aquo,yang dalam fakta fakta persidangan telah terpenuhinya perbuatan sebagaimanaHalaman ke 285 Putusan Perkara No. : 17/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP karena Terdakwa ABDULLAH bersama HERI JAMARI Saudara HANIFANSORI (Alm) telah melakukan perbuatan melawan hukum

Puspa Agro sebesar Rp. 8.029.167.500,00 (delapan milyar duapuluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Y Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.v Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit di Persidangan.Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan UUPemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana dalam

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana terbukti dalam faktafakta hukum di atas,kesemuanya telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut :Primair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal64 ayat (1) KUH Pidana.Subsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam ..../140140diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana.Menimbang

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa dengan demikian unsurunsur dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana

(Seratus sembilan puluh satu juta empatratus enam puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebutdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakandakwaan subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebihdahulu dakwaan Primer yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31212Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo.

memenuhi status personalitasterdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam dakwaan Primer yakni melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Perk :PDS01/MARTA/01/2013 tertanggal 15 juli 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut:PRIMAIR :an Bahwa ia Terdakwaeceamais Perbuatan terdakwa Terdakwa BAHRUL~ Bin H.MANSYAH tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaanyang disusun secara subsidairitas, karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telahterbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabiladakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 tahun2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsurunsur sebagaiberikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5.

Karya Putra Powerin untuk Pembangunan PLTU2x7 MW di Sampit, Kalimantan Tengah, Nomor : SR416/D6/02/2009tanggal 2 April dari BPKP ;Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa .

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Agus Wijayanto Legowo dan Terdakwa Il HestiAndi Tjahyanto alias Ica Sulaiman bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan

BARTHOL DA CUNHA, M.Eng telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.

dalampemberantasan tindak pidana korupsi; Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara;Halhal yang meringankan : Jyerdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya proses persidanganan; Terdakwa telah lanjut usia dan sedang sakit; Jerdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkatkasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

., Ir.ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) KITSBU SektorHalaman7Putusan Pengadilan TipikorPembangkitan Belawan sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tigamilyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai denganSurat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007,bersama dengan Ir.

;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Dakwaan Subsidair yaitumelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal9 UU RI Nomor