KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (Satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FFO9205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT (terdakwa);KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

KHAMKONG, 1 (satu) lembar foto copypeta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembar SertifikatKecakapan Nahkoda a.n. Mr.

WICHIAN Als.NIMNOI, 1 (satu) lembar foto copy peta Aceh skala 7dan 1 (satu) buah buku seaman book No. FF 00681 a.n.Mr. WICHIAN Als. NIMNOI;KM Ulam 5 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) buah buku Seaman Book No. FF 04186 a.n. Mr.SUPHAN Als. KHAMKONG (terdakwa), 1 (satu) lembarfoto copy peta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda a.n. Mr.

kecil dan 1(satu) lembar poto copy peta skala besar;eBahwa pada saat ianya ditangkap oleh Kapal Patroli KP.

Mr.WICHIAN NIM NOI;e 1 (satu) lembar bendera Thailand;e 1 (satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7;3.

ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, lalu terdakwa ELIANA LIFAmeminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN untukmembeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namun ajakan kembali untukusaha kerja sama dalam pembelian dan penjualan limbah mie yang ditawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tersebut, saksi LUTHFIAlias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agar dibuatkan kontrak kerjasama di Notaris.

ALEXbertemu kembali dengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, laluterdakwa ELIANA LIFA meminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKIBin HUSEN untuk membeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namunajakan kembali untuk usaha kerja sama dalam pembelian dan penjualanlimbah mie yang di tawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSENtersebut, saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agardibuatkan kontrak kerja sama di Notaris.

Jeki Umar Tholib Bin Umar Tholib, dibawah sumpah menurut agamaIslam dimuka persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN menceritakan tentangdirinya membeli limbah dalam jumlah skala banyak dengan bekerjasamadengan terdakwa ELIANA LIFA dan saksi LUTHFI Alias LUKI BinHUSEN dikenalkan oleh Sdr.

ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, dengan maksudmenawarkan dan mengajak kembali untuk usaha kerja sama dalampembelian dan penjualan limbah mie dalam jumlah skala banyak sertaakan membeli Deliverti Order ( DO ).

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

Nomor 330 kK/Padt.SusPHI/201610.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 serikat pekerja/ouruh PTP FPBI PTAIP mengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untukmembahas stuktur dan skala upah untuk tahun 2015;Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dariserikat pekerja PTP FPBI PT AIP;Bahwa dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTPFPBI PT AIP dan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah,pada tanggal

FPBI PT AIP yang masih aktif dan masihmempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasi sertamasih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upahdengan Tergugat;Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasikepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya denganalasan mutasi yang dilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat danmerupakan intimidasi secara halus agar Para Penggugat tidak menuntutdan memperjuangkan stuktur skala upah di tempat

tidakberlaku bagi Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;e Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi batal demi hukumdan merupakan tindakan intimidasi kepada Para Penggugat yang merupakanpengurus serikat pekerjaBahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah pengurus serikatpekerja/ouruh yang masih aktif dan mempunyai tugas dari organisasi;Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi akibatdari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menuntut untuk diberlakukanstuktur skala

Bahwa Judex Facti salah dalam memberi pertimbangan, karena pokokperselisihan adalah terkait dengan mutasi yang ditolak oleh ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan Para Penggugat/ParaPemohon Kasasi sebagai Tim Perunding tentang struktur dan skala upahyang bukan merupakan kewenangannya;2.

Bahwa mengenai struktur dan skala upah sesuai ketentuan Pasal 2Kepmenakertrans Nomor Kep. 49/Men/2004 merupakan kewenanganpengusaha sebagaimana menyebutkan, pengusaha menyusun struktur danskala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja,pendidikan dan kompetensi;3.

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000;b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000 denganskala 1 ; 250.000;c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat;d. Peta Dasar Temati Kehutanan;e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Hal. 17 dari 34 hal.

Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangIzin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawita.n. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran petaskala 1 : 50.000;Hal. 31 dari 34 hal.

Setelah sekian lama tanpa kejelasan, Penggugat melaporkanTergugat dan Il kepada Kepala Desa Berliku pada Juli 2017 untukmemastikan apakah benar tanah milik Agustinus Nahak Taek telahbersertifikat atas nama Josep Bria Klesuk.Bahwa pada waktu urusan di Kantor Desa, Tergugat II membawa copySertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 Atas Nama JosepBria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 luas 4.820 M2 GambarSituasi Skala 1:2000 dan menyerahkan sambil mengatakan kepada HakimPerdamaian Desa

padakenyataannya + 6.807 m2, demikian pula Gambar Situasi (GS) berbedabentuknya dengan kenyataan di lapangan.Bahwa satusatunya hal yang sama antara Sertifikat dengankenyataan di lapangan adalah batasbatas bidang tanahnya.Bahwa Penggugat coba mengamati luas tanah dan bentuk tanahdalam sertifikat kenapa sampai berbeda dengan kenyataan di lapangansedangkan batasbatas tanahnya sama, lalu Penggugat mengukur danmenghitung sesuai GS dengan Skala 1:2000, hasilnya sesuai SertifikatUtara 5 cm x 2000 = 100

Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atasnama Josep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas4.820 m2 Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demi hukum.Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 144/PDT/2020/PTKPG6. Memerintahkan Tergugat dan Il dan/ atau siapa saja yang menguasaidan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untuk menyerahkanTanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalam keadaan kosongapabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.7.

Putusan Nomor 144/PDT/2020/PTKPGnama Josep Bria Klesuk Surat Ukur sementara No. 713/1987 Luas4.820 M2 Gambar Situasi Skala 1: 2000;5.

Gambar Situasi Skala 1:2000 tanpa sesuai prosedur sertaperbuatan Tergugat dan Il menguasai dan mempertahankan TanahSengketa seolaholah warisan dari Josep Bria Klesuk adalah perbuatanmelawan hukum.5. Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atas namaJosep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas 4.820 m2Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demi hukum.6.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000;

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000;

Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun2000 dengan skala 1 ; 250.000.C. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000" LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawitdengan lampiran peta skala 1: 20.000 ;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800" BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta lin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawit denganlampiran peta skala 1 : 20.000;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008,dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.ATahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati SambasNomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan kepada PT.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2. Tetap terlampir di dalam berkas perkara. Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2;2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. Robert Hong;1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa SawitAn. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukanbuktiberupa;1. Foto copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

(peta top) tahun 1942 dengan skala 1:50.000, namunkeduanya berbeda dalam hal menentukan lokasi lahan milik terdakwa,dimana Ahli Bangun PI Tobing menyimpulkan berdasarkan peta tata bataskawasan hutan kelompok hutan Senami Bahar Kabupaten SarolangunBangko dengan skala 1 : 25.000 dan SK Menhut No. 46 Kpts1987, bukuukur tahun anggaran 19921993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalahmasuk dalam lokasi HPT Sungai NapalPemusiran.

Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007Nomor. 26e 1 (Satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertamakebun sawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas3273275 M2;e 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran keduaKebun Sawit atas nama Robert Hong;e 1 (Satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000.

Robert Hong Skala 1: 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua)lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An.ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi KeduaPerkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275M2. adalah bukti berupa surat yang sejak awal dipakai oleh penyidikmaupun Penuntut Umum dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara,maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara.3.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000.Luas 3273275 M2.Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat PerintahTugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporanOperasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestaridan PT.

(empat)RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm) belum berhasil di keluarkan dari hutanregister masih di letakkan di dekat tunggul kayu tersebut.Bahwa para terdakwa melakukan penebangan kayu sudah melewati bataspatok atau memasuki hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPHPematan Neba Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa . (satu) TIMAN BinYATIMAN, Terdakva //. (dua) LANI Bin YATIMAN, Terdakve Ili.

(empat) RUDIYANTO BinISALUDIN (alm) mengetahui kayu yang ditebangnya terletak di hutan kawasanregister 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematan Neba yang di lindungi olehpihak pemerintah.Bahwa sesuai dengan Peta Penetapan Kawasan Hutan Lindung Provinsilampung Terdakwa . (satu) TIMAN Bin YATIMAN, TJerdakva //. (dua) LANIBin YATIMAN, Terdakve Ill. (tiga) MARIO Bin MUALIM Bin JASIMIN danTerdakwa IV.

(empat) RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm) telah tertangkaptangan dengan polisi kehutanan melakukan penebangan kayu dalam kawasanregister 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematan Neba Kabupaten Tanggamus.Bahwa petugas Polisi kehutanan mendapat informasi dari warga para terdakwamelakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan keudian petugas polhutpergi mengecek TKP bahwa benar para terdakwa sedang menggesek kayuyang sudah posisi tumbang kemudian para terdakwa diamankan berikut alat alat yang di gunakan, Lalu

di Tanya bahwa para terdakwa tidak memiliki izinmelakukan penebangan di dalam hutan Kawasan, Akibat perbuatan paraterdakwa hutan dan ekosistem hutan kawasan register 28 Skala 1 :50.000UPTD KPH Pematan Neba Kabupaten Tanggamus menjadi rusak.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa .

untuk melakukan penebanganpohon Sonokeling di dalam hutan kawasan; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa hutan dan ekosistem hutankawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang NebaKabupaten Tanggamus menjadi rusak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamaka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;Ad.3.

(enam puluh lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (Seratus duapuluh) butir, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesarRp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak400 (empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisike alamat toko obat MITRA SEHAT, kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembeli membelldengan skala

(Seratus dua puluh) butir;Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat Jjenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT;Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

Seratus dua puluh) butir; Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat jenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT; Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kKembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (seratus dua puluh)butir;Bahwa setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesar Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak 400(empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisi kealamat toko obat MITRA SEHAT;Bahwa kemudian obat jenis seledryl tersebut terdakwa jual kembalidengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) perkeping yang berisi 12(dua belas) butir namun apabila pembeli membeli dengan skala

Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas Kebun Percobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon Percobaan Pasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur Balai Penelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8 Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona & Cibeureum; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27 Nopember 1981; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun Pertjobaan CINCHONA skala

1 : 2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun Pertjobaan CIBEUREUM skala 1:2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Perum Perhutani Nomor: 99/043.1/Ren-SDH/drjb tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak 18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalin sesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat

Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;e 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

1 : 2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat Penelitian Teh dan Kina) melaluisaksi ELLY

Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;262 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

1 :2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);2 (dua) batang pohon teh bekas potongan/tebangan;1 (satu) buah golok yang terbuat dan besi

Kalteng Skala 1 : 80.000;112 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 40.000;113 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 90.000;114 1 (satu) lembar Asli Peta Mapping Progress Perkebunan Kelapa SawitPedongatan Estate PT. Sawit Multi Utama, Kec. Bulik Timur, Kab. LamandauProv.

Kalteng skala 1 : 40.000;115 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMU yang dilegalisir yangditandatangani oleh Direktur PT.

Sawit Multi Utama Kabupaten Lamandau ProvinsiKalimantan Tengah skala : 90.000. sesuai data terakhir,119 1 (satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemput Periode 26 April s/d 25Mei 2007 Nama Kontraktor BUDI Borongan Antar Jemput Karyawan LokasiPT.KSAPD St Pedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen.

Kalteng Skala 1 : 80.000;113 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 40.000;114 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 90.000;115 1 (satu) lembar Asli Peta Mapping Progress Perkebunan Kelapa SawitPedongatan Estate PT. Sawit Multi Utama, Kec. Bulik Timur, Kab. LamandauProv.

Kalteng skala 1 : 40.000;116 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMU yang dilegalisir yangditandatangani oleh Direktur PT.

Nomor 1676 K/Pid.Sus/20151 (satu) rangkap photo copy lembar 1 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1500.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KptslV/1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sar.Djamaludin Suryohadikusumo ;1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau

luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1 : 50.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kptsl/1998 tanggal27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sdr.

PT PSPI Distrik Petapahan di Kabupaten KamparProvinsi Riau luas 7.027, 82 Ha (bruto), 972,27 Ha (netto) skala 1:50.000disahkan di Bangkinang Nomor 01/PSPVV/2014 tanggal 10 Januari 2014.Mengetahui Komisaris Utama Sdr.

Djamaludin Suryohadikusumo ; 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja HakPengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI ProvinsiRiau luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh limahektar) skala 1 : 50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor249/KptsIV1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani MenteriKehutanan Sdr.

LipaiS, SetingkaiS.Tapung Kiri Kabupaten Kampar Daerah Tingkat Il Kampar ProvinsiDaerah Tingkat Riau, menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, tanggal27 Februari 1998 ; 1 (satu) rangkap photo copy peta Claim H. lIdrus, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ; 1 (satu) rangkap photo copy daftar petak claim H. Idrus, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum;:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 tidak berlaku sebagai SIUP skala besar sejakterbitnya SIUP tersebut:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 berlaku sebagai SIUP skala menengah denganjangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;Menyatakan

dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor800/Pdt/2018/PT SBY juncto Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor04/Pdt.G/2018/PN Bil;Mengadili Sendiri:Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum;Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517/114/424.077/2010 tanggal31 Maret 2010 tidak berlaku sebagai SIUP skala

Peta adalahproyeksi kulit bumi disuatu wilayah keatas kertas yangmempunyai skala. Skala adalah perbandingan jarak di ataspeta dengan dilapangan; ~~~~~~7777373 7737337755555Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran danpemetaan kawasan hutan adalah pengukuran Polygon (tertutup)yaitu pengukuran untuk mendapatkan panjang dan luas hasilukuran dengan menggunakan alat GPS (Global PosititionBahwa dasar pengukuran dan pemetaan terhadap arealperkebunan milik terdakwa Hj.

Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1DOD fmm I I I TSe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 i 250.0007 Bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasanhutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 2010bahwa

Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna huta kesepakatan tahun 1983 skala 1SO OO ge BEe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; == h SSS SSSe Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~Bahwa menurut saksi belum ada perubahan tentang luasanmaupun perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutanproduksi yang berada di Kab.

Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 : 250.000; ~~~~e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1BO ge FRe Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~~17.

Aceh Tamiang berdasarkan : e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 s 250.0007 =s=e=ssseeee See See eeee Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1500.000; rrr rr rre Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,skala 1 : 250.000; a Menimbang, bahwa dasar pemetaan kawasan hutan di Acehsaat ini yang berlaku adalah SK Menhutbun Nomor 170 /Kpts TI/2000, tertanggal

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no4 tahun 2009 yaitua.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan permohonanijin pertambang rakayat (IPR) kepada Bupati kabupatenGunung Mas apabila lokasi yang dimohon berada dalamwilayah pertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan olehbupati atau pejabat yang berwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanSkala besar , untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu bara12dengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambngan rakyat IPR yang ada dikabupaten gunung mas sampai saat ini Terdakwa HASAN bin HUDIN, terdakwa II SUGI ANOR Bin MISRAN, terdakwa III.

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4tahun 2009 yaitua.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambang rakayat (IPR) kepadaBupati kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambanganrakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupati ataupejabat yang berwenang.b.

:10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti IT skala :10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala :10 ;Co Oe YN BD1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;10 1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen ;11 1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010 ;12 1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010 ;Hal. 11 dari 22 hal.

DISPUCK/2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Februari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor: 15 /CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

: 10;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala: 10;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala : 10;1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke tahun2010;1

tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;2 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3 1 (satu) eksemplar Asli Surat Nomor: 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Februari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman Seribu Riam;4 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor: 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;6 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

: 10;7 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala: 10;8 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala: 10;910111213141516171819201 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan

Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:(1) Para pihak sepakat menjalani UMKS tahun 2014 sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540Bangsos/2012tentang Upah Minimum Kabupaten Bekasi;(2) Selisihn UMSK tahun 2012 terhadap tahun 2013 sebesarRp587.300.00 (27,58%) dibayarkan mulai pengajian bulan Januari2013, mulai level 10320 ke dalam base salary dan ditambahkandengan angka perundingan antara Para Pihak, upah untuk basesalary sebesar Rp11.370.000,00 (2.92%)...... (3) Untuk perubahan skala

Suranta selaku HRD Manager, yang dalam kesepakatannya Tergugatpada poin 4 Sepakat untuk September 2013 selesai dan ada kesepakatanstruktur skala upah tahun 2014;Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartit antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke II (dua), namundalam perundingan bipartit ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah2014 pihak Tergugat hanya mau menggunakan Struktur skala upah padatahun 2013.

Sehingga perundingan Bipartit tidak ada kesepakatan(Bukti P7);Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartit antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke III (tiga), namuntidak ada kesepakatan;Tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartit:> Tergugat:(1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk jugadengan penilaian masa kerja (Sundulan);(2) Budget sebesar Rp76.019.590,00 Struktur skala upah berlakuuntuk

Kesimpulannya Para Pihak sepakat denganpilihan cara loby pada tanggal 23 April 2014, maka sesuai dengan TataTertio Perundingan Bipartit skala upahan 2014 Pasal 7 Tata CaraPerundingan ayat (8) yang berbunyi:Kedua belah pihak sepakat untuk memperluas alternatif pilihan,menguraikan manfaat untuk kedua belah pihak, membuka pintu dialogkarena pada dasarnya tidak ada perundingan yang gagal akan tetapikeputusan yang tertunda (Bukti P9);Bahwa pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan alternatif/lobyloby

yang (pertama) oleh Para Penggugat dengan kesimpulan:(1) Bahwa para pihak belum ada titik temu/tidak ada kesepakatan;(2) Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan musyawarah/loby kembalitiga 3 minggu kedepan (Bukti P10);Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, diadakan loby yang ke II (dua) oleh ParaPenggugat namun tidak ada kesepakatan terkait perundingan Upah 2014.Karena Tergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah,sedangkan Para Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah dihitung terhadap

Gu8nung Mas sampai dengan sekarang ; Bahwa benar pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun 2004 ;bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus memilikiijin yang diberikan oleh bupati sesuai sesuai lingkup kewenangan untukmelaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral danbatu bara ; Bahwa benar prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat, perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.4. tahun 2009yaitu :a.

Prosedor Pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skalabesar, untuk pemberian wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) baikmineral logam dan batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PP No. 23tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ; Bahwa benar semua data ijin pertambangan rakyat IPR yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini terdakwa SUBANDI Als bapak RIKO Bin SUDI dan terdakwa IIKARYA Amd Als bapak YISWI bin SEHEN tidak memiliki ijin pertambanganrakyat (IPR) yang

(sepuluh milyard) ; Bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiappelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki ijin yang diberikan olehBupati sesuai lingkup kKewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diatur UU No.4. tahun 2009 tentangpertanmbangan mineral dan Batu Bara ;Bahwa benar prosedor pengurusan perijinan untuk skala rakyat,perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.04 tahun 2009 yaitu

Prosedor untuk perijinan skala rakyat,pelaku usaha pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas apa bila lokasi yang dimohon16berada dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang dikeluarkanoleh BUpati atau pejabat yang berwenang ;b.