Ditemukan 9694 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-07-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 16 Februari 2016 — WIHARTATI MUSLIM, Warga Negara Indonesia,Cs >< LAM TIN SING,Cs
354 — 128
354 — 128
maupunpihak Turut Termohon;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan perkara permohonan dalamperkara a quo yang telah menarik pihak ketiga untuk diposisikan sebagai pihakTurut Termohon tersebut secara formal tidak diperkenankan karena dalamsuatu perkara perdata yang menarik pihak ketiga untuk diposikan sebagai pihakTurut Tergugat hanya dikenal dalam perkara gugatan biasa karena kedudukanpihak ketiga yang ditarik/diposisikan sebagai Turut Termohon atau sebagaipihak Turut Tergugat pada hakekatnya menurut dokrin
Register : 10-01-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Plk Tanggal 6 Juni 2017 — HERNAL KUNOM Melawan BUNGEH N. KUNOM, DK
59 — 14
59 — 14
(putusanMahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yangberpendapat bahwa berdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktekperadilan standar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifatassesoir yang melekat pada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadapgugatan Konpensi, maka apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapatditerima dengan sendirinya gugatan Rekonpensi dan Intervensi pun harusdinyatakan tidak dapat diterima), dengan demikian maka berdasarkanpertimbangan
Register : 18-05-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Mei 2012 — Tn.WANDY GUNAWAN >< PT.DUTA PERTIWI. Tbk,Cs
135 — 41
135 — 41
1338 ayat (2) KUHPerdata menentukan perjanjian wajibdilaksanakan dengan itikad baik ;Bahwa itikad baik terdapat pada tiga periode perjanjian yaitu itikad baikpra kontrak, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dan itikad baik pascakontrak ;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, itikad baik prakontrak didasrkan pada kejujuran sedangkan yang dimaksud dalam pasal13338 ayat (3) adalah itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dimanapara pihak melaksanakan perjanjian secara Rasional dan patut;Bahwa dokrin
Register : 13-10-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjt Tanggal 1 Nopember 2021 — Pemohon:
SUMARDI
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
149 — 97
SUMARDI
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
149 — 97
Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranyajauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga)pelakunya.
Putus : 18-03-2013 — Upload : 31-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 15/Pdt.G/2012/PN-PSP Tanggal 18 Maret 2013 — SURYANTO SALIM VS BUPATI TAPANULI SELATAN, DKK
71 — 16
71 — 16
Bahwa terhadap perkara terdahulu (dengan objek dan subjek yangsama), telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in16kracht van gewijsde), karena sesuai dengan dokrin danpraktikperadilan, suatu putusan menurut hukum telah mempunyai kekuatanhukum tetap apabila: Terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya banding; Terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum;Dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat, sudah pernah diputusdalam putusan kasasi oleh Mahkamah Agung RI Jo.
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd. MSi
78 — 18
78 — 18
Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsur delik alternatif, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat dipertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik kelima adalah turut sertamelakukan atau diartikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam dokrin
terhadapkeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana dalam Nota Pembelaanya yang pada pokoknya bahwa TerdakwaDENY FREDINAND KABUHUNG menurut hukum tidak terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum, maka sepatutnya Terdakwa DENY FREDINAD KABUHUNGdibebaskan dari Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, BahwaMajelis berpendapat adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ADRIAN, S.E., M.Si. bin BAHARUDIN
104 — 54
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ADRIAN, S.E., M.Si. bin BAHARUDIN
104 — 54
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausaranayang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa pengertian, teoriteori dokrin unsur ini telah dijelaskandalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alihseluruh pengertian, doktrindoktrin hukum tersebut ke dalam dakwaan KeduaSubsidair;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan LampuJalan Tenaga
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa pengertian, teoriteori dokrin unsur ini telahdijelaskan dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, maka Majelis Hakimmengambil alih seluruh pengertian, doktrindoktrin hukum tersebut ke dalamdakwaan Kedua Subsidair;Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap dalam persidanganBahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Auditdalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TindakPidana Korupsi Pembangunan
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyangturut serta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa pengertian, teoriteori dokrin unsur ini telahdijelaskan dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, maka Majelis Hakimmengambil alin seluruh pengertian, doktrindoktrin hukum tersebut ke dalamdakwaan Kedua Subsidair;Menimbang, bahwafaktafakta yang terungkap dipersidangandiperoleh fakta hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Adrian, S.E.
Register : 16-06-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 19/G/2020/PTUN.Mdo Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HERLANY TUMEWU
2.THERESIA ANGOW
3.SUNARTO HADIPRAYITNO
4.FREDDY KAUNANG
5.BENITO YEMMY LEONARDI TONGGOWASITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
1.PAULA MARIA WEKANG
2.ANDREW FRANSISCUS WEWENGKANG,dkk
3.TRESJE RUMEEN
297 — 109
1.HERLANY TUMEWU
2.THERESIA ANGOW
3.SUNARTO HADIPRAYITNO
4.FREDDY KAUNANG
5.BENITO YEMMY LEONARDI TONGGOWASITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
1.PAULA MARIA WEKANG
2.ANDREW FRANSISCUS WEWENGKANG,dkk
3.TRESJE RUMEEN
297 — 109
atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasiMenimbang, bahwa selanjutnya arti kepentingan dapat dipahami daridoktrin yaitu kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi olehhukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Register : 10-09-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 16 Desember 2015 — ELIYANA KOTAMBUNAN, SE
115 — 64
115 — 64
subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan, sehingga di dalam Dokrin
Putus : 20-06-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 20 Juni 2014 — 1. MOCH. CHAMIM THOHARI, SH. ;
2. BUDIHARYO,S.Sos
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
46 — 12
46 — 12
Akan tetapi sudah cukup dan terdapatkesadaran kerja sama;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (deelneming) menurut sifatnya terdiridari:a deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargaisendirisendiri ;b deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satudigantungkan pada perbuatan peserta lain ;Menimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasama yang erat makauntuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan
Register : 02-12-2010 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 706/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. Tanggal 18 Oktober 2011 — HAGUS SUANTO
M e l a w a n :
1. IR TJANDRA TEDJA MSC
2. ERI HERTIAWAN SH LLM
3. ALBERT KUHON
348 — 448
348 — 448
Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyaikekuatan mengikat.Bahwa berdasarkan dokrin Prof Dr Sudikno Mertokusumo SH, maka dapatdisimpulkan bahwa perilaku kasar yang melanggar asas itikad baik, kepatutan,etika, moral, agama, kesusilaan, dan kesopanan yang disampaikan Tergugatdalam bentuk SMS (Short Message Service) melalui media handphone adalahsuatu perilaku Tergugat yang menunjukkan adanya Kebiasaan, karenadilakukan secara tetap, ajeg, dan berulangulang, sehingga secara yuridismembuktikan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
121 — 44
121 — 44
ataumelampaui tenggang wakiu90(sembilanpuluh) hari seperti yang yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun1986 tentang PTUN serta aturan terkait lainnya, sebagai batasan mengajukangugatan dalam perkara Tata Usaha Negara24.Bahwa alasan Para Penggugat tidak melihat adanya papan PlangPengumumann Izin Mendirikan Bangunan sangatlah tidak beralasan karenaPara Penggugat sudah bisa mempertanyakan dasar dari pembangunanTower/menara telekomunikasi tersebut, pokok pikiran dalam dalil bantahan iniadalah sesuai dengan Dokrin
Register : 04-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PA PARIGI Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 34
84 — 34
sebab tidak satupun dalil dalam gugatan penggugat yangmendalilkan adanya perjanjian perkawinan yang telah disetujui oleh Tergugat danPenggugat telah mengakui secara tegas bahwa tidak ada Perjanjian perkawianantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita angka 8, hal manaberkesuaian dengan yurisprudensi dan dokrin sebagaiman diuraikan dibawah ini :Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi Page 17 Putusan mahkamah agung ri nomor 2 k/ag/1975 harta yang diperolehsecara perkawinan adalah merupakan harta
Register : 26-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 51-K/PM.II-09/AD/II/2021 Tanggal 3 Juni 2021 — Oditur:
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
MIsbakhul Munir
108 — 43
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
MIsbakhul Munir
108 — 43
Prada Mochamad Rizal KrismantoroBahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi mendapat perintahdari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad NomorSprin/257/X/2020 untuk mengikuti sebagai tim pokjapenterjemahan penyusunan dan pencetakan Dokrin US Army diPussenif Kodiklatad hingga tanggal 16 November 2020.Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Saksi menerima suratperintah Nomor 218/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 sebagaipendukung dan pelatih seluruhnya berjumlah 6 orang.Bahwa pada tanggal 28 November 2020 sekira
Register : 22-11-2018 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Smr Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.BACHTIAR
2.PT. DHARMA PUTRA KARSA
3.PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
304 — 114
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.BACHTIAR
2.PT. DHARMA PUTRA KARSA
3.PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
304 — 114
Bahwa menurut ilmu hukum Perdata baik dokrin/pendapat ahllihukum maupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yangditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat subyektif karenaberkaitan dengan subyek perjanjian, yang mana jika syarat subyektiftersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan(vernietigbaar), sedangkan terhadap kedua syarat terakhir dikualifikasikansebagai syarat obyektif, yang mana jika syarat objektif tidak terpenuhimaka perjanjian itu batal demi hukum
Register : 04-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PARIGI Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 41
77 — 41
sebab tidak satupun dalil dalam gugatan penggugat yangmendalilkan adanya perjanjian perkawinan yang telah disetujui oleh Tergugat danPenggugat telah mengakui secara tegas bahwa tidak ada Perjanjian perkawianantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita angka 8, hal manaberkesuaian dengan yurisprudensi dan dokrin sebagaiman diuraikan dibawah ini :Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi Page 17 Putusan mahkamah agung ri nomor 2 k/ag/1975 harta yang diperolehsecara perkawinan adalah merupakan harta
Register : 14-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA
136 — 67
NOVITA, SH.
Terdakwa:
Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA
136 — 67
dibuktikan salah satu dari pasaltersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwayang bersangkutan.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Register : 14-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH
108 — 142
NOVITA, SH.
Terdakwa:
AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH
108 — 142
unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
JHOSEPH SIGA, ST.
120 — 50
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
JHOSEPH SIGA, ST.
120 — 50
Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaituHalaman 115 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg.Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapiia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
Register : 20-12-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1292/Pdt.G/2019/PN Dps Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
189 — 103
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
189 — 103
tersendiri oleh Tergugat 8 adalahHal 10 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 1292/Pdt G/2019/PN Dps19.20.21,perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian, karenadibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halal sebagaimanaditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan syarat sahnya suatuperjanjian:1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.Bahwa menurut ilmu hukum Perdata baik dokrin